GIRI MENANG-Untuk mengentaskan pengangguran di Lombok Barat, Sanggar Keg­iatan Belajar (SKB) Tematik Gerung Lombok Barat akan melakukan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pekan depan. Sebelum melaksanakan pelatihan life skill kepada ma­syarakat, terlebih dahulu SKB Tematik melakukan seleksi kepada pendaftar PKH.

 “Jumlah pendaftar 200 orang, sedangkan kuota yang akan mengikuti pelatihan sebanyak 92 orang,” kata Kepala SKB Tematik Lalu Maksudi pada Lombok Post, kemarin.

 Dikatakan, seleksi dilakukan untuk mengetahui kemauan ma­syarakat untuk mengikuti pela­tihan life skill selama kurang lebih tiga bulan ini. PKH ini meliputi enam jurusan. Yakni jurusan las listrik, otomotif mobil, otomotif motor, tata boga, menjahit, dan teknisi komputer.

 “Banyak masyarakat yang hanya menginginkan fasilitas saja. Setelah diberikan mereka jual. Tidak dimanfaatkan untuk usaha sesuai dengan life skill pada pelatihan,” kata pria asal Lingsar ini.

 PKH ini akan dilaksanakan se­lama tiga bulan. Untuk pelatihan life skill akan dilakukan di SKB Tematik dengan mendatangkan tutor dari pihak luar selama dua bulan. Sedangkan satu bulan dipergunakan untuk magang didunia usaha dan dunia industry (DUDI) yang sudah menjalin keija sama dengan SKB Tematik. “Kami sudah menjalin kerja sama dengan beberapa DUDI” ujamya.

 Dikatakan, sebelum terjun dalam pelatihan, ia terlebih dahulu melakukan seleksi ke­pada pendaftar. Pada seleksi ini, pendaftar diberikan soal sebanyak 25 butir. Soal tersebut berkaitan dengan kemauan pendaftar dalam mengembangkan bakat dan minat yang akan dimiliki.

 “Kemauan masyarakat yang kami prioritaskan dalam PKH ini,” jelasnya. Diungkapkan, pihaknya tidak mungkin bisa menerima semua masyarakat yang mendaftar pada tahun ini. Oleh sebab itu, ma­syarakat yang tidak lulus pada seleksi akan diakomodir pada tahap kedua yang rencananya akan dilaksanakan tahun depan.

 Kata Maksudi, masyarakat yang mendaftar pada tahun ini bukan hanya dari Lobar

 saja, melainkan ada dari KLU yang datang untuk mendaftar. Masyarakat yang mendaftar ini menggunakan ijazah yang beragam mulai dari SD hingga SMA.

 Namun bukan ijazah yang menjadi prioritas utama pendaf­tar untuk diterima, melainkan kemauan masyarakat. Pada tahun ini, masyarakat yang daftar kebanyakan dari bapak dan ibu rumah tangga. Untuk yang masih muda hanya beberapa orang.

 “Sekitar dua hari masyarakat akan ke sini untuk melihat hasil seleksi yang dilakukan SKB tematik,” pungkasnya. (jay)

Sumber: Lombok post, Rabu 6 Agustus 2014

Menghibur Perayaan Lebaran Topat

 GIRI MENANG-Perayaan Lebaran Topat yang dipusatkan di Pantai Duduk Batulayar Lombok Barat, Senin (4/8), dimeriahkan pentas seni anggota pramuka SMPN 2 Batulayar. Pentas seni mereka cukup menarik perhatian masyarakat yang menonton.

“Kami diminta untuk berpartisipasi memeriahkan Lebaran Topat oleh Pemkab Lobar,” kata Kepala SMPN 2 Batulayar Lombok Barat Sapril pada Lombok Post, kemarin.

  (lebih…)

GIRI MENANG – Anggota DPRD Lobar periode 2014-2019 akan di­lantik pada 11 Agustus mendatang. Sekretaris Dewan (Sekwan) Lobar HL Saswadi mengungkapkan jika SK dari gubernur terkait pelantikan 45 anggota DPRD baru sudah diterima pihaknya sekitar seminggu yang lalu.

