SIDANG PERMOHONAN PERBAIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TIDAK PERLU DATANG KE PENGADILAN

Gerung, Diskominfotik-Perbaikan kekeliruan pencatatan administrasi Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Pernikahan bagi Non Muslim dan administrasi kependudukan lainnya tidak lagi harus datang ke Pengadilan, karena Pengadilan Negeri Mataram akan melakukan sidang keliling.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah masyarakat memperbaiki administrasi kependudukannya dengan melakukan sidang keliling ditempat yang mudah dijangkau dan ditentukan.

Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan penanda tanganan Nota Kesepakatan/Kerjasama antara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si. dengan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri, SH. MH. Dan seremoni sidang keliling Di Bencingah Agung Kabupaten Lombok Barat, Kamis (06/08/2020).

Penandatangan nota kerjasama dan sidang keliling ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Sekretaris D aerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi, Forkopimda, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, para pejabat Pengadilan Negeri Mataram  dan para pemohon perbaikan administrasi Kependudukan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang berinisiasi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mempermudah perbaikan administrasi kependudukan termasuk untuk penetapan akta nikah bagi masyarakat yang non muslim dan yang belum memiliki surat nikah sementara untuk yang muslim sudah lama menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama sebagai wujud dari kewajiban Negara/pemerintah untuk memberikan pelayanan dan hak yang sama kepada semua warganegaranya.

Kegiatan ini merupakan pintu masuk untuk membuat tindakan preventif terhadap kemungkinan kesulitan masyarakat karena berbedanya catatan data yang ada di dokumen-dokumen administrasi kependudukannya, seperti misalnya data KTP berbeda dengan akta nikahnya, mau membuat pasport berbeda lagi datanya ini tentu akan menyulitkan, tambahnya.

“ Bisa kita bayangkan misalnya jika data KTP berbeda dengan akta nikah, mau membuat pasport beda lagi, mau ke luar negeri, ini tentunya masyarakat kita akan kesulitan.”

Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri dalam sambutannya menyampaikan kerjasama dan sidang keliling ini dilakukan untuk memeberikan akses dan kemudahan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum kabupaten Lombok Barat untuk memperoleh pelayanan hukum pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagaimana perwujudan  dari salah satu misi Pengadilan Negeri Mataram yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan yang dititik beratkan pada dua hal yaitu berupa permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat bagi umat non muslim dan perbaikan data kependudukan diantaranya adalah data pada  Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, Pasport, Ijazah dan lain-lain.

“Pelaksanaan sidang keliling ini dilakukan karena adanya jarak, waktu, biaya dan terbatasnya sarana prasarana termasuk pengetahuan tentang proses pelayanan hukum bagi lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 sehingga dilakukan sidang di luar gedung pengadilan Negeri Mataram.” katanya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Abdul Manan S.Sos. saat di wawancarai menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan inovasi yang pertama di NTB bahkan di Indonesia untuk memudahkan masyarakat yang melakukan perbaikan administrasi kependudukan tidak lagi pergi ke Pengadilan untuk sidang melainkan Pengadilan yang akan menjadwalkan untuk sidang keliling ditempat yang tentukan sesuai dengan jumlah pemohon, misalnya di Sekotong jumlah pemohonnya banyak maka di Sekotong akan dilakukan sidang ini tentunya memudahkan masyarakat, baik dari segi jarak, waktu maupun biaya.

Adapun prosedur dan persyaratannya, pemohon mengajukan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, kemudian dari Dukcapil berkasnya di verifikasi oleh Bagian Hukum dan dibawa ke Pengadilan, dari jumlah mayortis pemohon kemudian dijadwalkan ditentukan tempatnya.

“ Khusus bagi pendaftar online mandiri  untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Baru (Akta Kelahiran, Perceraian, perkawinan maupun Kematian) yang baru bisa cetak sendiri menggunakan kertas HVS A4 80 gram, tidak lagi menggunakan Blanko Security Printing.” jelasnya

Ditempat terpisah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat Nuralam, SH. MH. Saat ditanya jumlah minimal yang pemohon di suatu tempat untuk didatangi Pengadilan sebagai tempat diadakan sidang keliling mengatakan

“Tidak ditentukan minimalnya tetapi tentunya dilihat dari segi ekonomisnya paling tidak 25 pemohon baru bisa kita ajukan sebagai tempat sidang.”Jelasnya.

