Narmada, Kominfo. Beragam tampilan dilakukan petugas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menarik perhatian para pemilh pada Pilpres dan pemilihan Legislatif (Pileg), Rabu (17/4) di NTB. Tampilan dimaksud yakni para petugas  KPPS di TPS 01 dan TPS 05, Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat kompak untuk mengenakan pakaian adat dalam melayani para pemilih untuk menggunakan hak suaranya.

Ketua KPPS TPS 01 Desa Gerimak Indah, Lombok Barat Komang Lanus menjelaskan, di TPS tempatnya ia bertugas seluruh anggota KPPS disepakati untuk menggunakan pakaian adat khas Sasak dan Bali.

“Pasalnya pemilih di lingkungan TPS kita kan berbaur antara masyarakat Lombok dan Bali. Kita tunjukkan kebersamaan dalam wadah NKRI meski suku dan agama kita berbeda. Kita eratkan persatuan melalui pesta demokrasi ini,” ujarnya Gerimaq, Narmada  Rabu (17/4) petang.

Dia menambahkan, sebelum anggota KPPS bertugas pada Pemilu April 2019 ini pihaknya telah memutuskan busana atau kostum yang akan dikenakan pada puncak pemungutan suara (17/4). Karena itu disepakati menggunakan pakaian adat dalam memberikan pelayanan pada para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.

Dikatakan, Komang di TPS lingkungannya jumlah pemilih dari masyarakat Lombok dan masyarakat Bali hampir sama. Jumlah keseluruhan pemilih tetap di lingkungannya sebanyak 240 orang.

“Setelah kita melakukan penghitungan suara khusus Capres perolehan suara yang diperoleh kedua Capres berimbang. Namun kita memahami semua itu adalah fakta pilihan yang harus kita hargai. Yang jelas penghitungan suara hingga tengah malam di sini cukup aman dan lancar,” kata Komang.

Komang juga menjelaskan, jika tingkat partisipasi pemilih di lingkungannya cukup tinggi. Warga yang sudah mendapatkan surat panggilan untuk memilih sejak pagi sudah berbondong-bondong mendatangi TPS. Karena itu proses pemilihan cepat selesai. (her/Kominfo)

Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

“Kita mau cek dulu Kertas Suara di TPS terdekat untuk menggantinya. Bisa jadi ada pergeseran kertas suara,” tegas Huda.  (Humas dan Protokol Lombok Barat)

Giri Menang, Rabu 17 April 2019 – Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini menjadi pemilu terbesar sekaligus menjadi pemilu paling rumit. Dalam satu waktu, rakyat Indonesia diharuskan memilih wakil di parlemen bersamaan dengan memilih presiden dan wakil presiden.

Pada pesta demokrasi kali ini, masyarakat disuguhi lima surat suara. Warna abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, merah untuk DPD, kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD provinsi, serta hijau untuk DPRD kabupaten/kota. Seluruhnya harus dipilih secara serentak di bilik suara.

Dari hasil pantauan di beberapa TPS di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pagi tadi (17/4), Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilu wilayah Kecamatan Narmada yang terdiri dari Dandim 1606/Lobar, Polsek Narmada, Staff Ahli Bupati, Kepala Inspektorat, Camat Narmada dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Lobar ini tidak menemukan hambatan berarti. Namun ada beberapa pemilih lansia yang mengaku kesulitan akibat beberapa hal.

“Kalau kita lihat hingga pukul 11.30 ini prosentase kehadiran pemilih cukup tinggi sudah 80 persen lebih. Yang menjadi kendala adalah untuk pemilih lansia mengalami kesulitan misalnya seperti melipat kartu pilihan yang agak lama. Tapi sudah ada perugas yang membantu mereka,” terang Kepala Inspektorat H. Rachmat Agus Hidayat saat memantau di TPS 02 Desa Lebah Sempage.

