GALI POTENSI DESA DI LOMBOK BARAT, KDPDTT RI GELAR PROGRAM INOVASI DESA

Giri Menang, Jum’at 19 Juli 2019 – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (KDPDTT) RI memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa (DD) yang dikucurkan pusat. Kewenangan tersebut diarahkan melalui Program Inovasi Desa (PID). Untuk pertama kalinya kegiatan ini digelar di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Kantor Camat Lingsar, Kamis (18/07/2019).

Selain dihadiri tim dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), hadir pula tim dari Bank Dunia, Bappenas, sejumlah Perangkat Daerah Lingkup Lombok Barat, Anggota Forkopimda, Pendamping Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD se-Kecamatan Lingsar.

Ditjen PPMD, Rusdin M. Nur mengatakan, Program Inovasi Desa yang dilaksanakan hari ini, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa melalui inovasi pembangunan di desa. Harapannya, masing-masing desa harus mampu memetik kreatifitas dan inovasi dari potensi yang dimiliki.

Menurut Rusdin, dengan Bursa Inovasi Desa ini, selain untuk penyebaran inovasi masyarakat desa, tapi juga sebagai media edukatif bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa (DD).

Pihak Dirjen sendiri sudah berkoordinsi dengan Pemkab Lombok Barat agar desa mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada. Pemkab Lombok Barat sendiri menyatakan setuju untuk mendukung program ini.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mendukung dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) untuk keberlanjutan program inovasi dea ini,” kata Rusdin.

Sementara itu Bupati Lombok Barat melalui Kepala Bappeda Lombok Barat, H. Baehaqi dalam arahannya menyatakan, ada sesuatu yang harus dipahami pada kegiatan bursa inovasi desa ini. Menurutnya, tujuan pemerintah desa sampai pemerintah pusat, tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu lanjutnya, ada dokumen sebagai petunjuknya, yakni RPJMDes untuk di tingkat desa. Begitu juga RPJMD dan RPJMN di tingkat daerah dan pusat.

“Inilah bentuk guiden dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Isinya berupa visi,misi, tujuan, serta program kebijakan kegiatan,” kata Baehaqi.

Untuk mengisi guiden tersebut kata Baehaqi, diperlukan inovasi, kendati inovasi itu tidak mesti harus baru. Baehaqi sendiri, dalam berinovasi memiliki kiat sendiri yakni ATM (Analisis, Tiru dan Modifikasi).

DESA SURANADI WAKILI PROVINSI NTB LOMBA DESA TINGKAT NASIONAL

Giri Menang, Rabu 17 Juli 2019 – Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat menjadi duta mewakili desa-desa se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lomba Desa Tingkat Nasional untuk Regional IV yang meliputi hampir seluruh desa di kawasan Indonesia Timur. Desa Suranadi bersaing bersama desa dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Rasa bangga disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat menerima tim penilai dari pusat di Kantor Desa Suranadi, Selasa (16/7). Ia berharap Desa Suranadi mampu mengulang torehan emas yang pernah diraih oleh Desa Lingsar Kecamatan Lingsar beberapa tahun yang lalu di ajang yang sama.

“Tepat sebulan yang lalu, kita menyelenggarakan hal serupa dengan kegiatan kita hari ini, yaitu penilaian Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, Desa Suranadi telah dipercaya menjuarai perlombaan tersebut,” katanya.

“Semoga penilaian objektif yang akan bapak tim penilai berikan adalah juga bagian dari penghargaan terhadap warisan sejarah yang menjadi potret ke-Indonesia-an kita. Desa Suranadi adalah potret utuh keindahan Indonesia yang beraneka suku, agama, ras, dan golongan,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Tim Penilai Budiono menjelaskan ada tiga aspek yang dinilai dalam lomba ini. Aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

“Kriteria yang dinilai sesuai format yang ditentukan mulai kelengkapan dokumen-dokumen dan kita verifikasi. Kita lihat bagaimana capaian pembangunan di desa, mulai dari aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Suranadi Nyoman Adwisana menjelaskan kondisi wilayah yang luasnya mencapai 844,3 Hektar dan terbagi atas 9 dusun dengan jumlah penduduknya 6.232 jiwa ini.