’’Ada dua SK yakni SK pemberhentian anggota DPRD periode 2009- 2014 dan SK pelantikan anggota DPRD yang baru periode 2014-1019,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin. (lebih…)

Sidak Hari Kedua Pascalibur Lebaran
GIRI MENANG-Pada hari kedua masuk kerja pasca libur Lebaran, Bupati Lomok Barat (Lobar) dan instansi terkait menggelar sidak kehadiran PNS ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemarin pagi. Hasilnya ditemukan 110 PNS yang tidak masuk tanpa keterangan.
“Tingkat kehadiran mencapai 92 persen dari jumlah total PNS Lobar yang berjumlah 2.934 orang diluar guru,” ujar Kabid Pembinaan PNS BKD Lobar Anwar Arifin kemarin.
Dari data yang dihimpun, hanya empat persen atau sebanyak 110 orang PNS Lobar yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Sedangkan sisanya sebanyak 34 orang atau satu persen keterangan sakit, 63 orang atau dua persen cuti dan satu persen atau 22 orang dengan keterangan izin.
Pantauan koran ini, rombongan sidak dibagi menjadi tiga tim, yakni tim bupati, wabup dan sekda. Masing-masing tim melakukan sidak di sekitar 15 SKPD di Lobar yang jumlah keseluruhannya sebanyak 42 SKPD termasuk kantor kecamatan. Satu persatu SKPD yang dimasuki diperiksa absensinya dan para staf dikumpulkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada PNS yang menitip absensi.
Dari hasil pemeriksaan absensi hanya lima SKPD yang stafnya masuk 100 persen yakni sekretariat DPRD, inspektorat, badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T), kantor Satpol PP dan Kantor Aset Daerah (KAD).
Kepala BKD Lobar HM Syukran mengungkapkan bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan tetap akan diberikan sanksi administrasi dan dalam waktu dekat ini wakil bupati akan memanggil khusus PNS yang tidak hadir beserta kepala SKPD tempatnya bekerja.
“Tadi setelah sidak langsung kita gelar rapat terbatas bersama bupati, wabup dan sekda membahas masalah sanksi. Kemungkinan hari ini mereka akan dipanggil,” katanya.
Dikatakannya, dalam peraturan pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai memang PNS yang bisa diberikan sanksi administrasi adalah yang tidak masuk selama lima hari. Namun pada momentum ini kepala daerah sudah sejak dini mewanti-wanti dan berpesan serta menghimbau PNS untuk tidak menambah libur.
“Kepala daerah sudah mewanti- wanti. Jadi kalau ada yang tidak masuk ya wajar diberikan sanksi berat,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 6 Agustus 2014

GIRI MENANG- Pemkab Lombok Barat (Lobar) meminta Pemprov NTB kembali menggelar operasi gabungan di wilayah Ta­man Hutan Rakyat (Tahura). Ini bertujuan mencegah pembalakan liar yang masih kerap terjadi di kawasan Tahuran di area hutan Sesaot, Lobar. ’’Kami sudah koordinasikan dengan provinsi untuk melakukan pengawasan bersama,” ujar Kadis Kehutanan Lobar HL Syaeful Arifin kemarin.

Dijelaskannya, soal perambahan dan illegal logging, Dishut tidak bisa berbuat banyak dan tidak memiliki kewenangan. Karena keberadaan kawasan Tahura langsung dikelola provinsi. Selain itu, personel polisi hutan (polhut) yang dimiliki Lobar jumlahnya masih sangat minim sehingga masih belum bisa mengawasi seluruh wilayah hutan yang ada di wilayah kerjanya.

Sedangkan daerah yang rawan dalam Tahura adalah daerah yang ada di perbatasan antara Lobar dan KLU (Kabupaten Lombok Utara). Luas wilayah Tahura sendiri mencapai hampir 3 ribu hektare yang terletak di wilayah Lembah Sempage dan Pakuan. Bentuk pengawasan yang diharapkan nantinya, pemprov bersama pemkab bisa bersama-sama melakukan patroli di titik-titik rawan perambahan liar. ’’Pengamanan di daerah Tahura ini perlu perhatian bersama,” katanya.

