Diskominfotik, Kamis 22 Oktober 2020;Berbagai upaya dilakukan Pemda Lobar demi mewujudkan Lobar yang berdaya saing tinggi khususnya dibidang tekhnologi dan sumber daya manusia (SDM). Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Lobar melalui Kepala Dinas Ahad Legiarto, menyampaikan kiat-kiat yang akan dilakukan untuk menyongsong smart city tersebut.

Beberapa waktu yang lalu Kabupaten Lombok Barat melalui melalui Dinas Kominfotik mengikuti Assesment yang di selenggarakan oleh Kementerian Kominfo untuk menjadi Pilot Projekt 100 Kabupaten/Kota smart City di Indonesia. Penilaian yang di lakukan melalui sistem Daring itu berjalan dengan lancar.

Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan kesiapan Lombok Barat dalam mengikuti Assesment ini sudah kami persiapkan lebih awal sehingga harapan kami, tahun ini Kabupaten Lombok Barat dapat menjadi bagian dari 100 Kabupaten/Kota Smart city. Harapan ini bukan tanpa alasan. Beberapa instrumen penilaian yang tahun kemarin tidak kami miliki atau kurang sempurna maka pada tahun ini sudah dapat lebih disempurnakan. Instrumen-instrumen dasar untuk menunjang terselenggarakannnya Kabupaten smart City antara lain SDM yang cukup, Regulasi yang kuat dan Sarana dan Prasarana IT yang memadai. Untuk memenuhi Instrumen dasar tersebut Kabupaten Lombok Barat melalui Diskominfotik nya terus melakukan pembenahan dengan melakukan berbagai upaya mulai dari membuat sebuah Master Plan sebagai kompas pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Lombok Barat sehingga menjadi lebih terarah dan terukur. Konsep Pembangunan IT yang terukur itu semua tertuang dalam MASTER PLAN PEMBANGUNAN IT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT. Tentu konsep tersebut harus di implementasikan ke dalam Program dan Kegiatan yang mengarah kepada terpenuhinya instrumen dasar dari Smart City.

Pada kesempatan Assesment tersebut Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menyatakan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Teknologi Informasi sangatlah kuat tentunya melalui sistem Perencanaan yang tepat dan penganggaran yang memadai untuk menunjang perkembangan Teknologi Informasi di Kabupaten Lombok Barat. Bupati Fauzan berharap kepada Diskominfotik selaku leading sektor dalam mengembangkan IT di Lombok Barat harus terus berupaya mencari terobosan maupun inovasi-inovasi dengan melengkapi apa yang dibutuhkan untuk menuju Kabupaten Smart City.

