Artikel – Laman 30 – Kabupaten Lombok Barat

NTB MENGALAMI TREN PENURUNAN KASUS COVID-19, INI KATA WAGUB NTB.

Gerung, Diskominfotik – Cakupan testing Provinsi NTB ialah 1.99/1000 penduduk dan positif ratenya ialah 8.97%. Sedangkan untuk kasus konfirmasi tracing adalah 57.2% dan radio kontak erat adalah 7.9. Angka-angka tersebut telah mengalami penurunan dari beberapa minggu sebelumnya.

Hampir semua Kabupaten Kota di NTB mengalami tren penurunan kasus Covid-19, Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah pada Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang diikuti secara virtual oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baihaqi, , Kepala dinas kesehatan drg. Ni Made Ambaryati, Kalak BPBD Mahnan, Kepala dinas sosial Lalu. Martajaya, Direktur RS Tripat Dr. H. Arbain lshak, Direktur RS Awet Muda Narmada, Kepala BPMPD Hery Ramdhan dan Perwakilan dari Unsur TNI,POLRI. Dari ruang rapat Jayengrane Senin 30/08/21.

Tampak Hadir Bersama Wakil Gubernur dalam acara tersebut Kapolda NTB Irjen. Pol.M. Iqbal, S.I.K., M.H., Sekretaris daerah Provinsi NTB H. L. Gita Aryadi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. fikri

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya menyampaikan kalaupun terjadi tren penurunan kasus namun protokol kesehatan tidak boleh lengah dan harus tetap terjaga serta menggunakan prokes yang baik serta mengatur perekonomian agar roda ekonomi tetap berputar, kegiatan tetap berjalan tetapi kasus dapat tetap dikendalikan dengan baik.

“Program testing, tracing dan treatment Alhamdulillah sudah semakin baik. Isolasi pasien-pasien yang positif dan karantina, penyaluran bantuan, program vaksinasi pertama serta harus fokus dengan vaksinasi kedua agar masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi pertama juga akan mendapatkan jatah untuk vaksinasi kedua.” Ucapnya.

Wagub menambahkan Posko-posko PPKM perlu betul terealisasi nyata di NTB serta terlaporkan dengan baik agar yang menderita covid dapat isolasi terpadu. “Saat ini sudah terdapat 891 posko desa/kelurahan, 116 posko kecamatan dan 10 posko kabupaten/kota.” ungkapnya.

Wakil Gubernur menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar kota untuk menginstall aplikasi Peduli Lindungi agar dapat mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam proses pengecekan hasil test PCR dan sertifikat vaksin pada saat di Bandara.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Prov NTB menyampaikan bahwa pemerintah semakin menggiatkan vaksinasi terutama vaksinasi kedua, karena jika masyarakat yang telah divaksin pertama terlambat hingga sebulan dalam mendapatkan vaksinasi kedua maka kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 tidak dapat terbentuk.

“Jumlah oksigen dalam 3 minggu terakhir cukup terkendali, akan tetapi perlu dilakukannya upgrade kemampuan untuk merefill oksigen di beberapa kabupaten/kota.” Ucapnya.

Angka kematian di Provinsi NTB mengalami penurunan dibandingkan minggu sebelumnya yaitu sebesar 0,75/100.000 penduduk.

“Pemerintah kabupaten/kota segera menghabiskan stok vaksin yang ada di gudang dan tidak perlu menunggu terlalu lama agar stok vaksin tidak rusak dan dapat meminta untuk dari pusat untuk dikirimkan stok vaksin baru.” Ungkapnya.

Sedangkan KAPOLDA NTB Irjen. Pol.M. Iqbal, S.I.K., M.H menyampaikan bahwa situasi saat ini cenderung melandai, baik dari sisi paparan kasus aktif maupun bad occupation rate yang dapat dikatakan terkendali.

“Melandainya situasi saat ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan merupakan hasil kerja keras kita dan ini tidak boleh kendor.” Tegasnya.

Menurut Kapolda Posko PPKM mikro saat ini masih belum sinkron dengan data asli dan data yang harus di input di aplikasi BLC.

KAPOLDA NTB meminta kepada anggota kapolres untuk menunjukkan kinerja di lapangan sebagai konseptor dan eksekutor yang baik.

“Kepada petugas tolong diperiksa dengan baik jumlah masyarakat yang menjalani isolasi mandiri agar tetap terpantau dan tidak menjadi kasus yang tidak terkendali nantinya.” Tambahnya. (Diskominfotik/Dhea/Ria)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 30th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru, Covid-19, Info Penting, Layanan Publik, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

BUPATI LOBAR KUKUHKAN DEWAN PENGURUS FKUB PERIODE 2021-2026

Giri Menang, Diskominfotik-Sebanyak 17 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Barat resmi dikukuhkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (30/8).

Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Barat periode 2021-2026 dilantik diantaranya TGH. M. Subki Sasaki, MH sebagai Ketua, Lalu Ikbal Murad, MA. Wakil Ketua, Sekretaris Muizzudin, S.Pd. Wakil Sekretaris Kepala Tata Usaha Kemenag Lobar dan Selamet Riadi, S.Ag, Bendahara Herman Maesun, SH, MM., Anggota Mukril Hakim, S.IP dan Tokoh Agama lainnya.

17 pengurus tersebut dilantik berdsarkan SK. Bupati Lombok Barat Nomor : 517/15/BAKESBANGPOL/2021 Tentang PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT MASA BAKTI 2021 – 2026

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Kemenag Lombok Barat Dr. H. Jalalussayuthy, Wakil Ketua l DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Kasdim Kodim/1606 Letkol Arh. Yudia, Asisten l setda Lobar Drs. Agus Gunawan, Kasat intel Polres Lobar Iptu I Nyoman Agus Sugiarta Wiswa, Perwakilan Polresta Mataram AKP I Wayan Wisuda, Kaban Kesbangpol Lobar, Ketua MUI Lobar.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, menyampaikan berharap pengurus FKUB Kabupaten Lombok Barat Masa Bakti 2021-2026, dapat terus meningkatkan kinerja dan kapasitasnya untuk menjaga kerukunan kerukunan umat beragama di Kabupaten Lombok Barat.

“Mudah-mudahan semakin terus meningkatkan kinerja serta kapasitasnya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Lombok Barat, walaupun dengan keterbatasan anggaran tetapi bisa memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Lombok Barat,” ungkapnya.

Kerukunan dimasa kemajuan teknologi informasi sekarang ini membutuhkan kesadaran bersama. “Setiap agama itu baik dan memiliki tujuan baik, tidak ada agama yang tidak memiliki tujuan, untuk itu mari selalu memperlakukan semua elemen dengan adil tanpa memandang suku, Agama dan Ras.” Terangnya.

Bupati juga mengajak, agar sama-sama tingkatkan kolaborasi, kerjasama, membina, menjaga stabilitas, soliditas antar umat beragama, antar golongan di Kabupaten Lombok Barat ini, “Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan semoga keadaan kita cepat pulih dari pandemi Covid-19.” Pungkasnya. (Diskominfotik/Angge/Juan/Fiyan).

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 30th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru, Kegiatan Bupati, Layanan Publik, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

Biasakan Tertib Prokes, Personel Gabungan TNI-POLRI dan Sat Pol PP Lobar Gelar Operasi Yustisi di Sekotong

Sekotong, Diskominfotik – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) bersama dengan sejumlah personel TNI-POLRI, melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka Penegakan Perda Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 7 Tahun 2020 di Wilayah Kecamatan Sekotong, Senin (30/8/2021).

Personel Gabungan terdiri dari Personel Polres Lobar, Koramil 1606-06/Sekotong, Satuan Polisi Pamong Pradja (Pol PP) Lobar, Dishub Lobar, Bapenda Lobar, dan Staff Kecamatan Sekotong.

Kapolsek Sekotong IPTU I Kadek Sumerta mengatakan, “tujuan dari dilaksanakan Operasi ini bukan untuk mengejar banyaknya jumlah pelanggar, namun lebih kepada memberikan edukasi kepada Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan bukan untuk mengejar banyaknya pelanggar, namun tujuan utama memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tertib masker dalam rangka memutus penyebaran COVID-19,” ungkapnya.

Menyasar kepada disiplin Prokes, kali ini Operasi Yustisi ini digelar di dua Titik Lokasi berbeda, di antaranya di Simpang Tiga Desa Sekotong Tengah dan di depan Kantor Camat Sekotong.

“Dari hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa masih saja ada Masyarakat yang belum mematuhi akan protokol Kesehatan, sehingga kegiatan seperti ini akan tetap ditingkatkan,” imbuhnya.

Di mana sebanyak 60 orang terjaring melanggar protokol Kesehatan, yang didominasi oleh pelanggaran tanpa masker, saat beraktivitas.

“Sebanyak 60 orang terjaring, dan langsung diberikan sanksi oleh Sat Pol PP Lombok Barat, 57 orang dikenakan sanksi sosial dan tiga orang lainnya dikenakan sanksi denda, dengan jumlah total denda sebanyak Rp 300 ribu,” terangnya.

Menurutnya, walaupun sifatnya penindakan, Kapolsek menekankan dalam pelaksanaannya tetap dilakukan dengan tegas dan humanis, untuk menghindari tindakan kontraproduktif.