Selain itu, banyak dari pemilih lansia yang kebingunan saat akan mencoblos lantaran pada saat sosialisasi mereka lebih memperhatikan foto calon, sedangkan saat di bilik suara hanya dihadapkan dengan nama calon saja. Sesuai aturan, para pemilih memang dilarang membawa contekan sebagai bantuan dalam memberikan suaranya.

Inaq Saripe, salah satu pemilih lansia di TPS tersebut mengaku dirinya sedikit kesulitan dengan banyaknya nama calon. Pelan tapi pasti, Inaq Saripe dapat menunaikan haknya di bilik suara.

“Alhamdulillah lancar,” ungkapnya usai membubuhkan tinta di jari kelingkingnya.

Walaupun proses pemilihan berjalan cukup lancar, namun proses distribusi logistik cukup merepotkan. Berbeda saat gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu, Pemilu tahun ini membutuhkan tenaga ekstra. Hal itu diakui Sahryadi, salah seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Narmada.

“Kemarin kita menunggu lama. Kalau saat pilkada kemarin H-2 sudah didstribusikan. Ini mepet sekali. Siang H-1 datang, sore langsung bergerak. Teman-teman sampe malam distribusi. Tapi kalo pas proses pemilihan ini lancar aman,” ujar pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai perangka Desa Lebah Sempage ini.

Kondisi tersebut juga diakui Camat Narmada Baiq Yeni Satriani Ekawati. Yeni beralasan hujan lebat yang mengguyur Narmada sejak pukul 11 pagi hari itu membuat petugas sedikit kesulitan melakukan distribusi ke 321 TPS di 21 Desa yang ada di Kecamatan Narmada.

“Jam 1 mulai bergerak lagi, saya sendiri langsung memantau kemarin. Saat itu ada 3 TPS yang samapi dengan jam 6 sore belum ada karena terlambat drop akibat hujan lebat. Kita antisipasi supaya kartu suara jangan ada yang rusak akibat hukan. Akhirnya jam 8.30 semua TPS sudah menerima,” jelasnya.

Untuk mensukseskan gelaran Pemilu di Lombok Barat khususnya di Kecamatan Narmada, pihaknya terus melakukan sosialisasi. Baik dalam pertemuan formal maupun dalam keseharian saat bertemu warga. Tercatat ada 68.574 orang yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Narmada.

Sementara itu Dandim 1606/Lobar Let. Kol C.Zi, Djoko Rahmanto usai kegiatan sangat mengapresiasi inisiatif Pemkab Lobar membentuk tim pemantau ini. Baginya, dukungan dari seluruh pihak menjadi penting untuk menciptakan kondisi aman selama gelaran pemilu.

“Alhamdulillah Lombok Barat ini paling kondusif sampai saat ini. Kalo dibandigkan dengan kabupaten lain kan ada yang kekurangan surat suaranya banyak. Tapi KPU sudah bekerja maksimal. Kami apresiasi itu sudah luar bisa didukung oleh pemda juga ini luar biasa dan pembagian tugas tim ini. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini suasana kedepannya menjadi lebih kondusif dengan dukungan camat, kepala desa kita smua saling monitor menjaga masyarakat agar pemilu ini lancar dan kondusif,” katanya.

Untuk menjamin kondusifitas selama gelaran pemilu, pihaknya menerjunkan satu pleton dari batalion 742 yang berisikan tiga puluh anggota yang kemudian bergabung dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) dengan koramil dan polres.

Giri Menang, 17 April 2019 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid hari ini, Rabu (17/4) meninjau langsung proses pemungutan suara di wilayahnya. Bersama Sekretaris Daerah, Kapolres Lombok Barat, dan beberapa Pejabat Eselon 2, Fauzan mendampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Eva Nurcahyaningsih meninjau ke TPS 12 di Kelurahan Gerung Utara dan TPS 1 Desa Lembar Selatan.

Di dua lokasi tersebut, hasil temuan mereka rata-rata warga pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya mencapai lebih dari 70%.