Dengan total APBDes Desa sebanyak Rp. 2 milyar lebih ini, Nyoman menggunakan lebih dari Rp. 1,6 milyar atau 80% dari total APBDes untuk pembangunan, baik dalam bentuk belanja modal infrastruktur atau sarana prasarana, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Artinya, desa ini mampu untuk ikut andil dalam percepatan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

“Selain persoalan infrastruktur, maka masalah sumber daya manusia seperti angka lama sekolah di pendidikan, stunting di kesehatan, dan masalah peningkatan pendapatan di ekonomi sedang kami dorong melalui sinergi, integrasi, dan komplementaritas program lintas OPD dengan desa,” jelasnya.

Terakhir Nyoman menawarkan para tim penilai bisa mengunjungi aneka destinasi wisata di desa kami, seperti Taman Impian Suranadi dan Kampung Hijau Suranadi, kawasan hutan Suranadi, Taman Suranadi, dan lain sebagainya yang sebagian besarnya adalah warisan sejarah.

“Potensi utama di desa kami adalah pariwisata, baik berupa pariwisata alamiah karena dekat dengan hutan wisata dan Taman Narmada yang kerap dijadikan tempat bumi perkemahan, namun juga dari aspek wisata religi karena memiliki Mata Air Dhang Kayangan Suranadi yang menjadi sasaran utama umat Hindu seluruh Indonesia dalam berziarah atau Tirta Yatre,” terangnya.

BPD LOMBOK BARAT DIMINTA LEBIH AKTIF

Giri Menang, Senin15 Juli 2019 – Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Gerung menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan yang diikuti 99 peserta dari 11 desa se-Kecamatan Gerung ini digelar dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, amanah dan demokratis serta transparan.

“BPD itu harus aktif. BPD diharapkan bisa menjadi terdepan menampung dan menyalur aspirasi masyarakat di desa. Jangan ada miskomunikasi dengan Kepala Desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMF), H. L. Edy Sadikin saat membuka acara di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (15/7).

“Jika bekerja sesuai aturan yang sudah mengaturnya. Maka tidak ada masalah,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini Edy berharap para peserta khususnya anggota BPD se-Kecamatan Gerung dapat meningkatkant partispelaknya dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing desanya dengan berperan dalam Pemerintahan Desa.

Sementara itu, Ketua Forum BPD Kecamatan Gerung Islahudin nenjelaskan, pelatihan ini bertujuan untuk memahami tugas fungsi dan kewajiban, serta wewanang dan larangan BPD. Termasuk mekanisme kerja bersama pemerintah Desa.

Menurut islahudin pelatihan ini dianggap penting karena peranan BPD selama ini belum cukup arti dalam pemerintahan desa.

Tidak hanya itu Islahudin berharap kepada semua peserta untuk menggunakan moment itu untuk belajar mendapatkan pengetahuan demi kemajuan desa khususnya di Kecamatan Gerung. Terlebih lagi dengan banyaknya perubahan regulasi sejak diberlakukannya UU no 6 tahun 2014 tentang desa, lebih khusus terkait adanya Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD.

“Materi kita dalam pelatihan ini, diharapkan BPD se-Kecamatan Gerung bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mengawal pembangunan desa,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Dinas PMD dan Inspektorat Lombok Barat sebagai narasumber.

KEMENKOP LAUNCHING RENOVASI KOPERASI

Banyumas, 12 Juli 2019 – Ada hal menarik saat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) menyelenggarakan Malam Penganugerahan Bakti Utama yang berlangsung di Hotel Java Heritage Purwokerto Banyumas, Kamis Malam (11/7).

Pihak Kemenkop UKM melakukan launching rehabilitasi Tugu Koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Nampak Menkop UKM Puspa Yoga, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Khalid, Ketua Forum Komunikasi Koperasi Bersama Indonesia (KBI) Iwan Setiawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sesmenkop UKM Ruli Indrawan, dan Bupati Banyumas Ahmad Husain melakukan penekanan tombol digital tanda dimulainya proses rehabilitasi tugu koperasi di Kota Tasikmalaya.

