Giri Menang, 6 Februari 2017 – Di sela-sela kesibukan sehabis menyaksikan pengukuhan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 10 Kecamatan, Bupati menyempatkan diri menyapa utusan desa-desa se Kecamatan Narmada yang sedang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Narmada di Gedung Pengendali Mutu Kemenag NTB Narmada, Senin (6/2). Acara tersebut sebelumnya dibuka oleh Kepala Bappeda Dr. H. Baihaqi dan dihadiri oleh Anggota DPRD NTB Dapil Lobar asal Narmada, Sabirin dan Anggota DPRD Lobar H. A. Zainuri.
Berdasarkan ketentuan UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Musrenbangcam adalah salah satu prosedur untuk memastikan perencanaan pembangunan dan juga mengakomodir masukan dan usulan dari bawah (bottom up).
Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid sesaat memasuki ruang komisi Sarana Prasarana, menyaksikan secara langsung perdebatan dan usulan-usulan dari beberapa Kepala Desa yang memperjuangkan programnya di tingkat kecamatan untuk menjadi prioritas usulan Kecamatan Narmada ke tingkat Kabupaten.
Melihat usulan dan dialog yang sangat dinamis itu, Bupati yang baru resmi menjabat per tanggal 6 April tahun lalu ini sempat tersenyum mengetahui salah seorang Kepala Desa menyatakan keluar dari area musrenbang.
Sehabis dari Narmada, Bupati kembali bergerak mengunjungi Kecamatan Lingsar yang juga melakukan hal yang sama di Aula Gedun Dewi Anjani Water Park, Dasan Geriya.
Di lokasi ini, hal yang kurang lebih sama ditemuinya. Beliau bersama Kepala Bappeda sangat serius mendengarkan paparan kesimpulan dari pihak Bappeda yang memfasilitasi musyawarah di mana kesimpulan-kesimpulan tersebut menjadi usulan yang akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten.
Sebelum bertolak ke Kantornya, Bupati muda ini sempat menyampaikan bahwa Musrenbang bukan satu satunya sistem pendekatan dalam sistem perencanaan. Beliau meminta para Kepala Desa memahami skala prioritas yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangan patah semangat dalam memperjuangkan aspirasinya.
“Teman2 Kepala Desa bisa memaklumi aneka mekanisme dan banyak sumber anggaran dalam pembangunan. Dokumen hasil musrenbangcam ini akan melengkapi dokumen perencanaan pembangunan kita. Bisa saja usulannya tidak bisa dibiayai oleh APBD, tapi kita akan usulkan lagi nanti di tingkat Provinsi, Pusat, dan bisa juga dengan negosiasi kita dengan DPRD. Jadi mohon dipahami proses masih berjalan dan jangan patah semangat. Tetap usulkan. Dari konteks desa pun dengan kewenangan dan anggaran yang dimiliki, desa dimungkinkan membangun wilayahnya secara mandiri,” ujar Bupati sambil berlalu setelah berpamitan dengan para peserta.
Acara Musrenbang ini sendiri oleh Bappeda dibagi menjadi 3 bidang ini sangat partisipatif. Di samping dihadiri oleh perwakilan setiap desa, tampak hadir beberapa SKPD teknis, Pendamping Desa, Muspika, dan unsur Bappeda memfasilitasi. Direncanakan, 10 kecamatan di Lobar tuntas menyelenggarakan Musrenbangcam dalam 5 hari kerja di minggu ini. (Ahkam/humas)

Giri Menang, 6 Februari 2017 – Keberadaan KTNA ini semakin memberi arti yang signifikan sehingga perlu dibentuk dari level kecamatan, desa, sampai ke kelompok tani. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang didampingi oleh beberapa Kepala SKPD saat menyaksikan pengukuhan KTNA Kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat di Taman Budaya Narmada, Senin (6/2).

“Sektor pertanian adalah sektor penyumbang terbesar bagi PDRB kita, namun juga menjadi sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap angka kemiskinan. Setelah berdiskusi dengan Kepala Bappeda, ternyata pendidikan di kalangan petani dan nelayan adalah salah satu sebab utama tingginya kemiskinan kita,” ujarnya saat memberikan sambutan sehingga beliau meminta kepada seluruh pengurus KTNA Kecamatan juga menggalakkan pendidikan dan memerangi angka putus sekolah yang banyak terjadi di keluarga petani dan nelayan.
Sebagai mitra, keberadaan KTNA dianggap positif oleh mantan Ketua KPUD NTB ini. Dalam arahannya beliau pun memastikan akan banyak memberikan dukungan suprastrktur kepada para petani, pekebun, dan nelayan. “Saya sedang menyusun Peraturan Bupati yang akan melindungi dan membantu pemasaran bagi produk-produk lokal masyarakat,” tegasnya seraya mengilustrasikan bahwa belanja makan minum yang ada di Pemda saja bila dikhususkan pembeliannya hanya kepada produk lokal yang akan sangat membantu perekonomian masyarakat.

Saat ini, Pemkab Lobar melalui Bappeda sedang menyusun regulasi dan pembinaan untuk industri Garam Rakyat yang akan membantu para nelayan dalam iodomisasi, pengepakan, kontrol kesehatan, industri, sertifikasi halal, bahkan pada aspek promosi dan penjualan. Seperti dijelaskan oleh DR. H. Baihaqi, Kepala Bappeda, dimana setidaknya ada 350 KK yang ada di Kecamatan Lembar dan Sekotong akan terbantu meningkatkan perekonomiannya hanya dengan produk garamnya. Demikian pula dengan produk lokal unggulan lainnya, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid tidak kenal lelah mempromosikan produk-produk olahan hasil hutan di Desa Langko, seputaran Lingsar dan Gunung Sari, Songkok Haji di Kediri, dan beberapa produk lokal yang harus dilindungi dan dibantu promosi penjualannya oleh Pemerintah Daerah.

