Batulayar, Diskominfo  – 200 pelari dari komunitas pelari Nusa Tenggara Barat mengikuti dan meramaikan Penanggak Road Hill 10K.  Lomba lari 10 kilometer itu, dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sekaligus melepas di tempat star yaitu halaman Kantor Camat Batulayar Lombok Barat, Minggu (21/07/2019). Penanggak Road Hill 10K itu memperkenalkan destinasi wisata baru yaitu Bukit Penanggak di Kecamatan Batulayar. Rute yang ditempuh sangat menantang, naik-turun bukit yang mengitari Bukit Desa Penanggak. Pelari-pelari itu menikmati keindahan dan panorama alam dan keramahan penduduk setempat yang dilaluinya. Sajian minuman khas dari Desa Penanggak yaitu Tuak Manis juga menjadi daya tarik sekaligus menjadi minuman segar dan pelepas dahaga para pelari di kilometer ke empat.

Penanggak Road Hill 10K diselenggarakan memeriahkan hari jadi Komunitas Lari RUNJANI ke tiga sekaligus mempromosikan obyek wisata baru Bukit Penanggak yang berhadapan dengan lepas pantai senggigi.   Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh Pemerintah Lombok Barat dimana Bupati H. Fauzan pada pembukaan berharap kegiatan ini dapat menunjukkan kepada dunia luar bahwa Lombok Aman setelah musibah gempa melanda tahun lalu. Sekaligus menepis issue akan terjadi gempa berkekuatan besar di selatan Lombok.

“semoga dengan Penanggak Rad Hill 10k yang diselenggarakan Komunitas Pelari Runjani  ini bisa meyakinkan dunia luar lombok bahwa Lombok Aman untuk berwisata apa saja, salah satunya lari,” harapnya.

Sementara itu Ketua Komunias Pelari Runjadi Imam mengatakan Penaggak Road Hill 10K memberikan keyakinan kepada dunia luar bahwa Lombok tida apa-apa walau masih ada gempa yang berkekuatan kecil.

“Walaupun beberapa hari lalu kembali diguncang gempa, oleh karena itu kita sebagai orang Lombok harus meyakinkan orang luar Lombok bahawa masyarakat Lombok tidak apa-apa. Mari kita semua beramai-ramai datang ke Lombok khusunya Lombok Barat untuk terwujudnya Lombok Barat Mantap 2020,” ungkapnya.

Dikatakan pula, Komunitas Pelari Runjani yang saat ini beranggotakan 500 orang lebih itu mengajak masyarakat Lombok Barat untuk ikut bergabung. Tidak ada persyarakatn khusus untuk bergabung di Runjani.

“Tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung di Runjani. Semua orang laki dan perempuan, anak-anak hingga manula bisa bergabung. Semua boleh bergabung, semua umur. Caranya cuma ikut bergabung saat ada acara lari bareng, seperti yang dilakukan di pada acar hari ini,” kata Imam menjelaskan.

Hadir pada acara tersebut, Bupati Lombok Barat, Sekda Lombok Barat, Camat Batulayar, Kapolsek Senggigi, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan semua kepala desa se Kecamatan Batulayar. Diskominfo Lombok Barat/Yani/rasidibragi

Giri Menang, Jum’at 19 Juli 2019 – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (KDPDTT) RI memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa (DD) yang dikucurkan pusat. Kewenangan tersebut diarahkan melalui Program Inovasi Desa (PID). Untuk pertama kalinya kegiatan ini digelar di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Kantor Camat Lingsar, Kamis (18/07/2019).

Giri Menang, Rabu 17 Juli 2019 – Desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat menjadi duta mewakili desa-desa se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Lomba Desa Tingkat Nasional untuk Regional IV yang meliputi hampir seluruh desa di kawasan Indonesia Timur. Desa Suranadi bersaing bersama desa dari Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Rasa bangga disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat menerima tim penilai dari pusat di Kantor Desa Suranadi, Selasa (16/7). Ia berharap Desa Suranadi mampu mengulang torehan emas yang pernah diraih oleh Desa Lingsar Kecamatan Lingsar beberapa tahun yang lalu di ajang yang sama.

“Tepat sebulan yang lalu, kita menyelenggarakan hal serupa dengan kegiatan kita hari ini, yaitu penilaian Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, Desa Suranadi telah dipercaya menjuarai perlombaan tersebut,” katanya.

“Semoga penilaian objektif yang akan bapak tim penilai berikan adalah juga bagian dari penghargaan terhadap warisan sejarah yang menjadi potret ke-Indonesia-an kita. Desa Suranadi adalah potret utuh keindahan Indonesia yang beraneka suku, agama, ras, dan golongan,” lanjutnya.

