Gerung, Diskominfotik,

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Akhkam kembali menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik dengan menerapkan prinsip pelayanan prima tanpa batas tempat dan waktu. Dedikasi ini terlihat dari kesiapannya menjalankan tugas, baik di kantor maupun di luar lokasi kerja formal, demi memastikan urusan masyarakat tetap terselesaikan secara cepat dan tepat.

Dalam berbagai kesempatan, Asisten I menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh situasi ataupun lokasi. Menurutnya, aparatur pemerintah dituntut untuk responsif, adaptif, dan hadir kapan saja masyarakat membutuhkan.

“Pelayanan tidak boleh hanya bergantung pada meja kantor. Di mana pun kita berada, selama itu untuk kepentingan masyarakat, tugas harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.

Komitmen tersebut tercermin dari aktivitasnya yang tetap menjalankan koordinasi lintas OPD, merespons laporan masyarakat, serta memastikan berbagai agenda pemerintahan berjalan lancar meski berada di lapangan atau tengah mengikuti kegiatan luar daerah.

Salah satu perangkat daerah H. Iswarta Sekdis Kominfotik Lobar mengapresiasi sikap tersebut , ia menilai sikap tersebut mampu mempercepat penyelesaian persoalan dan menjaga kesinambungan pelayanan. “Pelayanan prima yang dihadirkan oleh Asisten I secara langsung memberikan dukungan moral bagi para petugas dan memperkuat koordinasi antar sektor,” jelas H. Iswarta.

Dengan semangat kerja yang tinggi ini, Asisten I berharap budaya pelayanan prima dapat menjadi teladan bagi seluruh ASN di Lombok Barat, sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat terus bertambah.

Credits: (Zul)

Gerung, Humas DWP Lobar,
Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-26, tingkat Kabupaten Lombok Barat (Kab. Lobar) DWP Lobar menggelar Lomba mewarnai yang diikuti puluhan anak-anak dari 11 TK/PAUD yang berada di bawah Yayasan Darma Wanita yang tersebar diberbagai kecamatan se Kabupaten Lombok Barat. Sabtu (15/11/2025). Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh keceriaan ini dipusatkan di TK Negeri 1 Gerung. Anak-anak tampak antusias mengikuti lomba yang mengusung tema “Makanan bergizi, anak sehat menuju Indonesia emas 2045”.

Turut hadir dalam acara tersebut, Penasihat DWP Lobar Ny. Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini, Ketua DWP Lobar Ny. Hj. Erni Zuhara Ilham yang juga selaku ketua Yayasan Dharma Wanita, Ketua Panitia Ny. Hj. Novita Ambarsari Fauzan, pengurus DWP Lobar, para Guru Pendamping TK/PAUD dan puluhan peserta lomba dari 11 TK/PAUD Yayasan Dharma Wanita Lombok Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini sebagai istri Bupati yang sekaligus selaku Penasihat DWP Lombok Barat menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan kreativitas anak-anak yang mengikuti kegiatan ini.

Ia juga menjelaskan bahwa lomba mewarnai ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, serta kemampuan motorik anak sejak usia dini. Ia juga memberikan penghargaan/bingkisan kepada guru-guru TK dari 11 lembaga yang telah membimbing dan mendidik anak-anak dengan penuh komitmen.

Selain itu, Hj. Ayu Indra Rukmana Zaini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya edukasi dan pengawasan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan pada anak usia dini.

“Usia dini adalah masa emas bagi anak. Kita perlu bersama-sama menjaga, membimbing, dan memberikan lingkungan yang aman bagi mereka berkembang,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri anak serta menjadi motivasi untuk terus mengembangkan bakat mereka.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat, Ny. Hj. Erni Zuhara Ilham, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan lomba mewarnai merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT DWP ke-26 yang bertujuan mengasah kreativitas sekaligus melatih keberanian anak sejak dini. “Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap anak-anak dapat berkembang menjadi generasi yang kreatif, percaya diri, dan ceria,” ujarnya.

