Search for "rapim"

BI TANDATANGANI KERJASAMA BANTU PRODUKSI GULA AREN

Giri Menang, Kamis 24 Agustus 2017 – Maraknya penjualan minuman keras (tuak) yang berasal dari air nira cukup meresahkan maayarakat. Kabupaten Lombok Barat sendiri terkenal sebagai penghasil air nira. Tercatat, setiap harinya 10 ribu liter air nira dihasilkan dari pohon enau.

Melihat kondisi itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengambil tindakan dengan membuat regulasi agar air nira diproduksi menjadi gula aren.

Hal itu lantas menarik perhatian dari pihak Bank Indonesia untuk membantu mengoptimalkan program bupati tersebut.

Langkah kongkrit dilakukan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dengan Bank Indonesia (BI) di sela-sela gelara Rapat Pimpinan (Rapim) II di Aula Kantor Bupati, Kamis (24/8).

Kedepannya kerjasama ini diharapkan mampu mendorong perkembangan produk lokal dalam hal ini adalah gula aren.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Agus Gunawan menerangkan, penandatangan tersebut juga menjadi salah satu bentuk kongkrit Pemkab Lobar dalam menuntaskan persoalan kemiskinan melalui pemberdayaan petani gula aren.

“Terlebih lagi untuk menekan dampak sosial akibat pemanfaatan air nira yang marak dijadikan minuman keras tradisional (tuak), itu kita olah,”ungkap Agus saat ditemui selepas penandatangan kerjasama.

Dalam kerjasama dengan BI tersebut terdapat tiga ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan, seperti peningkatan kerjasama keterampilan, baik itu keterampilan manajerial maupun keterampilan teknis dalam pengolahan gula aren.

“Bentuk kongkritnya itu pelatihan dengan BI, termasuk juga promosi,” terang mantan Kepala Dinas Kehutanan Lobar ini.

Selain pelatihan bagi pengolahan gula aren, menurut Agus pihak BI pun akan memberikan fasilitas dalam bentuk sarana prasarana bagi pengolahan gula aren.

Disamping nantinya BI akan mendampingi pengembangan gula aren tersebut dari hulu hingga hilir.

“Dengan mengkoordinasikan dengan instansi terkait, dari pertanian di hulunya. Bagaimana memilih pohon (aren) yang baik hingga penyadapan. Kemudian Pengolahan, produksi hingga brending dan perdagangan kita (Disperindag), termasuk juga pengelompokan dengan Koperasi,” paparnya.

Dalam Penandatangan tersebut, Bupati Lobar H Fauzan Khalid berpesan agar penandatangan kerjasma tersebut jagan hanya sekedar penandatangan saja, namun tidak ditindaklanjuti.

Menanggapi hal itu Agus memastikan bahwa pihaknya telah mempersiapakan action plan yang siap dieksekusi setelah penandatangan kerjasama .

“Action plan dilaksanakan tahun ini, tidak tahun depan. Dengan BI tahun ini,” tegasnya.

Bahkan diakuinya, ia melakukan jemput bola. Hasilnya, Lobar mendapat bantuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Industri Republik Indonesia.

Pembangunan UPT direncanakan di Dusun Longseran, Desa langko Kecamatan Lingsar.
“UPT tersebut lengkap dengan sarana prasarana. Kalau tidak salah nilai bangunannya Rp 1 miliar belum termasuk biaya sarana prasarannya,” cetusnya. (man/LPA/humas)

By AdminWebLobar/ Agustus 24th, 2017/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

Lobar Kembangkan Health Smart City

Giri Menang – (22/2). Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengembangakan smart city dibidang kesehatan (health smart city) dalam bentuk aplikasi pencatatan dan pelaporan (captor) secara elektronik. Aplikasi tersebut dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi itu disebut e-puskesmas, e-pustu, e-poskesdes dan e-posyandu yang dilaunching Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sesaat sebelum dimulainya Rapat Pimpinan (Rapim) II dihadiri dan disaksikan oleh seluruh Kepala Puskemas, seluruh jajaran eselon 3 dan 4 Dinas Kesehatan serta Pejabat eselon 2 dan 3 pemerintah Kabupaten Lobardi Aula Kantor Bupati Lobar pagi tadi Rabu 22/2.

