Rencana Membangun Dermaga Kapal Persiar

GIRI MENANG – Potensi pariwisata di wilayah Selatan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) semakin memikat investor. Belum lama ini, salah satu perusahaan asing mengutarakan niatannya untuk berinvestasi di Gili Gede, Kecamatan Sekotong. Perusahaan tersebut hendak mengembangkan sebuah dermaga khusus berlabuhnya kapal pesiar wisatawan.
“Beberapa hari lalu, salah satu perusahaan asing sudah datang dan ekspose rencana mengembangkan marina atau dermaga kapal pesiar di Gili gede,” kata Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi.
Jika benar direalisasikan, keberadaan marina tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan untuk berlibur ke selatan Gumi Patut Patuh Patju. Secara langsung, kata Ispan, ini akan memberi pengaruh positif bagi geliat pariwisata setempat. Tidak saja di kawasan Gili Gede, melainkan juga disepanjang pesisir Sekotong, terutama gugusan gili sekitarnya.
“Jika benar terealisasi, ini bisa jadi pintu masuk kapal-kapal pesiar wisatawan. Apalagi, mengingat ribuan kapal pesiar melintas di selat Lombok selama ini,” imbuhnya.
Dengan demikian, ia optimis kunjungan wisatawan di wilayah Sekotong akan meningkat secara signifikan. Begitupun dengan investasi di wilayah tersebut akan semakin ramai. Kemajuan wisata di kawasan Sekotong nantinya, diharapkan, bisa menambah pundi- pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Menurut Ispan, wilayah Sekotong memang menyimpan potensi yang besar dalam hal pariwisata. Jika dikembangkan secara optimal, ia yakin bahwa Sekotong kedepannya akan menjadi salah satu destinasi unggulan daerah. Untuk itu, beberapa tahun terakhir, pemerintah pun mulai mengenjot perbaikan infrastruktur menuju obyek wisata di wilayah selatan tersebut.
“Pembangunan pariwisata ini memang butuh investasi besar. Untuk itu, kami sangat mendukung jika ada pihak yang menanamkan modal untuk bersama-sama memajukan wisata Lobar. Kami tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya kata Ispan.
Di satu sisi, ia juga mengingatkan kepada masyarakat lokal agar bekerja sama dan bersinergi dalam membangun kepariwisataan tersebut. Terutama dengan menjaga kebersihan dan keamanan daerah. Ispan mengingatkan, kemajuan obyek wisata akan mendatangkan keuntungan besar bagi warga sekitarnya dan berpeluang membuka banyak lapangan pekerjaan baru.
“Yang paling utama itu adalah agar kita bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan di obyek wisata. Jangan sampai merusak kepercayaan wisatawan untuk datang berkunjung pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 2 Desember 2014

GIRI MENANG – Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) serentak yang akan berlangsung tanggal 6 Desember mendatang, persiapan logistik mulai dilakukan. Mulai dari penyediaan bilik hingga surat suara. Ditargetkan, berbagai urusan logistik tersebut bisa rampung dalam waktu dekat. Sehingga, pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut bisa berlangsung lancar.
“Khususnya untuk surat suara, tentu berbeda-beda di setiap desa. Pengadaannya dilakukan langsung oleh panitia di desa. Ada yang sudah menyelesaikan, tetapi beberapa lainnya, ada yang masih proses pencetakan kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar Harry, kemarin.
Berbarengan dengan persiapan logistik tersebut, tahapan Pilkades sendiri tetap berlanjut di masing-masing desa. Sebagian desa sudah menggelar rapat penyampaian visi dan misi masing-masing calon kepala desa. Dari penyampaian visi dan misi tersebut, kata Harry, masyarakatpun diharapkan bisa lebih mengenali kapasitas dari para calon. Sehingga, dapat membulatkan tekad untuk menentukan pilihan pada 6 Desember nanti.
Harry berharap selama tahapan Pilkades ini, tidak sampai menimbulkan konflik. Hingga berakhirnya pelaksanaan pesta demokrasi mendatang, semua bisa berjalan dengan aman dan kondusif. Panitia di tingkat desa juga diingatkan agar tetap berpegang teguh pada aturan. Sehingga, tidak sampai menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Pokoknya, kita berharap semua proses Pilkades ini aman dan kondusif. Jangan sampai ada ributlah,” lanjut Harry.
Sementara menanggapi polemik penetapan calon kades Jembatan Kembar (Jakem) Timur, Kecamatan Labuapi, Harry menyerahkan itu pada panitia Pilkades setempat. Menurutnya, aturan perihal penetapan calon kades sudah menjadi kewenangan panitia didesa, termasuk kaitannya dengan persyaratan administrasi.
Sehingga, kata Harry, meski bakal calon yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan, Pilkades serentak akan tetap berlangsung pada 6 Desember dan tetap diikuti oleh 17 desa. Ia menekankan, penyelenggaraan Pilkades tersebut untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan di 17 desa yang saat ini masih dipegang oleh PLT.