Salah satunya untuk menunjang Program IT yaitu dengan menerapkan Sistem Infromasi Manajemen Perkantoran Maya (Simaya), dan Internet OPD Lombok Barat. SiMAYA adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web atau berbasis awan sebuah Aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses serta mekanisme kerja dan prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. SiMAYA bisa diakses melalui www.simaya.go.id/lombokbaratkab atau www.simaya.lombokbaratkab.go.id.
Adapun username dan password sudah dibuat oleh operator OPD sebelumnya sehingga sudah siap digunakan oleh seluruh staf Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Ahad, tidak semua staf diberikan hak memakai aplikasi SiMAYA, akan tetapi hanya beberapa yang memiliki kepentingan untuk memakai aplikasi SiMAYA ini. “ Adapun yang boleh memakai aplikasi SiMAYA ini diantaranya operator, pimpinan,semua Pejabat struktural, Staf yang berhubungan langsung dengan Tupoksi masing-masing dan help disk”, jelasnya.
Selain itu, Ahad menjelaskan fitur-fitur SiMAYA dalam bentuk visual. Kadis Kominfotik itu juga memaparkan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan aplikasi SiMAYA yaitu UU NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, PERPRESS NO. 95 TAHUN 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE),  PP No. 71 TAHUN 2019 Tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (pengganti PP No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik). PERMENPAN RB NO. 6 TAHUN 2011 Tentang pedoman umum tata naskah dinas elektronik (TNDE), serta surat edaran MENPAN RB No. 5 Tahun 2013 tentang Penggunaan Aplikasi TNDE pada instansi pemerintah.
Manfaat dari Aplikasi SiMAYA ini adalah di antaranya mendukung kinerja (distribusi surat, disposisi surat, agenda surat), pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas, lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam tata naskah dinas, hemat waktu, sumber daya, tenaga dan biaya (efektif dan efisien), serta ramah lingkungan.
Selain SiMAYA, Pemda melalui Dinas Kominfo juga telah melakukan rencana pemusatan anggaran internet kepada semua jajaran OPD yang ada di Lobar. Pada tahun 2020, penggunaan anggaran internet tersebar di masing-masing OPD dengan anggaran ± 100 juta per bulan dan total bandwidth ± 2000 mbps. Namun, pada tahun 2021 anggaran internet akan kami usulkan untuk dipusatkan di Diskominfo dengan anggaran ± 100 juta per bulan namun total bandwidth yang kita dapatkan sebesar ± 8000 mbps (INDIHOME).
Adapun rencana distribusi bandwidth internet di Lobar sendiri akan didistribusikan ke semua kantor camat dengan 100 Mbps, Sekretariat Daerah dengan 300 Mbps, OPD selain Setda masing-masing 150 mbps atau 200 mbps, dan tempat publik dengan paket Free Wifi seperti di Taman Kota, Taman Sehati, Pasar Seni, Taman Narmada, GOR dan Senggigi.
Kadis Kominfo, Ahad Legiarto, di statement terakhirnya mengungkapkan beberapa keuntungan pendistribusian internet model ini dengan pendistribusian sebelumnya. “Saat ini Kecamatan rata-rata menggunakan paket 10 Mbps 10 Kecamatan x Rp. 350.000,- = Rp. 3.500.000. Apabila anggarannya dipusatkan di DISKOMINFO dan Membeli Paket 100 Mbps senilai Rp. 1.000.000,- yang di distribusikan ke setiap kecamatan masing-masing 10 Mbps maka bisa saving Rp. 2.000.000,- / bulan dari biaya internet di semua kecamatan”, ungkapnya. ( Bastomi /HLD)

Gerung, Diskominfotik,  Dalam rangka ulang tahun ke 63 PT. Meratus Line  menyalurkan bantuan berupa 200 paket sembako kepada  tenaga kontrak di lingkup pemerintah Daerah lombok barat.

Bantuan diserahkan melalui Pemerintah Kabupaten Lombok barat yang  diterima oleh Asisten III Setda Kabupaten Lombok Barat H. Mahyudin  dan langsung disalurkan kepada tenaga kontrak Pemerintah kabupaten Lombok barat di Ruang Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat Rabu, 21/10/2020.

Acara yang dihadiri oleh Asisten III H. Mahyudin, Kabag Pemerintahan H. Hamka, Kabag umum H. Herman dan perwakilan dari PT. Meratus Line Bpk. Wawan serta Tenaga Kontrak Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Asisten III H. Mahyudin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada PT. Meratus Line atas kepedulian dan perhatiannya kepada Pemerintah kabupaten Lombok barat khususnya tenaga kontrak membantu meringankan beban di tengah pandemi covid-19. Pandemi copid 19 ini telah banyak mempengaruhi sendi kehidupan hampir di semua Negara. Tak terkecuali Indonesia. Perekonomian Negara-negara di seluruh dunia menjadi terganggu. Peningkatan jumlah angka kemiskinan dan jumlah pengangguran tidak dapat di hindari. Untuk itulah PT.Meratus Line di ulang tahunnya yang ke 63 ini berbagi bantuan berupa 200 paket sembako kepada tenaga Kontrak yang ada di Lingkup Pemkab Lobar.

Sementara itu Kabag Pemerintahan H. Hamka menjelaskan bahwa bantuan dari PT Meratus ini adalah bantuan kepada warga yang terdampak covid -19 , dan semoga dengan  bantuan ini bisa meringankan biaya hidup khususnya tenaga kontrak lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Perwakilan PT. Meratus Line Wawan mengungkapkan dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi corona PT. Meratus yang berkolaborasi dengan Instansi terkait bersama mendukung Pemerintah dalam menekan COVID-19, dan total bantuan sampai dengan saat ini Meratus Line sudah menyalurkan sekitar 16.225 masker kain, 1.500 masker KN95, 200 pcs baju hazmat dan hand sanitizer, Hand Gloves, Face Shield, dan Disinfektan sejumlah 1000 pcs ke beberapa Instansi dan stakeholder di seluruh Indonesia.