“Mengutamakan keselamatan, baik petugas maupun Masyarakat, yang intinya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran Masyarakat terkait dengan disiplin Penerapan Prokes,” pungkasnya.

Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, Kabupaten Lobar masih mengacu kepada Perda NTB Nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular.

“Untuk memaksimalkannya, Jajaran Polsek Sekotong juga melakukan kegiatan himbauan setiap harinya, secara mandiri, perbedaannya yaitu saat penindakan, tidak ada sanksi denda dalam kegiatan himbauan,” ujarnya.

Namun demikian, Kapolsek berkeyakinan bahwa, melalui edukasi yang dilakukan jajarannya ini, membiasakan Masyarakat untuk lebih tertib dalam menerapkan prokes, yang diharapkan Prokes menjadi Budaya Masyarakat di Wilayahnya. (Diskominfotik/YL)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 30th, 2021/ Artikel, Berita Lomba Kampung Sehat, Berita Terbaru, Covid-19, Data terbaru Covid 19/ Komentar Dinonaktifkan/

IKAPTK Provinsi NTB dan Kabupaten Lobar Gelar Vaksninasi dan Bansos Untuk Masyarakat di Labuapi

Labuapi, Diskominfotik – Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lobar menggelar vaksinasi massal gratis untuk masyarakat di Halaman Kantor Camat Labuapi, Lobar, Sabtu (28/8/2021).

Kegiatan vaksinasi dengan tema “Dharma Satya Nagarabhakti” ini digelar dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes), guna mendukung NTB menuju 100% Green Zone atau wilayah Zona Hijau.

Bupati Lobar yang meninjau langsung kegiatan tersebut mengatakan, “saya selaku pimpinan di Kabupaten Lobar sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya yakin, IKAPTK NTB dan Lobar terus konsisten dan berperan aktif dalam mendukung program Pemerintah Daerah (Pemda), terutama penanganan COVID-19,” Ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP IKAPTK) Provinsi NTB Baiq Zuhar Parhi menjelaskan, “kegiatan yang digelar ini merupakan bentuk sinergitas bersama Pemda dan merupakan aksi awal dalam mendukung NTB menuju Green Zone,” jelasnya.

Iya juga berharap, dengan kegiatan vaksinasi COVID-19 ini bisa memenuhi target 70% masyarakat di NTB yang sudah tervaksin, sehingga herd immunity bisa terwujud. Terlebih NTB juga merupakan kawasan destinasi super prioritas di Indonesia.

“Semoga satu juta vaksin kolaborasi DPP IKAPTK Provinsi NTB dan Lobar bersama Pemda dapat terlaksana, sehingga semua masyarakat NTB dapat divaksin dan 100% tuntas dalam vaksinasi COVID-19 ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPK IKAPTK) Kabupaten Lobar Agus Gunawan menyampaikan, “wilayah Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lobar dipilih dalam pelaksanaan vaksinasi massal kali ini karena daerah Labuapi sendiri merupakan daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram. Di samping itu, progres program vaksinasi di Lobar masih pada kisaran 11 persen. Untuk itu, IKAPTK siap membantu Pemda mempercepat capaian target vaksin yang telah ditetapkan,” Tuturnya.

Agus Gunawan yang juga Asisten I Kabupaten Lobar ini menambahkan, “kami atas nama Pemda Lobar bersyukur dimana antusiasme masyarakat Lobar, khususnya di Labuapi ini sehingga dapat tercapai 500 dosis telah disuntikan kepada masyarakat, di mana masyarakat langsung mendaftar melalui kades dan kecamatan. Antusiasme masyarakat sangat besar, kita bersyukur bahwa masyarakat sadar akan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini,” tegasnya. (Diskominfotik/YL)

By Bidang IKP/ Agustus 29th, 2021/ Agenda Bupati, Artikel, Covid-19, Data terbaru Covid 19/ Komentar Dinonaktifkan/

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT IKUTI RAKORNAS SECARA VIRTUAL.

Gerung Diskominfotik – Sekretaris Daerah Kabupaen Lombok Barat H. Baihaqi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Asisten 2 Setda Lombok Barat ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2021 bersama Presiden RI H. Joko Widodo, secara virtual melalui zoom meeting di ruang Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat Rabu 25/08/21.

Rapat Koordinasi Nasional dengan tema Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan diikuti oleh Gubernur Bank Indonesia, para Menteri dan seluruh kepala daerah di Indonesia .

Gubernur Bank Indonesia dalam paparannya mengatakan hingga bulan Juli 2021 ini tercatat inflasi terjaga rendah, yaitu 1,52% dibandingkan tahun lalu.

“Diperkirakan Inflasi pada tahun 2021-2022 akan terjaga dikisaran sasaran 3% meskipun resiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi karena adanya kenaikan permintaan domestik serta kenaikan harga komoditas dunia.” Jelasnya.

