Gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) Lombok Barat (Lobar) sebelumnya, berlangsung biasa-biasa saja. Artinya, tak ada hal yang dinilai luar biasa dari setiap pemaparan. Pesertanya pun terdiri dari Bupati, Sekda, Asisten serta seluruh pimpinan SKPD. Namun dirasa sangat lain dengan gelaran rapim II yang digelar Senin (4/2) pagi tadi. Ada kekhususan dan dinilai penting dalam rapim II yang berlangsung di Aula Utama kantor bupati di Giri Menang Gerung ini. Dalam kegiatan tersebut, Kapoda NTB, Brigjen Pol Drs.M.Iriawan, turut serta memberikan presentasi terkait isu dan sejumlah kasus yang terjadi diwilayah hukumnya. “Rapim ini ada kekhususan dan penting, karena Pak Kapolda akan mempresentasekan terkait kasus terorisme dan kaus lain yang terjadi di NTB”, papar bupati Lobar, H.Zaini Arony saat membuka rapim. (lebih…)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Mengadakan Rapim II Khusus yakni Refleksi Akhir Tahun 2022 di Aula Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Rabu (21/12/2022). Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Ketua MUI Kab. Lombok Barat TGH. Drs. Abdullah Mustafa, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat Hj. Erni Zuhara Ilham, S.Pd., Asisten I Setda Kab. Lombok Barat Agus Gunawan, Asisten II Setda Kab. Lombok Barat Rusditah, Kepala OPD dan pejabat eslon 3 Lingkup Pemkab Lombok Barat dan Tokoh Agama lainnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam catatan refleksi akhir tahun 2022 menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat menorehkan beragam prestasi baik tingkat provinsi dan nasional. Hal ini patut disyukuri oleh semua pihak dan dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi pada tahun 2023. Selain itu hal ini juga menjadi catatan membanggakan karena Pemerintahan Bupati Fauzan Khalid dan Wakil Bupati Hj. Sumiatun berhasil membawa Lombok Barat terus berprestasi walau situasi masih sulit. Bupati Fauzan mengatakan berbagai prestasi yang diraih ini bukan prestasi individu atau OPD tetapi prestasi akumulasi dari semua pihak baik Kepala OPD dan staf di semua OPD. “Ini kompilasi hasil prestasi kerja Kepala OPD dan Staf di semua OPD, bukan hasil individu atau OPD tertentu”. Ungkapnya.

H. Fauzan Khalid memaparkan prestasi yang diukir oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat diantaranya bidang Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Peningkatan Sumber Daya Manusia . Prestasi yang membanggakan masyarakat Lombok Barat tersebut antara lain angka harapan lama sekolah tertinggi di NTB, IPM terbaik ke 4 se Kab/Kota NTB, Kabupaten dengan Kategori Digital Terbaik, LPPD Terbaik 5 tahun berturut-turut, Predikat WTP selama 8 tahun berturut-turut, Kabupaten layak anak Terbaik se-NTB, Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik dengan nilai tertinggi. “Prestasi yang kita raih tahun ini begitu banyak sebagai hasil inovasi dan kolaborasi kita semua”. Paparnya.

H. Fauzan Khalid yang dikenal banyak kalangan sebagai Bupati bersahaja menjelaskan bahwa penghargaan yang diperoleh oleh Kabupaten Lombok Barat sebagai hasil kerja keras, inovasi, kreativitas dan kolaborasi seluruh Kepala OPD dan staf. Lebih lanjut prestasi yang didapatkan yakni Juara Desa Wisata, TPID Award untuk Si-TEBEL, TOP 99 Inovasi Daerah yakni Si-PEKA BU SISKA, Juara I Keterbukaan Informasi Publik Kategori Pemda Kab/Kota Tingkat Provinsi NTB dan Kategori Desa. “Tahun ini kita banyak menerima award baik tingkat provinsi dan nasional”. Jelasnya.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan prestasi terakhir yang diterima oleh Kabupaten Lombok Barat yakni Juara II Garnas Buana Award 2022 dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana. Penghargaan ini menutup prestasi indah yang diraih Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2022. “Penghargaan terakhir yang kita terima tahun ini adalah juara II Garnas Buana Award yang diterima langsung oleh Pak Sekda dan Kalak BPBD”. Sampainya.