Menurut Ketua Forum Koperasi KBI, Iwan Setiawan bahwa kondisi tugu yang menjadi tonggak sejarah dimulainya gerakan koperasi Indonesia oleh Moh. Hatta, saat ini sudah sangat memprihatinkan.

“Kami sudah audiensi dengan pak Menteri, dan beliau menyambut baik rencana rehabilitasi tugu tersebut,” tutur Iwan Setiawan.

Selain pihak kementerian, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menaungi wilayah di mana tugu itu berada pun menyambut baik gagasan forum, lalu membantu mereka dalam membuat perencanaan dan desain.

Desain Tugu Koperasi tersebut kemudian diserahkan malam itu juga secara resmi oleh Gubernur yang memang sebelumnya berprofesi sebagai seorang arsitektur kepada Iwan.

“Kita buktikan bukan hanya usaha konglomerasi, tapi para usahawan koperasi pun bisa menghidupkan perekonomian kita. Tugu itu simbol kebangkitan koperasi,” terang Ridwan Kamil.

Dalam desainnya, terang Gubernur yang biasa dipanggil Kang Emil itu, juga menyertakan rencana pembangunan pusat perbelanjaan dan hotel.

“Kalau jadi, ini akan menjadi hotel terbesar dan termegah di Tasikmalaya,” papar Kang Emil.

Iwan Setiawan menuturkan bahwa tugu tersebut membutuhkan pembiayaan paling sedikit Rp. 200 milyar dengan return investment antara 13-14 persen.

“Dengan rehabilitasi tugu ini, koperasi Indonesia akan memiliki sesuatu yang membanggakan agar citra dan martabat koperasi sejajar dengan koperasi di dunia,” pungkas Iwan.

HIDUPKAN KOPERASI, LOMBOK BARAT DIGANJAR PENGHARGAAN

Banyumas, 12 Juli 2019 – Dianggap serius dan berhasil melakukan pembinaan terhadap koperasi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menjadi satu-satunya Bupati/ Walikota di Nusa Tenggara Barat dan salah satu dalam 17 Bupati/ Walikota se-Indonesia yang mendapat penghargaan Bakti Utama Koperasi Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Puspa Yoga di Hotel Java Heritage Purwokerto Banyumas, Kamis malam (11/7). Kegiatan malam penganugerahan itu pun menjadi launching Pembangunan Tugu Koperasi Tasikmalaya dan dijadikan rangkaian perayaan puncak Hari Koperasi Nasional ke 72 yang rencananya berlangsung hari ini, Jum’at (12/7) di Gedung Olah Raga Satria Purwokerto dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

“Penghargaan ini diberikan karena komitmen daerah yang memberikan nomenklatur tunggal untuk koperasi dan UKM. Selain itu adalah alokasi anggaran untuk koperasi yang memadai dan pembinaan yang intensif kepada koperasi, ” terang Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ruli Indrawan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid usai penganugerahan tersebut mengaku bangga dengan capaian jajarannya di Dinas Koperasi UKM setahun terakhir ini.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi Dinas Koperasi dan UKM di Lombok Barat untuk terus mengaktifkan perkoperasian. Apalagi saat ini kita sedang menggalakkan sinergi dan integrasi antar SKPD agar saling melengkapi dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” papar Fauzan.

Fauzan menambahkan, paling tidak sebanyak 2,7 persen dari total APBD Lombok Barat tahun 2019 diperuntukkan untuk menggeliatkan koperasi dan usaha kecil dan mikro di Lombok Barat. Fauzan menegaskan harapannya agar koperasi dan UKM di Lombok Barat banyak bergerak di sektor jasa dan produksi.

Ditemui bersamaan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat H. Fadjar Taufik menjabarkan tentang upaya pihaknya dalam menggeliatkan perkoperasian di Lombok Barat.

“Fokus pembinaan kita tahun ini adalah membina aspek kelembagaannya terlebih dahulu. Kita mendorong semua koperasi agar aktif dan bisa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan, red) secara kontinyu setiap tahun,” terang Taufik.

