Even religi dan budaya Perang Topat 2016 ini, memadukan religi sisi agama, sisi religiusitas dan sisi budaya. “Budaya Perang Topat ini wajib dan terus dipertahankan,” kata Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, M.Si kala memberikan sambutan pada gelaran ritual Perang Topat, Selasa (13/12).

Ritual budaya Perang Topat adalah, suatu upacara ritual yang merupakan pencerminan rasa syukur kepada Sang Pencipta, yang telah memberikan kemakmuran dalam bentuk kesuburan tanah, cucuran air hujan dan hasil pertanian melimpah. Upacara ini dilaksanakan di Taman Lingsar oleh umat Hindu bersama-sama dengan suku sasak,yaitu dengan cara saling melempar topat (ketupat) antara peserta yang satu dengan yang lainnya.

Perang Topat ini dilaksanakan setelah selesainya Pedande Mapuje, yaitu pada saat Roroq kembang Waru (bergugurnya kembang waru) sekitar pukul 17.00. Biasanya upacara yang cukup sakral ini dilaksanakan setiap tahun pada bulan Purname Sasih ke Pituq menurut kalender Sasak, atau sekitar bulan Desember.
Ditaman Lingsar inilah terdapat pura yang merupakan tempat pemujaan yang berdampingan antara pemeluk agama Hindu dan Muslim suku Sasak yang disebut Kemaliq. Kronologis upacara ini, diawali dengan upacara persembahyangan ditempat pemujaan masing-masing. Kemudian mereka memasuki lapangan di luar tempat pemujaan, dan dilanjutkan dengan saling melempar menggunakan ketupat antara para peserta upacara.

Masyarakat setempat meyakini bahwa, upacara ini akan memberi berkah dengan turunnya hujan. Sementara masyarakat yang lain menyebutkan bahwa upacara ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas hujan yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kemakmuran hidup mereka. “Secara fisik di taman Lingsar ini ada dua bangunan yang melambangkan persatauan yaitu Kemaliq dan Pure,” sebut Fauzan dihadapan FKPD Lobar, Sekda, Kadis Pariwisata, Komisi IV DPRD Lobar serta sejumlah tamu dari Jakarta dan Korea. (LPA/Humas)

“Tanpa hidup sehat, tidak mungkin bagi masyarakat untuk beraktivitas serta berusaha, baik itu dibidang ekonomi, sosial dan bahkan didalam melaksankan aktivitas sehari-hari . Karena itu kegiatan Sosialisasi Germas ini sangat penting dan strategis untuk dapat menciptakan manusia-manusia khususnya di Lobar yang lebih sehat, yang bugar dan yang selalu semangat untuk menjalankan fungsi dan tugasnya,” jelas Bupati.

Bupati melihat kondisi masyarakat dan trend penyakit yang ada di tengah masyarakat kini memiliki perbedaan yg cukup besar. “Kalau dulu, penyakit yang ada di tengah masyarakat lebih didominasi oleh penyakit yang bersifat menular, sebagai contoh seperti penyakit koreng dan lain sebagainya. Tapi seiring perkembangan zaman serta perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia, penyakit seperti itu sudah hampir tidak ada ditemukan di tengah masyarakat. Penyakit yang ada di masyarakat lebih banyak disebabkan oleh gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat,” ujarnya.

Melalui kesempatan itu bupati mengajak seluruh masyarakat Lobar untuk melakukan hal-hal yang baik dan pola hidup sehat secara konsisten.

Sebelumnya Lobar juga telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi (Germadazi) dan Open Devication Free (ODF), yaitu gerakan bebas membuang air besar disembarang tempat.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalina, M.Hs mengatakan, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) ini tidak akan pernah bisa terlaksana kalau hanya dilakukan oleh pemerintah, karena aparat yang ada di perintah sendiri sangat terbatas. “Yang bisa melakukan kegiatan ini, menjadi sempurna adalah keterlibatan dari masyarakat juga,” ujarnya.

Hadir dalam acara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Ermalina, M.Hs, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Drs. Rachman Sahnan Putra, M.Kes, Kepala SKPD Lobar serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
(ardi/humas)

Dalam proses lanjutannya, dijelaskan oleh H. Baihaqi, review ini pun harus juga disusun melalui Musrenbang. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyoroti perubahan harus dilakukan karena sebab2 objektif, di antaranya adalah peralihan kewenangan akibat UU. NO. 23/214 antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Akibat regulasi tersebut, Pemkab pun harus menyesuaikan diri lagi dengan menyusun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang pada akhirnya merubah dan menyesuaikan antara area dan program kerja dengan sektor yang penanggung jawabnya. Hal objektif lainnya yang mempengaruhi review ini harus dilakukan adalah juga karena kondisi fiskal dan perekonomian global dan nasional yang mempengaruhi kondisi perekonomian lokal di Kabupaten sehingga segera disikapi dengan mereview RPJMD.

Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq pun mengingatkan adanya OPD baru akan mempengaruhi sektor2 yg bekerja dalam review. Untuk itu, Sekretaris Daerah mengingatkan agar semua SKPD saat ini pun membantu penyusun Renstra SKPD yang baru nanti oleh SKPD yang serumpun. Bupati Lobar meminta semua komponen untuk bekerja secara terintegrasi dan tetap berkonsultasi ke pemprov dan pusat. Dengan integrasi program maka penyusunan review ini segera dpt dilakukan secara menyeluruh sehingga perubahan dan penyesuaian RPJMD yang proporsional dan tepat sesuai keadaan dan kebutuhan dapat diperoleh. Terkait dengan indikator2 capaian, agar disesuaikan dengan kondisi terkini daerah dan fiskal daerah. “Jangan sampai ketika target yang ditetapkan sudah tercapai, kita jadi tidur dan tidak bekerja secara maksimal”, tegas Bupati. (ahkam/humas)

Bupati berharap agar semua program SKPD dapat bersinergi dengan seluruh SKPD terkait yang menangani kemiskinan. Bupati juga optimis akan mampu turunkan angka kemiskinan secara cepat dengan menjadikannya prioritas dan tanggung jawab bersama. “Untuk itu kedepan agar setiap rapat kordinasi tingkat kabupaten melibatkan pemerintahan yang paling bawah yakni desa. Apalagi anggaran desa dianggap cukup besar untuk membantu menurunkan kemiskinan,” kata Bupati. (dedy/humas)

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Sabtu (26/11) sekaligus mencanangkan Gerakan masyarakat Sadar Gizi (Gemadazi) yang merupakan bentuk sumbangsih dan komitmen semua pihak untuk bersama-sama berjuang membebaskan Lombok Barat dari kasus gizi buruk. Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada kader lestari, kepala desa dan kepala dusun berprestasi di bidang kesehatan, tenaga kesehatan berprestasi dan pegawai dengan inovasi terbaik serta deklarasi Kecamatan Labuapi sebagai kecamatan ODF (Open Defecation Free).

Lokasi perkemahan sempat diguyur hujan lebat selama beberapa jam mengakibatkan beberapa lokasi tenda peserta tergenang air. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta mengikuti kegiatan jambore. Tampak para peserta antusias mengikuti lomba yang disiapkan panitia dengan hadiah yang tidak kalah menarik. Kegiatan juga diisi dengan api unggun di malam harinya. (romi/humas)

Hal ini disampaikan oleh Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid saat menyampaikan laporan nota keuangan dan rancangan anggaran belanja daerah diruang siding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat, Rabu (23/11).

Lebih jauh Bupati mengatakan, dari keseluruhan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar 1 triliun 598 milyar 198 juta lebih, sedangkan jumlah belanja sebesar 1 triliun 590 milyar 248 juta lebih. Dengan demikian dalam APBD Lombok Barat tahun 2017 mengalami surplus sebesar 7 milyar 950 juta yang nantinya akan digunakan untuk menutupi pembiayaan yang mengalami defisit.

Diakhir laporannya Bupati berharap agar kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terus dibina untuk bisa mencapai tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dengan tetap dilandasi nilai Patut Patuh Patju. (ardi/humas).

‌Giri Menang – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat rencananya akan membangun Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan. AKN yg akan ada di Lombok Barat masih berstatus Program Studi Di Luar Domisili (PDD) karena ijazah yang dikeluarkan masih dari politeknik Bali. Hal itu disampaikan oleh Direktur Politeknik Bali, Made Mudhita saat bertemu Bupati pagi tadi (22/11) di Ruang Jayangrane Kantor Bupati Lombok Barat.

Sertifikat Halal dari LPPOM MUI itu diserahkan langsung oleh Bupati Lombok Barat pada acara Pameran Produk IKM yg digandeng dengan service gratis Sepeda Motor yg diselenggarakan oleh Disperindag Lobar yg bekerja sama dg Dealer Cabang sebuah merk sepeda motor ternama hari ini (Ahad, 20/11). Pameran dan bazar produk ini diselenggarakan di halaman Kantor Camat Gunung Sari yg diikuti oleh 15 IKM, Dealer Yamaha, dan kantor Bulog Devre NTB.

Bupati menyambut antusias sertifikasi tersebut dan mengingatkan pentingnya produsen mempertimbangkan design packing produk agar dibuat semenarik mungkin. Dg packing yg baik plus sertifikasi akan meningkatkan daya saing produk IKM. Kpd Disperindag Lobar beliau meminta agar sertifikasi halal ini bisa menjangkau lbh banyak lagi IKM yg ada. “Banyak IKM yg blm tersentuh pembinaan dlm konteks hasil spt sekarang ini”, pungkas Bupati.

Kepala Dinas Perindag H. Mahyudin menjanjikan untuk tahun 2017 nanti bisa menyasar 30 sampai 40 produk lagi yg dapat disertifikasi halalkan oleh LPPOM MUI.

Kegiatan Pameran Produk ini dihadiri oleh banyak mssyarakat sekitar di Kecamatan Gunungsari, Tuan Guru, dan beberapa Kepala SKPD. Acara ini berlangsung 1 hari yg dikemas dengan sangat menarik oleh Pihak Dealer ternama di Indonesia ini. Acara yg lebih menarik juga adalah lomba mewarnai yang diikuti oleh lebih dari 60 anak dari TK dan PAUD se Kecamatan Gunungsari. (ahkam/humas)