H. Fauzan Khalid menyampaikan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung program pemerintah dalam memenuhi dan mensejahterakan masyarakat. Kepada semua Kepala OPD dan staf diharapkan di tahun 2023 untuk bekerja tidak hanya pada program yang sudah ada tetapi hendaknya bekerja lebih diluar program untuk kemajuan bersama. “Mari kita bekerja jauh dari apa yg kita programkan lebih banyak dari itu untuk memperoleh hasil maksimal”. Pungkasnya.

(Diskominfotik/Rif/Ham/Dhea/Angga)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid langsung bergerak cepat. Setelah bertemu presiden Kamis 29 September 2022 di Jakarta, Bupati Lombok Barat langsung menggelar rapat pimpinan hari Jumat, 30 Oktober 2022.

Hadir dalam kegiatan Rapat Pimpinan ini Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah DR. H. Baehaqi, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan NTB, para Asisten, Kepala OPD, Camat Se Lombok Barat, Sekretaris dan Para Kepala Bidang dari semua OPD di Lombok Barat.

Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan Rapat pimpinan ini membahas sejumlah hal penting untuk daerah. Salah satunya adalah terkait penekanan dari Presiden Jokowi hari kamis lalu. “Dalam Rapat Pimpinan ini membahas sejumlah topik salah satunya terkait dengan langkah langkah pengendalian Inflasi harga di Lombok Barat sesuai arahan presiden”ujarnya.

Selain membahas tentang Inflasi harga, rapat pimpinan ini juga mengukuhkan Dewan Pengawas Destination Management Organitation (DMO) Kawasan khusus Senggigi. Selain itu kegiatan ini juga membahas tentang eksposes APIP dari BPKP Perwakilan Propinsi NTB. Selanjutnya agenda dilanjutkan dengan ekspose tentang monev Pendapatan Asli Daerah dari Inspektur Kabupaten Lombok Barat dan sosialisasi terkait registrasi identitas kependudukan digital oleh kadis Dukcapil.

Acara rapim ini berjalan dengan lancar dan hidmat. Berbagai agenda dan penyampaian dari masing masing pihak disimak dengan baik dan serius oleh semua pejabat yang hadir dalam rapat pimpinan ini. Rapat pimpinan ini juga merupakan rapat pimpinan terakhir dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat DR. H. Baehaqi. karena terhitung 1 Oktober 2022 DR. H. Baehaqi akan menjadi Dosen disalah satu Universitas di Mataram.

(Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik.-  Lombok Barat terus melakukan inovasi dan gebrakan. Di tengah pandemi covid19 yang sudah mulai melandai, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid secara resmi memperkenalkan dan meluncurkan penggunaan aplikasi Si Jempol Jari (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak dan Retribusi). Kegiatan ini dilakukan oleh Bupati Fauzan bersama Sekda Lombok Barat DR.H Baehaqi saat kegiatan Rapat Pimpinan II Bulan Oktober 2021 yang dilaksanakan di Aula Kantor Buoati Lombok Barat Kamis,7/10/21.
Menurut Bupati Fauzan aplikasi SIJEMPOLJARI (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online Pajak dan Retribusi) merupakan inovasi Lombok Barat dalam upaya meningkatkan PAD Lombok Barat khusus dalam pembayaran pajak dan retribusi secara Online. Nantinya wajib pajak cukup mengunakan aplikasi ini untuk membayar pajak. Besaran pajak dan retribusi yang akan dibayarkan secara otomatis akan tertera dalam aplikasi ini. Ia mengatakan bahwa aplikasi ini dibuat sebagai inovasi untuk menggenjot penerimaan PAD yang turun drastis saat masa pandemi covid19. “Digitalisasi ini memang tidak bisa kita hindari karena kebutuhan masyarakat apalagi zaman yang sudah modern seperti sekarang ini. Jadi dengan diluncurkannya aplikasi sistem Si Jempol Jari bisa untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan. Masyarakat kita tidak perlu datang ke BKP dan datang ke Bapenda, tetapi cukup punya Handphone (HP) android tinggal masyarakat buka aplikasi dan punya rekening tabungan.” Jelasnya.