Koperasi di Lombok Barat, menurut Taufik, saat ini harus dikembangkan keaktifannya lagi. Dari 502 jumlah koperasi, baru 150 koperasi yang dalam kondisi aktif dan sehat. Namun dari jumlah tersebut, baru 126 atau 84 persen koperasi yang telah melaksanakan RAT Tahun 2019 untuk tahun buku 2018.

“Kita sedang menggiatkan program Kopi Darat. Itu adalah akronim dari Koperasi Sadar RAT karena RAT dan keterlibatan anggota adalah semangat dasar dalam koperasi,” papar Taufik yang sejak memangku jabatan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah membuka “Klinik Koperasi” sebagai program pembinaannya.

Namun pihaknya memiliki kendala untuk lebih progresif lagi.

“Kita hanya memiliki 4 orang tenaga penyuluh koperasi, sehingga kita banyak mengaktifkan seluruh potensi staff administrasi,” keluh Taufik.

Untuk itu pihaknya meminta agar para pengurus lebih aktif dalam melakukan konsultasi.

“Silahkan langsung datang ke kantor. Kita akan mengasistensi para pengurus,” pungkas Taufik.

Hadir pada malam penganugerahan itu beberapa tokoh nasional. Selain Menkop UKM Puspayoga dan jajarannya, hadir pula Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Khalid, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Gubernur Banten Rano Karno, Ketua Forum Komunikasi KBI Iwan Setiawan, Bupati Banyumas Ahmad Husain, Walikota Bogor Aria Bima, dan beberapa tokoh lainnya.

HUT BHAYANGKARA KE-73, JOKOWI MINTA POLRI TINGKATKAN KUALITAS

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk terus meningkatkan sumber daya manusia di tubuh Korps Bhayangkara itu. Polri juga dituntut untuk mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan, Polri juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern serta mudah dan cepat agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Lombok Barat (Lobar) AKBP Hery Wahyudi saat membacakan amanat Presiden RI Joko Wiodo pada upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-73 di Lapangan Mareje Gerung, (10/7).

Pada amanat itu, Polri juga diminta meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat.

“Perkuat koordinasi dengan TNI, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial,” kata Hery.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang berkesempatan hadir memberikan apresasi atas kerja keras Polri, khususnya dalam menjaga daerah Lombok Barat. Tidak lupa, bupati atas nama pemerintah daerah menyampaikan terimakasih kepada jajaran Kepolisian Kabupaten Lombok Barat.

Bupati berharap agar koordinasi, komunikasi antar Polres dan pemerintah daerah semakin ditingkatkan dan diperkuat sehingga terjadi sinergi yang semakin baik.

“Dirgahayu Polri ke-73. Jaya terus dan semoga tetap memberikan yang terbaik kepada negara, daerah dan masyarakat,” tegas bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati menyerahkan penghargaan Pam Swakarsa Teladan kepada BKD Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung, dan Bhabinkamtibmas Inisiator kepada AIPDA Hasibuan Abdillah yang merupakan Bhabinkamtibmas di Desa Taman Ayu.

Hadir juga dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hj. Sumiatun, Sekda H. Moh. Taufiq, jajaran Polres Lobar serta sejumlah Kepala SKPD Lobar.

BUPATI LEPAS 454 JAMAAH HAJI LOMBOK BARAT

https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2131565066965829/2131564906965845/?type=3&theater

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid melepas 454 calon jamaah haji (cjh) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) empat Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Selasa (9/7) malam.

Fauzan menyampaikan, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan biaya, namun juga kesabaran dan keikhlasan. Dengan jumlah petugas kesehatan yang terbatas, Fauzan meminta para jamaah saling membantu dan menjaga antar sesama. Ia berharap, dengan kesabaran dan keikhlasan, cjh Lobar mendapatkan haji yang mabrur.

“Jamaah yang berprofesi sebagai dokter agar tidak berat memberikan bantuan kepada jamaah yang membutuhkan perawatan kesehatan,” himbaunya.

Fauzan juga mengingatkan agar para jamaah tidak sungkan dan malu bertanya apabila mendapat kendala di tanah suci. Hal itu dimaksudkan agar ibadah haji dapat ditunaikan dengan maksimal.