Pengembangan UMKM termasuk UMKM pangan terus dilakukan di kantor pusat dan seluruh kantor-kantor Bank Indonesia seperti klasterisasi untuk memperkuat skala ekonomi, peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran, perluasan akses pembiayaan bersama ketua OJK, digitalisasi system pembayaran agar UMKM dapat masuk kedalam ekosistem keuangan digital nasional, dukungan penuh gerakan nasional “Bangga Produk Buatan Indonesia”, bahkan promosi eksport UMKM keberbagai negara.

Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam arahannya mengatakan bahwa pada bulan Juli 2021 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07%, Rendahnya tingkat inflasi di Indonesia juga memiliki arti yang buruk yaitu dimana turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktifitas dan komoditas..

Terdapat beberapa hal yang harus ditekankan dalam rapat kali ini yaitu, pertama selalu menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga terutama barang kebutuhan pokok. Kedua TPIP dan TPID tidak hanya fokus mengendalikan inflasi saja, tetapi juga harus proaktif dalam mendukung sektor ekonomi yang semakin produktif. “ kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian karena sektor pertanian saat ini sedang menjadi unggulan dan dapat melibatkan banyak tenaga kerja.” Terangnya.

Presiden juga meminta kepada para menteri, kepala lembaga serta kepala daerah untuk memperkuat pendampingan kepada para petani dengan memanfaatkan teknologi seperti platform digital. (Diskominfotik/Ria/Dhea/Fiyan)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 26th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

MADU TRIGONA JADI PRODUK UNGGULAN, PARA PELAKU UMKM MADU TRIGONA DILATIH

Batulayar Diskominfotik –Madu Trigona dikembangkansebagi produk unggulan dimasa pandemi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat latih para pelaku UMKM yang bergerak pada usaha madu trigona dilatih secara khusus guna menjaga kualitan dan kuantitas produksi terus menngkat.

Melalui Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selenggarakan pelatihan bagi para pelaku UMKM Madu Trigona Lombok Barat yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula GEM Pearls Kecamatan Batulayar Rabu 25/08/21.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta kepada para pelaku UMKM yang memproduksi madu trigona untuk menjaga kualitas produksi, agar konsumen tidak beralih dan tetap puas dengan madu trigona produksi UMKM Lombok Barat. “Kami minta agar pelaku UMKM yang memproduksi madu trigona tetap menjaga kualitas produksi sehingga cita rasa madu trigona dari Lombok Barat tetap terjaga dan para konsumen menjadi puas dengan madu trigona dari Lombok Barat” ujarnya

Bupati mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat sudah mulai mengembangkan produk madu trigona untuk menjadi produk unggulan Lombok Barat. Dia mengatakan bahwa saat masa pandemi ini madu trigona dari Lombok Barat sangat diminati, karena madu trigona dari Lombok Barat oleh beberapa kalangan dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas sehingga masyarakat dari luar daerah berbondong bondong memesan madu trigona Lombok Barat. “Tentu ini menjadi produk unggulan di masa pandemi dan kami terus melakukan pelatihan pelatihan kepada para UMKM agar kualitas produksi tetap terjaga dan kuantitas terus meningkat” ujar Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Barat, H. Fajar Taufik mengatakan bahwa pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam memproduksi madu trigona Lombok Barat, agar madu yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya dan dapat memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi di masa pandemi covid19. Fajar Taufik mengatakan jumlah permintaan madu trigona Lombok Barat di masa pandemi ini meningkat cukup tajam dibanding sebelum pandemi. Karenanya Lombok Barat bergerak cepat untuk Menjadikan produk madu trigona ini sebagai produk unggulan Lombok Barat. “Tentu Bapak Bupati bersama kami di Dinas Koperasi dan UMKM terus bekerja keras agar madu trigona Lombok Barat ini menjadi produk unggulan Lombok Barat, dan salah satu yang kami lakukan adalah melalui pelatihan pelatihan ini dan kunjungan langsung ke pelaku UMKM madu untuk memberikan motivasi dan dukungan” ujarnya.

Menurut Fajar Taufik kondisi pandemi covid19 ini menyebabkan masyarakat dari berbagai daerah mencari madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas sebab Madu Trigona Lombok Barat juga memiliki varian khusus berupa perpaduan madu dan racikan bawang putih tunggal. Karenanya para pelaku UMKM kewalahan untuk memenuhi pesanan konsumen yang jumlahnya cukup besar ini.

