Gerung, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan kebijakan penataan dan pemberhentian tenaga Non-ASN yang tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kebijakan ini diberlakukan hingga 31 Desember 2025, sejalan dengan batas waktu penataan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kebijakan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru. BKN juga menegaskan tidak ada pendataan ulang Non-ASN pada 2024, dan hanya mereka yang telah terverifikasi dalam database yang diakui. Kementerian PANRB melalui Keputusan MenPANRB No. 634/2024 telah menetapkan kriteria pelamar PPPK bagi Non-ASN yang terdaftar dalam PD BKN, serta kebijakan penganggaran bagi Non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ASN. Seluruh instansi pemerintah diminta menuntaskan penataan tenaga Non-ASN sebelum 31 Desember 2025.

Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Lombok Barat dalam menjaga tata kelola keuangan dan akuntabilitas. Dengan berpedoman pada data resmi BKN dan regulasi pusat, pemerintah daerah meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan risiko fiskal, serta memastikan pembayaran dan status kepegawaian sesuai ketentuan. Hal ini memberikan kepastian bagi tenaga yang memenuhi syarat untuk mengikuti formasi PPPK.

Kebijakan tersebut merupakan langkah patuh hukum, berbasis data, dan berorientasi pelayanan publik. Pemkab Lombok Barat mengambil sikap proaktif untuk menuntaskan mandat nasional sebelum tenggat waktu, menjaga disiplin anggaran, serta memastikan kepastian karier bagi tenaga yang memenuhi kriteria sesuai database BKN. Dengan pola komunikasi yang tertib, pemenuhan hak, dan penyiapan solusi transisi, citra Lombok Barat sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin menonjol.

Pemutusan kontrak tenaga Non-ASN non-database dilakukan bukan secara sepihak Pemkab Lombok Barat memastikan hak-hak tenaga honorer tetap dipenuhi hingga akhir masa kontrak. Pendekatan yang tertib ini diambil agar proses transisi tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan menjalankan penataan sesuai UU ASN 2023, arahan BKN, dan kebijakan KemenPANRB, Lombok Barat memperkuat citranya sebagai daerah yang taat hukum, berbasis data, dan berkomitmen pada good governance. Kebijakan transisi ini juga menunjukkan empati kelembagaan dan keadilan karena disertai komunikasi yang jelas serta pemberlakuan kebijakan yang terukur hingga tenggat waktu nasional.

Situasi di lapangan berlangsung kondusif. Pemerintah daerah melalui OPD terkait telah menyosialisasikan rencana penataan dan pemutusan kontrak secara terbuka. Aspirasi tenaga Non-ASN juga telah disalurkan ke DPRD Lombok Barat, sementara Pemkab tengah menyiapkan program Job Fair untuk memberikan alternatif lapangan kerja baru bagi tenaga yang terdampak. Langkah ini menunjukkan bahwa Lombok Barat tidak hanya menjalankan perintah pusat, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan juga datang dari APDESI NTB yang turut menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Lombok Barat yang dinilai konsisten menjalankan aturan pusat sekaligus membuka ruang solusi bagi tenaga Non-ASN non-database. Dengan kebijakan yang tertata dan berbasis regulasi, Lombok Barat menegaskan diri sebagai daerah yang berkomitmen terhadap penataan ASN yang adil, transparan, dan pro-layanan publik.

Dengan langkah ini, Lombok Barat menegaskan diri sebagai daerah yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Credits: (Adiwijaya)

Gerung, Diskominfotik.
Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) terus bergerak dan menunjukkan upaya nyata dalam menekan angka stunting di daerah. Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Hj. Erni Suryana, Wabup UNA menyasar Puskesmas Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, sebagai lokasi kunjungan pemeriksaan kesehatan balita stunting, pada Rabu (12/11/2025). Turut hadir Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Binkesmas), Kepala Puskesmas, serta para staf dan tenaga kesehatan Puskesmas Dasan Tapen.

Dalam arahannya saat pimpin apel pagi, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah, khususnya dalam penurunan angka stunting, tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran di lapangan.

“Saya sangat bangga dengan kerja keras para tenaga kesehatan yang terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Upaya kalian adalah bentuk pengabdian nyata yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan sejak tahun 2023 tersebut kini akan dilanjutkan dengan kebijakan akan menonaktifkan tenaga honorer per 31 Desember mendatang. Menurutnya, perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem kepegawaian yang lebih profesional, efisien, dan berkeadilan.