Sidang Keliling ini baru pertama kali dilakukan di NTB bahkan di Indonesia dan Lombok Barat sebagai inovatornya. (Zul/Yani/Juan/Diskominfotik).

Lombok Barat dan PN Mataram Kerjasama Penyelesaian Hukum Adminduk

Giri Menang, 6 Agustus 2020 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Sri Sulastri menandatangani nota kerjasama terkait penyelesaian permasalahan hukum Administrasi Kependudukan (Adminduk) antara lain permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat melaporkan, permohonan perbaikan identitas di Buku Nikah, permohonan perbaikan identitas di Akta Kelahiran dan permohonan perbaikan identitas di Buku Pasfor bertempat di Becingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (6/8).
Ketua Pengadilan Negeri Mataram Sri Sulastri menjelaskan tujuan dari kerjasama untuk memberikan akses dan kemudahan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat.
“Untuk memperoleh pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana dijelaskannya perwujudan dari salah satu visi kita di Pengadilan Negeri Mataram yakni memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan,” katanya.
Dia menyebut, untuk pencarian keadilan dititikberatkan pada dua hal yaitu berupa permohonan pencatatan perkawinan yang terlambat bagi umat-non Muslim dan berkaitan dengan pencatatan kependudukan di antaranya adalah Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah KK, Paspor, Ijazah, dll.
Lanjut dikatakan Sri, kegiatan sidang keliling di luar gedung pengadilan dipusatkan di Kantor Bupati Lombok Barat. Yaitu dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Mahkamah Agung sehubungan dengan penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Sulastri selaku Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang telah menginisiasi kerjasama ini.
Fauzan juga mengapresiasi kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan adminduk yang lebih baik bagi masyarakat Lombok Barat yaitu agar Pengadilan Negeri Mataram membantu menyelesaikan permasalahan adminduk yang dihadapi Pemerintah Kab. Lombok Barat terutama yang harus mendapatkan penetapan pengadilan.
“Semoga dengan adanya kerjasama ini bisa bermanfaat bagi lapisan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Lombok Barat,” katanya.
Pada kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj.Sumiatun, Ketua DPRD Lobar Hj.Nurhidayah, Perwakilan Dandim 1606/Lobar, Perwakilan Polres Lobar serta Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Sumber : Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lombok Barat

‘Bike Park’ Akan Dibangun Di Lombok Barat

Giri Menang, 5 Agustus 2020- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat serius mengembangkan kawasan wisata Senggigi sebagai ikon pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu wujud pengembangan itu adalah dengan akan dibangunnya ‘Bike Park’ di Kawasan Wisata Senggigi. Bike Park tersebut terdiri dari 6.spot. Spot-1 yang berlokasi di Meninting dengan wisata air & kuliner, Spot-2 di wilayah Montong, Spot-3 di wilayah Batulayar dengan Wisata Religi, Spot-4 berada di ‘Batubolong’ Wisata Religi, Spot-5 di Senggigi berupa Wisata Seni & budaya dan Spot-6 di Pantai Kerandangan dengan wisata air & kuliner.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan walaupun spot tempat yang akan dibangun banyak kendala seperti pembebasan lahan warga namun ia optimis akan tetap berjalan.
“Pinggir sungainya saja yang akan kita luaskan sepanjang sungai dan perkampungan itu kita tata sekaligus kita jadikan destinasi,” ujarnya.
Bupati berpesan agar jangan ada relokasi kampung warga yang sudah ditempati. “Justru kita jadikan destinasi perkampungan warga,” ungkapnya saat memberikan arahan pada ekspose Penataan Kawasan Meninting-Senggigi, Rabu (05/08) di Aula Eksavator Dinas PUTR Kab. Lombok Barat.
“Nanti kalau sudah dibangun jangan sampai semangat di awal satu tahun bahkan 3 bulan saja, tapi kami berharap pengelolaanya bisa berkelanjutan,” harap bupati.
Maslaah pengelolaan, tambah Fauzan, Lombok Barat nanti akan membuat peraturan bupati bahwa pengelolaan wisata Senggigi akan dikelola oleh pihak swasta.
“Kami memiliki rencana penataan wilayah Senggigi dan spot pertama adalah kawasan Meninting. Nanti kami diskusi setelah ini karena kemarin konsep penataan Senggigi kami pecah-pecah karena keterbatasan dana,” akunya.
Selain itu, bupati juga berharap akan ada masukan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penataan Senggigi.
Hadir juga dalam ekspose tersebut Kepala Dinas PUTR, Made Arthadana, Kadis Pariwisata Akhkam Mahfudz, dan dari BWS,

