Giri Menang, Jum’at 14 Desember 2018 – Kemisikinan di Kabupaten Lombok Barat turun dari 16,46% di Tahun 2017 menjadi 15,20% di Tahun 2018 ini.

Fakta tersebut dipaparkan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sesaat pasca menerima hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (13/12).

“Kita bersyukur dengan capaian itu, padahal target kita di RPJMD untuk tahun 2018 ini adalah 15,90%,” ujar Fauzan.

Angka kemiskinan tersebut sama dengan 103.770 jiwa, turun dari 110.692 jiwa di tahun 2017. Sedangkan untuk angka kedalaman kemiskinan turun dari 3,24 menjadi 3,07. Sayangnya, angka tersebut tidak diikuti dengan indeks keparahan kemiskinan, dari 0,92 di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 0,95 di tahun 2018.

Dalam rilis BPS itu, garis kemiskinan di Lombok Barat meningkat, dari Rp. 390.979/kapita/bulan di tahun 2017, mengalami peningkatan menjadi Rp. 412.487/kapita/bulan.

“Artinya, masyarakat Lombok Barat perlu biaya yang lebih besar lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” pungkas Fauzan.

Secara umum, seluruh Kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Utara, menurut BPS menjadi daerah yang paling signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, yaitu dari 32,06% di Tahun 2017 menjadi 28,83% di tahun 2018 ini.

Secara komulatif untuk Provinsi NTB, Kemiskinan di NTB tahun 2017 adalah 793.776 jiwa atau 16,07%, mengalami penurunan 14,75% atau 737.457 jiwa di tahun 2018 atau hanya mampu menurunkan 1,32% saja. (Humas Lobar)

Giri Menang, Jum’at 14 Desember 2018 – Minimnya realisasi Pendapatan Daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta jajarannya berinovasi dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan seluruh jajarannya saat memimpin Rapat Pimpinan Daerah di Aula Kantor Bupati, Kamis (13/12).

Fauzan meminta agar tahun 2019 nanti, sektor PAD harus digenjot untuk lebih meningkat lagi dalam capaiannya. Ia memberi contoh pada komponen akomodasi dan konsumsi di sektor pariwisata.

“Saya memprediksi angka kunjungan wisatawan akan normal dan banyak daerah yang akan studi banding ke kita. Wajibkan mereka menginap di Lombok Barat,” pinta Fauzan.

Bagi Fauzan, untuk itu tidak cukup dengan memakai Peraturan Bupati, namun harus dikomunikasikan terlebih dahulu.

“Jadikan syarat kita bisa menerima. Jangan kita yang memfasilitasi, tapi daerah lain yang untung dapat pajak dan retribusi,” ujar Fauzan.

Demikian juga di Dana Perimbangan, Fauzan meminta agar semua yang memiliki usaha atau akan bekerja di Lombok Barat harus membayar pajak di Kantor Pajak yang berafiliasi dengan Lombok Barat.

“Wajibkan mereka memiliki NPWP di Kantor Pajak yang berafiliasi dengan Lombok Barat. Bukan hanya Perusahaan, termasuk ASN, harus punya NPWP di Lombok Barat,” pinta Fauzan tegas.

Bahkan, Fauzan meminta hal tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat berkas dalam pengajuan izin.

“Buat dalam bentuk Peraturan Bupati biar bisa jadi syarat,” pinta Fauzan sambil memastikan bahwa besaran DAU juga dipengaruhi oleh raihan pajak suatu daerah.

Untuk diketahui, Pos Pendapatan dalam APBD Lombok Barat di tahun 2018 bersumber dari PAD yang awalnya diestimasi mencapai Rp. 301 milyar lebih, ternyata hanya bisa diproyeksi tercapai sekitar Rp. 254 milyar. Untuk DAU sebesar Rp. 771 milyar lebih dan DBH sebesar Rp. 49 milyar lebih, diproyeksi meningkat menjadi Rp. 63 milyar lebih.

Untuk APBD 2019, untuk PAD diproyeksi mencapai Rp. 279 milyar lebih, DAU diproyeksi meningkat 3,2% menjadi Rp. 769 milyar lebih dan DBH sebesar Rp. 43 milyar lebih.

“Bila semua inovasi itu kita lakukan, saya optimis APBD kita bisa meningkat,” pungkas Fauzan.

