Giri Menang, Selasa 2 April 2019 – Pasar rakyat menjadi salah satu langkah pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pasar rakyat juga dapat mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat.

Atas dasar instruksi Presiden Jokowi, maka sepanjang tahun 2019 ini Kementerian Koperasi dan UKM RI berjanji akan membangun 53 pasar rakyat di berbagai daerah sebagai wujud upaya revitalisasi pasar rakyat bagi pedagang kecil di daerah. Kemenkop menyiapkan anggaran sekitar Rp. 53 miliar untuk revitalisasi sebanyak 53 pasar rakyat pada 2019. Untuk satu unit pasar ini dianggarkan sebesar Rp. 950 juta yang bersumber dari APBN 2018 yakni Dana Tugas Pembantuan.

Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM RI Puspayoga saat mengunjungi NTB sekaligus meresmikan Pasar Rakyat Karang Bayan di Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (2/4).

Pasar Karang Bayan yang dibangun di atas tanah pemda seluas 1.000 m2 ini menjadi pasar rakyat pertama yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Puspayoga. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Menteri Puspayoga.

“Program-program pusat tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan sebagian orang, melainkan pemerataan kesejahteraan seperti pasar rakyat ini serta didukung dengan adanya infrastruktur yang baik akan membuat distribusi kebutuhan-kebutuhan pokok akan lebih cepat. Jika terhambat maka barang akan semakin mahal dan memberatkan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Puspayoga berpesan agar Pasar Karang Bayan dapat dimanfaatkan dengan baik, serta menjaga kebersihan pasar yang terdiri dari 16 unit toko yang masing-masing berukuran 3×3 meter dan 1 los pasar berukuran sekitar 6×9 meter ini.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengaku sangat mengapresiasi kedatangan Menteri Puspayoga. Fauzan mengakui keberadaan pasar memang sudah cukup lama selesai dibangun, namun dapat digunakan walaupun banyak pedagang yang sudah meminta lantaran belum dihibahkan oleh Kemenkop.

Dengan telah diresmikannya pasar ini, bupati segera memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat untuk mulai menggunakan pasar ini. Sampai saat ini, pedagang yang sudah siap untuk menggunakan Pasar Rakyat itu paling sedikit berjumlah 60 pedagang. Sedangkan yang berbentuk toko, pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan melembagakannya dalam bentuk Koperasi.

“Pesan saya kepada masyarakat, jaga, pelihara, dan manfaatkan dengan baik. Saya yakin masyarakat di sini itu penurut dalam artian positif dan Kepala Desa selaku pemangku adat untuk melihat perkembangan pasar ini,” kata bupati.

Antusias juga datang dari warga setempat. Salah satunya disampaikan salah seorang pedagang Inaq Wardiah yang mengaku sudah tidak sabar menempati pasar tersebut. Ia mengaku bahagia lantaran mulai saat ini dirinya dapat berjualan di tempat yang tetap dan tidak berjualan dipinggir jalan lagi.

“Alhamdulillah saya bisa jualan di sini. Mudah-mudahan pasar ini nanti ramai sehingga saya dan teman-teman lain bisa untung banyak,” ungkap Inaq Wardiah. (Humas dan Protokol Lombok Barat)

Giri Menang, Selasa 2 April 2019 – Kebutuhan darah untuk penanganan medis di Indonesia membutuhkan sekitar 6 juta kantong darah pertahun. Sepanjang tahun 2018, PMI telah mencapai target 5,4 juta kantong darah untuk memenuhi 95 persen kebutuhan darah nasional.

Di NTB sendiri kebutuhan darah bisa dikatakan sangat tinggi. Terlebih PMI Mataram yang melayani kebutuhan darah untuk masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram ini harus bekerja ekstra untuk menambah stok darah lantaran banyaknya permintaan darah dari masyarakat penderita demam berdarah belakangan ini. Ketersediaan darah juga dibutuhkan untuk kebutuhan emergency lainnya seperti korban bencana, kecelakaan, atau kasus ibu melahirkan. Di Indonesia, pendarahan saat ataupun setelah proses persalinan menjadi penyebab kematian ibu yang cukup mengkhawatirkan.

