Gerung, Diskominfo dan Statistik – Seluruh Kapilan yang akan berlaga di medan Musyabakah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi NTB di telah tiba di Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat Giri Menang Gerung, Rabu (2/10/2019). Kapilah berangsur-angsur datang menggunakan Busnya masing-masing. Kapilah yang pertama kali datang adalah dari Kabupaten Lombok Barat atau Tuan Rumah dengan kekuatan kontingen sebanyak 87 orang baik official maupun qorik dan qoriahnya. Sementara kapilah yang terkhir datang adalah dari Kabupaten Sumbawa Besar dengan kekuatan 87 orang menggunakan tiga bus bertolak dari Taliwang Sumbawa.

Kapilah Sumbawa Besar diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lombok Barat Ali Asgar, SH dengan mengalungkan Koordinator Kapilah Sumbawa Besar. Setelah pemberian sebuah tas yang terdiri dari buku panduan, tanda peserta dan souvenir lainnya, dilanjutkan dengan pendaftaran ulang masing-masing sesuai dengan katagori lomba yang diikutinya.

Pendaftaran ulang dimaksudkan untuk memastikan yang bersangkutan memang benar telah mendaftarkan atau terdaftar dalam peserta MTQ ke 29 Tingkat Provinsi NTB melalui onlie beberapa bulan lalu. Masing-masing peserta diperiksa kelengkapannya, termasuk KTP, KK dan dokumen pendukung lainnya. Bahkan ada yang peserta menggunakan cadar harus melepaskan cadarnya sejenak untuk memastikan yang bersangkutan adalah benar-benar peserta MTQ.

“kapilah yang tiba setelah di terima harus daftar ulang kembali guna memastikan yang bersangkutan memang benar adalah peserta yang sudah didaftarkan melalui online,” ungkap seorang pembawa acara kepanitian MTQ ke 28 Tingkat Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Lombok Barat H. M. Taufiq ketika mengunjungi penerimaan dan pendaftaran ulang kapilah terakhir mengapresiasi pelaksanaan berjalan lancar.

“kami  mengungkap syukur Alhamdulillah, selamat datang kafilah MTQ dari 10 kabupeten/kota se NTB,” ungkapnya.

Taufiq  berharap agar seluruh peserta bisa mengikuti agenda-agenda yang sudah disiapkan selama berlangsungnya MTQ ke 28 di Lobar. Mulai dari Malam Taaruf, Pawai Taaruf, Malam pembukaan MTQ, mengikuti berbagai mata lomba di 8 lokasi/majelis hingga malam penutupan dengan baik, aman dan lancar.

Menyinggung 8 majelis yang menjadi arena lomba, Sekda Lobar menyimpulkan kesemuanya telah memenuhi syarat yang direkomendasikan Pemerintah Provinsi NTB. Diantaranya lokasi penginapan kafilah, Dewan Hakam, lokasi lomba dan suasana kemeriahan di setiap majelis.

“Kami sudah turun mengecek ke 8 Majelis dimaksud dan Alhamdulillah tidak ditemukan kendala berarti. Karena itu kami berharap  kepada masyarakat Lombok Barat turut berpartisipasi aktif dalam MTQ ke 28 ini,”

Alasannya Sekda, MTQ ini tidak hanya sekedar acara pembukaannya sukses, namun bagaimana partisipasi masyarakat baik saat pmbukaan, pelaksanaan lomba sampai dengan ditutupnya MTQ ini agar masyarakat Lobar bersama tokoh masyarakat lainnya bisa hadir dalam penyelenggaraan MTQ ini dimasing-masing majelis.  Diskominfo/Rasidi/ her.

Giri Menang, 1 Oktober 2019 – Dengan wajah dingin dan suara sangat landai, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dengan tegas menyampaikan akan memberi hukuman tegas kepada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyampaikan fitnah lewat media. Menjelang digelarnya mutasi, muncul berbagai isu miring. Salah satunya adalah isu jual beli jabatan.

Seperti yang dimuat dalam pemberitaan di salah satu surat kabar lokal beberapa waktu lalu, untuk menduduki jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dibutuhkan sejumlah uang. Membaca berita tersebut, bupati mengaku tidak terlalu berpengaruh. Kendati tidak disebut untuk siapa uang tersebut. Namun melihat besaran nominal yang disebutkan, yakni sebesar Rp. 150 juta hingga Rp. 300 juta, tembakan itu cukup jelas diarahkan ke bupati dan wakil bupati.