“Para calon jamaah haji adalah duta atau wakil dari Kabupaten Lombok Barat. Tunjukkan prilaku yang baik sehingga nama daerah dan negara dinilai baik oleh orang luar,” pungkasnya.

Tahun ini Indonesia mendapatkan penambahan kouta haji sebanyak 10.000 orang. Untuk NTB sendiri mendapat 199 kuota, sedangkan untuk Lombok Barat sebnyak 45 kuota.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah cjh Lombok Barat tahun ini lebih banyak, yakni 614 orang. Rinciannya, 455 orang diberangkatkan pada kloter empat, termasuk dua orang petugas kloter dan 3 orang tim medis. Selanjutnya, pada keloter 9 jumlah cjh yang akan berangkat sebanyak 156 orang. Terakhir, campuran kloter 11 sebanyak 3 orang.

Dengan kondisi cuaca yang cukup berbeda dengan Indonesia, jamaah diminta untuk mengikuti prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Hal itu disampaikan Kepala Kemenag Lobar H. Jaelani.

“Jamaah calon haji kita harus menyiapkan fisik. Karena kondisi di sana berbeda dengan di Indonesia. Informasi terakhir dari madinah cuacanya cukup panas. Jadi saya himbau calon jamaah kita harus menikuti prosedur dan aturan yang sudah ada dan petugas dari arab Saudi,” pesannya.

Inaq Ron cjh asal Desa Ranjok, Kecamatan Gunungsari mengaku telah menyiapkan diri sejak lama untuk ibadah haji. Berbagai persiapan telah dilakukan wanita berusia 80 tahun ini. Ia mengaku rutin jalan pagi sembari menghirup udara segar. Menurutnya hal itu dapat membuat tubuhnya merasa segar.

Ibadah haji menjadi capaian tertinggi yang dilakukannya. Wanita yang keseharianya sebagai pedagang ini mengaku sudah mulai menyisihkan hasil dagangannya untuk biaya haji sejak 2010.

“Alhamdulillah, saya tidak menyangka tahun ini saya bisa berangkat haji. Saya senang sekali. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan sama Allah SWT selama disana,” ungkapnya.

PEMETAAN BATAS DESA LOMBOK BARAT DIBANTU MCAI

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat difasilitasi oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) melalui program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (PMaP) akan melakukan penetapan dan penegasan batas sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat. MCAI sendiri merupakan badan pengelola dana hibah dari Amerika Serikat melalui Millenium Challenge Corporation. Dana hibah ini digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Perwakilan MCAI, Putu Mika menerangkan, program ini dilakukan untuk menemukan dan mengevaluasi dampak yang sebenarnya dari program MCAI. Harapannya, program ini dapat berkontribusi untuk mensukseskan pembangunan di daerah.

“Program ini sendiri adalah sebuah dana yang signifikan dalam program MCAI secara besar untuk pengembangan dan pembangunan dengan mengevaluasi dan melihat dampak positifnya dengan program yang dilaksanakan. Sebelumnya juga sudah melakukan evaluasi program MCAI di negara-negara lain dan kemudian berkonstribusi pada pengembangan desain program yang dilaksanakan kemarin. Hasilnya menjadi input untuk pengembangan program MCAI kedepannya,” terangnya di hadapan Bupati dan jajaran, Selasa (9/7).

Menanggapi hal tersebut, Bupati H. Fauzan Khalid berharap program MCAI ini dapat berjalan dengan sukses sehingga mampu membantu pemerintah dalam pembangunan di daerah.

“Saya ingin dengan program MCAI ini bisa berlanjut dengan pengembangan pemetaan batas desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dilakukan agar tidak adanya hambatan dalam proses pembangunan di semua sektor. Tentunya yang menjadi perhatian kita bersama adalah tentang batas wilayah. Batas wilayah ini menjadi suatu komponen dalam menciptakan tertib administrasi terutama ditingkat desa,” kata Bupati H. Fauzan Khalid.

PMaP di Lombok Barat rencananya akan dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Narmada dan Lingsar. Bantuan dari MCAI ini sudah dipastikan sesuai dengan peta desa dan Peraturan Bupati.