Sumber: Lombok Post, Selasa 2 Desember 2014

GIRI MENANG-Niatan pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk menertibkan lahan terlantar di kawasan obyek wisata mendapat banyak dukungan, terutama dari kalangan legislatif. Eksekutif diminta segera melayangkan teguran atau pemanggilan terhadap para investor abal-abal yang menjadi dalang permasalahan tersebut.
“Kami sangat mendukung niat untuk penertiban lahan terlantar. Ini harus disikapi secara serius kata Wakil Ketua 1 DPRD Lobar Lalu Multazam di ruang kerjanya, kemarin.
Multazam sendiri membenarkan bahwa jumlah lahan terlantar di Gumi Patuh Patju cukup besar. Terutama di kawasan wisata andalan Lobar yakni, Senggigi. la menyebut ada puluhan hektare lahan di wilayah utara tersebut yang kini dikuasai oleh investor. Sayangnya, sang investor tersebut tak kunjung merealisasikan janjinya untuk membangun.
“Dari Duduk sampai Kerandangan itu masih banyak lahan terlantar. Investornya hanya sekedar membeli tanah tetapi tak dimanfaatkan untuk membangun,” kata Multazam.
Menurutnya, Komisi 2 DPRD Lobar sendiri sudah ada niatan untuk segera mengkoordinasikan hal ini dengan SKPD terkait. Sehingga, para investor sebagai pemilik lahan tersebut bisa segera dipanggil. Dengan demikian, mereka bisa diingatkan akan tanggungjawabnya untuk membangun usaha di atas tanah yang kini dikuasai.
“ Kalau para investor tenyata tak punya modal untuk membangun, tanah mereka wajib diambil alih,” tutur politisi Nasdem tersebut.
Menurutnya, pemkab sudah sepatutnya bersikap tegas kepada para investor yang tak bertanggungjawab tersebut. Penelantaran lahan, kata Multazam, jelas menimbulkan kerugian tersendiri bagi daerah. Terutama, berimbas pada geliat di sektor pariwisata. Beberapa investor lain yang memiliki modal besar dan kemampuan lebih untuk membangun jadi terhalang karena lahan sudah dikuasai. Sehingga, pertumbuhan fasilitas berupa usaha penginapan, rumah makan, dan lain sebagainya, terkesan mandeg.
“Harus ada jangka waktu bagi investor untuk merealisasikan pembangunan mereka. Sehingga, tidak ada penelantaran lahan. Sebaiknya, pemkab lebih selektif dalam menerima investor. Jangan sampai, mereka hanya berlagak akan investasi tetapi tak punya modal,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 2 Desember 2014