Dalam kesempatan itu, Eva Nurcahyaningsih optimis tingkat partisipasi pemilih akan lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya.

“Pilpres ini menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat sangat antusias datang dan mencoblos. Itu tadi tergambar di dua TPS yang kita kunjungi,” ujar Eva.

Pemerintah Provinsi NTB, aku Eva, menggandeng seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu kali ini.

“Soal kemana kita monitor, tergantung Kabupaten/Kota,” pungkas Eva yang juga mantan Asisten 1 di Pemkab Lombok Barat.

Di kesempatan yang sama, Fauzan Khalid menyoroti ekses Pemilu terhadap masalah keamanan dan kerukunan warganya.

Terutama kepada penyelenggara, Fauzan berharap kepada KPPS selain bekerja dengan penuh integritas, juga menjadi penebar kedamaian dalam berdemokrasi untuk masyarakat sekitarnya.

“Masyarakat harus tetap tenang, damai, dan menjaga stabilitas keamanan. Orang lain yang jadi (menang, red), kok kita yang bertengkar,” ujar Fauzan ringan.

Di Lombok Barat sendiri, terdapat 479.882 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan tersebar di 2.200 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk kegiatan monitoring, Pemkab Lombok Barat menyebarkan 10 Tim yang memantau TPS sample di sepuluh Kecamatan yang ada.

Pihak Badan Pengawas Pemilu yang juga ikut melakukan pemantauan, Basriadi mengemukakan secara umum Pemilu berlangsung dengan aman dan lancar, walau pihaknya menemukan satu indikasi pelanggaran Pemilu.

“Semalam ada temuan saat patroli kita lakukan. Ada Caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten yang kita monitor melakukan money politic. Saat ini masih kita dalami dulu,” aku Basriadi tanpa mau menyebut nama dan wilayah kasus tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan di hari H ini, pihaknya baru saja mendapat aduan tentang adanya surat suara tertukar untuk Calon Legislatif DPRD Kabupaten.

“Ada saksi PKB di TPS 3 Desa Montong Are yang meminta penundaan pemungutan suara,” terang Basriadi.

Surat suara tertukar itu, terang Basriadi, adalah kertas suara untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat antara Daerah Pemilihan 3 (Kediri-Labuapi) dengan Dapil 5 (Gunung Sari-Batulayar).

Anggota KPUD Lombok Barat, Saiful Huda saat dikonfrontir tentang masalah tersebut mengaku masih mendalami temuan tersebut.

“Dalam diskusi group WA, mungkin kesalahan ada pada saat pengepakan. Jadi bukan kesalahan di kami, tapi pada tenaga sortirnya,” elak Huda menganggap itu kesalahan manusiawi yang kerap terjadi.

Huda mengaku pihaknya sudah berada di lokasi untuk mengambil langkah-langkah cepat mengatasi masalah tersebut.

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menargetkan tahun 2024 nanti Kabupaten Lombok Barat sudah bebas stunting. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan “Deklarasi Lombok Barat Menuju Bebas Stunting” saat gelaran apel HUT Kabupaten Lombok Barat ke-61 di Kantor Bupati, Senin (15/4). Penandatangan dilakukan usai apel oleh Bupati H. Fauzan Khalid dan diikuti ratusan peserta apel.

Giri Menang, Selasa 16 April 2019 – Ujian Kesetaraan Paket C untuk setingkat SMA di Kabupaten Lombok Barat telah berlangsung dari tanggal 13 April dan berakhir hari ini, Selasa (16/04/2019). Sebanyak 641 siswa penyetaraan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang seluruhnya mengambil Program Jurusan llmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Menurut Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Rosdiana, terdapat 14 lembaga pembelajaran yang terdiri atas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pondok Pesantren Salafiah, dan Sanggar Kegiatan Belajar mengikuti ujian penyetaraan yang sudah mengaplikasikan penggunaan komputer tersebut.