Giri Menang, Rabu 12 Desember 2018 – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pagi tadi (12/12) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal TA 2018, Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2017 s/d Semester I TA 2018, serta Efektivitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s/d Semester I TA 2018 kepada seluruh Kepala Daerah se-NTB. Pemeriksaan Dana Desa ini sendiri mulai dilakukan BPK sejak tahun ini.

LHP untuk Kabupaten Lombok Barat diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Ketua DPRD Imam Kafali Aula Gedung BPK RI Perwakilan NTB di Mataram.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, masih terdapat kelemahan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja modal daerah dan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).

“Ada beberapa hal yang dicatat dalam LHP antara lain bendahara desa tidak memungut atau menyetorkan pajak sesuai ketentuan, kemahalan harga atas pekerjaan barang dan jasa, kekurangan volume pekerjaan fisik, pemebebasan tanah yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, dan lainnya,” jelas Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Pruwanto usai menyerahkan LHP.

Berdasarkan hal tersebut, pihak BPK memberikan rekomendasi untuk melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan DD dan ADD.

“LHP ini kami harapakan dapat digunakan dengan baik dalam mengambil keputusan untuk koreksi di tahun 2019. Setelah kami sampaikan (LHP-red) kita mohon 60 hari sudah ada tindak lanjutnya,” pungkasnya.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengawali sambutannya dengan memberikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota se-NTB yang meraih predikat WTP. Namun wagub mengingatkan untuk tahun 2019 WTP yang sudah diraih harus mampu dipertahankan bahkan harus lebih berkualitas lagi.

“2019 jadi PR besar untuk kita. Ke depan WTPnya harus berkualitas, tidak boleh turun!” tegasnya.

Terkait LHP atas pengelolaan DD dan ADD, wagub meminta agar para kepala desa diberikan pemahaman lebih agar mampu menggunakan anggaran dengan baik.

“PR berikutnya itu APBDes. Bagi kepala desa, pemeriksaaan menjadi hal yang baru. Tidak heran karena kurangnya pengetahuan, pemeriksaan jadi sedikit terhambat. Mari kita yakinkan kepala desa kita semua agar memahami bagaimana menggunakan anggaran dan mempertanggungjawabkan anggaran sehingga amanah dari Allah SWT ini dapat kita emban sebaik-baiknya,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lombok Barat, H. Rachmat Agus Hidayat mejelaskan beberapa hal yang menjadi temuan di Lombok Barat. Yang pertama tekiat regulasi mengenai pembaharuan peraturan bupati tentang pengelolaan Dana Desa kemudian diikuti dengan julkak dan juknisnya, kedua ada kekurangan spek pada fisik di beberapa desa namun beberapa desa sudah sanggup untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian terkait pajak, administrasi dan persoalan tentang bagaimana perencanaan untuk alokasi dana desa yang harus disingkronkan dengan apa yang disusun dalam APBDes.

“Secara keseluruhan temuan-temuan di desa ini sudah ada kesanggupan dari kepala desa, DPMPD dan daerah untuk menindaklanjuti paling lama 60 hari. Kami di Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap desa-desa ini. Pada prinsipnya kami di Inspektorat, selama menerima alokasi dana desa tiap tahunnya kita memeriksa 30 desa. Jadi selama lima tahun hingga saat ini kami sudah memeriksa 150 desa. Dari total 119 desa berarti ada desa yang sudah diperiksa dua atau tiga kali. Pada prinsipnya apa yang kita temukan dengan apa yang ditemukan BPK ini sama. Dan semua sudah ditindaklanjuti oleh desa. Sementara ini tidak ada yang bersangkut paut dengan hukum,” jelas Agus.

Giri Menang, Rabu 12 Desember 2018 – Dalam upaya memperkuat potensi dan posisi desa wisata di Lombok Barat (Lobar), Pemkab Lobar melalui Dinas Pariwisata mengumpulkan para stakeholder pariwisata hari ini, (12/12) di Gerung. Kegiatan yang dikemas dengan pertemuan rutin forum tata kelola pariwisata itu dihadiri puluhan kepala desa, pelaku wisata, dan ketua pokdarwis. Tujuan dari pertemuan forum ini sendiri adalah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat Lombok Barat.

Bupati Lobar yang diwakili Asisten II Hj. Lale Prayatni mengatakan, peningkatan dan memperkuat potensi dan posisi desa wisata untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan cita-cita seluruh masyarakat Lobar. Saat ini desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan tetapi telah menjadi pelaku dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.