GIRI MENANG-Ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dikejutkan dengan tes urine mendadak usai apel peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11). Tes yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Tripad tersebut dihajatkan untuk mendekteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat sipil.
“Tes ini bersifat dadakan. Pejabat tersebut baru kita informasikan usai apel tadi pagi (kemarin),” kata Kepala Kesbangpol Lobar Ahdiat Soebiantoro yang ikut memantau jalannya tes, kemarin.
Dijelaskan, ini adalah tahun kedua Pemkab Lobar menggelar tes urin, bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) NTB. Sebelumnya, tes serupa sempat dilaksanakan pada tahun lalu dan diikuti oleh 300 orang. Sementara, untuk tes urin tahun ini, diikuti oleh 350 orang. Terdiri dari pejabat eselon II hingga eselon IV dari sejumlah SKPD.
Menurut Ahdiat, kegiatan ini bakal terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, kegiatan tersebut bagian dari komitmen pemkab dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Patut Patuh Patju. Diawali dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Terlebih, PNS dan khususnya pejabat berada di garda terdepan dalam upaya pemberantasan narkoba. Sehingga, sudah sepatutnya para pejabat dapat memberi contoh yang baik kepada bahawannya maupun Masyarakat luas agar terhindar dari dunia kelam narkoba.
“Sebagai garda terdepan, PNS sudah tentu harus terbebas dari jeratan narkoba. Bagaimana kita akan memberantas narkoba kalau internal pemerintah sendiri belum bersih. Untuk itu, kami perlu melaksanakan tes seperti ini,” lanjut Ahdiat.
Selanjutnya, hasil tes itu sendiri tak akan dipublikasikan. Melainkan, bakal dilaporkan langsung kepada Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi. Dipastikan, apablila ada oknum PNS yang terjerat narkoba akan diberi sanksi tegas. “Menegnai sanksi sendiri, itu ranah kepala daerah. Hasil dari tes ini langsung dilaporkan ke beliau,” lanjutnya.
Ditambahkan, peredaran narkoba memang menjadi salah satu ancaman di tengah geliat kepariwisataan belakangan ini. Apalagi, Lobar termasuk daerah utama tujuan wisata di Lombok. Dampak narkoba bisa merusak sang korban sehingga tidak fokus dalam bekerja, terjerumus dalam masalah financial maupun pribadi. Hingga, yang paling fatal juga bisa berujung pada kematian.

Sumber: Lombok Post, Rabu 12 Nopember 2014

Rencana Kenaikan BBM Jadi Pertimbangan

GIRI MENANG-Dewan Pengupahan menyepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk tahun 2015 mendatang mencapai Rp 1,4 juta. Angka tersebut telah disetujui oleh kepala daerah dan tinggal diajukan ke provinsi agar dapat segera ditetapkan.
“Hasil rapat dewan pengupahan, UMK tahun depan sebesar Rp 1,4 juta,” kata Kepala Dinas Sosial Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disosnakertrans) Lobar Fathurrahim di ruang kerjanya, kemarin.
Besaran UMK tersebut mengalami kenaikan hingga 15 persen dibanding tahun ini yang hanya sebesar Rp 1.225.000. Ditambahkan Fathurrahim, UMK Lobar juga terbilang lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang ditetapkan sebesar Rp 1.330.000. Bahkan, hanya selisih Rp 5000 dari UMK Mataram yang tahun depan mencapai Rp 1.405.000.
Dijelaskan. penetapan UMK tersebut berdasarkan kajian kebutuhan hidup layak (KHL) di Bumi Patut Patuh Patju. Berdasarkan survei oleh Disosnakertrans sendiri, KHL di Lobar mencapai Rp 1.449.282. Sementara, survei dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sendiri, KHL menembus Rp 1.457.782. Sementara, KHL Lobar versi BPS sebesar Rp 1.486.000.
Ditambahkan, penetapan UMK itu juga sudah mempertimbangkan rencana kenaikan BBM dalam waktu dekat. Mengingat lonjakan BBM akan berdampak signifikan pada kenaikan berbagai komoditas, tak terkecuali kebutuhan pokok. “Jadi dari pertimbangan hasil survei KHL tersebut, kita sepakati UMK tepat Rp 1,4 juta. Memang masih di bawah KHL,” lanjutnya.
Diharapkan, besaran UMK yang telah disepakati tersebut dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan pengusaha maupun tenaga kerja. Sehingga, tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Ia mengingatkan kepada perusahaan agar mematuhi ketetapan UMK tersebut mulai tahun 2015. Terutama bagi perusahaan besar seperti perhotelan, agar tidak mengupah karyawannya di bawah UMK.