Sumber : Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lombok Barat

KEJARI MATARAM KUNJUNGI LOMBOK BARAT

Giri Menang, 5 Agustus 2020 – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun Menerima Tamu dari Kejaksaan Negeri Mataram yang berlangsung di Ruang Rapat Umar Madi, Rabu (5/8).
Pertemuan tersebut membahas tentang aset Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat dan aset Kota Mataram yang berada di sekitar Pantai Loang Baloq Mataram.
Selain wakil bupati, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BPKAD Lombok Barat, Fauzan Husniadi, perwakilan dari Kota Mataram dan perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram.
Hj Sumiatun berterima kasih atas kunjungan tersebut.
“Saya pribadi dan segenap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua informasinya, semoga koordinasi kita selalu berjalan dengan lancar,” ujarnya.

 

Berperan sebagai Enabler, SDM PKH berhasil menyadarkan KPM untuk mundur dari Kepesertaan PKH

Lombok Barat, 4 Agustus 2020, Bertempat di Kantor Desa Sekotong tengah, Dusun Loang Batu, Kecamatan Sekotong dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan SDM PKH Kecamatan Sekotong, 4 KPM PKH secara sukarela mundur dari kepesertaan PKH. Ke empat KPM PKH ini merasa malu dan sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Karena secara ekonomi mereka merasa sudah sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Disini, salah satu peran Pekerja Sosial adalah sebagai Enabler, atau pemungkin. Pendamping Sosial Kecamatan Sekotong didampingi oleh Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten Lombok Barat melakukan perannya sebagai enabler/pemungkin untuk memberikan dorongan kekuatan personal kepada KPM PKH agar dapat memiliki usaha untuk perubahan terhadap dirinya sendiri. Setiap perubahan yang terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha-usaha klien atau KPM itu sendiri.

“Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49)”.

Dengan menjalankan salah satu peran dalam Pekerjaan Sosial tersebut, Pendamping Sosial Kecamatan Sekotong dan Pekerja Sosial SPV berhasil merubah Pola pikir / mind set dari KPM PKH Kecamatan Sekotong sehingga sebanyak 4 KPM Kecamatan Sekotong secara sukarela mundur dari kepesertaan PKH.

Sinip, salah satu mantan KPM  yang mundur dari kepesertaan PKH mengatakan bahwa salah satu alasannya mundur adalah berkat dorongan dari Pendamping Kecamatannya. “Saya diberikan dorongan yang kuat untuk terus maju, dan sadar akan kemampuan saya”. Saat itu sy merasa banyak orang yang lebih layak mendapatkan bantuan daripada saya.”Ungkapnya”.

SDM PKH Kabupaten Lombok Barat harus dapat terus menjalankan perannya untuk pemberdayaan dan kesejahteraan seluruh KPM PKH. Agar Keluarga Pra Sejahtera yang saat ini menjadi peserta PKH dapat menolong dirinya sendiri sehingga dapat berfungsi sosial lagi.

Iwan Suryadi, S.Tr.Sos
Spv Kab. Lombok Barat

Bupati Lombok Barat: H. L. Mudjitahid Inspirator Kemajuan Pembangunan Lombok Barat

Giri Menang, 3 Agustus 2020 – Prosesi pemakaman mantan Walikota Administratif Mataram dan Bupati Lombok Barat dua periode HL Mudjitahid dilangsungkan, Minggu, (2/8) di Pemakaman Keluarga Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan.
Pemakaman mantan Bupati Lombok Barat yang sarat akan ide-ide visioner dalam membangun Kabupaten Lombok Barat ini dihadiri Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid bersama seluruh unsur Muspida Lombok Barat dan sejumlah pejabat provinsi NTB.
Pemakaman pencetus gerakan nasional “Jumat Bersih” ini dilakukan sesuai standar protokol kesehatan Covid-19.
Seperti dikabarkan sebelumnya, kabar duka meninggalnya tokoh pelopor pembangunan Operasi Manunggal “Patut Patuh Patju” ini tutup usia di RSUP Provinsi NTB, Sabtu (1/8). Almarhum lahir di Kuripan pada 8 September 1938 meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak.
Bupati Lombok H. Fauzan Khalid mengatakan, almarhum adalah inspirator bagi para penerus pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.
“Nasihat beliau kepada saya itu adalah inspirasi buat kami semua, nasihatnya yaitu di Lombok Barat itu diciptakan pemerintahaan yang bersih. Beliau mengatakan tidak ada artinya pemerintahan yang bersih tanpa keteladanan adinda sebagai bupati dan pioner terdepan memberikan keteladanan,” ujar Fauzan.
Bupati Fauzan selalu diiingatkan almarhum
agar persoalan asset daerah untuk selalu dijaga dan semaksimal mungkin pemerintah daerah harus berusaha untuk mengembalikan aset-aset daerah.
Sumber : Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lombok Barat