Rapat Pimpinan II (RAPIM II) ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri  Mataram Drs M. Yusuf, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Direktur Dana dan Jasa PT. Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, serta Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah. Rapim ini juga dihadiri oleh Sekda Lombok Barat DR Baehaqi, para Asisten Daerah dan semua Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Selain peluncuran aplikasi si Jempol Jari dalam kegiatan ini juga dilakukan berbagai evaluasi terhadap jalannya program pembangunan di Lombok Barat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelaksanaan tanda tangan kesepakatan atau MoU dengan sejumlah pihak diantaranya ialah Nota Kesepakatan Tentang Pembinaan dan Pendampingan Hukum Pemerintahan Desa se-Kabupaten Lombok Barat antara Bupati Lombok Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Kepala DMPD Lombok Barat dan Inspektur Inspektorat Lombok Barat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan atau MoU dengan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat. Kesepakatan yang ketiga ialah Nota Kesepakatan dengan PT. Bank NTB Syariah yang diwakili oleh Direktur Dana dan Jasa PT. Bank NTB Syariah tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemkab Lombok Barat dan kesepakatan yang terakhir ialah dengan Kepala Bappenda Lombok Barat dan Kepala Cabang PT. Bank NTB Syariah cabang gerung mengenai Optimalisasi Penerimaan secara Non-Tunai.

Bupati Lombok Barat menyampaikan kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Lombok Barat untuk senantiasa bekerja keras dan berkolaborasi dalam menjalankan berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut agar kedepannya Lombok Barat bisa semakin berkembang dan maju.  Menurutnya kerja keras dan kekompakan serta kolaborasi menjadi kuncu utama untuk dapat menjalankan program pembangunan secara maksimal. Hal ini tentu akan memberikan semangat baru dalam upaya melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Lombok Barat. Ia juga mengatakan bahwa berbagai inovasi diperlukan agar proses pembangunan di Lombok Barat dapat berjalan dengan cepat dan maksimal sehingga target dan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Setelah itu rapim kemudian dilanjutkan dengan pelaporan Penyederhanaan Birokrasi dan Progress Pengisian Aplikasi MySAPK oleh Asisten Daerah III H. Ilham. Ia mengatakan bahwa dari 6525 total keseluruhan ASN di Lombok Barat, total pegawai yang telah login di aplikasi MySAPK adalah 5863 ASN dan 336 ASN yang belum login. Ia menghimbau kepada seluruh ASN yang belum melakukan pengisian aplikasi MySAPK untuk segera melakukannya karena jika tidak melakukan pengisian maka akan berpotensi tidak dianggap sebagai ASN. Ia juga menyampaikan tentang APIP (Aparat Pegawan Internal Pemerintah) yang telah memasuki level 3. Hal ini tentu menjadi tanda yang cukup baik karena berada pada track yang baik yaitu pemrintah telah mengimpelmentasikan system pemrintahan yang baik.  “APIP Lombok Barat saat ini telah mencapai level tiga yang dimana artinya APIP tersebut telah mengimplementasikan sistem pemerintahan dengan baik, sehingga APIP yang ada di Inspektorat telah layak untuk menjadi konsultan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan.” Jelasnya.

Agenda selanjutnya ialah pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasu (Monev) Proyek Fisik Kabupaten Lombok Barat oleh Asisten Daerah II Rusditah. Ia mengatakan bahwa dari monev yang dilakukan terdapat beberapa pryek yang telah selasai dikerjakan dan ada yang belum selesai tepat waktu. Rusditah mengatakan bahwa keterlambatan selesainya proyek ini dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga di proyek serta distribusi bahan yang kurang juga. “Dari 11 total proyek fisik terdapat beberapa yang telah selesai tepat waktu dan juga terdapat beberapa yang masih belum selesai walaupun telah mencapai tenggat waktu.” Jelasnya.