Selain itu terdapat program khusus berupa Gratis Ongkos kirim Pengiriman APD ke seluruh rute-rute tujuan seluruh cabang Meratus Line.

“Kegiatan CSR pembagian 50.000 paket sembako ini sejalan dengan visi perusahaan yaitu turut berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, ekonomi dan orang-orangnya secara berkelanjutan karena kebersamaan akan meningkatkan keberdayaan suatu bangsa.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama salah seorang penerima paket sembako ini menyampaikan rasa senangnya dengan berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa diikuti oleh Perusahaan-perusahaan lainnya.(Diskominfotik/Yani/Ria)

Sekotong Diskominfotik; Wilayah selatan dari Kabupaten Lombok Barat ini sesungguhnya menyimpan potensi yang luar biasa, terutama potensi keindahan alam yang fantastik untuk di kembangkan menjadi Destinasi wisata andalan Lombok Barat. Bagaimana tidak dengan bentangan pantai yang panjang disertai dengan bulir-bulir pasir putihnya mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan baik Domistik maupun Mancanegara.

Pariwisata Sekotong Lombok Barat sangat menjanjikan karena memiliki Destinasi wisata yang menarik khususnya panorama alam yang indah.

Guna mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Sekotong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus membuka peluang kepada investor yang ingin membangun fasilitas  pendukung pariwisata di Sekotong.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid beserta rombongan turun langsung meninjau lokasi pembangunan Hotel  Samara Hill di kawasan Nambung Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong, Selasa, 20/10/2020.

Turut hadir dalam rombongan Bupati antara laian Asisiten I Agus Gunawan, Asisten II Mahyudin, Kadis PUPR Lobar I Made Arthadana, Kasat Pol PP Lobar Bq. Yeni S Ekawati, Kadis DLH Lobar Budi Dharmajaya, Kadis Perhubungan Lobar H. Najib, Kadis DPMPTSP Lobar Subandi, Kadis Kominfotik Lobar Ahad Legiarto, Kabag Protokol dan Komunikasi Setda Lobar H. Lalu Moh. Hakam, Camat Sekotong Lalu Pardita Utama dan Kades Buwun Mas Rohidin

Fauzan mengatakan PT. Lombok Torok Development sudah mengekspose programnya untuk mengembangkan  kawasan agrowisata dan membangun Hotel bintang lima di kawasan Nambung Desa Buwun Mas Kecamatan sekotong dan sudah diberikan izin pembangunannya.

“Kita turun ngecek keseriusan untuk pembangunan Hotel Samara Hill. PT. Lombok Torok Development ini sudah mengekspose ke kita dan Alhamdulillah berjalan baik, kemudian izin pembangunannya kita keluarkan,” tutur Fauzan.

Kawasan yang akan dibangun seluas 30 hektar, 15 hektar untuk bangunan villa dan hotel dan 15 hektar lainnya dibangun kawasan agrowisata.

“Semoga pembangunan Hotel Samara Hill ini lancar, mendapatkan dukungan masyarakat dan mudah-mudahan dengan dibangunnya hotel ini efek kemajuan pariwisata Sekotong semakin terkenal,” harapnya

Sementara menurut perwakilan Investor Samara Hill  Lombok  Agus Parmawangsa, perusahaannya akan membangun kawasan wisata seluas 68 hektar, 30 hektar di wilayah Lombok barat dan 38 hektar masuk dalam wilayah Lombok Tengah.

“Ada 87 investor yang bergabung membangun kawasan ini yang berasal dari 15 Negara dan yang terbesar dari Swedia dan Inggris.” Ungkapnya.