Giri Menang, Selasa 2 April 2019 – Sebanyak 105 tukang mengikuti pembekalan dan uji kompetensi tukang bangunan umum dengan Mobile Training Unit (MTU) yang digelar Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat. Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk menggali informasi dan mengetahui tingkat kompetensi tenaga tukang konstruksi di Kabupaten Lombok Barat. Melalui pembekalan dan uji kompetensi ini para tukang nantinya akan mendapat pengakuan atas kompetensi dan menggali sampai sejauh mana pemahaman pekerja terhadap metode kerja pekerjaannya.

Giri Menang, Senin 1 April 2019 – Sebanyak 200 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang lulus seleksi tahun 2018 lalu, siang tadi (1/4) menerima SK dari Bupati H. Fauzan Khalid. Penyerahan SK CPNS yang merupakan SK Formasi Umum ini terdiri dari 130 orang guru, 44 tenaga kesehatan, dan 26 orang tenaga tekhnis.

“Lombok Barat mendapat 200 formasi dari pusat yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru dan tenaga tehnis. Dari 9.477 pelamar di Lombok Barat dinyatakan lulus administrasi sebanyak 7.355 orang, dan kemudian itu yang mengikuti proses untuk tes selanjutnya. Kemudian dari hasil tes tersebut yang dinyatakan lulus CPNS sebanyak 200 orang,” terang Kepala BKPSDM Lobar Suparlan di Aula Kantor Bupati Lobar.

Giri Menang, Senin 1 April 2019 – Sekitar dua ribu petani menghadiri acara Temu Tani dan Panen Raya di Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat (Lobar), Senin (1/4). Kegiatan yang digelar tiap tahunnya ini sebagai ajang memupuk silaturrahmi bersama petani sekaligus memotivasi para petani melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan produksi seoptimal mugkin dalam rangka memupuk ketahanan pangan nasional.

“Kabupaten Lombok Barat memiliki luas areal 17.326 hektar sawah. Tahun 2018 kita surplus padi lebih kurang 58 ribu ton untuk penduduk Lombok Barat, dan ini adalah berkat kerja para petani. Jadi para petani ini adalah para pejuang-pejuang pangan. Berkat kerja keras petani ini, kita masih bisa mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras,” terang Kepala Dinas Pertanian, H. Muhur Zuhri dalam laporannya.

Giri Menang, Senin 1 April 2019 – Sebanyak 552 paket secara simbolis diresmikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid. Secara rinci disebutkan ada 357 paket dengan jumlah anggaran Rp. 25 miliar pada bidang Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Pada bidang Pekerjaan Umum ada 131 paket yang meliputi gedung pemerintahan, pembangunan dan rehab irigasi, peningkatan serta pemeliharaan jalan senilai Rp. 172 miliar sedangkan banyak anggaran untuk membiayai berbagai infrastruktur fisik tersebut berjumlah Rp. 229 miliar. Untuk bidang kesehatan sebanyak 51 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19 miliar, sedangkan pada bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri 13 paket dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6 miliar.

Giri Menang, Lombok Barat  – Proyek pembangunan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang dikerjakan Tahun Anggaran (TA) 2018 diresmikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung, Komplek Pemerintahan kantor Bupati Lombok Barat – Giri Menang Gerung, Senin (1/4/2019).

Peresmian hasil-hasil pembangunan 2018 itu menyerap anggaran sebesar 229 miliar rupiah. Anggaran sebanyak itu terbagi untuk 552 paket dibidang pendidikan, kesehatan, pariwidata, perhubungan, pemuda dan Olahraga, Perindag, PUTR, Otonomi Desa dan lainnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan empat buah MoU antara Pemda Lobar dengan Kanwil Kemenhumkam NTB tentang fasilitasi Pendampingan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, MoU Pemda dengan Ombudsmen NTB tentang pelayanan publik dan MoU Pemda Lobar dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara tentang Media Layanan Informasi Publik dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Diskominfotik Kabupaten Lobar dengan Antara Digital Media tentang Penyebaran Informasi Publik.