Rapim kemudian dilanjutkan dengan pelaporan mengenai Situasi COVID-19 dan Percepatan Vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat oleh Kepala Dinas Kesehatan Drg. Hj. Ni Made Ambaryati. “Dalam seminggu terakhir dapat menunjukan bahwa kualitas tracing kita memadai yang dimana perharinya dengan rasio 1-15 kontak erat. Untuk tren positif, meninggal dan sembuh dalam seminggu terakhir ini menunjukan dimana kasus positif dan meninggal mengalami penurunan dimana terkadang tidak terjadi kasus dalam seharinya sedangkan untuk kasus sembuh telah menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan” Jelasnya. Kadis Kesehatan juga mengatakan bahwa persentase percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat hingga 6 Oktober 2021 ialah 39,21% dari target yaitu 70%.

Bupati Lombok Barat menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, seluruh camat dan kepala Desa yang ada di Lombok Barat serta semua pihak baik TNI dan Polri serta semua kepala OPD atas kerja kerasnya dan kolaborasi dalam program percepatan vaksinasi. Hal ini menurut Bupati Fauzan menjadi kunci sukses dalam upaya percepatan vaksin seperti yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kolaborasi dan kerja keras ini target 70 Persen akan  tercapai tepat waktu. Ia juga mengapresiasi masyarakat Lombok Barat yang memiliki semangat tinggi untuk memperoleh vaksin. Hal ini tentu sangat membatu proses percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Barat bersama TNI dan Polri.  Bupati Lombok Barat juga berharap kedepannya bahwa semua OPD dapat terus bersinergi serta meningkatkan kinerja masing-masing. (Diskominfotik/Dhea/Juan/Angga)