Ia mengakui sangat banyak potensi di desa yang bisa dikelola dan dikembangkan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pengembangan ini sudah tentu butuh perencanaan yang strategis.

“Tinggal bagaimana kita membuat sebuah perencanaan yang strategis dalam menentukan sektor usaha apa yang akan difokuskan untuk dijalankan,”katanya.

Dijelaskan, salah satu sektor potensi yang dapat dikembangkan adalah pariwisata. Potensi ini ada di hampir semua desa di Indonesia. Bentuknya berupa potensi kebudayaan hingga wisata alam. Ini bisa dijadikan sebuah konsep bisnis yang bisa dijalankan oleh masyarakat desa.
Untuk itu obyek wisata itu harus bisa dikemas agar tetap menarik. Khusus untuk obyek wisata alam, Lale menekankan perlunya menjaga alam agar tetap indah dan alami.

“Jaga lingkungan desa agar tetap selalu bersih dan indah sehingga suasana nyaman selama liburan bisa dirasakan oleh wisatawan selama berkunjung,”jelasnya.

Tak hanya itu, warga desa juga diharapkan bisa menggali potensi budaya untuk dijadikan objek wisata yang bisa dinikmati. Dengan demkian nuansa desa Indonesia yang penuh dengan tradisi budaya bisa menjadi salah satu motivasi wisatawan untuk berkunjung.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi mengatakan industri pariwisata bersifat multi aspek, multi sektor. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antar banyak pihak. Untuk itu harus ada forum bersama, di mana seluruh persoalan industri pariwisata ini bisa dibahas.

Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah kerjasama pengembangan UKM dan Kuliner. Dalam pengembangan sektor ini, Ispan akan bekerjasama dengan sektor lainnya seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian.

“Kami akan bersatu, bersinergi membahas perkembangan UKM dan kuliner,” tegasnya.

Dipilihnya kuliner bukan tanpa alasan. Menurut Ispan, hasil riset menunjukkan, 30 persen orang atau wisatawan datang ke suatu tempat karena kulinernya. Untuk itu kuliner perlu dikembangkan. Dalam pengembangan kuliner ini Industri UKM masyarakat desa memegang peranan penting. Selain itu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dinilainya dapat menjadi motor penggerak dalam mengelola desa wisata.

“Pemerintah desa dapat membantu dalam permodalan awal. Selain itu bisa juga bekerjasama dengan pihak bank atau swasta lainnya dalam mengembangkan desa wisata,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Bumdes dan pelaku jasa pariwisata harus melakukan kerjasama yang baik dalam mempromosikan dan pelayanan kepada para wisatawan. Namun ia mengingatkan bahwa desa wisata yang sukses tidak hanya memilki objek wisata yang indah, tetapi juga harus bisa membuat kegiatan- kegiatan dan atraksi yang menarik.

“Ini akan membawa kesan dan pengalaman yang menarik selama liburan bagi wisatawan,” jelasnya. (andi/humas)

Giri Menang, Selasa 11 Desember 2018 – Sebagai forum yang menampung aspirasi dan kritik terhadap prasarana jalan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Lombok Barat (Lobar) setiap harinya menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan-pengaduan tersebut tentunya yang berkaitan dengan kondisi jalan, termasuk lampu jalan.

Ketua FLLAJ Lobar, H. Ahmad Saikhu menjelaskan, angka partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaran lalu lintas jalan raya terbilang cukup tinggi. Ini terlihat dari banyaknya aduan masyarakat yang masuk. Di tahun 2018 ini saja, hingga akhir November 2018, sebanyak 113 aduan masyarakat diterima oleh FLLAJ Lobar. Aduan terbanyak yakni terkait prasarana jalan. Sedangkan yang terkait lampu penerangan jalan ada juga yang masuk namun sedikit.

“Kalau dibandingkan Tahun 2017 yang hanya 105 aduan, maka tahun ini meningkat. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat terkait jalan meningkat,” ujar Saikhu saat memberikan sambutan pada Rapat Forum FLLAJ, Selasa (11/12).

Jika melihat jenis pengaduannya, lanjut Saikhu, pengaduan terhadap kondisi jalan bisa dibilang menurun. Pada tahun 2017 dari 105 aduan, 53 di antaranya terkait prasarana jalan. Sedangkan pada tahun 2018, aduan terhadap prasarana jalan menurun jadi 48 aduan.