Salah seorang pelaku wisata di kecamatan Sekotong H Abdul Majid mengatakan mendukung dan mengapresiasi pembangunan dan pengembangan kawasan wisata ini tentunya dengan tetap mengakomodir kearifan lokal dan tidak merugikan masyarakat.

“Wilayah kita Nambung ini zonasi wilayah yang berbatasan langsung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi penyangga nomor dua, dan tentu akan memberikan domain efek terhadap masyarakat yang terlibat dalam kepariwisataan,” ungkap H Abdul Majid yang juga Anggota DPRD Lombok Barat Fraksi PPP dapil Sekotong-Lembar ini.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kominfotik Lobar Ahad Legiarto mengatakan bahwa ini semua menunjukkan keseriusan Pemda dalam mendukung pengembangan Pariwisata walaupun pada situasi Pandemi Copid 19 saat ini. Pemda akan terus memberikan dukungan kepada para investor yang ingin ikut serta mengembangkan sektor Pariwisata di Daerah ini.(Diskominfotik/yani/angge)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Daerah Lombok Barat terus gencar lakukan Operasi Penegakan Perda Nomor 7 tahun 2020, Guna  menekan penularan Covid-19 di Lombok Barat yang sampai saat ini masih pluktuatif .

Dua perusahaan di Kecamatan Kediri Lombok Barat jadi sasaran tim operasi penegakan Perda no.7 tahun 2020 yang dimotori oleh Pol PP Kabupaten Lombok Barat, melakukan razia penerapan protokol kesehatan di Perusahaan Roti Jordan di Desa Gelogor Kecamatan Kediri dan PT. Jembatan Baru di Desa Kediri Senin, 19/10/2020.

Tim yang terdiri dari Jajaran Pol PP Lombok Barat, Anggota Shabara dan Satlantas Polres Lombok Barat, Polsek Kediri, Anggota TNI Ramil Kediri dan dari unsur Dinas Perhubungan pukul 16.00 Wita bergerak dari Kantor Camat Kediri menuju Desa Gelogor tempat beroperasinya perusahaan Roti Jordan, anggota tim langsung menyisir ruangan  tempat karyawan bekerja dan dari hasil penyisiran tidak ditemukan karyawan yang tidak menggunakan masker.

Selanjutnya tim bergerak menuju, Desa Kediri tempat berdirinya perusahaan  PT Jembatan Baru di Jl. Tgh. Ibrahim Al-Khalidy No.168, Kediri. Langsung menyisir gudang tempat karyawan beraktivitas.

Dari hasil penyisiran ini seluruh karyawan disiplin menggunakan masker dan sementara di beberapa tempat ditemukan karyawan masih berkumpul.

Zuhandi Bahari Kepala Bidang Penegakan Perda Pol PP Lombok Barat yang memimpin operasi ini tetap mengingatkan kepada pemilik perusahaan agar tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dan karyawan selalu menjaga jarak dalam melaksanakan pekerjaannya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengingatkan kita semua agar terus disiplin dalam menjalankan Protokol Kesehatan  untuk menuju kehidupan new Normal, karena sesuai dengan hasil koordinasi dengan Ibu Kasat Pol PP Lombok Barat bahwa Operasi Penegakan Perda ini akan terus dilakukan secara berkala sampai dengan kita semua mengimplementasikan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum hasil operasi di kedua perusahaan sudah menerapkan protokol kesehatan kecuali menjaga jarak, dari unsur penggunaan masker, menyediakan hand sanitizer ataupun tempat mencuci tangan sudah disediakan dan bagi pengelola usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan terkait dengan menjaga jarak tersebut diberikan sanksi peringatan pertama.(Diskominfotik/zul).

Gerung – Diskominfotik. Plan Internasional dengan program YES I DO mengadakan kolaborasi dengan DP2KBP3A dalam program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) untuk menekan angka pernikahan usia dini di Lombok Barat. Acara tersebut diadakan di Bencingah Agung Lombok Barat, Gerung, Minggu (18/10/2020).

Project Officer at Yayasan Plan internasional Indonesia, Owena arda, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemda karena selalu memberikan arahan dan dukungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan Plan Internasional, khususnya yang menyangkut perlindungan anak. “kita sering kali melibatkan Pemerintah Kabupaten untuk turut hadir dan memberikan arahan kepada kami di mana bapak dan ibu selalu memberikan arahan yang sangat baik dan inspirasi-inspirasi lainnya untuk terus berjuang bagi perlindungan anak”, ucapnya.