Gerung, Diskominfotik; Finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) membahas masalah anggaran dan program kegiatan tahun 2021 yang dihadiri oleh Bupati H Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur, Kepala OPD, para Camat se Kabupaten Lombok Barat di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, 17/11/20.
Sekretaris Daerah H. Baihaqi yang memimpin rapat menyampaikan panjang lebar tentang kondisi Fiskal Lombok Barat bahwa belanja Daerah yang bersumber dari Dana DAU berkurang sebesar 69 miliar, disisi lain kita punya PAD untuk membuat balance antara belanja dengan pendapatan, untuk tahun 2020 di pangkas Pendapatan Daerah 26 Miliar sehingga PAD yang bersumber dari pendapatan BLUD menjadi 143 miliar dari 172 miliar, sementara Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 banyak sekali indikator-indikator kinerja utama yang harus dicapai.
Bagaimana menggerakkan SDM supaya bisa mencapai indikator kinerja utama tentu di OPD sebagai pemegang indikator Kunci, untuk itu dalam menyusun program yang wajib dulu yang diutamakan. Hentikan pola penanganan  kegiatan yang tidak wajib diprogramkan di APBD murni sedangkan yang wajib dianggarkan di APBD perubahan sementara uang tidak ada akhirnya kita berlama-lama belum lagi di legislatif. Kepala OPD diminta untuk selalu tetap mengecek dan mengurangi dulu kegiatan yang tidak perlu karena sudah dipercaya “mari kita bekerja yang sesuai dengan RPJMD.” Tegasnya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya menghimbau kepada semua kepala OPD agar menggunakan Anggaran sesuai dengan RPJMD, lebih mengedepankan hal yang Wajib.
“Saya berharap agar Apa yang sudah masuk dalam program di masing-masing OPD sudah bisa dipastikan sesuai dengan target capaian, sesuai dengan RPJMD, Sesuai dengan hasil Musrenbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat kita terutama dalam rangka lebih mendorong agar pertumbuhan lebih tinggi,  lebih-lebih situasinya kita masih dalam kondisi menghadapi covid-19.” Ungkapnya
Terkait masalah Pokir (Pokok Pikiran) Bupati mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan DPRD jangan ada lagi komunikasi antara OPD dengan DPRD baik secara personal maupun lembaga karena ini sudah disepakati.
Bupati menekankan saat eksekusi anggaran Pokir agar OPD betul-betul dikawal baik itu Pokir berbentuk fisik maupun non fisik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau ini tidak dilakukan pengawalan jika terjadi kesalahan prosedur bukan karena pekerjaan kita, bukan salah kita tetapi efeknya nanti akan ke kita maka harus tegas karena dasar kita adalah peraturan perundang-undangan.” Tegasnya
Sedangkan masalah Anggaran seperti yang pernah disampaikan di rapim, ada wajib, Ada sunat, ada boleh, ada subahat, ada haram maka yang wajib ini yang diutamakan
“jangan pernah ulangi lagi sengaja wajib itu dikosongkan untuk nanti diminta di APBDP yang sunat dimasukkan.” ucapnya
Diutamakan yang wajib dulu, itu pun syaratnya  kita tetap harus memastikan indikator-indikator RPJMD, indikator-indikator yang kita harap dari program itu, lebih-lebih kondisi fiskal daerah kita, DAU kita 2021 sama dengan DAU 2020 setelah diambil oleh pusat. Disisi lain program-program wajib semakin banyak terutama program-program untuk mengatasi covid-19 semakin banyak.
Termasuk tentang tidak masalah angkanya asalkan riil tidak fiktif karena pembinaan ditingkat bawah itu  sangat penting terutama dalam konteks bagaimana memotivasi aparat di bawah bahkan masyarakat ditingkat grasroot supaya tetap menjaga optimisme, harapan kita ini bisa lebih maju lagi “tolong ini menjadi catatan tidak apa-apa sebesar itu tetapi riil jangan sampai fiktif.” tambahnya
Bupati juga menyinggung masalah konsumsi menegaskan agar setiap kegiatan yang menggunakan konsumsi agar menggunakan  produk lokal tidak boleh produk luar Lombok Barat termasuk juga penggunaan garam.
Bupati mengingatkan Sekda dan Kepala OPD lainnya bahwa Garam untuk PNS itu “setengah macet” padahal garam ini kebutuhan pokok yang wajib ada di dapur.
Bupati menghimbau aga semua PNS, Pegawai Honor, Pegawai kontrak Lombok Barat agar membeli dan mengkonsumsi garam produk Lombok Barat, kepada Kepala Dinas PDK agar semua guru baik itu guru, PNS, Honor maupun Tenaga kontrak agar menggunakan garam lokal Lombok Barat karena tahun depan luasan cakupan pertanian garam ini akan diperluas dan sekarang sudah mulai merintis memfasilitasi walaupun semuanya belum berhasil mudah-mudah bisa mengembangkan pasar sampai ke luar Lombok Barat. “Mohon Asisten 3 diatensi betul tentang pembelian garam ini.” katanya.
Bupati juga menyinggung masalah pegawai Honor dan Pegawai Kontrak Daerah sangat banyak menurut Bupati banyaknya itu apakah itu riil atau tidak, tidak masalah dia banyak asalkan riil dibutuhkan dan betul mereka bekerja, beliau minta agar keberadaan tenaga honor dan Kontrak Daerah agar di cek dan didata ulang.
“Kalau ditemukan orangnya tidak ada ya dihapus saja untuk efisiensi anggaran dan kemudian juga bisa kita arahkan untuk kepentingan yang lebih baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita.” Ungkapnya.
Sedangkan Asisten 3 Drs. H. Mahyudin pada kesempatan yang sama mengatakan dalam rangka penyusunan program dan anggaran Aplikasi SIPD akan mengontrol siapa berbuat apa, siapa yang merubah dan siapa yang memerintah mulai dari Kasubag Program, Atasanya eselon III , Sekretaris dan Kepala Dinas itu akan terpantau.
Kaitannya dengan arahan Bupati terkait dengan garam beryodium ini diminta kepada seluruh Kepala OPD dan Peserta rapat untuk menyampaikan daftar kebutuhan masing-masing OPD untuk ditindak lanjuti karena sebuah kewajiban untuk menghidupkan masyarakat yang menghasilkan garam.
Dan Terkait dengan pegawai Honor dan Pegawai kontrak akan dijadwalkan untuk mengapelkan pegawai kontrak di masing-masing OPD ketika saat apel pegawai kontrak harus mampu menunjukkan SK dan KTPnya dan yang tidak hadir pada saat itu akan dieliminasi dan dinyatakan fiktif.
“ kami mohon saat dikumpulkan Kepala Dinas Hadir.” Terangnya. (Diskominfotik/ Windi/Juan)