Sementara itu Ketua Tim Penilai Budiono menjelaskan ada tiga aspek yang dinilai dalam lomba ini. Aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

“Kriteria yang dinilai sesuai format yang ditentukan mulai kelengkapan dokumen-dokumen dan kita verifikasi. Kita lihat bagaimana capaian pembangunan di desa, mulai dari aspek pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Suranadi Nyoman Adwisana menjelaskan kondisi wilayah yang luasnya mencapai 844,3 Hektar dan terbagi atas 9 dusun dengan jumlah penduduknya 6.232 jiwa ini.

Dengan total APBDes Desa sebanyak Rp. 2 milyar lebih ini, Nyoman menggunakan lebih dari Rp. 1,6 milyar atau 80% dari total APBDes untuk pembangunan, baik dalam bentuk belanja modal infrastruktur atau sarana prasarana, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Artinya, desa ini mampu untuk ikut andil dalam percepatan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

“Selain persoalan infrastruktur, maka masalah sumber daya manusia seperti angka lama sekolah di pendidikan, stunting di kesehatan, dan masalah peningkatan pendapatan di ekonomi sedang kami dorong melalui sinergi, integrasi, dan komplementaritas program lintas OPD dengan desa,” jelasnya.

Terakhir Nyoman menawarkan para tim penilai bisa mengunjungi aneka destinasi wisata di desa kami, seperti Taman Impian Suranadi dan Kampung Hijau Suranadi, kawasan hutan Suranadi, Taman Suranadi, dan lain sebagainya yang sebagian besarnya adalah warisan sejarah.

“Potensi utama di desa kami adalah pariwisata, baik berupa pariwisata alamiah karena dekat dengan hutan wisata dan Taman Narmada yang kerap dijadikan tempat bumi perkemahan, namun juga dari aspek wisata religi karena memiliki Mata Air Dhang Kayangan Suranadi yang menjadi sasaran utama umat Hindu seluruh Indonesia dalam berziarah atau Tirta Yatre,” terangnya.

Giri Menang, Senin15 Juli 2019 – Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Gerung menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan yang diikuti 99 peserta dari 11 desa se-Kecamatan Gerung ini digelar dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang jujur, amanah dan demokratis serta transparan.

“BPD itu harus aktif. BPD diharapkan bisa menjadi terdepan menampung dan menyalur aspirasi masyarakat di desa. Jangan ada miskomunikasi dengan Kepala Desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMF), H. L. Edy Sadikin saat membuka acara di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (15/7).

Banyumas, 12 Juli 2019 – Ada hal menarik saat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) menyelenggarakan Malam Penganugerahan Bakti Utama yang berlangsung di Hotel Java Heritage Purwokerto Banyumas, Kamis Malam (11/7).

Pihak Kemenkop UKM melakukan launching rehabilitasi Tugu Koperasi yang ada di Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Nampak Menkop UKM Puspa Yoga, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Khalid, Ketua Forum Komunikasi Koperasi Bersama Indonesia (KBI) Iwan Setiawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sesmenkop UKM Ruli Indrawan, dan Bupati Banyumas Ahmad Husain melakukan penekanan tombol digital tanda dimulainya proses rehabilitasi tugu koperasi di Kota Tasikmalaya.

Banyumas, 12 Juli 2019 – Dianggap serius dan berhasil melakukan pembinaan terhadap koperasi, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menjadi satu-satunya Bupati/ Walikota di Nusa Tenggara Barat dan salah satu dalam 17 Bupati/ Walikota se-Indonesia yang mendapat penghargaan Bakti Utama Koperasi Tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Puspa Yoga di Hotel Java Heritage Purwokerto Banyumas, Kamis malam (11/7). Kegiatan malam penganugerahan itu pun menjadi launching Pembangunan Tugu Koperasi Tasikmalaya dan dijadikan rangkaian perayaan puncak Hari Koperasi Nasional ke 72 yang rencananya berlangsung hari ini, Jum’at (12/7) di Gedung Olah Raga Satria Purwokerto dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

“Penghargaan ini diberikan karena komitmen daerah yang memberikan nomenklatur tunggal untuk koperasi dan UKM. Selain itu adalah alokasi anggaran untuk koperasi yang memadai dan pembinaan yang intensif kepada koperasi, ” terang Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ruli Indrawan.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid usai penganugerahan tersebut mengaku bangga dengan capaian jajarannya di Dinas Koperasi UKM setahun terakhir ini.