“Melalui pelatihan pelatihan ini diharapkan akan semakin banyak pelaku UMKM yang memproduksi madu trigona Lombok Barat, saat ini pelaku UMKM yang memproduksi madu tersebar di sejumlah kecamatan di Lombok Barat namun jumlahnya belum merata.” Ungkapnya. (Diskominfotik/Rf)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 26th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru, Info Penting, Info SKPD, Layanan Publik, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

LOBAR LUNCURKAN GERAKAN BERIUQ TO DIGITAL YANG DI KOLABORASIKAN DENGAN IJO NOL DEDORO.

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerjasama dengan BNI 46 dan OJK luncurkan gerakan Beriuq to Digital, sebuah gerakan digitalisasi membangun budaya transaksi non tunai yang dikolaborasi dengan Program IJO NOL DEDORO dan Puncak kreasi rekening pelajar (Kejar) serta penanda tanganan MOU Smart City Pemda Kabupaten Lombok Barat dengan PT BNI Persero Tbk.

Gerakan ini dilounching di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Direktur Layanan Dan jaringan PT. BNI Persero Tbk. Ronny Venir, Pimpinan Wilayah Kantor Denpasar PT BNI Persero Tbk. I Gusti Nyoman Ngurah Dharma Putra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rico Rinaldy, Kepala OPD Lingkup Pemda Lobar, diikuti secara virtual oleh Deputi BKKBN Prof. Muh. Rizal Martua Damanik, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beny Ramdhani dan disiarkan secara langsung secara streeming melalui chanel Youtube, Selasa 24/08/21.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan gerakan ini merupakan kegiatan yang penting dan strategis untuk lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga kegiatan inti dalam gerakan Beriuq to Digital ini yaitu pertama adalah mempercepat digitalisasi, untuk percepatan pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Yang Kedua adalah Program Ijo Nol Dedoro dalam program ini ada dua makna yang sangat substantif yaitu Ijo bermakna agar Lombok Barat ini memiliki banyak pepohonan, sudah banyak Peraturan Bupati yang diterbitkan terkait dengan upaya menghijaukan bumi Lombok Barat ini dengan pepohonan, salah satunya adalah Pohon Pengantin di mana setiap orang yang nikah diwajibkan untuk menanam 2 pohon, 1 mempelai laki-laki dan 1 mempelai perempuan.

“sejak covid ini, hampir kita tidak pernah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan peraturan Bupati terkait dengan pohon pengantin ini, mudah-mudahan Insya Allah dengan dilounchingnya gerakan Ijo Nol Dedoro sebagai bagian dari Beriuk to digital, nanti kita akan atensi lagi.” Ungkapnya.

Nol Dedoro (Ketiadaan Sampah) ini adalah gerakan bersama oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat Bagaimana supaya di Lombok Barat ini tidak ada sampah yang berserakan.

yang ketiga adalah Kejar (Rekening Pelajar) adalah tabungan siswa siswi berbasis sampah, kegiatan Rekening Pelajar sekarang yang ada sekitar 39 sekolah dengan jumlah siswa siswi 19046 orang. “Insya Allah semua sekolah yang ada di Lombok Barat nanti kita beranjak ke sekolah lain karena di Lombok Barat SD, SMP, SMA, SMK itu jumlahnya sekitar 400 dan Insya Allah nanti kita juga Pemerintah Daerah siap memfasilitasi MOU dengan Kemenag untuk menjangkau pondok pesantren pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini.” Terangnya.

Lebih lanjut Fauzan menjelaskan sampah di Lombok Barat ini kurang lebih sekitar 800 ton per hari yang bisa tertangani baru sekitar 200 Ton jadi seperempat nya yang tertangani sisanya belum bisa tertangani “Dengan adanya kegiatan ini kalau efektif dan kalau kita kawal dengan betul, dengan benar benar saya yakin bisa mencapai 50% dan saya sudah Panggil Kepala Desa untuk melakukan program yang sama dengan apa yang kita lakukan terhadap para siswa dan siswi kita.” Jelasnya.

Tahun ini Lombok Barat membangun dua tempat pengolahan sampah bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pertama di Batulayar dengan kapasitas sekitar 10 ton sampah per hari dan kedua di Kecamatan Lingsar dengan kapasitas 4 ton lebih kecil.

“Mudah-mudahan sekali lagi dengan gerakan kita dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh pemerintah provinsi dan tentunya oleh kita di Lombok Barat ini penanganan sampah bisa cepat kita tuntaskan.” Ungkapnya.

Menurut Bupati persoalan yang paling inti dari sampah ini sebenarnya ada di masyarakat karena itu dibutuhkan usaha lebih keras lagi, bagaimana membudayakan supaya sejak awal sejak di rumah tangga ada pemisahan sampah organik dan non organik.