Sumber: Lombok Post, Rabu 12 Nopember 2014

GIRI MENANG -Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diwajibkan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Masing-masing SKPD ditenggat menyelesaikan penyusunan SOP dan SPM hingga akhir tahun ini agar bisa diterapkan per awal tahun 2015.
“Hingga akhir tahun ini, semua SKPD harus ada SOP dan SPM. Sehingga, bisa menjadi acuan mulai tahun depan,” kata Bupati Lobar Dr H Zaini Arony.
Dijelaskan, SOP dan SPM sendiri untuk memberi informasi terkait kegiatan dalam suatu pekerjaan. Di samping itu juga menjadi suatu acuan, intruksi, ataupun prosedur kerja. Dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan tersebut, masyarakat pun mendapat kejelasan serta kemudahan maupun transparansi dalam setiap prosedur pelayanan yang diberikan. “Standar pelayanan yang sudah ada harus dipedomani. Artinya, dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat harus sesuai dengan SPM yang ada. Sehingga, menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas,” lanjut Zainy.
Mulai tahun 2015, lanjut bupati, semua masyarakat harus mendapatkan kepastian dalam memperoleh pelayanan publik. Zaini menegaskan, setiap SKPD tidak boleh lagi seenaknya dalam memberi pelayanan. Misalnya, ketika ada masyarakat yang ingin mengurus perizinan, yang bersangkutan pun harus diberi kejelasan kapan pengurusan tersebut bisa selesai. Demikian pula dalam pelayanan kesehatan, harus ada standar yang pasti dalam pelayanan pasien.
“Jadi kalau di rumah sakit, pasien pun harus tahu perlu menunggu berapa lama. Tidak boleh melebihi atau menyalahi standar pelayanan yang sudah ditetapkan,” papar Zainy.
Orang nomor satudi Bumi Patut Patuh Patju itu menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab masing- masing SKPD untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.
SKPD yang mengabaikan standar pun, dipastikan, bakal mendapat sanksi.
“Sekarang ini, semua daerah tengah berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Zainy pun mengimbau masing-masing kepala SKPD di lingkup pemerintahan Lobar agar rajin blusukan atau turun ke masyarakat. Sehingga, bisa mengetahui dan menyerap informasi langsung dari lapangan. Begitu ada permasalahan maupun aspirasi dari masyarakat bisa dicarikan solusinya sesegera mungkin.
“Kita harus meniru semangat dari Presiden kita saat ini untuk rajin blusukan. Artinya. perlu lebih aktif turun dan mendekatkan diri dengan masyarakat,” pungkas Zainy.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 7 Nopember 2014

