Kunjungan balasan Pemkot Malang, Jatim yang terdiri dari 11 Lurah se-kecamatan Sukun, Kamis (28/5) diterima Camat Gerung, Bq. Yeni Ekawati, S.Sos di aula kelurahan Gerung Selatan. Sebelumnya Camat Gerung, bersama Bagian Pemerintahan Setda Lobar dan 3 Lurah se-Kecamatan Gerung berkunjung ke sejumlah kelurahan di Kecamatan Sukun, kota Malang, guna belajar penetaan administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan di Malang. (lebih…)
Penyerahan tumpeng WTP oleh Wakil Bupati Lombok Barat ,H.Fauzan Khalid,S.Ag,M.Si , kepada pengelola barang sekaligus Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dikpora, H.Adenan, sebagai apresiasi kerja keras dan pengorbanan waktu untuk mengurus aset Pemda Lombok Barat. Syukuran sederhana penuh khidmat dihadiri sekitar 64 orang undangan yang terdiri dari Kepala SKPD, Pengelola Barang SKPD, Asisten, Staf Ahli dan Kabag lingkup Setda.
SEKDA LOBAR PIMPIN UPACARA
Giri Menang – Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 94 di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong selama 20 hari telah berakhir. Sebanyak 140 personil TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Sebagai akhir dari rangkaian kegiatan TMMD ini yaitu upacara penutupan di lapangan Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Rabu (27/5) lalu.
Hadir dalam acara tersebut Dandim 1606 Lombok Barat, Letkol. Inf. Djarot Suharso, S.IP beserta jajaran, para camat serta beberapa kepala SKPD Lobar dan bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Sekda Lombok Barat Drs H Moh Uzair. Selain menggelar upacara, Kodim 1606/Lobar juga membagikan bantuan serta menggelar pembagian sembako dan pasar murah untuk masyarakat sekitar. (lebih…)
*Kalau Merariq Kodek di Desa Kekait
GIRI MENANG – Desa Kekait layak ditiru dalam upaya menekan angka pernikahan usia dini atau merariq kodek. Desa tersebut kini sedang gencar menyosialisasikan aturan adat k esekolah-sekolah yang berisi denda dan dilaporkan ke polisi jika ada yang nekat menikah di usia muda.
”Pemuda di Desa Kekait merasa miris banyak siswa yang masih sekolah lebih memilih untuk menikah. Sehingga saat ini kami menyasar siswa untuk sosialisasi awiq-awiq ini,” kata Kepala Desa Kekait H Sabri pada Lombok Post kemarin.
Awiq-awiq itu kata Sabri sudah disusun, dan kini sedang dalam tahap sosialisasi pada masyarakat. “Kami sosialisasi selama enam bulan. Kita sudah launching April. Jadi kita harapkan berlaku pada Oktober 2015,” katanya.
Dia melihat, banyaknya anak muda yang menikah pada usia muda belum mampu untuk berpikiran dewasa. Sebab pernikahan itu seharusnya terjadi sekali untuk selamanya.
Dalam poin awiq-awiq diatur umur untuk yang akan menikah minimal 19 tahun untuk perempuan. Sementara laki-laki 21 tahun. Bila ada yang nekat ingin menikah di luar umur tersebut, maka akan dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan, maka akan kena denda Rp 1,5 juta dan dilaporkan ke pihak berwajib.
”Sebenarnya kita lebih condong kepada sanksi sosialnya yang ada di awiq-awiq. Dan denda ini telah ada kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemuda sehingga dimasukkan dalam awiq-awiq,” jelasnya.
Tentu saja, adanya aturan ini kata Sabri, tidak serta merta akan bisa menekan nol persen merariq kodek. Tapi paling tidak bertahap, bisa merubah pola pikir dan paradigma untuk menikahkan anak yang masih muda pada usia yang sudah matang. “Semua yang diikhtiarkan bersama ini juga untuk kebaikan keberlangsungan sebuah rumah tangga yang awet dan terjaga,” jelasnya. (nur/r12)
Sumber: http://www.lombokpost.net/2015/denda-rp-15-juta-dan-dipolisikan.html
*Mengunjungi Kelompok Wanita Tani Bunda Lestari di Lembar (2-Habis)
Pelan namun pasti, Kelompok Wanita Tani Bunda Lestari di Desa Jembatan Kembar Timur, Lembar, Lombok Barat, mengembangkan sayap bisnis mereka. Dikenal sebagai pemasok bibit sayur di desa setempat, KWT Bunda Lestari pun merambah bisnis ikan air tawar. Seluruh kesuksesan itu sepenuhnya untuk para anggota.
***
KELOMPOK Wanita Tani (KWT) Bunda Lestari memang ingin keluar dari pakem. Awal mula, KWT ini bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari. Namun, setelah tujuan itu terpenuhi, maka sudah seharusnya KWT terus berkembang.
Jalan inilah yang ditempuh KWT Bunda Lestari. Sehingga kini kelompok ini telah menjelma sebagai pemasok kebutuhan bibit sayur di Lembar. “Kami memang harus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri,” kata Mulyani, ketua KWT Bunda Lestari.
Maka aneka bibit disemai oleh kelompok ini hingga siap tanam. Terkadang sekali pemesanan, Mulyani mengatakan, kelompoknya bisa mendapat order hingga 400 bibit. “Dalam sebulan kami menyiapkan bibit sekitar seribu bibit,” kata dia.
Yang paling banyak dicari adalah bibit cabai, seledri, terong, dan kol merah. ”Harga bibit buah dan sayur yang kami tawarkan mulai dari Rp 1.000 per satu bibit,” terangnya.