Bupati Fauzan menyambut baik inovasi aplikasi catpor elektronik dari Dinas Kesehatan ini. Dengan kemajuan teknologi dan informasi ini, bupati optimis Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan bisa lebih cepat dan mudah melakukam tindakan preventif, pencegahan dini dan menyelesaikan masalah yang muncul.

Bupati berharap agar SKPD lain juga memiliki inovasi dan terobosan untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mudahan aplikasi semacam ini tidak hanya ada di Dinas Kesehatan saja. Mudahan SKPD lain tertular, iri dengan yang dilakukan Dikes sekarang ini sehingga termotivasi untuk berinovasi lebih baik lagi meningkatkan pelayanan terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik,” harap bupati.

“Sekali lagi saya menyambut baik launching ini. Saya dan pak sekda nantinya bisa memantau dan mengontrol kegiatan yang ada di puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu di mana saja dan kapan saja secara langsung,” tutupnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar Rachman Sahnan Putra mengatakan saat ini semua puskesmas telah menggunakan captor elektronik berbasis website dengan teknologi cloud computing dari e-puskesmas. Hal itu sebagai sistem catatan pelaporan yang terintergrasi dalam satu pintu sehingga lebih memudahkan dilakukan pemantauan secara kontinyu terhadap seluruh unit kesehatan yang tersebar di Lombok Barat. Aplikasi ini juga bertujuan untuk menyediakan data seakurat mungkin, mewujudkan efisiensi kinerja petugas dan mengoptimalkan pelayanan terhadap pasien, serta masyarakat.

Rachman juga menyatakan aplikasi berbasis IT ini tetap membutuhkan beberapa prasyarat. Di samping sinyal juga membutuhkan suplai listrik di semua titik puskesmas, pustu, poskesdes dan posyandu.

“kita optimis aplikasi ini bisa maksimal membantu kita memantau seluruh kondisi terkini pelayanan kesehatan di wilayah Lombok Barat,” ungkapnya.

Sambil mendemonstrasikan aplikasi tersebut, Rachan mengatakan aplikasi e-posyandu ini hanya ada di Lobar saja.

Dijelaskan pula aplikasi ini sudah terkoneksi dengan aplikasi BPJS, sehingga akan memudahkan berbagi informasi data terkait historikal data pasien. Program e-puskesmas merupakan implementasi kebijakan digitalisasi yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Hal itu sebagai perwujudan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SIK Nasional (SIKNas). Solusi aplikasi e-puskesmas adalah sebagai salah satu jawabannya.

Lebih jauh dijelasakan, untuk menunjang pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan 1 orang tenaga ahli gizi yang melayani di 2 desa. Para tenaga ahli gizi yang ada termasuk 34 orang tenaga ahli gizi yang baru saja direkrut dibekali pelatihan aplikasi elektronik ini selama enam hari di Hotel Lombok Plaza Mataram.

Bupati Fauzan Khalid melaunching aplikasi captor tersebut didampingi Sekda Lobar H. Moh Taufiq, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H Rachman Sahnan Putra Putra, GM Telkom Indonesia Cabang Mataram dan perwakilan InfoKes Bandung. Diskominfo.

By Rasidi Bragi/ Februari 23rd, 2017/ Agenda Bupati, Berita Terbaru, Galeri Foto, Galery/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

IPM Lobar Tahun 2015 Diekspose

Giri Menang, 3 November 3016 – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 telah diexpose. Kegiatannya berlangsung Kamis (3/11) di Aula Bappeda Lobar. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Lobar, BPS, Dikes, Dikbud, Perindag dan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemkab Lobar.

Kepala Bappeda Lobar, H.Baehaqi menyatakan, sesungguhnya angka IPM Lobar sudah terdengar jauh sebelum ekspose hari ini. Namun yang terdengar itu hanya menyangkut peringkat dan indeks kompositnya. “Tetapi sesungguhnya isi di dalamnya kita tidak tahu,” papar Baehaqi.