 

BUPATI MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH/JANJI JABATAN 151 PEJABAT SETINGKAT ESELEON III DAN ESELON IV

Gerung-Diskominfotik 29/07/2020  sebanyak 151 pejabat setingkat eselon III dan Eselon IV dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Bupati Lombok Barat H. Faizan Khalid, S.Ag., M.Si. di Bencingah Agung Kabupaten Lombok Barat Rabu, 29 Juli 2020.

Ke 151 pejabat tersebut terdiri dari 48 Jabatan Administrator setingkat eselon III dan 103 jabatan Pengawas setingkat eselon IV.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan ini untuk mengisi kekosongan pejabat karena pensiun dan roling jabatan hal ini dilakukan untuk meningkat efektifitas kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga Lombok Barat dapat sejajar dan lebih maju dengan daerah-daerah lain di Indonesia

Bupati Lombok Barat H. Fuzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan harapan bahwa mutasi jabatan ini mampu dijadikan sebagai tantangan dan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi bagi Kabupaten Lombok Barat.

“ Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan ini untuk mengisi jabatan yang kosong dan proses roling atau tukar jabatan serta ada juga yang promosi, mudah-mudahan semuanya ini bias dimaknai sebagai tantangan, motivasi untuk bias berbuat lebih baik lagi bagi daerah kita.” Ungkapnya.

Selain itu Lanjutnya, pelantikan ini suatu hal yg biasa, tergantung sudut pandang masing-masing, jika pelantikan Mutasi ini dianggap dengan suatu hal yang Positif maka akan menghasilkan hal yg Positif, namun jika sebaliknya maka itu akan menjadi sebuah bencana bagi daerah.

Dalam situasi pandemi ini dengan anggaran yang tidak begitu banyak, bisa dijadikan sebagai tantangan, motivasi agar tetap berkreasi, sebab hakekatnya kita ini sabagai pelayan masyarakat, jadi lebih mengedepankan kewajiban.

“Saya mengajak kita semua bahwa pelantikan ini kita maknakan dia dari sisi positif untuk lebih memotivasi kita, lebih-lebih saat covid-19 ini, kita tahu bersama anggaran di re alokasi/refocusing dan bahkan ada beberapa OPD bahkan tidak memiliki kegiatan yang dari sisi kegiatan sangat tidak mencukupi, ini karena covid-19, mari ini semua kita jadikan tantangan tetap berkreasi melaksanakan semua tugas dan kewajiban kita karena hakekatnya kita ini pelayan masyarakat, akan sangat baik kalau pelayanan kita lebih dari kewajiban kita.” Tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Lobar, Hj. Sumiatun, Sekda H Baihaqi, para Asisten dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Lombok Barat

Dalam kesempatan tersebut Bupati mengajak untuk tetap berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan covid-19 ini  cepat diangkat dari bumi Lombok Barat, bahkan da ri muka bumi ini dan secara khusus untuk mendoakan para Tokoh Lombok Barat dan para Orang Tua semoga selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus covid-19 dan yang meninggal Dunia semoga mendapat tempat yang layak disisi Allah SWT.  Amin ya Rabbal alamin (Diskominfo/ Windi/ade.)