Untuk tahun 2014 hingga bulan Juli, Dishut Lobar mencatat ada tiga kasus ilegal logging yang terjadi di kawasan Tahura di Ses­aot. Dari tiga kasus tersebut, pihaknya bersama aparat kepolisian berhasil mengamankan kayu yang diduga hasil perambahan liar, namun pemilik kayu berhasil melarikan diri.

Untuk diketahui, kawasan hutan yang ada di Lobar adalah 41 hektare atau sekitar 40 persen dari luas wilayah Lobar. Kawasan hutan di Lobar terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Sedangkan untuk wilayah hutan kritis di wilayah Lobar semakin berkurang. Saat ini kawasan hutan kritis berjumlah 10 persen. ’’Sebelumnya pada 2009 kawasan hutan kritis berjumlah 37 persen dan sekarang sudah semakin berkurang,” paparnya. (puj). Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 5 Agustus 2014

Rencana Reklamasi Teluk Benoa

 GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) secara tegas menolak permintaan sebuah perusahaan di Denpasar yang berencana membeli pasir di wilayah Sekotong. Material ini rencananya akan digunakan untuk melakukan reklamasi teluk Benoa, Bali. ’’Memang ada Usui yang masuk, tetapi kami tolak,” tegas Bupati Lobar H Zaini Arony.

Dijelaskannya, sebelum memutus- kan menolak permintaan perusahaan tersebut dirinya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa pimpi- nan instansi terkait. Pemkab melihat permintaan reklamasi ini bertentan- gan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lobar.

Di samping itu, hasil kajian diambil dari berbagai sisi, termasuk aturan Kepres nomor 2 tahun 2002 tentang Masalah Tambang. Dalam aturan ini, gubemur, bupati dan wali kota tidak diperbolehkan memberi izin mengambil pasir dari laut karena mengancam kelestarian laut sendiri.

Selain itu dilihat dari aspek lingkungan, pengerukan sangat membahayakan kontur tanah yang ada di daerah Sekotong. Terlebih lagi rencana pengerukan tanah ini dilarang negara.

“Oleh karena itu pemkab mengam­bil sikap tegas menolak permintaan tersebut. Jawaban penolakan ini sudah kita kirimkan secara resmi kepada perusahaan tersebut,” imbuhnya.

Setelah pemkab memutuskan me­nolak permintaan pengerukan pasir ini, muncul kekhawatiran jika ok- num-oknum tertentu tetap berusaha mengambil pasir dengan cara ilegal di wilayah Sekotong. Namun bupati meyakinkan jika pemkab konsisten menolak dan sudah berkoordinasi dengan aparat dari polres dan TNI AL untuk menjaga perairan khusunya di wilayah Selatan Lobar tersebut.

’’Kami tetap melakukan pengawasan,” pungkasnya. Sementara itu, Kadis Pariwisata Lobar Gede Renjane mengatakan, penolakan pemkab juga dilihat dari aspek lingkungan penunjang pariwisata. Jika teijadi pengerukan di wilayah Sekotong dikhawatirkan akan merusak terumbu karang.

Selain itu Lombok yang terdiri dari pulau-pulau kecil dikhawatirkan juga akan terganggu jika ada pengerukan. Dan apabila diambil pasirnya, pantai yang indah di wilayah Sekotong terancam keruh.

“Selain itu Sekotong merupakan zona pariwisata sehingga kami me­nolak penambangan pasir di daerah Sekotong,” tandasnya. (puj) 

Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 5 Agustus 2014

Perayaan hari raya Idul Fitri sudah kita lewati. Namun tidak begitu dengan masyarakat NTB, khususnya Lombok. Enam hari setelah perayaan Idul Fitri mereka masih memiliki satu kegiatan selebrasi unik dan sarat makna yakni Lebaran Topat. Seperti apa perayaan dan kemeriahannya di Lombok Barat?

PUJO NUGROHO, GIRI MENANG

 SEBAGAIpulau dengan mayoritas umat muslim terbanyak, hampir seluruh masyarakat merayakan Lebaran Topat. Tradisi Lebaran Topat ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Perayaan Lebaran Topat dilakukan enam hari setelah lebaran.