Menurut dia, pada ekspose kali ini semua akan tahu, dari tiga komponen IPM yang ada, pada komponen mana saja mengalami percepatan atau keterlambatan. Dari tiga komponen IPM yang ada, perkembangannya bervariasi, ada yang rendah, sedang dan kategori tinggi. Ketiga komponen ini meliputi, indeks Kesehatan, Pengetahuan dan indeks Pendapatan. “Yang masuk dalam kategori rendah, masuk dalam komponen indeks pengetahuan,” tambahnya.

Dalam komponen pengetahuan ini, berada pada angka 54,11. Sedangkan indeks kesehatan sebesar 69,38 (kategori sedang) serta indeks pendapatan sebesar 72,01. Indeks pendapatan ini sudah masuk dalam kategori tinggi, karena mencapai angka di atas 70 persen.
Menurut Baehaqi, IPM ini merupakan akumulasi dari seluruh indikator pembangunan di Lobar. Menurut ukuran statistik kata dia, perlu bersyukur, karena IPM Lobar dari tahun sebelumnya terus menanjak. “Ini seperti mimpi, karena naik dari satu peringkat saja tidak mudah,” sebutnya.

Namun Baehaqi memaparkan, IPM Lobar dua tahun terakhir terus meningkat. Pertama, berada pada peringkat 8, naik menjadi 5. Kemudian dari peringkat 5, terkoreksi lagi menjadi perigkat 4. Meningkatnya peringkat ini, kerjanya tidak semudah membalik telapak tangan.Tapi semuanya tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua komponen aparat serta masyarakat Lobar. Pada ekspose kali ini, dikupas apa yang lebih ditekankan. Hal ini lanjutnya sering disampaikan pada kegiatan Rapim maupun kegiatan formil lainnya.

Diharapkan semua komponen SKPD yang terlibat di dalamnya harus saling berkoordinasi, sehingga tujuan pembangunan daerah yang menjadi isu strategis daerah dan nasional bisa diselesaikan.”Karena semua ukuran yang tertuang dari RPJM memiliki tiga indikator, disatukan menjadi IPM,” pesannya. Dia juga yakin, IPM Lobar akan bisa meningkat, asal semua komponen bekerja, menyelesaikan masalah berdasarkan data bisa membuat program. Namun dalam perencanaan itu, semua harus tahu dimana sebenarnya data yang diperlukan itu. (LPA/humas)

By Anwar ST/ November 4th, 2016/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

Pak Kadis, Minggu Depan Harus Menyala!

Pak Kadis, Minggu Depan Harus Menyala!

GIRI MENANG-Penerangan Jalan Umum (PJU) jalur Baypass BIL II ditarget mulai menyala seluruhnya, pekan depan. Terlebih, pengerjaannya sudah melebihi batas waktu yakni pada tanggal 30 Agustus lalu. “Yang penting minggu depan mulai menyala. Nanti kita ajak kadis-kadis lewat jalan itu dan Senin depan harus sudah nyala,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar Moch. Taufiq saat Rapim, kemarin.

Diakui, belum selesainya masalah PJU di sepanjang Jalur Bypass BIL II itu memang menjadi momok tersendiri bagi Lobar. Sekda sendiri mengaku, sempat mendapat sentilan dari Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi terkait jalur BIL yang gelap di Lobar. “Saya janji ke pak gubernur dua minggu nyala dan ini sebenamya sudah melebihi batas waktu itu, ” katanya.

“Mohon Pak Kadis Tata Kota, jalur BIL dua segera dinyalakan,” tegasnya lagi.

Selain kegiatan penuntasan PJU di jalur Bypass BIL II, pada Rapim tersebut, Sekda juga mengingatkan proyek-proyek lain di tahun berjalan ini agar tidak sampai molor. Ia meminta masing-masing pihak terkait turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

“Proyek yang sudah ditender pemantauannya perlu ditingkat kan. Jangan sampai lewat batas waktu, apalagi melewati Desember,” imbaunya.

Asisten II Setda Lobar H Poniman sendiri mengungkapkan, sejauh ini, ada beberapa kegiatan yang progresnya memang butuh atensi lebih. Ia mencontohkan, ada delapan paket di Dikbudpora yang tenggang waktunya sampai Oktober. Namun, progresnya baru sekitar 50-62 persen.