“Saya juga sudah minta kepada Kadis PDK untuk memotivasi anak-anak kita yang menabung dengan sampah ini Insya Allah nanti Pemerintah Daerah akan menyiapkan hadiah untuk siswa siswi terbanyak SD, SMP, SMA, SMK termasuk untuk sekolahnya kita akan siapkan semacam stimulus supaya mereka berlomba-lomba menjadi yang terbaik, mudah-mudahan mereka lebih semangat untuk membantu kita dan yang paling penting juga adalah supaya dari sejak kecil mereka sudah dibudayakan peduli terhadap persoalan sampah ini.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati berterima Kasih kepada bank BNI dan OJK yang menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam bentuk MOU Smart City.

“ Insya Allah di Agustus ini ada 2 pasar yang sudah digitalisasi, target kami untuk program digitalisasi ini di akhir tahun semua pasar di Lombok Barat sudah pakai digital proses pembayaran hal-hal yang terkait dengan kewajiban para pedagang ini kami banyak sekali dibantu oleh BNI dan OJK.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah mengapresiasi Program IJO NOL DEDORO dan Rekening Pelajar (Kejar) melalui Bank Sampah karena apa yang diinisiasi oleh bapak Bupati Lombok Barat ini sangat sangat sejalan dengan apa yang diperjuangkan di provinsi Nusa Tenggara Barat, beberapa program unggulan yang diinisiasi di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah zero waste atau NTB bersih.

Menurut Wagub keberhasilan pengelolaan sampah itu menjadi satu hal yang sangat penting, agar sampah tidak menjadi musibah tapi justru sampah adalah sumber daya,

“Bagaimana masyarakat merasa bahwa sampah itu menghasilkan sesuatu. salah satunya seperti program yang diluncurkan saat ini dengan sampah dia bisa dapat duit kerjasama dengan Bank, dengan sampah dia bisa dapat emas kerja sama dengan Pegadaian maka dari itu yang kita lakukan perbanyak bank sampah, bagaimana agar bank sampah tumbuh, bagaimana cara bank sampah ini bisa berbasis Desa, Sampai dengan saat ini di NTB ada 458 dan 74 di antaranya ada di Lombok Barat Lombok Barat.” Ungkapnya. (Diskorminfotik/zul/ria/ferry/YL)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 25th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru, Kegiatan Bupati, Layanan Publik, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/

TNI – POLRI BERSAMA DIKES LOBAR GELAR VAKSINASI TAHAP 1 DAN 2 DI DAERAH WISATA

Batulayar, Diskominfotik – Kodim 1606/Mataram bekerja sama dengan Koramil 07/Gunungsari Lombok Barat (Lobar) dan Polri laksanakan Vaksinasi tahap 1 dan 2 dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Vaksinator Puskesmas meninting bertempat di Aula Kantor Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lobar, Senin (23/8/2021).

Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm Gunawan didampingi Danramil 07/Gunungsari Kapten Inf Indarto langsung meninjau lokasi vaksinasi.

Dalam kesempatan tersebut Dandim 1606 Mataram menyampaikan kepada seluruh warga, agar jangan pernah takut di vaksin karena vaksinasi ini sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuh, guna mencegah resiko dampak buruk dari COVID-19.

“Vaksinasi ini merupakan yang ke III (tiga) untuk wilayah Lobar, dan kami akan terus lakukan pelayanan vaksinasi ini supaya segera mencapai target, sehingga Vaksinasi Tahap I dan Tahap 2 COVID-19 bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” Tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Sandik H. Abdul Rahman mengatakan, saat diadakannya Vaksinasi Tahap I di Taman Kota Sandik beberapa waktu lalu, masyarakat sangat antusias untuk bisa mendapatkan vaksinasi, namun kuota yang di berikan waktu itu kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akan divaksin. Saat ini disiapkan 400 Dosis, dan warga yang datang kembali melebihi kuota yang disiapkan.

“Alhamdullilah hari ini kita laksanakan vaksinasi yang ke II, kita siapkan 400 Dosis. Masyarakat sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi ini, saya sangat bangga melihat kesadaran warga kami, yang menganggap begitu pentingnya Vaksinasi ini guna menjaga Imunitas Tubuh agar terhindar dari bahaya Covid-19.” Ungkapnya.

Sinergitas Pemerintah Daerah Lobar bersama TNI-Polri dan Tenaga Kesehatan Lobar yang terus memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan vaksinasi ini.

“kami mengucapkan terimakasih kepada Dandim 1606 Mataram atas pelaksanaan vaksinasi ini, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat hilang dari muka bumi,” Pungkas Kades.

Zainal Abidin Kepala Puskesmas Meninting yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, dua hari sebelumnya berkoordinasi dengan Danramil 07/Gunungsari dan Kapolsek Senggigi untuk melaksanakan vaksinasi ini, dengan sasaran sejumlah 400 Dosis perhari. “Saat ini yang kami utamakan Dosis Tahap ke II, dan kami juga tetap melayani masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi dosis pertama, dan dosis yang kita siapkan harus segera habis,” Ucapnya.