Pada konteks itulah eksistensi dan kiprah KTNA dinanti-nanti sebagai mitra kerja positif Pemkab Lobar. Hal itu dijabarkan oleh Bupati kepada Nurul Ihsan KTNA Kecamatan Sekotong, Bachri Andi KTNA Kecamatan Lembar, Hamka KTNA Kecamatan Gerung, Ir. HM. Jumahir KTNA Kecamatan Narmada, Sunandi SP KTNA Kecamatan Lingsar, Marsamsumar KTNA Kecamatan Kuripan, Achmad Gazali KTNA Kecamatan Labuapi, Hj. Nurhidayah, SE KTNA Kecamatan Gunung Sari, H. Abdul Muaz KTNA Kecamatan Batulayar, dan M. Nasri KTNA Kecamatan Kediri sesaat sebelum menyalami mereka. (Ahkam/humas)

Giri Menang, 4 Februari 2017 – Sebanyak 18 orang pengurus baru Forum Komunikasi Kepala Desa Kecamatan Gunungsari – Batulayar (FK2GB) masa bhakti 2017-2020, pagi tadi (4/2) resmi dikukuhkan Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid di Aula Gedung SKB Gunungsari.
FK2GB merupakan forum yang senantiasa bergerak membangun desa dengan bersama-sama serta selalu berusaha berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan di desa. Hal itu disampaikan Hamadi Ketua FK2GB yang juga Kepala Desa Midang. “Kami selalu mangadakan diskusi mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan di desa. Entah itu mengenai internal desa, masalah desa, bahkan sampai masalah pribadi pun tetap kami diskusikan. Begitulah wujud dari keterbukaan kami di forum ini,” ujarnya.
Bupati mengaku bangga dengan FK2GB yang juga merupakan mitra Pemda dalam memajukan desa. FK2GB selama ini dinilai sudah memberikan banyak kontribusi dalam konteks kebersatuan dan kesatuan arah dalam pembangunan di Lombok Barat. “Alhamduliah teman-teman kepala desa di Kecamatan Gunungsari dan Batulayar melalui FK2GB ini selalu memberikan kontribusinya termasuk dalam memberikan masukan dan pandangan terhadap pembangunan,” ungkap bupati. Bupati juga berharapa apa yang telah dilakukan ini harus ditingkatkan dan selalu dijaga kekompakan dan soliditas internal forum.
Pengukuhan yang berlangsung dengan khidmat ini juga dihadiri oleh Ketua TP-PKK Lobar Hj. Khairatun, Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam, Dandim 1606 Lobar Letkol (Inf) Ardiansyah, beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat. (ryan/humas)

Giri Menang, 3 Februari 2017 – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid siang tadi (3/1) melantik Maman Rahman Danis, ST, MM menggantikan Ahmad Ridwan, S.Adm sebagai Direktur Umum PDAM Giri Menang untuk masa jabatan 2017-2021.

Pelantikan dilakukan di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat dan dihadiri Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Direktur Utama PDAM H. L. Ahmad Zaini dan jajaran, Kepala SKPD Lombok Barat dan Tokoh Agama.

PDAM Giri Menang beberapa tahun terkahir mengalami peningkatan yang luar biasa, baik dalam didi efisiensi, pelayanan dan lainnya. Bahkan beberapa bulan yg lalu mendapatkan sertifikat ISO dan satu2nya perusaahan air minum di NTB. Hal itu disampaikan bupati dalam sambutannya usai pelantikan.

Bupati juga berpesan agar konsolidasi yang baik di dalam diri PDAM Giri Menang agar terus ditingkatkan. “Setiap keberhasilan pasti diawali oleh kesolidan tim di suatu organisasi, termasuk PDAM Giri Menang ini,” ujar bupati.

Bupati juga mengingatkan akan kebutuhan air bersih yang terus meningkat untuk masyarakat. “Ketersediaan bahan baku sering kali jauh lebih minimal dibandingkan tingkat kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu dicari solusi dan harus dimulai dari hulu seperti pemeliharaan sumber air, terus berusaha agar tidak ada kebocoran dalam distribusi air dan mengefektifkan sumber daya yang ada sehingga dapat dimemanfaatkan lebih maksimal,” pungkasnya.

Maman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) PDAM Giri Menang. Proses pengangkatan Maman sebagai Direktur Umum PDAM Giri Menang setelah pertanggal 20 Januari lalu Ahmad Ridwan mengajukan surat pengunduran diri. Setelah berkomunikasi dengan Walikota Mataram, pada tanggal 26 Januari akhirnya Bupati Lobar, H Fauzan Khalid menerima pengunduran diri tersebut dan meminta dewan pengawas melakukan proses seleksi untuk jabatan yang dtinggalkan Ahmad Ridwan. (romi/humas)

Smart City adalah kota yang memiliki ciri penciptaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi dengan membangun keunggulan dalam beberapa bidang utama, yaitu ekonomi, mobilitas, lingkungan, manusia, kehidupan, dan pemerintah (smart economy, smart people, smart governance, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kotanya dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya dan peningkatan daya saing daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang diikuti oleh 18 (delapan belas) Bupati/Walikota di Indonesia tanggal 20 September 2016 disaksikan oleh Gubernur Banten,H.Rano Karno, dan Staf Ahli Kementerian PUPERA. Kota Tangerang telah membangun 153 aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang siap dihibahkan secara cuma-cuma kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.