“Di Kecamatan Narmada ada 21 Desa dan Lingsar 15 Desa yang dikembangkan untuk pemetaan batas desa. Karena ini menjadi salah satu syarat pemekaran desa kita di Kabupaten Lombok Barat dan harus ada batas desa jelas dengan peta desa dan perbup,” jelas Kabag Pemerintahan H. Hamka.

STUNTING DAN SAMPAH JADI PERHATIAN PENDAMPING DESA DI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 8 Juli 2019 – Untuk mensinergikan pembangunan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bertemu untuk sharing permasalahan dengan seluruh pendamping desa di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Senin (8/7).

Sebanyak 64 orang yang terdiri dari Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Lombok Barat diminta agar saat memfasilitasi desa bisa mensinergikan program pembangunan dengan skala prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Menurut Fauzan, para pendamping harus terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan, baik dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sampai pada penetapan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, Fauzan meminta para pendamping agar mempedomani RPJM Daerah, RPJM Provinsi, bahkan RPJM Nasional dengan juga memperhatikan skala prioritas kebutuhan.

Saat ini pihaknya, aku Fauzan, sedang mendorong seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat saling bersinergi, berintegrasi, dan saling melengkapi atau dengan asas komplemantaritas antar satu komponen pemerintahan dengan dengan komponen lainnya.

“Program Pemerintah harus saling dukung, saling masuki, dan saling lengkapi, baik antar program milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dengan program yang ada di desa,” pinta Fauzan sambil menjabarkan beberapa contoh permasalahan yang menjadi prioritas dalam draft RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

Di antara permasalahan yang saat ini menjadi prioritas, menurut Fauzan adalah masalah stunting, persampahan, UKM (Usaha Kecil Mikro, red), dan banyak lagi permasalahan yang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan terutama Pemerintah Desa sebagai tonggak terdepan pembangunan.
Khusus untuk masalah stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat tetap menjadi masalah yang cukup serius untuk segera ditangani. Menurut Fauzan, di Lombok Barat sendiri tercatat prevalensi anak stunting di tahun 2007 masih sangat tinggi, yaitu 49,8% namun berhasil diturunkan menjadi 32,01% di tahun 2018.

“Saat ini, menurun lagi secara sangat signifikan. Kita telah melakukan sensus balita per Maret 2019, angkanya menurun lagi menjadi 25.04%. Artinya kita masih berada di atas ambang batas 20% versi WHO,” papar Fauzan.

Paparan Fauzan ditanggapi positif, di antaranya oleh salah seorang Tenaga Ahli Esti Dyah Apsari. Bagi Esti, sinkronisasi, integrasi, dan asas komplemantaritas untuk penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat harus tegas disebutkan dalam Peraturan Bupati tentang pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Penanganan stunting itu agar diberikan tekanannya dalam Peraturan Bupati, karena walaupun sudah diprogramkan, banyak desa bervariasi dalam pengalaokasian anggaran dan kegiatannya,” pinta Esti.

Demikian pula dalam masalah persampahan, menurut Sahri, salah seorang Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Sekotong, program OSAMTU (Olah Sampah Terpadu, red) harus dikelola oleh semua pihak, namun saat ini menurutnya pihak desa masih memiliki banyak kendala.

“Kami terkendala dengan lahan pengolahannya karena Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk penyediaan lahan, baik beli maupun sewa lahan,” terang Sahri.

Selain curah pendapat soal program, Bupati Lombok Barat pun mendapat keluhan soal komposisi jumlah pendamping lokal desa yang tidak sebanding dengan jumlah desa.

Untuk diketahui, jumlah desa di Lombok Barat sebanyak 119 desa dengan tenaga pendamping lokal desa hanya sebanyak 37 orang saja, sisanya adalah 4 orang Tenaga Ahli dan 21 orang tenaga pendamping yang bertugas di wilayah Kecamatan yang jumlahnya sepuluh kecamatan. Selain mereka, terdapat 2 orang yang merupakan tenaga operator komputer.

“Ini jauh dari angka ideal. Mestinya setiap desa memiliki satu orang tenaga pendamping,” keluh Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Lalu Edy Sadikin.

