Pandemi covid19 telah menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Indoensia. Hal ini tentu berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat Indoensia. Selain itu hal ini juga tentu akan menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan rapat koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim secara virtual. Rapat koordinasi ini membahas perluasan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022 untuk wilayah tengah dan timur Indonesia.
Acara yang berlangsung secara virtual tersebut di ikuti sebanyak 11 provinsi dan 90 kabupaten/ kota se Indonesia termasuk NTB dan kabupaten Lombok barat yang juga di saksikan secara langsung oleh Sekretarsi Dearah Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, Asisten Daerah II Rusditah,S.Sos, Asisten Daerah III M. Ilham, dan kepala BAPPEDA Lombok Barat H. Ahmad Saihu, di ruang Umar Maya kantor Bupati Lobar, kamis/4/11/21.
Dalam kesempatan tersebut Dr.Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2) mengatakan kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sejumlah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Ia mengatakan Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measures yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebgai kondisi dimana kesejahtraan masyarakat dibawah garis kemiskinan ekstrem.
Ia menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan TNP2K untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan beberapa catatan penting yaitu pertama dengan bebagai kondisi yang saat ini pemerintah tetap berkomitmen agar kemiskinan ekstrem tetap bisa kita upayakan agar tercapai tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem harus berada pada titik 0% di tahun 2024 mendatang.
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K menegaskan saat ini pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp. 272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp. 168,57 triliun, sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp. 440,69 triliun. (Diskominfotik/Angga/dhea/windi)
Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengingatkan kepada semua Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya meminta agar semua aturan yang ada dapat diikuti dan dipatuhui serta tidak dilangar agar proses pembangunan berjalan dengan lancar. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sengatlah penting agar pemeritah desa tidak bermasalah secara hukum. “Karenanya pembinaan dan pendampingan secara rutin ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya persoalan hukum sehingga semua bisa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”ujarnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaaan Negeri Mataram, M. Yusuf mengatakan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan bersama Pemerintah daerah sebagai bentuk kerjasama yang positif dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab kejaksaan dalam fungsi pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinay penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. “Diingatkan kembali mengenai potensi terjadinya persoalan hukum di desa seringkali disebabkan oleh data dukung yang tidak lengkap serta tidak sah. Selain itu, pendapatan desa darimana pun sumbernya harus dimasukkan ke kas desa yang kemudian akan diatur penggunaannya sesuai dengan skala prioritas dan aturan hokum yang berlaku” jelasnya.
Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, Proyek WISE mendukung upaya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui berbagai aktivitas seperti Peningkatan akses terhadap informasi mengenai STBM, MKM dan protokol kesehatan, peningkatan akses sarana pencegahan COVID-19 serta peningkatan akses sarana sanitasi yang inklusif, yakni sarana yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. “Manfaat dari Proyek ini dapat dirasakan di 15 desa, 10 Puskesmas dan 16 sekolah di Lombok Barat,” ungkapnya.
Bupati mengajak untuk memohon kehadirat Allah SWT semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan, mendapat ridho dan kekuatan lahir dan bathin untuk kita semua serta membimbing cita-cita luhur masyarakat Lombok Barat menuju masa depan yang sejahtera dengan dilandasi oleh nilai luhur Patut Patuh Patju.
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha dan UMKM sangatlah penting. Karena hal ini dapat meningkatkan pengalaman dan keterampilan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Apalagi saat ini Nusa Tenggara Barat akan di ramaikan oleh even-even bertaraf internasional seperti World Superbike yang sebentar lagi akan dilaksanakan di sirkuit mandalika dan Moto GP yang juga akan diadakan di sirkuit mandalika. Karenanya para pelaku usaha dan UMKM di Lombok Barat harus terus meningkatkan kemampuan dan daya saing agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai kegiatan atau even internasional yang digelar di Lombok beberapa waktu mendatang.
Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa pelatihan kali ini diikuti oleh penyandang disabilitas. Ia berharap pelatihan ini dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku usaha khususnya penyandang disabilitas. Melalui pelatihan ini Bupati Fauzan berharap para peserta dapat memperoleh ilmu dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Ia juga berharap dengan diadakannya pelatihan untuk penyandang disabilitas yang pertama kali di Lombok Barat ini dapat mendapatkan feedback yang baik dari kementerian-kementerian terkait. “Saya juga berharap agar kegiatan pelatihan ini tidak hanya selesai sampai disini saja, melainkan untuk kedepannya harus diadakan pelatihan-pelatihan lainnya dengan objek yang berbeda.” Harapnya. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan/Juan)
Dalam webinar itu Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan webinar ini diharapkan dapat membantu bagi para kepala daerah untuk memahami kondisi ekonomi saat ini. Karena situasi pandemic covid19 yang mulai melandai ini sangat berpengaruh pada ekonomi nasional maupun daerah. Tentu hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lamban dan daya beli memnjadi menurun. “Regional Government Leaders atau REL sendiri telah didirikan sejak tahun 2015 lalu yang kini menjadi semakin relevan terutama dalam memfasilitasi kepemimpinan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan nasional. Khususnya dengan situasi ekonomi di masa pandemi saat ini” Jelasnya.
Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa berbagai langkah telah dilakukan dalam mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Saat ini di seluruh dunia sedang dalam tahap berusaha memulihkan dampak pandemi baik dari segi ekonomi maupun kemanusiaan yang dimana sedang maraknya pemerataan vaksinasi diseluruh daerah serta usaha dalam membuka kembali sektor ekonomi potensial. “Pada minggu ini, tepatnya triwulan ketiga kita akan melihat, mendengar dan juga menunggu rilisan dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga ini.” Tambahnya.
Lanjutnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa tingkat inflasi disebagian wilayah terpantau rendah yang dimana hal tersebut dapat mendukung stabilitas perekonomian. Ia juga menyampaikan bahwa telah ada beberapa tanda naiknya harga-harga barang yang diakibatkan menjelangnya liburan akhir tahun. (Diskominfotik/Dhea/Ria).
Bupati dua periode ini mengatakan budaya merupakan identitas suatu bangsa dan harus dilestarikan. Karena budaya ini sangat mempengarhui kemajuan dan peradaban suatu bangsa. Karenanya ia berpesan agar semua masyarakat tidak meninggalkan akar budaya yang dimiliki dalam melaksanakan segala aktivitas pembangunan di semua level atau tingkatan. “Mari kita lesatrikan budaya kita untuk menuju bangsa yang kuat dan tangguh. Kemajuan satu bangsa itu paralel dengan sejauh mana kita menjaga, melestarikan budaya dan sejauh mana budaya yang hidup di masyarakat itu bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk bisa maju”ujarnya.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Perwakilan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknlogi, Kepala Dinas Dikbud, Camat Narmada, Bupati Lombok Barat menyampaikan apresaisai terhadap Festival Begending Begendang yang diselenggarakan oleh Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang bekerjasama dengan Sanggar Seni Terune Jaye. Ia menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Kebudayaan karena telah melaksanakan kegiatan di Lombok Barat. Menurutnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya bangsa. Kegiatan-kegiatan seperti ini harus diperbanyak agar budaya bangsa dapat terus dilestarikan. Ia meminta agar kegiatan seni dan budaya di Gedung Budaya Lombok Barat dapat terus diselenggarakan secara rutin untuk menyambut pelaksanaan even internasional WSBK dan Moto GP. Melalui kegiata atau atraksi budaya ini maka Lombok Barat akan semakin dikenal hingga mancanegara. Menurutnya wisatawan mancanegara sangat tertarik dengan seni dan budaya sehingga hal ini tentu akan menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Barat.
Sementara itu perwakilan Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknlogi Yeni Lasmawati mengatakan Festival “Lombok Begending Begendang” Merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK) 2021. Menurutnya Program FBK ini bukan hanya sekedar untuk para pelaku budaya tetapi juga untuk pemilihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pihak kementerian berharap agar kegiatan ini dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya dan membentuk ekosistem budaya yang kuat dan tangguh. “Semoga acara ini bisa di jadikan salah satu cara untuk membentuk ekosistem budaya , saling merangkul, membantu, mensupport sehingga kebudayaan kita menjadi kebudayaan yang berkesinambungan dan pembangunan kebudayaan bisa berjalan dengan baik sesuai kongres kebudayaan” ujarnya.
Festival “Lombok Begending Begendang” ini akan diselenggarakan selama 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan 10 November 2021, di dalam event ini menampilkan sebanyak 20 Gendang Beleq terbaik sepulau Lombok yang mewakili masing-masing kabupaten yang ada di pulau Lombok untuk berpentas dan menampilkan karya terbaiknya. (Diskominfotik/Fiyan/Juan)
Seperti yang dilakukan oleh tim gerebek vaksinasi tuntas Puskesmas Sigerongan Kecamatan Lingsar yang langsung turun ke dusun dusun untuk melakukan vaksinasi. Menurut Kepala Puskesmas Sigerongan dr Evi Maria strategi ini dipilih oleh tim kecamatan agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat. Menurutnya hal ini sangat efektif karena lokasi vaksinasi lebih dekat dengan masyarakat sehingga proses vaksinasi bisa lebih cepat. “Tim kami langsung ke dusun dusun dengan target 50 hingga 150 per hari, alhamdulillah bisa lebih cepat” ujarnya saat ditemui di kantor camat Lingsar, Sabtu, 30 Oktober 2021.
Menurut dokter Evi strategi ini lebih maksimal karena tim langsung mendekat ke lokasi lokasi pemukiman warga. Dengan dukungan dari Kepala Desa, Kepala Dusun, TNI dan Polri dan tim admin OPD masyarakat yang menjadi sasaran vaksin bisa cepat memperoleh layanan vaksin. Namun demikian menurut dokter Evi, tim vaksinasi lebih lelah karena harus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. “Tim bergerak dari lokasi satu ke lokasi lainnya untuk mempercepat vaksinasi, satu hari target 1 hingga 2 dusun untuk setiap tim” ujarnya.