Gerung, Diskominfotik- “BACALAH” Demikian sepenggal Perintah dari Sang Pencipta, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suciNya Al-Qur’an. Perintah ini bermakna sangat luas karena semua ciptaan Tuhan dapat dijadikan sebagai Objek untuk kita baca. Dalam konteks yang lebih sempit dapat diartikan sebagai membaca buku, kitab, majalah, koran dan semua media yang menyediakan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Sejarah telah mencatat bahwa Tokoh-tokoh hebat adalah orang-orang yang sangat intens meluangkan waktunya untuk membaca.

Kepedulian terhadap rendahnya minat baca dan masalah literasi di NTB, menggugah kesadaran berbagai lintas elemen, komunitas, organisasi sosial masyarakat, tokoh, dunia usaha, perguruan tinggi dan pegiat literasi untuk menghimpun diri dalam sebuah Konsorsium NTB Membaca.

Dari beberapa kali tahapan diskusi yang oleh Konsorsium NTB MEMBACA yang difasilitasi oleh INOVASI NTB, melahirkan ide bahwa ke depan harus ada gerakan yang masif dan sinergi dalam menyelesaikan masalah krisis literasi, khususnya di NTB.

Menindaklanjuti gerakan guna meningkatkan minat baca di daerah, Konsorsium NTB membaca dipimpin oleh Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., lakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si di ruang kerjanya Senin, 09/11/2020.

Bupati didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi menerima kunjungan Gerakan NTB Membaca yang terdiri dari Ketua nya Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., Koordinator Sekretariat Publikasi Konsorsium NTB Membaca Wahyudin Pelo, dan Perwakilan Gramedia.

Bupati H. Fauzan Khalid menyambut baik dan sangat mendukung apa yang dilakukan Konsorsium NTB Membaca, karena dengan gerakan ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan  budaya literasi di sekolah maupun masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya, pola pikir,  wawasan dan pengetahuan yang dimiliki.

Menurut Fauzan gerakan ini patut digalakkan agar masyarakat terbiasa untuk membaca dan memahami segala informasi untuk itu Pemerintah Daerah mendorong selain  menyasar sekolah dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh Lombok Barat juga akan menambah Spot-Spot membaca Masyarakat berupa Berugak Baca dan lain-lain.

Sebagai langkah awal Bupati langsung meminta Sekda H. Baehaqi untuk memfasilitasi MoU antara Konsorsium NTB Membaca, Gramedia, Dikbud, Pusda Lobar.

“Nanti akan di sampaikan pada Rapim yang akan datang.” Ungkapnya

Sementara itu Ketua Konsorsium NTB Membaca Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan, adapun tujuan kunjungannya ialah ingin memastikan, bahwa pemerintah memiliki kebijakan konkret dalam menyelesaikan masalah krisis membaca di NTB.

Semua elemen harus peduli terhadap literasi ini, kita mengalami fenomena krisis membaca di NTB, ini masalah serius, efek jangka panjangnya akan sangat tidak bagus bagi kualitas SDM masyarakat, dan pasti akan menjadi penghambat serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. “Oleh sebab itu, semua pihak harus peduli, Konsorsium NTB Membaca siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.” ungkapnya. (Diskominfotik/ Angge)

Gerung, Diskominfotik-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit  Wilayah I Muhlis Irfan saat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa salah satu dari 5 prioritas kerja 5 tahun ke depan Presiden Jokowi adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

“ASN sebagai Impelementator Kebijakan Pemerintah, sebagai pelayan Masyarakat dan sebagai perekat persatuan Bangsa harus memiliki profesionalitas yang tinggi, dan untuk mendapatkan ASN yang memiliki profesionalitas tinggi yaitu dengan penerapan Sistim Merit.” paparnya saat audiensi di ruang kerja Sekretaris Daerah Jumat, 16/10/2020.