“Penghargaan ini menjadi pemacu bagi Dinas Koperasi dan UKM di Lombok Barat untuk terus mengaktifkan perkoperasian. Apalagi saat ini kita sedang menggalakkan sinergi dan integrasi antar SKPD agar saling melengkapi dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” papar Fauzan.

Fauzan menambahkan, paling tidak sebanyak 2,7 persen dari total APBD Lombok Barat tahun 2019 diperuntukkan untuk menggeliatkan koperasi dan usaha kecil dan mikro di Lombok Barat. Fauzan menegaskan harapannya agar koperasi dan UKM di Lombok Barat banyak bergerak di sektor jasa dan produksi.

Ditemui bersamaan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat H. Fadjar Taufik menjabarkan tentang upaya pihaknya dalam menggeliatkan perkoperasian di Lombok Barat.

“Fokus pembinaan kita tahun ini adalah membina aspek kelembagaannya terlebih dahulu. Kita mendorong semua koperasi agar aktif dan bisa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan, red) secara kontinyu setiap tahun,” terang Taufik.

Koperasi di Lombok Barat, menurut Taufik, saat ini harus dikembangkan keaktifannya lagi. Dari 502 jumlah koperasi, baru 150 koperasi yang dalam kondisi aktif dan sehat. Namun dari jumlah tersebut, baru 126 atau 84 persen koperasi yang telah melaksanakan RAT Tahun 2019 untuk tahun buku 2018.

“Kita sedang menggiatkan program Kopi Darat. Itu adalah akronim dari Koperasi Sadar RAT karena RAT dan keterlibatan anggota adalah semangat dasar dalam koperasi,” papar Taufik yang sejak memangku jabatan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM telah membuka “Klinik Koperasi” sebagai program pembinaannya.

Namun pihaknya memiliki kendala untuk lebih progresif lagi.

“Kita hanya memiliki 4 orang tenaga penyuluh koperasi, sehingga kita banyak mengaktifkan seluruh potensi staff administrasi,” keluh Taufik.

Untuk itu pihaknya meminta agar para pengurus lebih aktif dalam melakukan konsultasi.

“Silahkan langsung datang ke kantor. Kita akan mengasistensi para pengurus,” pungkas Taufik.

Hadir pada malam penganugerahan itu beberapa tokoh nasional. Selain Menkop UKM Puspayoga dan jajarannya, hadir pula Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Khalid, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Gubernur Banten Rano Karno, Ketua Forum Komunikasi KBI Iwan Setiawan, Bupati Banyumas Ahmad Husain, Walikota Bogor Aria Bima, dan beberapa tokoh lainnya.

https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2131629406959395/2131629260292743/?type=3&theater

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks, Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut untuk terus meningkatkan sumber daya manusia di tubuh Korps Bhayangkara itu. Polri juga dituntut untuk mengedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan humanis kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan, Polri juga diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern serta mudah dan cepat agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan.

https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2131565066965829/2131564906965845/?type=3&theater

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid melepas 454 calon jamaah haji (cjh) yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) empat Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar, Selasa (9/7) malam.

Fauzan menyampaikan, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan biaya, namun juga kesabaran dan keikhlasan. Dengan jumlah petugas kesehatan yang terbatas, Fauzan meminta para jamaah saling membantu dan menjaga antar sesama. Ia berharap, dengan kesabaran dan keikhlasan, cjh Lobar mendapatkan haji yang mabrur.

Giri Menang, Rabu 10 Juli 2019 – Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat difasilitasi oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) melalui program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (PMaP) akan melakukan penetapan dan penegasan batas sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat. MCAI sendiri merupakan badan pengelola dana hibah dari Amerika Serikat melalui Millenium Challenge Corporation. Dana hibah ini digunakan untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Giri Menang, Senin 8 Juli 2019 – Untuk mensinergikan pembangunan, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bertemu untuk sharing permasalahan dengan seluruh pendamping desa di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Senin (8/7).

Sebanyak 64 orang yang terdiri dari Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa se-Lombok Barat diminta agar saat memfasilitasi desa bisa mensinergikan program pembangunan dengan skala prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Menurut Fauzan, para pendamping harus terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan, baik dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sampai pada penetapan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, Fauzan meminta para pendamping agar mempedomani RPJM Daerah, RPJM Provinsi, bahkan RPJM Nasional dengan juga memperhatikan skala prioritas kebutuhan.

Saat ini pihaknya, aku Fauzan, sedang mendorong seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat saling bersinergi, berintegrasi, dan saling melengkapi atau dengan asas komplemantaritas antar satu komponen pemerintahan dengan dengan komponen lainnya.