“Kami bekerja sama dengan SMP, SMA, dan SMK karena di PAUD PNFI Lombok Barat belum memiliki server. Mungkin untuk tahun depan di SKB Gunung Sari bisa mengelenggarakan UNBK secara mandiri karena server baru siap tahun depan,” ujar Hj. Rosdiana.

UNBK itu sendiri, aku Rosdiana telah diterapkan pihaknya untuk Paket B dan Paket C sejak tahun lalu.

“Untuk Paket C, tahun lalu diikuti sekitar 550-an orang dengan tingkat kelulusan mencapai 90% lebih,” aku Rosdiana yang sangat yakin bila tahun ini prosentase kelulusan lebih meningkat lagi.

Rosdiana mengaku, sebanyak 641 peserta UNBK tahun ini adalah benar-benar peserta pendidikan penyetaraan yang telah dibekali dengan pembelajaran dan try out menggunakan komputer.

“Mereka memang peserta murni pendidikan kesetaraan yang sudah melalui pembelajaran dan masuk di Dapodik bio data untuk Ujian Nasional,” pungkas Rosdiana.

Untuk ujian penyetaraan Paket B setara SMP, di Kabupaten Lombok Barat sepenuhnya telah menggunakan komputer (UNBK) walaupun untuk SMP-nya sendiri sebagiannya masih menempuh Ujian Nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Tahun ini UNBK Penyetaraan Paket B akan diselenggarakan di tanggal 11-15 Mei 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 624 orang.

Untuk Paket A setingkat SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat akan mengikutkan 3000 anak peserta ujian, namun seluruhnya masih berlangsung secara konvensional yaitu menggunakan kertas dan pensil. Jumlah tersebut adalah sisa siswa yang telah dibelajarkan sejak tahun 2017. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat sendiri telah mengikutkan 5000 peserta sejak tahun itu, walaupun yang lulus hanya 2900-an.

Di kesempatan terpisah, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menanggapi positif pemberlakuan ujian penyetaraan di wilayahnya tersebut.

“Tidak hanya untuk Paket A dan B, tapi penyetaraan untuk SLTA sederajat atau Paket C akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Di samping membuka kesempatan untuk pendidikan lebih tinggi, pendidikan penyetaraan paket C ini memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki daya tawar lebih di dunia pekerjaan. Apalagi diikuti dari awal dalam proses pembelajarannya, nilainya sama dengan sekolah yang biasa (SMA, red),” terang Fauzan.

Bagi Fauzan, ujian penyetaraan di sisi lain akan mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Barat di sektor Pendidikan, terutama untuk komposit angka rata-rata lama sekolah yang tahun 2018 lalu baru mencapai 6,15 tahun. Ia mengaku surprise dengan UNBK untuk Paket B.

“Di SMP saja belum banyak sekolah menerapkan UNBK, tapi di ujian penyetaraan sudah bisa,” pungkas Fauzan.

Giri Menang, Senin 15 April 2019 – Puncak peringatan Hari Uang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Barat ke-61 tampak beda. Dibanding peringatan tahun lalu yang hanya sarat dengan nuansa birokrasi, politisasi serta sajian konsumtif yang rada moderen, namun peringatan HUT tahun ini, sarat dengan nuansa Muslim Sasak yang kuat.

Nuansa ini terlihat dari busana yang dikenakan hampir seluruh undangan. Mereka menggunakan busana jas pegon hitam, kopiah, kemeja koko, sarung hitam serta leang yang melingkari sarung. Semuanya turut menghangatkan suasana Bencingah Agung sebagai arena VIP undangan.

Giri Menang, Jum’at 12 April 2019 – Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara aktif mensosialisasikan peran, tugas, dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hal itu sudah berjalan saat program dana desa digulirkan pemerintah sejak 2015 lalu. Kali ini sosialisasi digelar di harapan seluruh kepala desa dan camat se-Kabupaten Lombok Barat.