“Ini menunjukkan bahwa jalan kita semakin baik. Kami berharap aduan terus turun, bila perlu sampai nol. Ini menandakan lalu lintas semakin baik,” lanjut pria yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Lobar itu.

Lebih jauh ia memaparkan, pengaduan tahun 2017 sudah dituntaskan sebanyak 93 aduan. Sedangkan sisanya sebanyak 12 aduan masih dalam proses penuntasan. Sementara itu untuk Tahun 2018, dari aduan yang masuk, sudah ditindaklanjuti sebanyak 55 persen, dan sisanya 45 persen masih dalam proses.

Ditambahkan, besarnya aduan masyarakat pada tahun ini adalah karena faktor dampak gempa dan cuaca ekstrim. Ini yang menimbulkan aduan masyarakat semakin tinggi. Adapun katagori pengadu menurut jenis kelamin adalah 80 persen laki-laki, 15 persen perempuan dan 5 persen tidak menyebutkan jenis kelamin.

“Kita harap yang memberikan aduan jelas jenis kelaminnya agar kita tahu keterlibatan kaum perempuan jelas dalam penyelenggaran jalan,” pungkasnya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan, tindak lanjut pengaduan yang bisa mencapai 50 persen menurutnya merupakan hal yang luar biasa. Akan tetapi ia mengingatkan agar FLLAJ terus menajamkan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menjadi pengguna jalan yang baik, dan berbudaya sesuai aturan.

Diceritakan Bupati, dirinya pernah mendapatkan surat dari balai jalan, di mana balai jalan minta atensi Pemkab Lobar terhadap kondisi bagian tengah jalan BIL 1. Bagian tengah jalan yang agak tinggi tersebut beberapa kali dirusak oleh masyarakat. Tujuannya agar mereka bisa menyeberang dan berbelok lewat tengah jalan yang dirusak itu. Akibatnya sering terjadi kecelakaan karena pengendara memutar balik tidak pada tempatnya.

“Ini hubungannya dengan kesadaran. Padahal tengah jalan yang ditinggikan itu untuk keselamatan masyarakat,” ujar H. Fauzan.

Tidak hanya di jalur BIL 1, tapi juga di BIL 2 sering terjadi pelanggaran. Salah satunya aturan bahwa sepeda motor harus melalui jalur kiri dan bukannya jalur kanan. Tapi faktanya banyak pengendara motor yang lewat jalur cepat.

“Maaf, ada polisi juga saya lihat lewat sana. Jangan-jangan kita juga lewat kanan kalau pakai motor. Padahal itu kan untuk keselamatan,” selorohnya.

Oleh karena itu Fauzan minta agar FLLAJ tidak hanya sekedar menerima aduan masyarakat, tapi juga konsen melakukan sosialisasi untuk membangun kesadararn berlalu lintas yang baik. (afgan/humas)

Memasuki akhir masa bakti Dharma Wanita Persatuan (DWP) 2015 – 2019 sangat dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang semakin solid untuk mengupayakan gerak langkah mencapai tujuan bersama. Setiap permasalahan yang timbul perlu untuk segera diatasi dan menyongsong serta mensukseskan penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) ke IV DWP yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2019 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua DWP Lombok Barat Hj. Sukerniati Moh. Taufiq pada kegiatan HUT DWP yang dipusatkan di Halaman Kantor Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, Minggu (9/12).

“Dengan demikian tujuan kita untuk mengembangkan DWP menjadi organisasi istri Aparatur Sipil Negara yang profesional dan untuk memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan bangsa akan lebih terwujud,” katanya.

Sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia, sudah selayaknya Dharma Wanita Persatuan mengambil peran strategis dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya dalam banyak hal sesuai dengan prioritas seperti pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu, program peningkatan kualitas dan pengembangan wawasan untuk pengurus dan anggota DWP harus diperluas lagi.

Sementara itu Ketua Panitia HUT DWP Lobar Hj.Erni Ilham mengatakan dalam peringatan HUT Darma Wanita Persatuan (DWP) ke-19 ini DWP Lobar sebelumnya menggelar berbagai kegiatan seperti pengajian, sunatan massal dengan menggandeng DWP Provinsi NTB. Selain itu juga dilaksanakan berbagai macam bakti sosial bekerjasama dengan TP.PKK Lobar.

“Road map pada tahun 2018 adalah tahun optimalisasi program kerja dimana salah satu prioritasnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota DWP,” katanya.

Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Lobar H. Moh. Taufiq selaku ketua pembina DWP Kab.Lobar mengingatkan agar jangan sampai semangat kerja para kepala OPD berpengaruh gara-gara para istri.

“Maksud saya begini, kalau dari rumah ibu-ibu sudah memberikan masalah kepada para bapak, saya yakin bapak-bapak tidak akan konsentrasi di kantor. Para ibu harus bisa memberikan emosi yang positif kepada para bapak-bapak. Karena sewaktu kita menjabat yang perlu kita sadari, maklumi, pahami, intospeksi diri adalah sebuah jabatan itu pasti ada ujungnya,” jelasnya.

“Karena ibu adalah orang yang paling di segani oleh bapak, jadi ibu itu paling berperan dalam mengingatkan bapak-bapak untuk mematuhi semua aturan yang berlaku,” lanjutnya. (humas)

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Sekda Lombok Barat (Lobar) H. Moh Taufiq bersama Kapolres Mataram, Dandim 1606, Asisten I, Inspektorat Lobar, Kasat Pol. PP Lobar dan Kepala Dinas Kominfo Lobar mendatangi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Lingsar guna memantau pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018.

Taufiq mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan proses Pilkades serentak di Kabupaten Lombok Barat 2018 berjalan aman dan kondusif. Di Kecamatan Lingsar ada 14 desa yang melaksanakan proses Pilkades. Secara keseluruhan jumlah DPT sebanyak 47.241 dari 112 TPS.

“Kita melakukan pemantauan bersama jajaran Forkopimda di 2 TPS di Kecamatan Lingsar. Yang pertama di TPS 02 di Dusun Lingsar, Desa Lingsar dengan jumlah DPT 460 yang di ikuti 3 Calon dan berlanjut menuju TPS 02 di Dusun Batu Kembung Desa Batu Kumbung dengan jumlah DPT 536 yang di Ikuti 2 calon. Alhamdulilah sampai saat ini masyarakat kita sudah memilih mencapai 80 persen,” katanya.

Taufiq mengatakan, seluruh tahapan pencoblosan berjalan cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Bahkan even pilkades di Lombok Barat ini menjadi salah satu ajang silaturrahmi sesama warga masyarakat.

“Kita berharap suasana kondusif akan tetap terjaga hingga proses penghitungan suara. Pemerintah dan aparat keamanan akan terus memantau langsung seluruh tahapan pilkades hingga tuntas,” pungkasnya. (andy/humas)

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Event Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 sukses membius ribuan penonton. Gelaran Jazz yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di tahun ketiganya ini mampu mendatangkan dan menghibur ribuan wisatawan dan masyarakat NTB larut dalam kegembiraan menikmati sunset dengan balutan sajian musik dari para musisi Jazz ternama.

“Dibanding tahun sebelumnya, Senggigi Sunset Jazz tahun ini lebih top. Musisi yang tampil keren-keren. Penontonnya juga ramai sekali. Lebih ramai dari tahun lalu,” kata Rida (32), salah seorang pengunjung, Minggu (9/12).

Wanita asal Narmada Lombok Barat ini tampak antusias lantaran musisi favoritnya, Andien tampil dalam event ini. Bahkan ia dan suaminya sengaja datang lebih awal untuk mendapat posisi duduk terbaik.

“Saya dan suami sengaja datang lebih awal supaya dapat spot terbaik. Penontonnya pasti bakal ramai,” ungkap wanita yang tetap mengikuti Senggigi Sunset Jazz tiap tahunnya ini.

Dia juga berharap dengan adanya event ini masyarakat dan industri pariwisata di Lombok dapat kembali normal seperti sedia kala.

Sejak pukul 15.00 Wita para wisatawan dan masyarakat tampak sudah memadati lokasi acara. Sekitar pukul 16.00 Wita, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 dibuka dengan penampilan musisi lokal seperti Lombok Blues Community, The Maiqkane feat Suradipa dan K-One.

Menjelang matahari terbenam, musisi Andien tampil dengan deretan lagu hitsnya seperti Gemilang, Moving On, Indahnya Dunia, Belahan Jantungku, Askara dan Milikmu Selalu.

Andien tampak tidak bisa menahan rasa kagum akan keindahan pesona Senggigi dan antusias para penonton yang menyemuti pantai Senggigi.

“Terima kasih telah mengundang saya tampil di sini (Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018). Baru pertama kalinya saya perform dengan background pantai, sunset seperti ini. Lombok luar biasa. Keren!” kata Andien di atas panggung.