Begitu pun dengan salah satu proyek di Dinas Pariwisata dengan tenggat waktu satu bulan lagi tetapi progress pengerjaan masih 55 persen. “Kalau melihat masa waktu pengerjaan tinggal sebentar tetapi capaian pengerjaan masih di tengah-tengah. Ini perlu dapat perhatian,” kata Poniman.

Di samping itu, masih ada pula beberapa paket kegiatan yang belum juga masuk ULP. “Harusnya 107 paket tapi yang sudah selesai 102 sedang dalam proses. Lima paket belum,” ungkapnya.

Terhadap lima paket yang belum lelang ini, kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. “Yang sudah masuk anggaran tetapi belum masuk ULP itu kemungkinan tidak bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

Bupati Lobar Fauzan Khalid mengaku tak puas atas capaian realisasi kegiatan sejauh ini. Ia menekankan, perlunya perbaikan pada prinsip perencanaan di kemudian hari. (uki/r5)

Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 6 September 2016

By Anwar ST/ September 6th, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

Pejabat Jangan Liar!

Bupati: Lobi jabatan Tak Bakal Mempan

GIRI MENANG- Perombakan jabatan menjadi keharusan setelah ditetapkannya peraturan daerah (perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kelak. Terkait ini, Bupati Fauzan Khalid mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak liar melakukan lobi jabatan.

“Ketika organisasi perangkat daerah jadi, saya harapkan tidak ada yang liar lobi ke sana kemari untuk jadi ini itu,” pesan Fauzan. Bupati memastikan, lobi jabatan itu tidak akan mempan. Ia memiliki beberapa unsur penilaian lain yang akan menjadi pertimbangan melakukan mutasi. Diantaranya, adalah unsur kebersamaan.

“Itu tidak akan berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah unsur kebersamaan,” tegas Fauzan.

Untuk itu, ia mengingatkan semua ASN di lingkup pemkab Lobar agar selalu menjaga kekompakan. Semangat kebersamaan masing-masing SKPD sendiri, menurutnya, masih lemah. Terbukti dari beberapa perhelatan acara, selalu sepi dihadiri ASN.

“Misalnya, Festival Jazz juga sepi. Kegiatan-kegiatan lain pun begitu. Hampir di semua acara minim sekali dapat hadir padahal harapan saya kebersamaan itu juga kita tunjukkan dengan bersama-sama hadir. SKPD mana pun yang punya acara, harus sama-sama disukseskan,” tegas Fauzan.

Ia memastikan, unsur kebersamaan itu akan menjadi penilaian penting terkait rencana mutasi mendatang. Selain itu, unsur lainnya yang juga bakal jadi pertimbangan yakni menyangkut loyali tas. “Saya akan pakai seluruh organ untuk melakukan pengamatan ke semua itu,” lanjutnya.

Ia berpesan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan penilaian secara rutin kepada pimpinan SKPD. Demikian juga pimpinan SKPD diharapkan menilai secara rutin kinerja bawahannya.

Penilaian tersebut diharapkan objektif. Ia menyinggung penilaian dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahunan yang selama ini dianggap belum maksimal. Pasalnya, pimpinan mengaku tak enak hati member nilai jelek bawahannya.

“Lucunya, kadang secara lisan kita dilaporkan bahwa si A kinerjanya jelek tetapi dalam SKP malah dikasi nilai. Alasannya gak enak,” kritik Fauzan.

Ia menekankan, penilaian dalam SKPD harus objektif agar kepala daerah sebagai penentu akhir tidak salah mengambil kebijakan.

“Itu yang buat kita ragu ambil kebijakan karena info lisan jelak tapi yang tertulis baik. Saya pingin lihat SKP itu nilainya di bawah lima kalau memang gak baik,” pungkasnya.

Sementara Sekda Lobar H Moch. Taufiq mengamini harapan orang nomor satu di Bumi Patut Patuh Patju tersebut. la memastikan mutasi mendatang akan dilaku- kan secara objektif.