GIRI MENANG-Meski masih muda, torehan prestasi Acmad Zigi Zarista Yuda patut diancungi jempol. Laki-laki yang baru menginjak usia 16 tahun tersebut sukses membawa harum nama Provinsi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
November ini, Zigi, panggilan akrabnya, dipastikan bakal mewakili Indoneisa menuju “ Kejuaraan di Venesia Italia 2014”. Zigi akan terbang bersama 10 orang atlet senior. “Zigi ini memang sukses menorehkan berbagai prestasi. Dalam waktu dekat, dia akan mewakili Indonesia ke Italia,” kata Ketua Forki Lobar, H Ramlan Yugiharto.
Pria yang akrab disapa Yogi tersebut mengaku bangga dengan terpilihnya Zigi sebagai atlet yang menjadi wakil Indonesia di kejuaraan yang berlangsung tanggal 14 November 2014 tersebut. ’’Semoga Zigi berhasil merebut medali emas dalam kejuaraan tersebut,” harapnya.
Atas prestasinya tersebut, Zigi pun diundang langsung ke Jakarta untuk mengikuti latihan terpusat (TC). Pelatihan tersebut sudah ia jalani sejak beberapa hari terakhir. Sehingga, memperkuat bekalnya untuk mendulang prestasi maksimal pada kejuaraan Karate Piala Venesia 2014 di Italy kelak.
“Kami sangat bersyukur atlet kami bisa terbang mengharumkan nama Indonesia di dunia. Artinya dengan prestasi ini, kita telah sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” tukas Yogi dengan rasa bangga.
Menurut Yogi, sosok Zigi memang layak untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Meski lahir dari keluarga sederhana, semangat Zigi berhasil mengantarkannya untuk menjuarai berbagai ajang bergengsi selama ini.
Siswa kelas III SMAN 1 Lingsar itu tercatat menjuarai piala Mendagri makasar pada tahun 2010 silam. Putra Yuda Madi itu juga pemah meraih juara 1 pada Mendgari Cup tahun 2011. Dua tahun berturut-turut, ia juga sukses menjuarai Mendiknas Cup pada tahun 2012 dan 2013.
Prestasinya di kejuaraan internasional berawal pada tahun 2013 silam dimana Zigi akhirnya keluar sebagai juara 1 pada kejauraan karate Vietnam. Terakhir, ia kembali menorehkan prestasi gemilang dengan menyabet juara 2 pada ajang Asia 14 th Asian Karate-Do Federation (AKF) Cadet, Junior, and U-21 Championship di Malaysia. “Masih banyak lagi prestasi yang pernah dia raih berkat keuletannya,” pungkas Yogi.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 7 Nopember 2014

Belajar Soal P2TP2A, Berharap Bisa Diterapkan di Daerah

Untuk kali kesekian, Tim Pengaerak (TP) PKK Kabupaten LomEok Barat (Lobar) kembali meniadi lokasi belajar TP PKK dari aaerah lain. Program – program ungaulan maupun prestasi yang telah diraih TP PKK Lobar menjadi salah satu alasan menqapa mereka kerap diajak sharing dan tujuan kunjungan.

Giri Menang – Minggu lalu, giliran TP PKK Kabupaten Bekasi yang datang mengunjungi Lobar. Rombongan dari daerah di Jawa Barat ini dipimpin langsung istri wakil Bupati Bekasi yang juga merupakan ketua TP PKK setempat.

Sambutan pun diberikan Ketua TP PKK Lobar Hj Nanik Zaini Arony dan jajarannya. Mereka diterima langsung di sekretariat TP PKK Lobar yang satu gedung dengan Kantor Bupati.

Kepada Lombok Post, Hj Nanik mengungkapkan jika kunjungan ketua TP PKK Kabupaten Bekasi dan jajarannya bertujuan mempelajari keberhasilan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Lobar. Maklum saja, karena dianggap berhasil dalam program ini, Lobar akan mewakili NTB kategori ini di tingkat nasional.

Prestasi Lobar yang mampu meraih MDG’s Award dari Menkokesra dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia baru-baru ini juga menjadi tolok ukur mereka mengunjungi Lobar. Diantara kriteria pemberian penghargaan bergengsi itu adalah karena Lobar dianggap mampu menurunkan angka kematian ibu hamil, kematian bayi, kekerasan scksual serta perdagangan orang.

“Jadi mereka ingin mengetahui strategi apa saja yang digunakan pemkab sehingga mampu mencapai keberhasilan ini,” kata Nanik. Diungkapkan istri bupati ini, dalam mencapai keberhasilan tersebut, Pemkab Lobar dibantu dengan adanya jejaring yang dibangun antara SKPD, organisasi pemerintahan seperti PKK dan lembaga swdaya masyarakat (LSM). Karena memiliki kader hingg tingkat dusun, PKK mampu membantu pemerintah mendata serta mengidentifikasi berbagai macam persoalan di masyarakat. Tidak hanya mendata, mereka juga memberikan pendampingan maupun pelayanan langung ke masyarakat.