Pada hari yang ditunggu-tunggu tersebut setelah melakukan puasa Syawal selama enam hari, kemarin, ribuan masyarakat tumpah ruah menuju beberapa objek wisata terutama daerah pantai di wilayah Lobar. Seperti di Pantai Cemare, Lembar.

Sejak pagi, jalanan yang menuju kawasan wisata terlihat padat. Berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi, mobil pikap bahkan truk digunakan masyarakat bersama keluarganya untuk menuju tempat wisata dan menghabiskan waktu bersama keluarga pada momen tersebut.

Beberapa tempat wisata yang wajib dibanjiri pengunjung adalah pantai. Seperti pantauan koran ini di Pantai Cemare. Ribuan ma­syarakat baik tua maupun muda memadati pantai tersebut sejak pagi. Berbekal tikar dan rantang berisi makanan mereka datang ke pantai untuk menghabiskan waktu bersantai bersama sanak keluarga.

Masyarakat terlihat mengantri membayar karcis seharga Rp 1000 yang ditetapkan panitia acara untuk bisa masuk ke dalam lokasi Pantai Cemare.

Beberapa keluarga yang ditemui memilih menghabiskan waktu dengan cara bermain bersama anak-anak dan keluarga serta menyantap makanan khas berupa ketupat dan opor ayam di pinggir pantai.

Salah satu warga yang ditemui di Pantai Cemare, Mahdi mengatakan, dirinya datang bersama seluruh keluarga besarnya ingin                menikmati kemeriahan dan keceriaan suasana perayaan Lebaran Topat bersama warga lainnya.

”Tadi pagi berangkat kesini naik                mobil pikap,” ujar ayah tiga anak ini. Setiap tahun, Mahdi bersama keluarga selalu merayakan Leba­ran Topat namun dengan lokasi berbeda. ’’Tahun lalu di Senggigi, sekarang kita mau mencoba disini (Pantai Cemare,red),” katanya.

Hal senada juga disampaikan Murtiah, perempuan 46 tahun ini. Setiap tahun, dia tidak mau ketinggalan untuk mengikuti kemeriahan perayaan Lebaran Topat. ’Kami pasti ikut merayakannya bersama keluarga. Disini kita bisa bersantai dan berkumpul bersama keluarga,” tutur perempuan berjilbab ini.

Kemeriahan dan keceriaan per­ayaan Lebaran Topat tidak hanya dinikmati masyarakat. Beberapa pedagang dadakan yang menggelar lapak dagangannya di sekitar pantai juga ikut meraup rezeki di tengah perayaan tradisi tersebut. Mulai dari pedagang mainan anak, baju, makanan dan minuman bahkan ayangan terlihat menjajakan barang dagangannya kepada pengunjung yang datang.

Sahnan, pedagang baju dan topi ini mengatakan, memang sengaja menggelar lapaknya di Pantai Ce­mare hanya pada saat perayaan Lebaran Topat saja. Dirinya yang sehari-hari berjualan di Pasar Kediri ini tidak mau ketinggalan meraup untung di momen yang digelar setahun sekali ini. ’’Mumpung ramai Mas,” kata pria berkacamata ini.

Sahnan mengungkapkan dirinya bisa meraih untung lebih dari biasanya yang dia dapatkan jika berjualan di pasar setiap harinya. Rencananya dia akan berjualan di lokasi tersebut hingga tiga hari kedepan. ’’Biasanya tiga hari Mas, tapi nanti kita lihat kondisi kalau sudah sepi ya balik lagi ke pasar,” pungkasnya. (*) Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 5 Agustus 2014

Wisatawan Asing Antusias

 GIRIMENANG- Perayaan Lebaran Topat yang digelar Pemkab Lombok Barat (Lobar) di tiga lokasi wisata, kemarin, berlangsung meriah. Khusus di lokasi Pantai Cemare, Kecamatan Lembar yang dihadiri Bupati H Zaini Arony telah menyedot perhatian ribuan masyarakat.

