Giri Menang – Pasca bencana gelombang pasang yang menimpa pemukiman penduduk di Daerah pesisir, Palang Merah Indonedia (PMI) bekerjasama dengan American Red Cross dan USAID. Kerjasama ini dilakukan dengan mengadakan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) di tiga lokasi di Lombok Barat (Lobar).

“ Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi dampak resiko bencana dengan cara menitik beratkan partisipasi masyarakat. Selama ini masyarakat hanya menunggu dibantu, dengan pelatihan ini setidaknya masyarakat mampu membantu dirinya dahulu sebelum bantuan dari pemerintah datang “ ujar Kordes SIBAT Sumaidi saat memberi pelatihan bagi warga di pantai Cemara Kecamatan Lembar, kemarin.

Dikatakan, SIBAT ini dilakukan di tiga titik di Lombok Barat yakni Desa Labuan Tereng, Desa Lembar Selatan dan Desa Kuranji Dalang. Masing-masing desa akan mendapat pelatihan selama seminggu siaga bencana dan simulasi tanggap darurat.

Pelatihan SIBAT ini melibatkan tim siaga bencana desa setempat, Palang Merah Indonesia (PMI) Lobar, Tokoh Masyarakat, muda mudi dan pihak terkait lainnya.

Ketua desa siaga Lembar Selatan Suhaimi mengapresiasi kegiatan ini karena memberi pengetahuan mengenai penyelamatan diri dan pemulihan masyarakat pesisir akibat bencana laut seperti tsunami dan banjir rob. Desa Lembar Selatan, khususnya Dusun Cemara memang memiliki kerentanan bencana alam, dalam satu bulan bisa terjadi hingga dua kali banjir rob hingga ke pemukiman warga.

“ Dengan adanya pemahaman warga mengenai bencana alam, setidaknya dapat menekan jatuhnya korban jiwa jika terjadi bencana alam “ katanya.

Kegiatan semacam ini, lanjutnya sangat dibutuhkan agar masyarakat Desa Lembar Selatan bisa mengantisipasi jika terjadi bencana alam.

Sumber: Lombok Post, Kamis 30 Mei 2013

Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menyerahkan delapan unit kendaraan bermotor bagi 8 bidan yang bertugas di 8 desa terpencil. Pemberian kendaraan itu untuk mengejar pelayanan kesehatan di bidang persalinan.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Rahman Sahnan Putra mengatakan, delapan kendaraan itu di drop bagi bidan yang bertugas di desa Sedau Kecamatan Narmada, Pusuk Lestari Batu Layar, Gili Gede Sekotong, Blongas Sekotong, Gelangsar Gunung Sari, Mareje Lembar, Banyu Urip Gerung, dan Gegerung kecamatan Lingsar.

Masing-masing bidan mendapat satu unit kendaraan jenis motor bebek dari Dinas Kesehatan. Pemberian kendaraan sebagai lanjutan kepedulian pemerintah daerah terhadap profesi bidan.

Disamping pemberian kendaraan, Pemerintah Daerah juga memberikan insentif atas tugas-tugas bidan di desa, meliputi seluruh bidan yang bertugas di 119 desa dan tiga kelurahan.

Di tempat yang sama, bidan Desa Pusuk Lestari Fajrin mengaku gembira atas pemberian kendaraan tahun ini. Medan yang berat sudah sepantasnya ditopang dengan kendaraan prima. Lebih-lebih jenis bebek dinilai menjadi kendaraan yang tepat untuk alam sekelas Pusuk Lestari.

http://www.ntbterkini.com/2013/05/29/bidan-desa-terpencil-dapat-bantuan-kendaraan/

Lombok Barat – Sekretaris Palang Merah Indonesia Cabang Lombok Barat Fadlulah Mustafa mengatakan, pihaknya akan mengirim empat orang relawan PMI Lombok Barat untuk hadir di dalam kegiatan Temu Karya PMI Nasional di Malang, Jawa Timur, 24-30 Juni 2013 mendatang.