Agar output dari studi banding ini bisa maksimal, Hj Nanik di kesempatan itu juga menghadirkan perwakilan SKPD yang memililiki tupoksi yang bersinggungan dengan PKK. Diskusi dan shar¬ing pun terbangun antara jajaran TP PKK Kabupaten Bekasi dengan mereka.

Melalui kunjungan tersebut, pihak TP PKK Bekasi berharap, lanjut Nanik, program-program unggulanyang ada di Lobar bisa mereka terapkan di daerahnya. Di sisi lain, TP PKK Lobar pun siap untuk terus berbagi informasi sehingga masing-masing daerah mampu memetik hasil positif dari kerja sama ini.  BAIQ FARIDA, 

Sumber: Harian Lombok Post: Selasa, 14 Oktober 2014

GIRI MENANG – Sebanyak 136 pelamar harus memendam impian mereka untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Mereka otomatis gugur setelah dinyatakan gagal pada tahapan seleksi administrasi.

“Ada 136 berkas pelamar yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak lolos,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) HM Syukran, kemarin.

Di paparkan, total pendaftar online untuk CPNS Lobar untuk tahun ini menembus 1616 orang. Namun hanya 1452 diantaranya yang mengirimkan berkas administrasi ke sekretariat daerah. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas para pelamar tersebut, hanya 1316 diantaranya yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 136 sisanya dianggap tidak memenuhi kualifikasi dengan berbagai alasan.

Ada sejumlah indikator yang menyebabkan sejumlah pelamar tidak lulus pada tahapan administrasi tersebut. Sebagian disebabkan karena kekurangan pada berkas lamaran mereka sendiri. Beberapa dokumen tidak dilegalisir basah sebagaimana dipersyaratkan. Di luar itu, ada pula pelamar yang tidak melampirkan bukti pendaftaran online. Sementara sebagian lainnya gagal melamar PNS karena usia lebih dari 35 tahun atau disebabkan kualifikasi pendidikannya tidak sesuai yang diminta.

“Kebanyakan juga karena usia pelamar tersebut sudah lebih dari yang disyaratkan. Itu otomatis tidak boleh,” kata Syukran. Ia menambahkan, berkas pelamar yang tidak lulus tidak akan dikembalikan. Sejak kemarin, pengumuman lengkap hasil seleksi administrasi itu pun sudah dicantumkan pada kantor sekretariat daerah maupun di masing-masing kantor kecamatan. Di samping itu, pelamar juga bisa melihat hasil seleksi melalui situs resmi Kabupaten Lombok Barat.

Ditegaskan, hanya pelamar yang lolos seleksi administrasi yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Mereka bisa mengambil kartu ujian pada hari kamis dan jumat mendatang di kantor Sekretariat Daerah.

Sementara, BKD Lobar sendiri mengaku belum mendapat kepastian waktu pelaksanaan tes. Menurut Syukran, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui provinsi. Sebagaimana direncanakan, pelaksanaan tes CPNS untuk Lobar akan menumpang fasilitas provinsi.

“Kita berharap Lobar bisa lebih dulu tes karena jumlah pelamar kita lebih sedikit dari pada provinsi. Kita perkirakan, ujian dimulai akhir bulan ini. Semoga saja bisa secepat mungkin,” imbuhnya.

Ia pun kembali mengingatkan pada pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar tetap mempersiapkan diri secara matang. Pasalnya, perjuangan untuk merebut kursi CPNS masih berlanjut dan cukup sengit me¬lihat jumlah pendaftar yang mencapai ribuan. “Pokoknya pelamar siapkan diri dengan baik, pelajari soal-soal latihannya. Biasakan juga mengerjakan soal dengan sistem CAT agar tidak kaget nanti,” pungkas Syukran. (uki)
Sumber: Harian Lombok Post: Selasa, 14 Oktober 2014