Menurutnya, walau jumlah mereka belum seimbang namun kehadiran para pendamping ini sangat dibutuhkan untuk memepercepat kemandirian desa dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang saat ini cukup besar, desa bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Menurut data yang dimiliki oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lombok Barat, Dana Desa (DD) dari APBN untuk tahun 2019 ini berjumlah Rp. 155 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 128 Milyar. Selain DD tersebut, masih ada lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Lombok Barat. Tahun ini ADD itu berjumlah Rp. 84 milyar lebih sehingga total rata-rata desa di Kabupaten Lombok Barat mengelola anggaran transfer sebanyak Rp. 2 milyar per desa.

Anggaran yang dikelola langsung oleh desa tersebut, menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, akan bertambah kemanfaataannya dalam pembangunan di desa jika digabung dengan seluruh APBD yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk tahun anggaran 2019 ini. Menurutnya, dari total APBD Tahun 2019 yang berjumlah sekitar Rp. 1,96 trilyun, sebanyak Rp. 985 milyar adalah belanja langsung dan di dalamnya terdapat Rp. 486 milyar atau 49% adalah untuk pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat.

Untuk itu tegasnya, asas sinergi, integrasi, dan komplementaritas tersebut harus juga diusung oleh para pndamping di desa.

“Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk warga di desa. Saya harap pendamping desa harus bisa berperan penting dalam penganggaran dana desa agar lebih produktif. Sebab desa harus sinkron dengan program Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Pendamping Desa cukup baca RPJMD Kabupaten saja, ” pungkas Fauzan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2128099950645674/2128099617312374/?type=3&theater

 

ADE RAI SAMBANGI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Kamis 4 Juli 2019 – Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan. Pernyataan itu disampaikan binaragawan nasional Ade Rai dalam kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Pola Hidup Sehat di Lombok Barat, Kamis (4/7). Dalam sosialisasi yang digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati itu, Ade Rai menyampaikan materi inspirasi tentang Pola Hidup Sehat untuk menjadi pendorong samangat peserta JKN-KIS guna memulai pola hidup yang lebih sehat.

Menurut pria yang telah menjadi Brand Ambassador BPJS Kesehatan sejak 2016 lalu itu, sehat bukanlah tujuan namun merupakan syarat.

“Kalau mau kerja, kita harus sehat. Kalau mau olahraga badan harus sehat. Begitu juga kalau mau makan Ayam Taliwang ya harus sehat. Kalau ga gitu, ga enak makannya,” candanya.

“Sosialisasi ini sebagai wadah lebih positif untuk mengajarkan bagaimana pola hidup sehat. Nasib kesehatan kita ditangan kita sendiri, bukan di tangan pemerintah atau BPJS. Jadi warga harus lebih cerdas, sakit itu sesuatu yg tidak mengenakan,” lanjutnya menambahkan.

Kegaiatan ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPJS Kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. Kepala BPJS Kesehatan Mataram dr. Muhammad Ali menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program JKN yang merupakan salah satu nawacita Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

“Kegiatan kita hari ini menghadirkan bung Ade Rai sebagai Brand Ambassador tidak terlepas dari upaya promortif dan preventif meningkatkan mutu kesehatan. Harapan kita bisa memberikan info tentang program BPJS Kesehatan dan pentingnya memahami pola hidup sehat,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Lombok Barat H. Moh. Taufiq dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPJS Kesehatan. Terlebih dengan kehadiran Ade Rai, dipastikan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk untuk menerapkan pola hidup sehat.

Sampai saat ini masyarakat Lombok Barat yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sekitar 79,12%. Untuk itu sekda meminta agar masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan dirinya.

“Berdasarkan Perpres 82 tahun 2018, tugas Pemerintah Daerah diantaranya dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian bagaimana meningkatkan kepesertaan di dalam jaminan kesehatan. Dalam kesempatan ini saya himbau kepada kita semua agar bisa terdaftar di BPJS Kesehatan, untuk kesehatan kita ke depan,” katanya.  https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2121531341302535/2121528714636131/?type=3&theater

1 2 3 201