“Tembakan itu cukup jelas, tujuannya ke saya dan ke ibu wakil bupati. Sekarang tinggal kepada bapak ibu semua, apakah isu itu benar semua? Apakah saya pernah meminta sepuluh atau bahkan lima puluh juta untuk bisa menjadi kadis? Kok ujug-ujug tiga ratus juta? Karena dalam masa jabatan saya, sudah beberapa kali terjadi proses kenaikan jabatan eselon,” papar bupati sambil bertanya di hadapan seluruh pejabat eselon II dan III saat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapumdasus) di Aula Kantor Bupati, Selasa (1/10/2019).

“Ini seperti Brutus, bukan hanya bagi saya saja, tapi juga buat seluruh kita (ASN, red) di Pemkab Lombok Barat,” lanjut Fauzan menegaskan.

Fauzan meminjam analogi Brutus kepada ASN yang menebar fitnah untuk memuluskan seseorang menjadi pejabat eselon di Pemkab Lombok Barat. Dalam literatur sejarah, Brutus adalah senator Romawi yang menjadi pelaku konspirasi untuk membunuh Julius Cesar, Kaisar Romawi di jamannya.

“Awalnya saya menganggap hal itu biasa saja, namun karena banyak yang menghubungi saya dan menanyakan hal itu, baik orang sini maupun dari Jakarta atau dari luar, saya jadi terpancing dan marah,” terang Fauzan.

Jangan karena gagal ikut pansel, tambah Fauzan, kemudian mengeluarkan fitnah-fitnah.

“Setiap kali gagal karena ketidak mampuannya, kemudian mengeluarkan fitnah jahat seperti ini,” tambah Fauzan.

Disampaikannya, jika benar ada pejabat atau orang lain yang menjual nama dirinya selaku Bupati dan Wakil Bupati, pihaknya akan menantang orang tersebut, minimal dengan mengangkat sumpah. Jika benar ada orang yang mencatut nama bupati, wabup, sekda dan baperjakat, orang tersebut dimintanya untuk mengaku. Pihaknya juga akan melakukan investigasi kalau betul ada pejabat yang menebarkan fitnah. Fauzan juga memastikan akan memberi sangsi kepada media lokal dengan mengarahkan jajarannya tidak lagi bekerja sama dengan media tersebut.

“Saya ingin adil di sini. Media memang punya peran besar, tapi minimal harus punya alat bukti. Kita bukan tidak ingin dikritik, tapi kritik itu harus ada pembuktian, bukan fitnah,” tegas bupati sedikit kesal.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri saat ini memang sedang melakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Setidaknya ada 17 pejabat eselon II yang sedang melakukan job fit dan telah dilakukan pada 27 September lalu. Hasil job fit itu akan segera dirapatkan pada minggu ini untuk bisa mengisi atau dirotasi untuk jabatan-jabatan kosong yang dianggap perlu untuk diisi. Akibat pengisian itu pasti akan menimbulkan kekosongan di beberapa OPD. Sesudah tanggal 23 Oktober akan dilakukan lagi pengisian secara terbuka oleh panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut.

Sementara untuk pergantian jabatan sekda akan mulai dilakukan pengumuman terbuka pada tanggal 10 Oktober. Diperkirakan proses job fit untuk sekda ini akan selesai paling lambat tanggal 30 November, sehingga diharapkan seluruh jabatan eselon II, termasuk sekda sudah terisi pada tanggal itu.

Giri Menang, Senin 30 September 2019 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengajak seluruh masyarakat khususnya para pemuda untuk bersama-sama membangun Lombok Barat. Bupati menghimbau agar masyarakat tidak terpecah belah dan terus membangun soliditas demi kemajuan daerah tercinta.

“Kita semua berdoa semoga tidak pecah lagi. Dan saya ingatkan sejak pembukaan kita sudah janjian saat saya juga hadir pada pembukaan musda. Dan termasuk di pelantikannya ini. Untuk kemudian tidak bolah ada dualisme kepengurusan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia, red) di Kabupaten Lombok Barat yang sama-sama kita banggakan ini,” kata Fauzan dalam acara Pelantikan DPD II KNPI Lobar Masa Bhakti 2019-2023 di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Senin (30/9).

Giri Menang, Senin 30 September 2019 – Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj Sumiatun mengingatkan peran perempuan dalam setiap organisasi harus terus didorong. Hal tersebut dikatakannya mengingat peran serta perempuan dalam aspek pembangunan harus senantiasa diperluas.