Sosialisasi yang dihadiri Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, anggota VI BPK Harry Azhar Azis dan anggota Komisi XI DPR RI H. Wilgo Zainar, Kepala BPK RI Perwakilan NTB Herry Purwanto, Forkopimda, serta pejabat fungsional dan struktural BPK RI ini digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (11/4).

Harry Azhar Aziz menyatakan peningkatan dana desa setiap tahun harus diikuti peningkatan akuntabilitas. Harry menganggap raihan WTP yang diraih Lombok Barat berturut-turut menunjukkan pengelolaan keuangan di Lombok Barat sudah baik.

“Lombok Barat sejak dipimpin Bupati Fauzan Khalid ini dari pemeriksaan kami menunjukkan pengelolaan keuangannya sudah yang ketiga kali terbaik. Ini menunjukkan governancy pengelolaan keuangan di Lombok Barat sudah baik,” ujarnya.

Namun Harry mengingatkan aparat desa agar dapat memahami pentingnya pengelolaan desa. Menurutnya, integritas dari para perangkat desa dan juga kepala desa sangat penting dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan. Misalnya, penggunaan dana desa dari desa di Kabupaten Lombok Barat tidak ada bukti-bukti dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah, maka opini laporan keuangan kabupaten secara otomatis akan turun.

“Masih ada ketidakpahaman tentang pengelolaan dana desa. Mungkin banyak yang menganggap sepele. Bagi kepala desa yang seperti itu harus hati-hati karena sudah ada SK bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, agar jangan jadi kasus. Kita akan kordinasi nanti dgn BPKP dan inspektorat di pemda tentang pengelolaan keuangan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut baik kegiatan sosialisasi tersebut dan menghimbau para kepala desa agar mengelola dana desa sesuai dengan regulasi, serta tepat guna dan tepat sasaran.

“Secara terbuka saya sampaikan, mendapat WTP bukan kebanggaan, tetapi kewajiban. Kita baru boleh bangga kalua output dari apa yang kita anggarkan dengan semua proses itu bisa mendorong setinggi-tingginya pertumbuhan yang bersifat inklusif dan mendorong kesejahteraan masyarakat dengan cepat. Kades jangan hanya fokus mendapat WTP saja tapi hendaknya anggaran-anggaran itu semaksimal mungkin dapat mendorong kesejahteraan masyarakat kita,” tegas bupati.

Bupati menilai positif tingginya antusias desa yang sudah banyak memulai program inovatif sesuai potensi di desanya. Untuk mendukung inovasi desa, Pemkab Lobar melakukan intervensi di luar dana desa. Tujuannya agar dana desa dapat digunakan dengan produktif dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah banyak kades yang semangat untuk bangun desanya. Itu rata-rata potensinya luar biasa dan jenisnya jugg tidak sama. Kalo terkait program itu intervensi dari pemda di luar ADD untuk motivasi kreatifitas mereka. Misalnya sekawan sejati dapat untuk jalur wisatanya yang dituangkan di DAK tapi pengajuannya dari kita,” ungkap bupati.

Giri Menang, Kamis 11 April 2019 – Puncak rangkaian kegiatan menyambut HUT Lombok Barat ke-61, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Lomba Sampan Dayung di Pantai Duduk, Batulayar, Kamis (11/4).

Sebelumnya, DKP juga telah menggelar berbagai kegiatan, di antaranya melepas sekitar 1 juta bibit ikan di perairan umum yang ada di Lobar. DKP juga telah melakukan kerjasama dengan Balai Budidaya Lokal Sekotong dalam menyalurkan Ikan kakap putih ke kelompok tani air payau dimana setiap kelompok diberikan kurang lebih 14 ribu ekor. Dalam inovasi masakan DKP juga telah bekerjasama dengan Kementerian Perikanan untuk membuat masakan dari keong mas dan siomay dari ikan.