Sedangkan Kepala Staff Kodim (Kasdim) Letkol ARH Yudia mengatakan, Vaksinasi di wilayah pariwisata diutamakan guna menyambut event international beberapa bulan ke depan.

“Kami terus memaksimalkan pelayanan vaksinasi yang berfokus di wilayah pariwisata, salah satunya di daerah Senggigi 95% sudah dilaksanakan vaksinasi Tahap I dan Tahap II. TNI-Polri dan Pemda bersama terus memaksimalkan pelayanan vaksinasi dengan target secepat mungkin untuk kepentingan masyarakat, khususnya wilayah Batulayar mendapatkan jatah 1.000 dosis vaksin bagi pegiat pariwisata, sehingga pariwisata Lombok cepat pulih dan bangkit lagi dari COVID-19 ini” tegasnya. (Diskominfotik/Juan/Fiyan/YL)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 24th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru, Covid-19/ Komentar Dinonaktifkan/

REBRANDING “POSYANDU SAHABAT MASYARAKAT”, MELALUI REVITALISASI POSYANDU KELUARGA DI LOMBOK BARAT

Gerung, Diskominfotik – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan salah satu wadah yang apabila dilakukan secara efektif, efisien dan terpadu dalam memberikan pelayanan sosial dasar kepada masyarakat, maka akan memberi kontribusi yang banyak terhadap upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya Pemerintah Derah (Pemda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah mulai melakukan upaya Rebranding Posyandu dengan melakukan Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga. Posyandu yang dikenal selama ini hanya melayani Ibu dan anak saja, saat ini dikembangkan menjadi Posyandu Keluarga yang dapat melayani semua anggota keluarga yang merupakan gabungan dari Posyandu KIA, Posyandu Remaja, Posbindu dan Posyandu Lansia.

Untuk meningkatkan peran Posyandu agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan agar lebih menarik perhatian masyarakat sehingga Posyandu akan menjadi sahabat masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya Rebranding Posyandu itu sendiri.

Di Lobar Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Posyandu Keluarga. Dalam Pedoman Pelaksanaan Posyandu Keluarga tersebut salah satu poinnya agar Posyandu Keluarga melibatkan banyak pihak yang terorganisir dalam kelompok kerja (Pokja), seperti Kader Posyandu Keluarga, Pokja Posyandu desa/kelurahan, Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokjanal Posyandu Kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan amanah Perbup Nomor 33 tersebut, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lobar melalui Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Seksi Promkes & Pemberdayaan Masayarakat menyelenggarakan Workshop Revitalisai Posyandu bagi Lintas Sektor dan Lintas Program di Kabupaten Lobar yang diselenggarakan di Gerung, Minggu (21/8/2021).

Workshop tersebut dibuka secara resmi oleh Kabid Kesmas Dikes Lobar H. M. Abdullah, dengan menghadirkan narasumber dari Dikes Provinsi NTB, Ketua Pokjanal Posyandu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lobar.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menyamakan persepsi, koordinasi, mengaktifkan kelembagaan pada tim pokjanal posyandu, mensinergikan program kerja, serta memperkuat komitmen stakeholder dalam pengambil keputusan guna mengoptimalkan dukungan dalam revitalisasi posyandu, dan menjadikan seluruh Posyandu di Lobar menjadi Posyandu keluarga.

Menurut Kabid Kesmas, data kasus Stunting di Lobar saat ini dari hasil pengukuran bulan Februari 2021 sebanyak 19,33%. “Diharapkan dengan revitalisai posyandu ini peran dan fungsi posyandu menjadi optimal sebagai Center of Education (Pusat Pembelajaran) di masyarakat, khususnya masalah kesehatan gizi masyarakat, sehingga kita dapat menurunkan angka kasus stunting di Lobar menjadi dibawah 14% pada Tahun 2024 nanti,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kasi Gizi dan Promkes Dikes Provinsi NTB Muhammad Johansyah selaku pemateri dalam kegiatan tersebut menjelaskan, Petunjuk Tekhnis (Juknis) Pelaksanaan Posyandu Keluarga, termasuk peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan Posayandu Keluarga yang merupakan salah satu branding program unggulan Pemprov NTB saat ini.

Sementara itu Lalu Kusuma Supake Seretaris DPMD Kabupaten Lobar yang juga merupakan Sekretaris Pokjanal Posyandu Kabupaten Lobar, menyampaikan, bahwa perkembangan jumlah Posyandu Keluarga di Lombok Barat progres yang cukup pesat

“saat ini telah terbentuk sebanyak 813 atau 85% Posyandu Keluarga dari sejumlah 935 Posyandu yang ada di Lobar. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa masing-masing,” Ungkapnya.