DI TENGAH COVID-19, DISTAN LOMBOK BARAT TURUN MONITORING KONDISI KESEHATAN HEWAN KURBAN

Giri Menang, 28 Juli 2020–Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat turun melakukan monitoring terhadap kondisi hewan jelang Hari Raya Idul Adha 1441 H, terutama hewan kurban di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Distan Lobar Ir.H. Muhur Zokhri, saat turun di Dusun Gunung Malang Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Selasa (28/7).
“Sejak minggu lalu, kita di Dinas Pertanian Lombok Barat telah membentuk tim kesehatan hewan sekaligus monitoring dan pengawasan di sejumlah kelompok peternak, pasar hewan dan pengepul di Lombok Barat. Sesuai dasar pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Pertanian nomor 114 tahun 2014. Tentang pemantauan hewan kurban dan ada juga Surat Edaran dari Direktur Jenderal (Direktorat) Peternakan dan Kesehatan Hewan RI nomor 008/SE/PK,” katanya.
Dia menyebut, pemeriksaan yang dilakukan di mana hewan kurban dipastikan benar-benar sehat untuk dikurban. Dan tim dari Dinas Pertanian juga telah membuat surat edaran kepada semua UPT Dinas Pertanian di Semua Kecamatan Se-Lombok Barat.
“Kita juga menghimbau kepada penjual-pembeli di tempat penjualan hewan kurban untuk jaga jarak fisik, pemeriksaan higiene personal, pemeriksaan awal, penerapan higiene dan sanitasi,” ungkapnya.
Lebih jauh dikatakannya, pemeriksaan dilakukan di semua kecamatan yang ada di Lombok Barat. Pemeriksaan hewan kurban di kecamatan dilaksanakan oleh para medis yang bertugas di UPT Puskeswan masing–masing.
“Untuk potensi ketersediaan ternak sapi potong kita tahun lalu mencapai 13 ribu ekor. Dari jumlah itu sekitar 3-4 ribu yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan luar daerah. Sementara 9 ribu ekor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam daerah,” terangnya.
Untuk tahun ini jumlah hewan kurban diperkirakan sekitar 2 ribu ekor lebih. Diperkirakan ada penurunan dibandingkan tahun lalu dimana tahun lalu jumlah hewan kurban sekitar 3 ribu lebih.
“Tahun ini ada pengurangan karena pendemi Covid-19. Namun stok sapi kita di Lombok Barat masih tersedia,” jelasnya.

 

MUSYAWARAH PROVINSI IV DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI NTB TAHUN 2020

Giri Menang, Diskominfotik-Perwakilan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lombok Barat yang dihadiri oleh Ketua DWP Lobar Ny. Hj. Nurhikmah Baehaqi, Wakil Ketua I HJ. Erni Zuhara Ilham, Wakil Ketua III  Hj. Shufiana A. Yamil, Sekertaris I DWP Lobar Anni Nanang Sigit, Sekertaris II Fitryani Edi Sadikin, Bendahara II Novita Fauzan, Bidang Ekonomi Hj.Riadah Suparlan dan pengurus lainnya mengikuti Musyawarah Provinsi (Musprov) NTB di Aula Dinas Komunikasi Informatika Lobar melalui Video Conference (Vicom) Audio Visual, senin (27/7/2020).

Ketua DWP Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni dalam sambutannya menjelaskan, tujuan dari Musyawarah Provinsi ini adalah untuk mensosialisasikan keputusan musyawarah nasional keempat Dharma Wanita Persatuan Pusat, menetapkan program kerja dalam rencana strategis lima tahunan.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini juga untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban pengurus DWP Provinsi NTB periode 2014-2019, serta menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu demi kelangsungan organisasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB.

“Saya sangat mengharapkan kepada seluruh DWP Kabupaten/Kota seluruh NTB, setelah selesainya Musrov keempat ini agar melanjutkan Musda di Kabupaten/Kota masing-masing selambat-lambatnya Bulan Agustus,” terangnya.

“Sebagai organisasi yang diusung bersama, DWP memiliki tugas pokok yaitu membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental.”

“Saya mengharapkan kepada seluruh pengurus DWP baik Provinsi maupun kabupaten/kota agar diarahkan untuk mengutamakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM, pengurus dan anggota,” lanjutnya.

Terakhir Ia mengatakan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, DWP Provinsi NTB telah melaksanakan beberapa kegiatan sosial untuk tenaga medis dan masyarakat.

“InsyaAllah kami masih ada program paket sembako untuk kami bagikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pelaksanaannya sedang kami persiapkan,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang juga selaku Penasihat DWP Provinsi NTB mengatakan, dalam  menjalankan  program kerjanya DWP diharapkan dapat memberikan keteladanan dimanapun ia berada. Hal tersebut akan memberikan poin positif bagi kredibilitas diri sendiri maupun suami di tempatnya bekerja.