“Mari kita sikapi perubahan kebijakan ini dengan pikiran positif dan tetap semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan publik tidak terganggu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dikes Lombok Barat Hj. Erni Suryana menyampaikan bahwa saat ini Dinas Kesehatan tengah melakukan screening kesehatan secara menyeluruh, agar intervensi terhadap kasus stunting dapat dilakukan lebih akurat dan tepat sasaran.

“Support dari pemerintah daerah sangat luar biasa. Mulai dari kebijakan, pendampingan, hingga kunjungan langsung ke lapangan seperti yang dilakukan Ibu Wakil Bupati hari ini, menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting di Lombok Barat benar-benar menjadi prioritas bersama,” ungkapnya.

Kegiatan kunjungan tersebut diwarnai dengan dialog hangat antara Wakil Bupati Hj. Nurul Adha dengan tim kesehatan Puskesmas Dasan Tapen dan berlangsung dalam suasana penuh semangat serta kekeluargaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan terus berkomitmen dan bekerja dengan hati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik)
Credits: (Husni/Fery/Zul)

Lingsar, Diskominfotik,

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) meninjau pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 pada hari keempat kegiatan yang berlangsung di Arena Utama Lapangan Banteng, Kecamatan Lingsar, Rabu (12/11/2025).

Suasana di arena utama tampak semarak dan penuh antusiasme, dengan hadirnya ratusan masyarakat, pelajar, serta para kafilah yang menyambut hangat kedatangan Wabup UNA. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah antar umat, serta menumbuhkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup UNA mengapresiasi kepada seluruh panitia, dewan hakim, serta peserta yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-XXXI di Kabupaten Lombok Barat. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang lomba membaca Al-Qur’an, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan generasi Qur’ani yang berakhlak mulia dan cinta terhadap nilai-nilai Islam.

“Semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman seperti inilah yang perlu terus dijaga. MTQ bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Melalui MTQ ini, kita berharap lahir qori dan qoriah terbaik yang tidak hanya fasih membaca Al-Qur’an, tetapi juga mampu menjaga nama baik kabupaten Lombok Barat di ajang yang lebih tinggi nantinya,” ujar Wabup UNA.

Kehadiran Wabup disambut hangat oleh para peserta, dewan juri, serta siswa TK dan SD di sekitar lokasi kegiatan yang turut menampilkan atraksi seni Islami. Antusiasme masyarakat ini menjadi bukti kuat bahwa kegiatan MTQ masih mendapat tempat istimewa di hati masyarakat Lombok Barat.

Kegiatan peninjauan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pembinaan generasi Qur’ani yang berakhlak mulia, serta bagian dari rangkaian evaluasi pelaksanaan MTQ yang digelar sejak tanggal 8 hingga 13 November 2025, dengan harapan dapat memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta dan menjadi ajang pembinaan generasi muda yang cinta Al-Qur’an.

(Diskominfotik)

Credits : (Juan/Zul)

Gunungsari, Diskominfotik.
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Barat H. Najamuddin melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Gunungsari dan sekitarnya, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program RTLH berjalan sesuai dengan sasaran dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, Wabup UNA meninjau langsung kondisi rumah warga penerima manfaat sekaligus berdialog dengan masyarakat penerima bantuan.

“Program RTLH ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Perkim Lombok Barat H. Najamuddin menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program RTLH.

“Kami terus melakukan pengawasan lapangan agar seluruh bantuan tersalurkan sesuai ketentuan, serta memastikan mutu dan progres pembangunan sesuai standar teknis,” jelasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Eny Suryana, Camat Gunungsari, Kepala Desa Kekait, perangkat desa, dan pendamping lapangan. Kehadiran Ketua TP-PKK Lobar turut memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan serta kerapian lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan hunian yang sehat dan layak.

Pemkab Lombok Barat akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program RTLH yang berkelanjutan. Sasaran kunjungan kali ini yakni penerima manfaat Sopyan, warga Dusun Wadon, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, dan Rumisah, warga Dusun Kayangan, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Lombok Barat.

Credits: (Zul)

Gunungsari, Diskominfotik,
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) kembali melaksanakan kegiatan kunjungan ke Puskesmas Penimbung dalam rangka pemeriksaan kesehatan balita stunting, Selasa (11/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Gunungsari ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan dilaksanakan secara rutin di seluruh puskesmas.