Selain Andien, event Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 dilanjutkan dengan musisi nasional seperti Brigitta, Pusakata, RAN, Indra Lesmana dan Eva Celia, dan ditutup dengan penampilan sang burung camar Vina Panduwinata.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya di sela-sela acara menyampaikan apresiasi tinggi kepada antusias masyarakat yang hadir malam itu. Baginya hal itu menunjukkan masyarakat NTB khususnya Lombok Barat sudah bangkit dan siap berlari dari keterpurukan akibat gempa beberapa waktu lalu.

“Malam hari ini kita bisa berkumpul di Pantai Senggigi dalam rangka bergembira dan membangkitkan pariwisata Lombok Barat. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata, Pemprov NTB, Bank Mandiri dan seluruh pelaku perhotelan dan insan pariwisata serta masyarakat Lombok Barat. Karena itu bagi kita semua tidak ada kata lain, Lombok Bangkit, Lombok Barat industri pariwisatanya harus lebih maju lagi dan harus lebih baik lagi. Dan itu tergantung pada kita semua dan rekan pers. Saya berikan apresiasi khusus kepada rekan wartawan,” katanya.

Melihat antusias masyarakat yang hadir, Fauzan optimis dalam waktu dekat sektor pariwisata Lombok Barat akan segera pulih.

Giri Menang, Senin 10 Desember 2018 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meninjau beberapa desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2018, Senin (10/12). Di Kabupaten Lombok Barat sendiri, pelaksaaan Pilkades Serentak dilaksanakan oleh 77 desa. Sebelum melakukan pemantauan, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Dusun Sandik, Desa Sandik Kecamatan Gunungsari.

Bupati didampingi Kapolres Lobar, Asisten 3, Kesbangpol, Perhubungan mengunjungi beberapa TPS diantaranya TPS 1 Dusun lilin Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung yang diikuti 4 calon kepala Desa dengan DPT sekitar 2500 yang terbagi menjadi 7 TPS, selanjutnya menuju TPS 6, Dusun Karang Makam, Desa Kuripan Kecamatan Kuripan yang diikuti 3 calon dengan jumlah DPT 5979 yang terbagi 15 TPS. Dan yang terkahir TPS 11 Dusun Bangket Dalam, di Kecamatan Kediri dengan jumlah DPT 463 yang terbagi dalam 11 TPS.

“Tadi kita keliling, dan alhamdulilah secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman dan lancar. Terimakasih juga untuk seluruh panitia, unsur TNI, pihak kepolisian dan unsur terkait lainnya,” ujarnya.

Fauzan berpesan kepada para kades terpilihi agar nantinya dapat melaksanakan amanah jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak sombong.
Menurutnya, Pilkades ini bukan tujuan akhir tapi ini adalah proses demokrasi.

“Pilkades serentak 2018 ini sudah kita siapkan Tim sengketa Pilkades yang terdiri dari semua jajaran mulai dari pihak Pemda, kepolisan, kejaksaan, akademisi dan pihak praktisi,” ungkap mantan KPU NTB.

Lebih lanjut ia mengungkapkan Pilkades tahun ini berbarengan dengan tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden 2019. Karena berbarengan banyak caleg yang mendukung beberapa calon kepala desa ini juga yang membuat ramai.

“Dari awal Pemda melakukan sosialisasi untuk bersama-bersama mensukseskan Pilkades serentak dan sebisa mungkin menutup celah yang bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, kerawanan ricuh Pilkades 2018 sudah diantisipasi pihak Pemda bekerjasama dengan aparat kepolisian.

“Polres Lobar sendiri memaksimalkan anggotanya untuk turun mengamankan suksesnya Pilkades serentak. Dan polres sendiri dibacup oleh Brimop NTB sekitar 30 anggota, dari delmas Polda sekitar 30 anggota,” ungkap Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi disela-sela kunjungan bersama bupati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk Pilkades serentak 2018 cukup aman dan kondusip namun ada titik yang sudah dipetakan menjadi daerah rawan namun hal itu sudah diantisipasi pihaknya.

“Nanti sewaktu penghitungan suara sedang berjalan ada anggota kami yang berjaga disetiap TPS bersama Bhabinsa. Dan daerah yang kami anggap rawan, dari kepolisian akan perketat penjagaan,” pungkasnya. (man/humas)