Perayaan di destinasi wisata ini tidak saja dihadiri warga lokal, wisawatan asing juga ikut antusias menyaksikan even tahunan tersebut. Hadir dalam kesempatan itu, Danrem, Kapolres Lobar, Ketua BPK perwakilan NTB dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Diketahui tahun ini, perayaan Leba­ran Topat tak hanya digelar di Pantai Duduk, Kecamatan Senggigi. Kini kegiatan tersebut dipusatkan di tiga lokasi, yakni di Pantai Cemare, Pantai Kuranji, Kecamatan Labuapi dan Pantai Duduk, Kecamatan Batulayar.

Pantauan koran ini di Pantai Cemare, ribuan masyarakat turut hadir dalam acara yang digelar pemkab tersebut. Pengunjung disuguhkan dengan atraksi gunungan topat siu yang digabungkan dengan berbagai kesenian seperti tari Zikir Saman, kasidah, dan musik. Dalam acara tersebut juga dibagikan hadiah dari berbagai lomba yang dige­lar Pemkab Lobar untuk memeriahkan Lebaran Topat, seperti lomba takbir dan lomba bebeduk serta lomba tudung saji.

Dalam kesempatan itu Bupati H Zaini Arony mengungkapkan jika makna yang terkandung di dalam perayaan Tasyakuran Lebaran Topat yang digelar setiap tahun ini tidak saja dilihat dari aspek seremonial dan spiritual, namun juga aspek sosial dan ekonomi. ”Ini dilakukan sebagai sarana silaturahmi dan juga sekaligus mempererat soliditas masyarakat terutama dalam membangun masyarakat kedepannya,” ungkap Zaini. Pemilihan lokasi perayaan Lebaran Topat yang dipusatkan pemkab di Pantai Cemare dijelaskan bupati juga sebagai sarana promosi. Namun tidak hanya sebagai sarana promosi namun juga secara substantif wisatawan akan mengenal       lebih dekat keindahan pantai dan alam     Lobar khususnya Pantai Cemare.

“Sehingga dengan demikiansektorbasis yang dikembangkan yakni pariwisata betul terdorong dan terdongkrak dengan lebaran ketupat,” tukasnya.

Disisi lain, dari aspek pengembangan budaya Lebaran Topat juga akan memperat tali silaturahmi masyarakat terutama dalam membangun kebersa- maan kedepan. Karena menurutnya even ini bukan umat Islam namun umat lain. Ma­syarakat umum biasa memeriahkan Lebaran Topat dengan melaksanakan anjangsana atau pelesiran.

Selain itu, bupati juga menekankan dan mendorong semua pihak, terutama aparat keamanan untuk meningkatkan pengamanan di daerah wisata, karena hal ini menyangkut kenyamanan wisatawan yang datang berkunjung. Untuk itu, Bupati telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian, TNI dan seluruh perangkat desa agar tetap menjaga keamanan. ’’Selaku bupati saya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan baik kepolisian, TNI dan juga aparat desa untuk menjaga keamanan di daerah wisata. Karena kemananan ini menjadi harga tersendiri bagi wistawan yang datang ke Lobar,” ungkap bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Gede Renjana menerangkan pelaksanaan even ini digelar di tiga lokasi yakni pantai Cemare, Kuranji dan Senggigi. Tujuan diadakannya untuk memperkenalkan destirlasi baru cemara yang dikembangkan pemkab. Kedepan pihaknya akan mendorong pengembangan destinasi paling tidak tiga titik per tahunnya.

“Cemare ini unik karena terhubung dengan gili. Cemare ini juga telah lama menjadi destinasi wisata yang dikunjungi turis lokal,” tukasnya. (puj) Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 5 Agustus 2014