Hadir dalam audiensi tersebut Asisten I Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Inspektur H. Ilham, Kepala BKD-PSDM Suparlan bersama Sekretaris dan Kepala Bidang dan Kasinya.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan (Tanpa Diskriminasi).

Prinsip sistim merit yaitu mensejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil dan terbuka.

Tujuan Sistem Merit Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme)

Sementara itu Sekretaris Daerah H. Baihaqi menyampaikan merujuk 8 area penerapan sistem Merit tersebut, Lombok Barat sejak Januari 2020 meluncurkan program Setda menyapa OPD yang tujuannya untuk meningkatkan disiplin ASN, setiap pejabat di Sekretariat Daerah turun langsung ke setiap OPD melakukan pembinaan ASN mulai dari Apel pagi jam 7.30 sampai dengan mengecek kehadiran dan memberikan pembinaan.

“Bagaimanapun kita merujuk dari 8 Sistem itu kalau disiplinnya tidak dibenahi akan mendapatkan kesulitan.” ungkapnya

Dua bulan terakhir ini tingkat kehadiran (disiplin) ASN di Lombok Barat mencapai 98,8%, sisanya yang tidak hadir karena Cuti, Sakit, dan lain-lain. Ini menunjukkan disiplin ASN di Lombok Barat sudah tinggi.

Terkait dengan pemetaan sudah dilakukan oleh BKD PSDM dan untuk waktu 5 tahun ke depan sudah terbaca dan ditahu berapa kebutuhan ASN sesuai latar belakang dan sesuai dengan manajemen ASN untuk bidang-bidang yang dibutuhkan. Sehingga bisa diselaraskan dengan kebutuhan per tahun dan dari pemetaan itu sudah bisa di ketahui berapa yang pensiun setiap bulannya.

Di tempat yang sama Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham  menjelaskan Implementasi dari apa yang disampaikan oleh Komisi ASN tadi sudah hampir sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baik dalam rekrutmen, penempatan ataupun dalam promosi sudah melalui berbagai tahapan.

Terkait dengan evaluasi jabatan setiap kali ada pengisian untuk rencana mengisi jabatan-jabatan yang kosong secara periodik BKD PSDM melakukan evaluasi jabatan.

“Tidak ada pengisian jabatan tanpa melalui proses tahapan tersebut.” ucapnya

Untuk valuasi Kinerja secara rutin setiap bulan dilakukan melalui rapim, secara umum dilakukan oleh Bupati, sedangkan evaluasi kinerja secara keseluruhan dilakukan oleh BKD PSDM dengan mekanisme yang sudah ada.

Kaitan dengan penegakan kode etik ASN sudah banyak dilakukan teguran-teguran bahkan funishmen bahkan sampai pada pemberhentian baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat itu sudah dilakukan, inspektorat terlibat juga dalam hal penegakan ini, arsip-arsipnya ini sudah di BKD PSDM.

Kepala BKD PSDM Lombok Barat Suparlan menambahkan untuk menuju merit sistem di Lombok Barat sedang berproses, masih dilakukan pembenahan-pembenahan, ada satu dua yang belum sesuai ini masih dilakukan pembenahan

“Kalau dibandingkan rekrutmen JPT atau roling JPT dengan kabupaten kota yang lain di NTB, Lombok Barat menjadi contoh, karena Lombok Barat tidak pernah lepas dari KASN mulai dari izin pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan rutin dilakukan komunikasi dengan KASN.” Demikian diungkapkan oleh Kepala BKD yang gemar Olah Raga Bulutangkis ini.(Diskominfotik/zul)