Untuk mengirim relawan, PMI Lombok Barat akan melakukan seleksi, untuk memilih siapa saja relawan yang berhak mewakili Lombok Barat pada temu nasional tersebut.

Seleksi berlaku bagi 600 relawan PMI Lombok Barat di 10 kecamatan. Meliputi relawan paling aktif dan tercatat sebagai donor darah sukarela. Fadlulah menambahkan, relawan yang dimaksud ialah relawan berusia dewasa dengan tugas utama suka membantu masyarakat, dan peduli terhadap lingkungan.

http://www.ntbterkini.com/2013/05/29/relawan-pmi-lombok-barat-akan-ikuti-temu-karya-pmi-nasional/

Giri Menang-Kasus perempuan dan anak atau yang dikenal dengan istilah anak berhadapan hukum (ABH) yang terlapor secara resmi di Lombok Barat (Lobar) tergolong kecil. Secara garis besar, jumlahnya menurun setiap tahun.

“ Tapi kami rasa jumlahnya, masih banyak yang tidak terlapor”, kata Kepala BKBPP Lobar Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih.

Menurutnya, banyak yang tidak melapor karena mereka berpikir akan mengeluarkan biaya. Bisa juga mereka takut karena berpikiran itu aib atau bisa juga khawatir dilaporkan balik. “Jelas dalam membantu hal ini dipastikan tidak ada biayanya apalagi bila ada visum dan pendalaman kasus”, tambahnya.

Salah satu yang mungkin jarang dilaporkan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ada yang melapor namun sering kali dicabut laporannya setelah di awali dengan mediasi oleh pihak BKBPP Lobar. “Semoga warga tidak ada lagi yang takut untuk melaporkan hal ini”, harapnya.

Khusus rangkuman BKBPP Lobar dari tahun 2010 hingga tahun ini, total laporan menyangkut KDRT sebanyak 316 kasus. Untuk tahun 2011 ada 318 kasus dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 212 kasus. “Dari kasus yang terungkap dan terlapor tersebut 37 persen kasus yang menimpa anak dan 63 persen kasus terhadap perempuan”, lanjutnya.

BKBPP Lobar dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polres Lobar, Puskesmas, Rumah Sakit, LSM, dan lembaga lainnya yang peduli dengan perempuan dan anak. Selama ini kasus yang sering di jumpai menimpa anak dan perempuan adalah berupa kekerasan fisik, pemukulan, perkosaan, pencurian, dan lainnya. “Selama dua tahun terakhir ada 9 orang yang dilaporkan menjadi pelaku dalam tindak pidana oleh Polres Lobar”, terangnya.

Panti Sosial Marsudi Putra Paramita (PSMPP) merupakan salah satu pelaksana pelayanan dan rehabilitasi kepada anak dan remaja berstatus eks anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang berstatus offender dan defender. Anak ini nantinya diberikan rehabilitasi sosial serta ketrampilan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.

“Katagori ABH yang berstatus offender dan defender meliputi pelaku, saksi, maupun korban yang terlibat dalam pelanggaran hukum,”kata Kepala PSMP Paramita Sutiono.

ABH yang terlaporkan dari masyarakat ada 18 orang dan dari lembaga kepolisian ada 1 orang. Pihak panti juga menjadi mediator bila ada kasus yang menimpa ABH tersebut. “Sehingga setelah nanti kembali ke keluarga dan di masyarakat, anak-anak ini mampu melakukan kegiatan sosial dan interaksi sosial dengan masyarakat lainnya”, terangnya.

Panti ini mendidik anak usia pendidikan sekitar 12 hingga 18 tahun yang memiliki permasalahan sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Sehingga anak-anak tersebut harus mendapatkan pembinaan di Panti Sosial Paramita.

“Permasalahan ini seperti anak yang terjerat hukum karena tindak pidana, anak yang terjerat narkoba, serta anak-anak yang tidak berperilakuan baik”, paparnya.

Sumber: Lombok Post, Rabu 29 Mei 2013