Selain menjadi ajang kreativitas, lomba ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar anggota DWP serta para pendidik TK/PAUD di Kabupaten Lombok Barat. Setelah melalui proses penilaian oleh dewan juri, panitia menetapkan tiga pemenang utama serta beberapa peserta juara harapan. Para pemenang menerima bingkisan menarik dan akan menerima piala penghargaan pada puncak acara HUT DWP ke 26 bulan Desember mendatang.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta, pendamping, dan pengurus DWP Kabupaten Lombok Barat. Suasana bahagia terpancar dari wajah anak-anak yang merasa bangga dapat mengikuti kegiatan ini, baik yang menang maupun yang belum meraih juara.

Peringatan HUT DWP ke-26 tahun ini di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya menjadi momentum merayakan perjalanan organisasi, tetapi juga memperkuat peran DWP sebagai penggerak kegiatan sosial dan pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui lomba mewarnai ini, DWP berhasil menghadirkan kegiatan yang edukatif, kreatif, dan mempererat kebersamaan antar anggota serta masyarakat.
Credtis: (Angge/Juan)

Gerung, Diskominfotik,
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan kebijakan penataan dan pemberhentian tenaga Non-ASN yang tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kebijakan ini diberlakukan hingga 31 Desember 2025, sejalan dengan batas waktu penataan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kebijakan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang melarang pengangkatan tenaga honorer baru. BKN juga menegaskan tidak ada pendataan ulang Non-ASN pada 2024, dan hanya mereka yang telah terverifikasi dalam database yang diakui. Kementerian PANRB melalui Keputusan MenPANRB No. 634/2024 telah menetapkan kriteria pelamar PPPK bagi Non-ASN yang terdaftar dalam PD BKN, serta kebijakan penganggaran bagi Non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ASN. Seluruh instansi pemerintah diminta menuntaskan penataan tenaga Non-ASN sebelum 31 Desember 2025.

Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Lombok Barat dalam menjaga tata kelola keuangan dan akuntabilitas. Dengan berpedoman pada data resmi BKN dan regulasi pusat, pemerintah daerah meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan risiko fiskal, serta memastikan pembayaran dan status kepegawaian sesuai ketentuan. Hal ini memberikan kepastian bagi tenaga yang memenuhi syarat untuk mengikuti formasi PPPK.

Kebijakan tersebut merupakan langkah patuh hukum, berbasis data, dan berorientasi pelayanan publik. Pemkab Lombok Barat mengambil sikap proaktif untuk menuntaskan mandat nasional sebelum tenggat waktu, menjaga disiplin anggaran, serta memastikan kepastian karier bagi tenaga yang memenuhi kriteria sesuai database BKN. Dengan pola komunikasi yang tertib, pemenuhan hak, dan penyiapan solusi transisi, citra Lombok Barat sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin menonjol.

Pemutusan kontrak tenaga Non-ASN non-database dilakukan bukan secara sepihak Pemkab Lombok Barat memastikan hak-hak tenaga honorer tetap dipenuhi hingga akhir masa kontrak. Pendekatan yang tertib ini diambil agar proses transisi tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan menjalankan penataan sesuai UU ASN 2023, arahan BKN, dan kebijakan KemenPANRB, Lombok Barat memperkuat citranya sebagai daerah yang taat hukum, berbasis data, dan berkomitmen pada good governance. Kebijakan transisi ini juga menunjukkan empati kelembagaan dan keadilan karena disertai komunikasi yang jelas serta pemberlakuan kebijakan yang terukur hingga tenggat waktu nasional.

Situasi di lapangan berlangsung kondusif. Pemerintah daerah melalui OPD terkait telah menyosialisasikan rencana penataan dan pemutusan kontrak secara terbuka. Aspirasi tenaga Non-ASN juga telah disalurkan ke DPRD Lombok Barat, sementara Pemkab tengah menyiapkan program Job Fair untuk memberikan alternatif lapangan kerja baru bagi tenaga yang terdampak. Langkah ini menunjukkan bahwa Lombok Barat tidak hanya menjalankan perintah pusat, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan juga datang dari APDESI NTB yang turut menyatakan dukungan terhadap langkah Bupati Lombok Barat yang dinilai konsisten menjalankan aturan pusat sekaligus membuka ruang solusi bagi tenaga Non-ASN non-database. Dengan kebijakan yang tertata dan berbasis regulasi, Lombok Barat menegaskan diri sebagai daerah yang berkomitmen terhadap penataan ASN yang adil, transparan, dan pro-layanan publik.