Bupati Lobar Fauzan Khalid mengakui, berbagai cobaan dan bencana seperti terjadinya gempa bumi tektonik yang mengguncang NTB termasuk Kabupaten Lobar telah banyak menimbulkan kerusakan pasilitas perumahan dan fasilitas umum milik warga. Karena itu terdampak pada defisitnya anggaran Pemerintah Daerah untuk mengesekusi pembangunan.

Dampak lainnya, sebut Bupati yakni dunia pariwisata yang seakan mati suri karena dampak gempa secara langsung mengurangi minat para wisatawan datang berkunjung ke Lobar. Padahal sesungguhnya sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Lobar dalam menyumbang PAD dengan prosentase hingga 65 persen.

Namun begitui berkat kerjasama semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sebagai subyek pembangunan, rintangan-rintangan tersebut bisa dilalui dengan membuahkan hasil yangh menggembirakan.

Bupati yang akan menjabat dua periode ini menunjukkan buktinya dengan menyebut terjadinya dongkrakan pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2017 yang pencapaiannya hanya 5,9 menjadi 6,2 pada tahun 2018. Demikian juga tingkat inflasi juga sangat terkendali di angka kurang lebih sekitar 3 persen.

“Demikian juga tingkat penurunan kemiskinan 2018 kita sudah melewati sekitar 2 persen dari target rencana pembangunan jangka menengah 2018 turun menjadi 1,60 persen. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan di tahun berikutnya akan lebih baik,” kata Bupati.

Bupati juga mengingatkan, bahwa pembangunan fhisik yang dilakukan di Lobar disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, dimana terdapat scala-scala prioritas. Dalam hal ini Pemda tidak menutup mata atas protes masyarakat. Seperti jalan yang jelek lalu ditanami pisang.

“Tapi ketahuilah tidak ada pemerintah seperti itu, karena keterbatasan fiskal daerah, maka kita tentukan scala prioritas. Kaitan dengan itu, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di luar kota Mataram dan Kota Bima, Kabupaten Lobar termasuk tingkat kemantapan jalannya masih lebih baik 68 persen. Kabupatern lain kurang dari itu,” ujarnya lagi.

Dikatakan Bupati, Lombok Barat memiliki sumber pendanaan selain dari APBD juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat. Karena itu pihaknya mendorong seluruh OPD untuk menjemput bola mencari dana pembangunan dari pemerintah pusat.
Bupati juga tidak menutup mata atas pelayanan publik Kabupaten Lombok Barat oleh Ombusment NTB yang dinilai rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Adanya penilaian seperti itu, bukan berati jajaran pemda Lobar mengeluh, meratapi penilaian tidak sedap seperti itu.

“Justru kami langsung menyikapinya dengan mengundang Ombustmen NTB untuk bisa bekerjasama dengan Pemda Lombok Barat dengan melakukan pendampingan bersama OPD yang ada, agar capainnya tidak lagi berada pada zona hitam, merah atau kuning. Kita bahkan langsung melaksanakan MoU dengan Ombusment. Dengan ini kami optimis dalam rentang waktu kurang dari setahun Lobar tidak akan mengalami penilaian buruk terkait pelayanan publik. Bahkan Lobar nantinya akan mampu mengejar dan bahkan lebih tinggi dari daerah lain,” ujarnya.

Kebanggan daerah lainnya juga disebutkan Bupati. Diantaranya Lobar merupakan satu-satunya kabupaten/kota di NTB bahkan melebihi propinsi NTB dari sisi meminimalisir celah-celah atau kemungkinan terjadinya korupsi bagi aparatur Lobar.

“Dari sisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan, Lobar juga sukses dengan penghargaan terbaik dalam pelaksanaan Lakip, Sakip. Ini menunjukkan kinerja Inpektortat Kabupaten Lobar yang menerapkan audit sistem sebelum proyek pembangunan tersebut dilaksdanakan. Cara ini ternyata memberi apresiasi dari segenap kabupaten/kota se NTB dan dijadikan contoh pelaksanaan yang layak diterapkan di daerah masing-masing. Karena itu Inspektorat Lobar merupakan inspektorat pertama di NTB yg menyandang level III,” ujarnya.