Dalam kata sambutannya, Hj.Sumiatun menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi tersebu. Dikatakan oleh Wakil Bupati Perempuan pertama di Lombok Barat ini bahwa adanya pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa oleh kejari mataram, karena desa merupakan ujung tombak pembanguan bangsa. “Karena secara filosofis, jika desa kuat maka negara juga akan kuat,”ucap Wabup mengawali kata sambutannya.
Oleh sebab itu dikatakan Hj.Sumiatun ,Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan Kejari Mataram sebagai representasi negara,akan mulai melakukan pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa yang dimulai dari desa- desa yag ada di wilayah Selatan Kabupaten Lombok Barat seperti Sekotong,Lembar dan Gerung. “Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung dan menyambut baik kegiatan ini,karena sangat bermanfaat baik bagi desa dan daerah.Dan melalui kegiatan ini kami berharap sumberdaya desa dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan tertib,tepat guna,bertanggung jawab dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,”harapnya.
Sementara itu,Kepala Kejaksaan Negeri Mataram,Drs.Yusuf selaku pemateri utama dalam sosialisasi tersebut mengatakan,bahwa dengan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan hukum bagi para kepala desa oleh Kejari Mataram ini merupakan sebuah upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab.”Bahwa selama ini kejari merupakan institusi yang ditakuti,tetapi mulai saat ini kejari adalah sahabatnya para kepala desa,”ucap Drs.Yusuf disambut tepuk tangan para kepala desa yang hadir.
Usai penyampaian materi sosialisasi dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama pembinaan dan pendampingan hukum antara kejari mataram dan para kepala desa yang diwakili oleh Kades Pelangan,Kades Sekotong Tengah,Kades Gapuk dan Kades Mareje Timur.(Diskominfotik/Sid-KIM Sekotong).
Untuk mengejar target ini Pemkab Lombok Barat telah menerapkan Perpres no 14 tahun 2021 pasal 13 a yang sangat tegas memberikan sanksi terhadap masyarakat yang menjadi sasaran vaksin namun menolak untuk di vaksin. Pemkab Lombok Barat menunda dan menghentikan bantuan sosial dan jaminan sosial serta pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. Hal ini dilakukan sebagai startegi vaksinasi di Lombok Barat untuk mengejar terget 70 persen. Selain itu Bupati Fauzan juga telah mengeluarkan kebijakan tegas akan menunda pencairan ADD/DD bagi kepala Desa yang tidak serius mengawal pelaksanaan vaksinasi di Desanya. “Selain penundaan pencairan DD/ADD untuk kepala desa, kita juga akan menunda pencairan gaji bagi kepala dusun yang tidak serius mengawal vaksinasi ini. Hal ini sebagai strategi kami untuk mencapai herd immunity” ujarnya.
Bupati Fauzan mengatakan percepatan vaksinasi ini dilakukan agar tercipta Herd Immunity di Lombok Barat sehingga masyarakat menjadi sehat. Dengan terciptanya Herd Immunity kegiatan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kami ingin agar kesehatan masyarakat terjamin sehingga kita lakukan percepatan vaksinasi untuk mencapai Herd Immunity sehingga aktivitas pariwisata, perdagangan, pertanian dan lainya dapat berjalan dengan normal kembali” ujarnya.
Kegiatan diawali dengan pelaporan mengenai kondisi HIV/AIDS saat ini di Lombok Barat oleh Sekretaris KPA Lombok Barat ialah untuk temuan kasus, data komulatif dari tahun 2008 s/d tahun 2020 yaitu kasus HIV 227 orang dan AIDS 152 orang. Apabila dibandingkan kasus se-Provinsi NTB maka Kab. Lobar termasuk urutan ke-2 setelah Kota Mataram. “Sedangkan temuan kasus baru HIV/AIDS di tahun 2021 sampai bulan September yaitu HIV 22 orang dan AIDS 11 orang, meninggal 1 orang (lebih tinggi dari kasus tahun sebelumnya). VCT mobile telah dilaksanakan di kawasan wisata Senggigi ditemukan kasus HIV 2 orang dan syphilis 4 orang.” Tambahnya.
Hj. Sumiatun mengingatkan dengan HIV/AIDS yang dulu pernah menggemparkan dunia dan bahkan masih menjadi hal yang menakutkan hingga saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa HIV adalah virus yang menyebabkan terjadinya infeksi, sedangkan AIDS adalah sindromnya. Jika seseorang terinfeksi dengan HIV ia akan mengalami sindrom AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrom) yang menyebabkan kerusakan serius pada sistem imun tubuh. “Terkait Penanganan HIV adalah termasuk dalam satu standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Artinya tugas ini tidak hanya melekat pada tugas Dinas Kesehatan tetapi menjadi tanggung jawab bersama karena terkait dengan perilaku. Contohnya ialah Dinas Dikbud mengajarkan sejak dini berperilaku sehat dan berbudi pekerti yang baik serta menambahkan materi mengenai HIV/AIDS pada kurikulum pelajaran. Demikian juga dengan dinas/instansi terkait lainnya agar memberikan edukasi dan informasi melalui sosialisasi tentang HIV/AIDS. Dengan kata lain, persoalan HIV/AIDS ini adalah tanggung jawab kita bersama.” Jelasnya.