Diberitakan sebelumnya, Perda OPD sendiri ditargetkan bisa disahkan pada tanggal 26 September mendatang. Mengacu pada draf Perda yang diserakan ke dewan, ada dinas yang kedepannya akan dipecah seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sebaliknya, ada pula beberapa dinas yang akan digabung. Dalam draf OPD yang diusulkan ke dewan, dari 30 SKPD rencananya akan menjadi total 32 SKPD. “Tentunya akan dipilih sosok yang tepat untuk mengisi jabatan yang baru,” pangkas Taufiq. (uki/r5)

Sumber: Harian Lombok Post, Selasa 6 September 2016

By Anwar ST/ September 6th, 2016/ Berita Terbaru, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

Hotel Sentosa Bakal Disegel

GIRI MENANG – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar memberikan ultimatum pada Hotel Sentosa terkait penunggakan pajak. Dalam waktu dekat DPPKD akan menemui GM Hotel Sentosa.

Jika tak mampu membayar, Hotel Sentosa terancam mengalami penyegelan. “Kita akan koordinasi Minggu ini. Jika tetap tidak bisa, akan kita lakukan penyegelan,” jelas Kepala DPPKD Hj Lale Priyatni, usai Rapim kemarin (18/6).

Lale mengatakan, DPPKD sebelumnya telah melayangkan teguran. Hotel Sentosa pun akhirnya membuat surat pernyataan. Pembayaran pajak ditunda dengan alasan Hotel Sentosa akan dijual. “Tunggakan mereka sudah mencapai 7,5 Miliar,” lanjutnya.

Ia menambahkan, piha DPPKD sebenarnya sudah berinisiatif menemui perwakilan dari Hotel Sentosa beberapa hari lalu. Namun semua tertunda oleh pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2016.

Menanggapi hal ini, Bupati Lobar H Fauzan Khalid meminta tindakan segera. Prosedur penanganan terhadap kasus ini harus beda dari sebelumnya. Sebab ini pengulangan kasus yang sama.

Ia menambahkan, alasan penjualan hotel telah berlangsung sebelum Hotel Sentosa menunggak pajak. Ia tidak membenarkan alasan tersebut untuk tidak membayar pajak. “Tidak ada hubungan dengan kewajiban membayar pajak,” tegasnya.

Menurut Fauzan, tindakan tegas bukan hanya pada Hotel Sentosa. Tindakan ini juga berlaku pada penunggak lainnya. “Bukan hanya Hotel Sentosa saja,” tandasnya.

Terpisah, Bagian Keuangan Hotel Sentosa I Wayan Sudiarta mengatakan belum menerima surat pemberitahuan dari DPPKD. Namun ia telah menyampaikan pada DPPKD untuk melakukan pertemuan. “Sedang kita koordinasikan dengan DPPKD,” pungkasnya.

Terkait masalah pembayaran pajak, ia mengatakan, hal tersebut merupakan wewenang GM Hotel Sentosa. “Kalau itu bukan wewenang saya,” kilahnya. (fer/r6)

Sumber:http://www.lombokpost.net/2016/07/20/hotel-sentosa-bakal-disegel/

By Anwar ST/ Juli 21st, 2016/ warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

Kegiatan Hari Pertama Bupati Lombok Barat

Giri Menang – Mengawali hari sebagai Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, M.Si memimpin apel pagi didampingi Sekda dan Asisten serta sejumlah kepala SKPD, di Halaman Kantor Bupati Lobar, Kamis (7/4/2016). Bupati berpesan kepada seluruh peserta apel yang hadir untuk lebih memperkuat kebersamaan dan kedisiplinan. “Mari kita lebih meningkatkan prestasi bukan prestise,” pungkasnya.

(lebih…)

By Romiadi/ April 7th, 2016/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Selengkapnya

Apel Paripurna Perdana, Sekda Banyak Berikan Imbauan

Pemkab Lombok Barat (Lobar), Senin (18/1) menggelar apel paripurna. Apel pagi yang digelar tanggal 17 tiap bulan itu merupakan apel perdana di awal tahun 2016. Apel bendera yang digelar di Lapangan umum Setda Lobar itu menghadirkan peserta dari SKPD dan staf, Asisten serta Staf Ahli. (lebih…)