Turut hadir dalam kunjungan ini Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Kepala Dinas Kesehatan Lobar Hj. Eni Suryana, Camat Gunungsari, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Binkesmas), Kepala Puskesmas Penimbung, serta para staf dan tenaga kesehatan Puskesmas Penimbung.

Kehadiran para pihak tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat melalui pemantauan tumbuh kembang balita dan pemberian edukasi gizi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup UNA mengajak seluruh orang tua untuk terus memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak, terutama dalam pemenuhan gizi seimbang.

“Mari kita berikan asupan gizi terbaik bagi anak-anak kita, karena dari sanalah akan lahir generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ungkapnya

Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Wabup UNA bersama Ketua TP PKK Lobar memantau secara langsung proses pemeriksaan yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta pemantauan status gizi dan tumbuh kembang anak.

Penurunan stunting tidak hanya menyangkut gizi, tetapi juga pola asuh dan lingkungan. Pemerintah daerah terus menunjukkan upaya nyata serta mendorong sinergi lintas sektor agar target penurunan stunting dapat tercapai. Selain melakukan pemantauan, Wakil Bupati bersama Ketua TP PKK Lobar juga berinteraksi dengan para orang tua dan tenaga kesehatan, memberikan motivasi serta apresiasi atas dedikasi petugas medis di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan deteksi dini terhadap kasus stunting, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam memperkuat program percepatan penurunan angka stunting di daerah.

Credits: (Zul)

Sekotong, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan mesin kapal nelayan kepada Kelompok Tunas Rahayu di Desa Batu Putih dan Desa Bangko-bangko, Kecamatan Sekotong, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA), Kadikes Lobar Erni Suryana, Wakil Ketua DPRD Lobar Abubakar Abdullah, serta para Kepala Desa, dan kelompok nelayan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Hj. Nurul Adha (UNA) menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi kelompok nelayan, tidak hanya dalam bentuk bantuan sarana produksi, tetapi juga melalui pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan laut.

“Kami dorong ibu-ibu nelayan untuk tidak hanya menjual hasil tangkapan mentah, tetapi juga mampu mengolah ikan untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual dalam bentuk olahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan sederhana seperti membuat sup ikan atau ikan bakar dapat menjadi langkah awal dalam mengenalkan olahan berbasis ikan di masyarakat. Menurutnya, pengolahan hasil laut tidak hanya meningkatkan gizi keluarga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi rumah tangga nelayan.

“Kalau dikonsumsi sendiri tentu bergizi dan menyehatkan, namun jika diolah dan dipasarkan, hasil laut tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi keluarga nelayan,” jelasnya.

Melalui upaya ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap masyarakat nelayan di Kecamatan Sekotong semakin berdaya dan kreatif dalam memanfaatkan potensi perikanan yang dimiliki. Bantuan mesin kapal yang diserahkan diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas melaut, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung lancar dan penuh kebersamaan, mencerminkan komitmen Pemkab Lombok Barat dalam memperkuat sektor kelautan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

(Diskominfotik)
Credits : (Juan/Angge/Zul)

Gerung, Diskominfotik,
Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2025, Panitia DWP Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat pada Kamis (6/11/2025), bertempat di Aula Dinas Pariwisata Lobar.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Agus Gunawan, dihadiri oleh Ketua Panitia HUT DWP beserta jajaran terkait. Pertemuan tersebut membahas secara teknis pelaksanaan Lomba Fashion Show yang akan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian perayaan HUT DWP ke-26 tahun ini.

Rencananya, kegiatan fashion show akan digelar pada momen Car Free Night (CFN) atau Car Free Day (CFD) dengan melibatkan seluruh Ketua DWP Unit Pelaksana se-Kabupaten Lombok Barat serta Ketua DWP Kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Hj. Novita Fauzan selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa lomba fashion show kali ini mengusung tema “Pakaian Kasual dan Wastra Khas Lombok Barat”. Tema ini diangkat sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah sekaligus peningkatan ekonomi lokal, khususnya bagi para pengrajin tenun.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengangkat dan memperkenalkan kembali keindahan serta keunikan tenun khas Lombok Barat. Diharapkan ajang ini dapat menjadi sarana promosi yang berdampak pada peningkatan pendapatan para pengrajin tenun kita,” ungkapnya.

Dengan semangat pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi kreatif, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat identitas serta memajukan ekonomi kreatif masyarakat Lombok Barat.

(Diskominfotik)
Credit : (Juan/Angge/Zul)