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewajiban perusahaan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawannya.
“Surat edaran pemerintah daerah terkait THR itu sebagai tindaklanjut dari surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lobar H Fathurrahim di Giri Menang, kemarin.
Dalam surat edaran tersebut, kata dia, setiap perusahaan wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri, dengan nilai yang harus dibayarkan minimal sebesar satu kali gaji pokok.
“Besaran THR sudah ada rumusnya, yakni sebesar satu kali gaji untuk karyawan dengan masa kerja satu tahun,” ujarnya.
Selain mengimbau perusahaan untuk taat aturan, lanjut Fathurrahim, pihaknya juga menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin melaporkan masalah THR bagi karyawan yang belum memperoleh hak- haknya dari perusahaan.
Atas dasar pengaduan itu pemerintah bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan. Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada laporan mengenai perusahaan di Kabupaten Lombok Barat yang tidak mau membayar THR belum ada pengaduan.
“Belum ada pengaduan. Kalau ada kami siap memfasilitasi penyelesaiannya melalui jalur mediasi,” kata Fathurrahim.
Ketua Serikat Pekerja Senggigi Bersatu Mastur, meminta kepada seluruh hotel di daerahnya untuk membayarkan THR sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, dana itu sangat dibutuhkan para karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya merayakan Idul Fitri 1435 Hijriah. “Semua hotel harus taat pada aturan mengeluarkan THR sebesar satu kali gaji,” katanya.
Pihaknya selalu mengimbau para pengelola hotel di kawasan wisata Senggigi, untuk mengeluarkan kewajibannya setiap tahun. Selama ini, imbauan itu selalu diindahkan sehingga tidak pernah ada gejolak menjelang Lebaran.
Pantauan di lapangan hingga saat ini, lanjut Mastur, belum ada laporan perusahan yang tidak mau memberikan THR kepada karyawannya. “Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu hotel katanya akan membayar kewajibannya pada pertengahan Ramadhan,” ujarnya.

Sumber: Lombok Post, 23 Juli 2014

Pemerintah pusat menilai NTB dan Bali masuk dalam daerah merah gawat kejahatan seksual karena merupakan daerah tujuan wisata. Salah satunya adalah Senggigi dan sekitarnya yang sering dikunjungi warga negara asing.
Apa sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar)?

PERNYATAAN itu sempat dilontarkan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Lydia Freyani Hawadi (saat itu), pada acara temu evaluasi pelaksanaan program pada UPTD BPPAUDNI Regional V, di kawasan wisata Senggigi, beberapa waktu lalu.
Pemkab Lobar pun langsung membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap kecamatan. Itu sebagai upaya menyikapi penilaian kawasan wisata Senggigi masuk dalam zona merah kejahatan seksual terhadap anak.
“ Kalau dulu hanya di tingkat kabupaten. Karena itu kami berharap dengan adanya lembaga itu masyarakat berani melaporkan jika ada dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Lobar Baiq Eva Parangan, di Giri Menang, kemarin.
Menurut dia, berbagai kasus pelecehan seksual dengan korban anak- anak di daerahnya merupakan efek dari pariwisata.”Efek pariwisata salah satu faktor,” katanya.
Baiq Eva tidak membantah jika Senggigi yang masuk dalam Kecamatan Batulayar, dicap sebagai zona merah kejahatan seksual terhadap anak-anak. Selain Kecamatan Gunungsari.
”Dua kecamatan ini memang masuk zona merah karena sejumlah kasus asusila dengan korban anak-anak terjadi di wilayah itu,” ujar Baiq Eva.
Ia menyebutkan, kasus dugaan pelecehan seksual terbaru terjadi di Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, dengan jumlah korban mencapai 15 orang anak berusia 12 tahun, dan pelaku juga masih anak-anak. ”Itu yang terbaru dan sekarang sudah ditangani Polres Kota Mataram,” ucapnya.
Kasus pedofilia juga pernah terjadi di kawasan wisata Senggigi pada 2006 melibatkan seorang warga Australia Donald John Storm. Dia ditangkap karena telah berbuat asusila terhadap empat bocah asal Desa Montong, Senggigi.
Kasus itu terbongkar saat polisi menangkap keempat bocah korban asusila tersebut. Mereka dilaporkan Storm mencuri sejumlah barang miliknya di sebuah hotel di kawasan Senggigi.
Belakangan, keempat bocah itu mengaku dilakukan tidak senonoh oleh Don Storm. Salah satu korban bahkan mengaku diiming-imingi sepeda motor, handphone dan sejumlah uang.
Melihat berbagai fakta tersebut, kata Baiq Eva, pihaknya juga sudah merangkul tokoh agama untuk sama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang upaya pemberian pendampingan kepada korban, terutama perempuan dan anak-anak.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 19 Juli 2014