“DWP harus menjadi contoh, pedoman bagi lingkungan di sekitarnya, terutama ibu-ibu pengurus menjadi contoh bagi ibu-ibu yang ada di instansinya,” kata Hj. Niken saat membuka agenda Musyawarah Provinsi (Musprov) DWP ke IV secara virtual yang diikuti DWP tingkat kabupaten/kota di NTB, Senin (27/7/2020).

Hj. Niken sangat menyambut baik kegiatan ini, terlebih DWP menurutnya adalah salah satu organisasi wanita yang langsung melekat sebagai pendamping ASN yang juga dapat berkiprah dalam melaksanakan program pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya, Hj. Niken menjelaskan bahwa Dharma Wanita Persatuan  sebagai pendorong suami untuk memiliki integritas, profesionalitas dan kemampuan melayani masyarakat.

“Karena kita memahami sebagai Aparatur Sipil Negara, suami adalah pelayan masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, kita harapkan agar DWP juga bisa menggaris bawahi hal ini menjadi pendukung dari pelayan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga berharap agar DWP bisa  memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Tetap menaati protokol kesehatan Covid-19 agar yang terjangkit tidak semakin banyak. Keluarga kita berada dalam keadaan sehat dan baik dengan menjaga agar anak-anak kita jika keluar rumah harus menggunakan masker,” tuturnya.

Terakhir Hj. Niken berharap agar DWP menjadi pionir untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap produk lokal dengan cara mempromosikan dan membeli produk lokal,” tutupnya. (Angge/Windy/Diskominfotik)

Jalin kerjasama dengan STP Mataram, PKH Lobar terus dorong anak KPM PKH lanjutkan Pendidikan sampai “Sarjana”

Giri Menang , 27 Juli 2020, PPKH Lombok Barat terus berupaya mendorong anak KPM PKH untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini merupakan langkah nyata “Solah (Sekolah Sampai Kuliah) dalam Gerakan Aning Solah Sugeh yang telah dicanangkan pada akhir tahun 2018 lalu.
Setelah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kali ini PPKH Lombok Barat menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, satu-satunya sekolah tinggi di bidang pariwisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melihat minat dan bakat anak KPM PKH yang berbeda-beda menjadi dasar PPKH Lombok Barat untuk melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang memiliki berbagai macam program studi.

Untuk meningkatkan daya saing dan connecting global STP Mataram bersama PPKH Lombok Barat kedepannya akan membangun kerjasama aktif, bentuk kerjasama yang disepakati bersama Sekolah tinggi Pariwisata Mataram salah satunya beasiswa KIP Kuliah, dimana PPKH Lombok akan diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi calon mahasiswa Pra Sejahtera yang berasal dari KPM PKH. Nantinya anak KPM PKH yang telah diseleksi akan diusulkan untuk menjadi mahasiswa STP Mataram melalui jalur kerjasama yang telah disepakati. Saat ini, PPKH Lombok Barat diberikan kuota sebanyak 6 orang untuk menjadi mahasiswa STP Mataram melalui jalur kerjasama.

Salah satu keistimewaan berkuliah di STP Mataram adalah selain dapat berkuliah gratis melalui jalur beasiswa yang ada, mahasiswa juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja sambil belajar sebagai seorang karyawan hotel di STP Mataram sendiri.

“Sangat beruntung saya bisa bersekolah disni, ilmu yang saya dapatkan bisa langsung saya praktekan dalam dunia kerja yang sedang saat geluti saat ini. Sekarang saya bekerja sebagai salah satu karyawan dari hotel STP Mataram.” Ungkap Rizki, salah satu mahasiswa  yang saat ini masih berada di semester 4 STP Mataram.

Di sisi lain, Baiq Aprina Rohmawiyanti selaku Kepala Bidang Linjamsos sekaligus Ketua PPKH Lombok Barat menambahkan, “Kami akan terus mendorong dan memberikan motivasi agar Anak KPM PKH terus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, selain itu kami berharap kedepannya semakin banyak anak KPM PKH yang dapat berkuliah melalui program KIP Kuliah”.

Kelak anak-anak ini akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga harus dipersiapkan pendidikannnya dengan baik. Oleh karena itu segala upaya dan dorongan harus terus diberikan untuk bekal kesiapannya dimasa yang akan datang.

Iwan Suryadi
Supervisor PKH Lombok Barat

1 2 3 254