Bagaimana menghadapi event internasional MotoGP 2021 di Lombok Tengah? Bupati tidak ingin Lobar menjadi penonton tak berdampak bagi masyarakatnya. Ia justru telah merancang berbagai persiapan dengan berbagai potensi Lobar yang ada saat ini.

“Seperti kerajinan, home industri, aneka makanan olahan dan lainnya yang dibutuhkan para wisatawan. Kita harus berada di moment seperti itu dengan kemampuan potensi daerah yang kita miliki agar membeirkan dampak ekonomi kepada masyarakat,” ujarnya.

Soal Pilpres dan Pemilu Legislatif mendatanng, Bupati juga mengingatkan untuk menghadapi pesta demokrasi itu dengan nuansa kedamaian, tidak harus menghadapi pesta demokrasi tersebut dengan permusuhan meski pilihan berbeda. Bupati Fauzan mengajak untuk menjaga kondusifitas daerah, menjadikan idiologi Pancasila dan tetap tegaknya NKRI merupakan harga mati.

Hadir dalam peresmian itu, selain dihadiri Bupati Lobar H Fauzan Khalid, juga dihadiri anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Wakil Bupati Lobar terpilih Hj. Sumiatun, Sekda Lobar, para Asisten, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan para Kepala Desa dan Lurah se Lombok Barat. Diskominfo/her/rasidibragi

Giri Menang, 31 Maret 2019 – Salah satu materi yang terungkap dalam perayaan Hari Air Sedunia (World Water Day) ke-27 Tingkat Provinsi NTB yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat adalah masalah daya rusak air.

“Bila perlu kita kampanyekan dari pintu ke pintu akan resiko air itu,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara I Gde Swardiari yang mengaku ingin melibatkan kaum millenial.

Hal itu juga diungkap oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid saat menghadiri puncak peringatan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung Lombok Barat, Ahad (31/3).

“Kita harus mengelolanya (air, red) dengan baik. Apalagi tidak mempersiapkannya, efek rusaknya jauh lebih hebat. Maka menjaga alam juga penting. Air itu ibarat pisau bermata dua. Ketika banyak menjadi musibah. Tergantung pada cara kita mensikapinya,” kata H. Fauzan.

Untuk itu seusai puncak perayaan, Fauzan menyelenggarakan rapat khusus yang melibatkan Dandim 1606 Lombok Barat, Letnan Kolonel Djoko Rahmanto, Asisten III Haji Fathurrahim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang I Made Arthadana, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Satu Hendra Ahyani, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup H. Suhaili di ruang kerjanya.

Fauzan meminta agar penanganan resiko karena daya rusak air bisa segera dikerjakan, terutama dengan melakukan restorasi sungai yang ada di kawasan Lombok Barat.

“Restorasi Sungai Bengok kemaren itu saya nilai efektif. Tidak hanya untuk kebersihan sungai dari sampah, namun mengurangi sedimen sehingga membuat air menjadi lancar,” terang Fauzan.

Restorasi yang dituturkan Fauzan adalah acara bersih dan restorasi sungai yang diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke 61 dan Hari Air Se-Dunia yang ke-27 dan tepat jatuh di tanggal 22 Maret 2019 lalu.

Dalam rapatnya, Fauzan meminta agar kegiatan restorasi sungai bisa menjadi salah satu acara amal bhakti di lingkungan Kodim 1606 Lombok Barat.

Fauzan meminta agar sungai yang menjadi sasaran restorasi adalah sungai yang aksesnya kepada irigasi pertanian lebih terbuka.

Menimpali hal tersebut, Kepala Dinas PUTR berpendapat agar sasaran prioritas adalah sungai yang sering menimbulkan banjir ketika musim hujan tiba.

“Misalnya Sungai Meninting yang ada di kawasan Senggigi agar mampu menopang penataan kawasan tersebut,” pinta Made.