Harga itu sudah disepakati dengan anggota KWT lainnya. Bibit itu dikembangkan sendiri KWT dari bijinya. “Ini adalah cara kami memaksimalkan pengelolaan lahan perkebunan yang dimiliki kelompok,” katanya.
Mendulang sukses sebagai pemasok bibit, tak membuat kelompok wanita ini berhenti berinovasi. Itu sebabnya, ekspansi lain disiapkan. Yakni dengan melirik potensi peternakan ikan.
Mereka pun memulai merintis jalan menjadi pemasok ikan air tawar. Langkah pertama saat ini dengan menyiapkan kolam yang dilapisi terpal di bagian bawahnya, agar kondisi air tetap terjaga.
Saat ini, pengembangan ikan air tawar memang masih belum mendulang hasil. Sebab, memang baru dimulai. “Kami baru mencoba pengembangbiakan terlebih dulu untuk dapatkan induk,” jelasnya.
Namun, Mulyani yakin sepenuhnya bahwa pengembangan usaha ikan air tawar ini bisa berhasil. Bahkan, Mulyani mengatakan, kelompoknya sementara akan fokus pada penyiapan bibit. Tidak menjual ikan yang siap konsumsi.
Khusus untuk makanan ikan ini kata dia, akan didapatkan dari sekitar kebun. Sehingga, kelompok tidak susah menyiapkan pakan. Dengan begitu, hasil yang diperoleh anggota akan maksimal. (NURUL HIDAYATI*/r12)
Sumber: http://www.lombokpost.net/2015/lirik-ikan-air-tawar-setelah-sukses-jadi-pemasok-bibit-sayur.html
Oleh :
Sally Salsabila, S.STP, MPP
Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke depannya akan ditindaklanjuti dengan terbitnya 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden sebagai aturan turunan atau aturan pelaksana atas UU tersebut.
Dari ke-19 RPP yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, RPP yang menarik adalah RPP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lainnya yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. RPP yang akan mengatur sistem baru tentang penggajian dan pemberian tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan dan fasilitas lainnya bagi ASN ini dinformasikan akan menggunakan sistem gaji yang penilaiannya menggunakan step dan grade. Dengan sistem penggajian tersebut, gaji ASN akan dibedakan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan, meskipun golongan dan masa kerja sama. Menurut sistem baru ini, direncanakan gaji terendah ASN adalah Rp 5.000.000,00 dan gaji tertinggi mencapai Rp 57.000.000,00 yang berlaku sama bagi ASN Pusat dan Daerah.
Senada dengan gaji yang diberikan berdasarkan beban kerja, besaran tunjangan kinerja ASN akan didasarkan pada capaian kinerja, baik kinerja institusional maupun kinerja individual. ASN yang dengan beban kerja tinggi dan capaian kinerja yang baik akan mendapat gaji dan tunjangan kinerja yang besar, sedangkan ASN dengan beban kerja rendah dan capaian kinerja yang kurang memuaskan akan mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit.
Sistem penggajian dan pemberian tambahan penghasilan baru yang akan segera diperkenalkan oleh pemerintah ini tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem yang sebelumnya yang lebih didasarkan pada pangkat/golongan dan masa kerja. Hal ini dikarenakan UU ASN menganut sistem meritokrasi dimana penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi (kualifikasi, kompetensi dan kinerja) penerimanya. Sistem ini diharapkan akan membangkitkan semangat kerja para ASN dan dalam jangka panjang akan memperbaiki budaya kerja birokrasi mengingat sistem tersebut dinilai lebih berkeadilan karena memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi dan berkompetensi untuk duduk di berbagai posisi strategis dalam organisasi serta memperoleh penghasilan yang lebih memadai.
RPP yang diperkirakan akan diberlakukan mulai tahun 2017 ini tentunya membutuhkan beberapa analisis dan kajian penting sebelum diimplementasikan, antara lain analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2016 mendatang dan yang rencananya akan berbasis penelitian dengan melibatkan para pakar di bidangnya dengan locus penelitian seluruh SKPD lingkup Kabupaten Lombok Barat agar analisis dan penilaian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya dan layak untuk dijadikan dasar pelaksanaan RPP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lainnya secara berkeadilan sebagaimana yang diharapkan UU ASN itu sendiri.
Lembar – Salah satu destinasi wisata yang panoramanya indah menawan dan bisa melakukan kegiatan Paralayang adalah Wisata Gunung Batu Idung. Destinasi ini mendadak terkenal semenjak beberapa bulan terakhir ini sering dikunjungi wisatawan untuk bermain paralayang dan gantole. (lebih…)
Jpeg
Jpeg
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah (KKPD) Lombok Barat, H. Isnanto Karyawan, SP, MM, memberi apresiasi atas pemberian bantuan mesin peralatan modern bagi usaha Kelompok Wanita Kreatif, Dusun Kayu Putih ini, sebagai bentuk dharma bakti dan pengabdian masyarakat dari institusi pendidikan atau Perguruan Tinggi khususnya STIE AMM dalam kaitannya menuju kemandirian, ketahanan pangan serta kemampuan kelompok dalam menjaga stabilitas pangan untuk masyarakat. (lebih…)
Mengunjungi Kelompok Wanita Tani Bunda Lestari di Lembar (1)
Para perempuan yang bergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) Bunda Lestari di Jembatan Kembar Timur, Lembar, Lombok Barat, sungguh berdaya. Untuk kebutuhan masak sehari-hari, kini mereka tak perlu merogoh kocek. Uang belanja sayur pun mampu dihemat hingga Rp 8 ribu sehari. (lebih…)