“Peran aktif dan partisipasi para perempuan harus nampak, tidak hanya dalam dunia mikro bernama keluarga, namun harus kita wujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,” kata Sumiatun saat membuka kegiatan Pembinaan Penguatan Kapasitas Manajemen Organisasi Wanita Lombok Barat di Ponpes Ittihadul Bayan Telaga Lebur Sekotong, Senin (30/9).

Giri Menang, Senin 30 September 2019 – Disoroti hanya mengedepankan aspek penindakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua Bagian Humas dan Protokol, dan Dinas Komunikasi dan Informasi membantu KPK untuk sosialisasikan aspek pencegahan.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang staff Biro Humas KPK, Chrystelina GS saat menyampaikan materi “Strategi Komunikasi Pesan Anti Korupsi” di hari kedua pada “Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas)” yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, 25-26 September 2019.

“Mungkin oleh media, aspek penindakan lebih menarik untuk diberitakan sehingga kegiatan kita untuk pencegahan kurang terekspose oleh media,” keluh Chrystelina saat menjadi pembicara pada hari kedua kegiatan, Kamis (26/9/2019).

Perempuan yang menjadi staff pada Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) KPK itu mengapresiasi kegiatan yang menghadirkan semua Kepala Bagian Humas dan Protokol semua daerah, provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

“Saatnya, Bagian Humas dan Protokol tidak hanya meliput kegiatan pimpinan daerah, namun bisa membantu mensosialisasikan renaksi (Rencana Aksi, red) Pencegahan Korupsi di daerah masing-masing,” ujar Chrystelina didampingi oleh salah seorang Tim Ahli Setnas PK KPK.

Untuk itu, imbuh perempuan berkaca mata itu, pihak Humas atau Diskominfo bisa memanfaatkan berbagai media, terutama media sosial sebagai alat untuk sosialisasi.

“Media sosial saat ini sangat berpengaruh. Tidak hanya menjadi media penyebaran berita yang murah dan siapapun bisa memanfaatkannya, namun juga bisa untuk kita manfaatkan untuk memantau trending topik yang menjadi isyu besar yang lagi hangat,” papar Chrystelina.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Lombok Barat, Saiful Ahkam yang ikut hadir menjadi peserta, mengakui banyak hal positif yang ia dapatkan dengan pelibatan instansi tempatnya bekerja untuk ikut dalam sosialisasi Renaksi PK, terutama untuk dimanfaatkannya di Kabupaten Lombok Barat.

“Dalam hal sosialisasi program, tugas Humas memang beririsan dengan Diskominfo. Kita tetap bekerja sama, terutama untuk memetakan keluhan permasalahan pelayanan publik dan menindak-lanjutinya ke pimpinan, termasuk untuk pencegahan korupsi,” terang Ahkam usai acara tersebut, Kamis (26/9/2019).

Ahkam mencontohkan pada koordinasi dengan Tim Saber Pungli dan Monitoring Center for Preventation (MCP) yang merupakan aplikasi online milik KPK yang dipergunakan untuk memantau implementasi Renaksi pencegahan korupsi di semua daerah.

“Namun ada informasi yang sifatnya untuk konsumsi internal, kita pilah pilih. Kalau untuk konsumsi eksternal, pasti kita sampaikan. Kalau MCP, saya kira terbuka karena merupakan aplikasi milik KPK,” terang Ahkam.

Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham yang hadir bersama Ahkam pun lalu menuturkan Renaksi pada Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Lombok Barat.

“Sampai saat ini, Renaksi PK Lombok Barat sudah mencapai 42 persen. Skor tertinggi dicapai DPMPTSP yang mencapai 76 persen dan kemudian diikuti oleh optimalisasi pendapatan daerah yang mencapai 65 persen dan Perencanaan Penganggaran yang mencapai 51 persen,” papar Ilham menyampaikan data per 22 September 2019 miliknya.

Namun, imbuh Ilham, masih ada 5 area yang nilainya di bawah 50 persen dan saat ini terus diupayakan pemenuhan data dan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh KPK. Menurutnya, KPK terkonsentrasi untuk melakukan pencegahan korupsi pada 8 area focus, yaitu perencanaan penganggaran, pengadaan barang/ jasa, perijinan satu pintu, manajemen asset, kapabilitas APIP, manajemen ASN, tata kelola dana desa, dan optimalisasi pendapatan daerah.