Sedangkan Ketua Pokja 4 TP PKK Lobar Wina Frida DP menyampaikan, strategi Pengembangan Posyandu Keluarga di Lobar, agar diupayakan melalui pengembangan Program Dasa Wisma di Masyarakat yang merupakan binaan TP PKK juga. Disamping itu juga pelaksanaan 10 Program Pokok TP PKK dapat di integrasikan pelaksanaannya dengan Posyandu Keluarga.

“Koordinasi semua lintas sektor termasuk dengan TP PKK menjadi sebuah keharusan dalam mensukseskan revitalisasi posyandu keluarga ini,” jelasnya.

Kepala Dikes Lobar drg. Hj. Ni Made Ambaryati yang turut hadir dan menutup acara tersebut menegaskan bahwa Posyandu Keluarga adalah milik bersama, sehingga semua lintas sektor dan lintas program diharapkan memberikan kontribusi untuk kemajuan Posyandu Keluarga di Lobar.

Dengan keterlibatan lintas sektor maka pelaksanaannya diharapkan lebih baik lagi, serta memberi hasil yang optimal.

Hj. Ni Made Ambaryati mengingatkan agar ketika pelaksanaan kegiatan dilapangan khsusunya bagi posyandu yang tetap membuka layanan dimasa PPKM ini, agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 di posyandu.

“Kita optimis jika di akhir Tahun 2021 ini dapat mencapai 100% Posyandu Keluarga, dan pelaksanaan posyandu akan lebih baik lagi sehingga Posyandu benar-benar dirasakan manfaatnya serta menjadi sahabat masyarakat Lobar,” Pungkasnya. (Diskomifotik/PRMKSDKS MZ/YL)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 23rd, 2021/ Artikel, Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

SEKDA LOBAR: “HARUS ADA STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN IPM SEKTOR PENDIDIKAN”.

Batulayar, Diskominfotik – Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lombok Barat baru mencapai 6,41 tahun artinya penduduk di atas usia 25 tahun baru mengenyam pendidikan setingkat semester I SMP kelas VII. Bila dilihat dari perkembangan capaian angka RLS Kabupaten Lombok Barat, pertumbuhan kenaikan RLS relatif lambat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mengintensifkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan khususnya bagi usia dewasa agar Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bisa naik secara signifikan.

Untuk dapat menyusun formulasi rencana tindak lanjut yang tepat dalam percepatan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan FGD Percepatan Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sektor Pendidikan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, di Hotel Puri Saron Senggigi Kamis 19/08/21.

Kegiatan ini bertujuan Untuk Menyamakan pemahaman tentang RLS sebagai salah satu komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Sektor Pendidikan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan peningkatan RLS.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bappeda, Kepala BPS Kab. Lombok Barat, Kepala Dinas Dukcapil dan Sekretaris Dinas Dikbud Kab. Lombok Barat sementara pesertanya terdiri dari Unsur Bappeda Kab. Lobar, Unsur Dinas Dikbud Kab. Lobar, Unsur Kemenag Kab. Lobar, Kepala BPMD Kab. Lobar, Unsur Dinas Dikcapil Kab. Lobar, MKKS SMP, K3S SD, Korwas, Koordinator Penilik dan Perwakilan PKBM Kabupaten Lombok Barat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan Guna pencapaian visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD diperlukan pemahaman yang baik terkait indikator utama dan kunci sehingga terdapat kesesuaian program.

“Indikator utama dalam RPJMD Harus di jabarkan oleh kepala OPD dalam menyusun program, dengan demikian maka Program yang tidak cascading dengan RPJMD tidak dimasukkan dalam kegiatan OPD tersebut.” Katanya.

Lebih lanjut Baihaqi mengatakan Dikbud merupakan OPD yang memiliki tugas cukup berat terkait peningkatan IPM karena dua indikator IPM ada di Dinas Pendidikan yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.

Percepatan peningkatan RLS rata-rata lama sekolah perlu dibuatkan strategi. Strategi artinya ada perencanaan dan tujuan. Perencanaan tentu melibatkan data, program, indikator capaian dan penganggaran tentunya. Perencanaan dalam bentuk sederhana dibuatkan roadmap atau desain kegiatan, sehingga tujuan dapat terukur ketercapaiannya.

“Sekali lagi saya tekankan Bahwa data terkait RLS Harus data real time, sehingga BPS mengolah data yang benar, Kepala Dinas harus cek data yang disampaikan ke BPS sehingga hasil olahan datanya tidak keliru.” Ungkapnya. (Diskominfotik/zul)

By Ahmad Zulhadenan/ Agustus 19th, 2021/ Artikel, Berita Terbaru, Info SKPD, warta media/ Komentar Dinonaktifkan/