Dengan langkah ini, Lombok Barat menegaskan diri sebagai daerah yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Credits: (Adiwijaya)

Gerung, Diskominfotik.
Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) terus bergerak dan menunjukkan upaya nyata dalam menekan angka stunting di daerah. Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Hj. Erni Suryana, Wabup UNA menyasar Puskesmas Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, sebagai lokasi kunjungan pemeriksaan kesehatan balita stunting, pada Rabu (12/11/2025). Turut hadir Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Binkesmas), Kepala Puskesmas, serta para staf dan tenaga kesehatan Puskesmas Dasan Tapen.

Dalam arahannya saat pimpin apel pagi, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) menyampaikan apresiasi atas semangat dan dedikasi para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah, khususnya dalam penurunan angka stunting, tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran di lapangan.

“Saya sangat bangga dengan kerja keras para tenaga kesehatan yang terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Upaya kalian adalah bentuk pengabdian nyata yang harus terus dijaga dan ditingkatkan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan sejak tahun 2023 tersebut kini akan dilanjutkan dengan kebijakan akan menonaktifkan tenaga honorer per 31 Desember mendatang. Menurutnya, perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem kepegawaian yang lebih profesional, efisien, dan berkeadilan.

“Mari kita sikapi perubahan kebijakan ini dengan pikiran positif dan tetap semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan publik tidak terganggu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dikes Lombok Barat Hj. Erni Suryana menyampaikan bahwa saat ini Dinas Kesehatan tengah melakukan screening kesehatan secara menyeluruh, agar intervensi terhadap kasus stunting dapat dilakukan lebih akurat dan tepat sasaran.

“Support dari pemerintah daerah sangat luar biasa. Mulai dari kebijakan, pendampingan, hingga kunjungan langsung ke lapangan seperti yang dilakukan Ibu Wakil Bupati hari ini, menjadi bukti nyata bahwa penanganan stunting di Lombok Barat benar-benar menjadi prioritas bersama,” ungkapnya.

Kegiatan kunjungan tersebut diwarnai dengan dialog hangat antara Wakil Bupati Hj. Nurul Adha dengan tim kesehatan Puskesmas Dasan Tapen dan berlangsung dalam suasana penuh semangat serta kekeluargaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tenaga kesehatan terus berkomitmen dan bekerja dengan hati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat.

(Diskominfotik)
Credits: (Husni/Fery/Zul)

Lingsar, Diskominfotik,

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha (UNA) meninjau pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXXI Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 pada hari keempat kegiatan yang berlangsung di Arena Utama Lapangan Banteng, Kecamatan Lingsar, Rabu (12/11/2025).

Suasana di arena utama tampak semarak dan penuh antusiasme, dengan hadirnya ratusan masyarakat, pelajar, serta para kafilah yang menyambut hangat kedatangan Wabup UNA. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat syiar Islam, mempererat ukhuwah antar umat, serta menumbuhkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup UNA mengapresiasi kepada seluruh panitia, dewan hakim, serta peserta yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-XXXI di Kabupaten Lombok Barat. Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang lomba membaca Al-Qur’an, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan generasi Qur’ani yang berakhlak mulia dan cinta terhadap nilai-nilai Islam.

“Semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman seperti inilah yang perlu terus dijaga. MTQ bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagian dari upaya membumikan Al-Qur’an di tengah masyarakat. Melalui MTQ ini, kita berharap lahir qori dan qoriah terbaik yang tidak hanya fasih membaca Al-Qur’an, tetapi juga mampu menjaga nama baik kabupaten Lombok Barat di ajang yang lebih tinggi nantinya,” ujar Wabup UNA.

Kehadiran Wabup disambut hangat oleh para peserta, dewan juri, serta siswa TK dan SD di sekitar lokasi kegiatan yang turut menampilkan atraksi seni Islami. Antusiasme masyarakat ini menjadi bukti kuat bahwa kegiatan MTQ masih mendapat tempat istimewa di hati masyarakat Lombok Barat.

Kegiatan peninjauan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mendukung pembinaan generasi Qur’ani yang berakhlak mulia, serta bagian dari rangkaian evaluasi pelaksanaan MTQ yang digelar sejak tanggal 8 hingga 13 November 2025, dengan harapan dapat memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta dan menjadi ajang pembinaan generasi muda yang cinta Al-Qur’an.

(Diskominfotik)

Credits : (Juan/Zul)