“Program Pemerintah harus saling dukung, saling masuki, dan saling lengkapi, baik antar program milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, dengan program yang ada di desa,” pinta Fauzan sambil menjabarkan beberapa contoh permasalahan yang menjadi prioritas dalam draft RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024.

Di antara permasalahan yang saat ini menjadi prioritas, menurut Fauzan adalah masalah stunting, persampahan, UKM (Usaha Kecil Mikro, red), dan banyak lagi permasalahan yang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan terutama Pemerintah Desa sebagai tonggak terdepan pembangunan.
Khusus untuk masalah stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat tetap menjadi masalah yang cukup serius untuk segera ditangani. Menurut Fauzan, di Lombok Barat sendiri tercatat prevalensi anak stunting di tahun 2007 masih sangat tinggi, yaitu 49,8% namun berhasil diturunkan menjadi 32,01% di tahun 2018.

“Saat ini, menurun lagi secara sangat signifikan. Kita telah melakukan sensus balita per Maret 2019, angkanya menurun lagi menjadi 25.04%. Artinya kita masih berada di atas ambang batas 20% versi WHO,” papar Fauzan.

Paparan Fauzan ditanggapi positif, di antaranya oleh salah seorang Tenaga Ahli Esti Dyah Apsari. Bagi Esti, sinkronisasi, integrasi, dan asas komplemantaritas untuk penanganan stunting di Kabupaten Lombok Barat harus tegas disebutkan dalam Peraturan Bupati tentang pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

“Penanganan stunting itu agar diberikan tekanannya dalam Peraturan Bupati, karena walaupun sudah diprogramkan, banyak desa bervariasi dalam pengalaokasian anggaran dan kegiatannya,” pinta Esti.

Demikian pula dalam masalah persampahan, menurut Sahri, salah seorang Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Sekotong, program OSAMTU (Olah Sampah Terpadu, red) harus dikelola oleh semua pihak, namun saat ini menurutnya pihak desa masih memiliki banyak kendala.

“Kami terkendala dengan lahan pengolahannya karena Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk penyediaan lahan, baik beli maupun sewa lahan,” terang Sahri.

Selain curah pendapat soal program, Bupati Lombok Barat pun mendapat keluhan soal komposisi jumlah pendamping lokal desa yang tidak sebanding dengan jumlah desa.

Untuk diketahui, jumlah desa di Lombok Barat sebanyak 119 desa dengan tenaga pendamping lokal desa hanya sebanyak 37 orang saja, sisanya adalah 4 orang Tenaga Ahli dan 21 orang tenaga pendamping yang bertugas di wilayah Kecamatan yang jumlahnya sepuluh kecamatan. Selain mereka, terdapat 2 orang yang merupakan tenaga operator komputer.

“Ini jauh dari angka ideal. Mestinya setiap desa memiliki satu orang tenaga pendamping,” keluh Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, Lalu Edy Sadikin.

Menurutnya, walau jumlah mereka belum seimbang namun kehadiran para pendamping ini sangat dibutuhkan untuk memepercepat kemandirian desa dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang saat ini cukup besar, desa bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Menurut data yang dimiliki oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lombok Barat, Dana Desa (DD) dari APBN untuk tahun 2019 ini berjumlah Rp. 155 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 128 Milyar. Selain DD tersebut, masih ada lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Lombok Barat. Tahun ini ADD itu berjumlah Rp. 84 milyar lebih sehingga total rata-rata desa di Kabupaten Lombok Barat mengelola anggaran transfer sebanyak Rp. 2 milyar per desa.

Anggaran yang dikelola langsung oleh desa tersebut, menurut Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, akan bertambah kemanfaataannya dalam pembangunan di desa jika digabung dengan seluruh APBD yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk tahun anggaran 2019 ini. Menurutnya, dari total APBD Tahun 2019 yang berjumlah sekitar Rp. 1,96 trilyun, sebanyak Rp. 985 milyar adalah belanja langsung dan di dalamnya terdapat Rp. 486 milyar atau 49% adalah untuk pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Barat.

Untuk itu tegasnya, asas sinergi, integrasi, dan komplementaritas tersebut harus juga diusung oleh para pndamping di desa.

“Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan kesejahteraan untuk warga di desa. Saya harap pendamping desa harus bisa berperan penting dalam penganggaran dana desa agar lebih produktif. Sebab desa harus sinkron dengan program Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Pendamping Desa cukup baca RPJMD Kabupaten saja, ” pungkas Fauzan. https://www.facebook.com/humaslobar/photos/pcb.2128099950645674/2128099617312374/?type=3&theater