Di samping untuk menopang, kata Made, sungai yang direstorasi adalah sungai yang juga sering menjadi TPS (Tempat Pembuangan Sampah, red) oleh warga.

“Harus ada aspek pemberdayaannya. Bila perlu, bentuk dulu kelompok masyarakat peduli sungai. Jika sudah berjalan, nanti mereka sendiri yang akan menjaga kebersihan sungai,” pungkas Made.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri terdapat sedikitnya 33 sungai yang mengaliri puluhan ribu hektar persawahan. Beberapa di antatanya, bahkan menjadi sumber baku untuk kebutuhan air baku yang bersih dan berbasis jaringan. ( Humas dan Protokol Lombok Barat )

Giri Menang, 31 Maret 2019 – Masih minimnya akses untuk sebanyak-banyaknya warga terhadap air bersih, menjadi tema utama dalam Peringatan Hari Air Sedunia (Water World Day) yang ke-27 di Tahun 2019. Dengan mengambil tema “Leaving No One Behind”, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengingatkan semua umat manusia untuk mencintai air agar siapapun yang belum mendapat akses air bersih bisa memperolehnya dengan mudah.

“Paling tidak, masih ada 40% populasi dunia belum mempunyai akses air bersih. Terutama mereka dari masyarakat marginal, masyarakat adat, pengungsi, dan kaum urban, mereka belum mendapat akses air bersih,” tegas I Gde Swardiari, selaku Ketua Panitia saat menyelenggarakan aneka lomba untuk Memeriahkan peringatan hari Air itu di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat di Gerung, Ahad (31/3).

Itu mengapa, terang Gde, PBB sengaja mengambil tema tersebut agar tidak ada siapapun tertinggal dalam mengakses air bersih. Karena dalam skema Sustainable Development Goals, imbuh Gde, cakupan akses untuk air bersih di tahun 2030 sudah harus mencapai seratus persen penduduk dunia.

Secara nasional, seperti dilansir banyak media, akses warga terhadap air bersih baru mencapai sekitar 72% dan menuju 77% di tahun 2019 ini.

“Di Kabupaten Lombok Barat sendiri, akses untuk air bersih layak konsumsi baru mencapai 59%. Masih jauh dari capaian nasional yang 72%,” aku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat, I Made Arthadana saat ditemui sebelum pelaksanaan acara.

Made mengaku, bersama PDAM Giri Menang, pihaknya terus memfasilitasi pembangunan air bersih berbasis jaringan sambil terus menggerakkan program konservasi dan restorasi sungai.

“Tahun 1980-an, kita masih punya 357 titik lokasi mata air. Penelitian kita di tahun 2015 lalu, tinggal 72 yang tersisa,” terang Made.

Mengelola air itu, tambah Made, harus lengkap mulai dari hulu, tengah, hilirnya. Masalah hulunya adalah mempertahankan sumber air, tengahnya itu masalah penataan, dan hilirnya itu masalah pemanfaatan air.

Terkait dengan sumber mata air, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat membuka acara memastikan bahwa Lombok Barat akan memiliki sumber baku air.

“Tahun ini kita akan membangun Bendungan Meninting sebagai salah satu proyek strategis nasional,” terang Fauzan.

Melihat rencana pembangunannya, bendungan ini bisa menjadi sumber air, baik untuk irigasi maupun sumber air bersih yang layak konsumsi.

“Melihat daya tampung bendungan tersebut, wilayah Kecamatan Lembar ke utara akan aman. Kita akan masih punya PR itu Lembar ke selatan,” papar Fauzan di hadapan ribuan peserta aneka lomba.

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan, pihak Panitia Hari Air Sedunia Tingkat Provinsi NTB, aku I Gde Swerdiari, memanfaatkan dunia pendidikan untuk mengkampanyekan, agar semua warga tidak hanya menyadari haknya atas air, tapi juga berkewajiban memelihara sumbernya.

“Agar kesadaran akan pentingnya air itu tertanam sejak usia dini,” pungkas Gde.  ( Humas dan Protokol Lombok Barat )