Program yes i do ,jelas Owena, tidak terlepas dari peran Pemda selaku pendamping kegiatan ini, telah memberikan support serta komitmen secara konkrit. Ini terlihat dari beberapa Perda dan Perbup  yang telah disahkan, khususnya menyangkut perlindungan anak. “ baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa yang menjadi dampingan yes i do  telah sangat memberikan support dan komitmen secara konkrit. Hal tersebut dapat kita lihat dari disahkannya Perbup tentang pencegahan perkawinan usia anak, Perda tentang peningkatan usia perkawinan, dan Perbup tentang sekolah anak-anak”, jelasnya.

Di akhir sambutannya, Oena menjelaskan bahwa sepanjang program yes i do  berjalan sudah ada 500 lebih agen perubahan di 3 Kabupaten, 168 kasus kekerasan anak yang dilaporkan kepada KPAD, 70% perkawinan usia anak, dan 30% berhasil dicegah bersama oleh KPAD dan Pemerintah Desa.

Mewakili Pemda Lobar, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Erni Suryana, juga menyampaikan terima kasih kepada aliansi yes i do karena semenjak tahun 2016 telah ikut bersama merintis program yes i do,”kami pemerintah Pemda Lobar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan support yang semenjak tahun 2016 telah bersama-sama memulai program yes i do sehingga kami bisa merasakan perubahan yang sangat luar biasa, terutama di 4 desa binaan”, pungkasnya.

Sekeretaris DP2KBP3A menyebutkan, program GAMAK telah banyak menghasilkan dampak-dampak positif dilingkungan masyarakat Lobar terkait perlindungan dan pernikahan anak usia dini.”sebelum program GAMAK sebenarnya sudah banyak terdapat kasus semacam ini, namun saat ini, begitu ada kasus seperti ini semua masyarakat menjadi ribut. Ini artinya bahwa upaya-upaya yang kita lakukan membuat isu perkawinan anak ini menjadi isu yang masif dan disuarakan oleh semua orang berhasil” jelas sekretaris DP2KBP3A dengan bangga.

Selain itu,(Erni Suryana) berpesan kepada kader-kader yes i do agar tidak berhenti berjuang menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. “adik-adik jangan berhenti sampai di sini, bukan berarti ketika program yes i do selesai adik-adik berhenti, akan tetapi tetaplah menjadi agen perubahan terutama terhadap kalangan remaja dan orang tua”, pesannya. Diskominfotik/Ajie/Yani

Diskominfotik Lobar; Bupati H.Fauzan Khalid menggelar rapat penanganan copid 19,Kamis 15 Oktober 2020, di Ruang Kerja Bupati dalam rangka mengantisifasi perkembangan terkini terkait dengan munculnya beberapa klaster baru yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Terutama sekali munculnya beberapa kasus terkonfirmasi positif copid19 di beberapa Pondok Pesantren. Ini sesuatu yang sangat menghawatirkan kalau tidak segera di tangani. Untuk itulah Bupati Fauzan khalid mengundang Forkompinda, gugus tugas penanganan copid19 dan beberapa pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Lombok Barat. Bertempat di ruang kerja Bupati Lobar rapat ini digelar mulai pukul 14.30 wita sampai dengan selesai.
Rapat ini dipimpin dan dibuka oleh sekretaris daerah Lombok Barat Dr.H.Baehaki. Pada kesempatan ini sekda Lombok Barat menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta rapat terutama sekali untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam rangka menyikapi situasi yang berkembang saat ini, Untuk itu Sekda Lobar mempersilahkan para peserta rapat untuk memberikan masukan-masukan ataupun mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dalam penanganan copid19 ini.

Pada kesempatan pertama diberikan kepada Pimpinan pondok pesantren Al- Aziziah Kapek Gunung sari untuk menyampaikan unek-uneknya. TGH Fathul Azis Mustafa menyampaikan akan kekhawatirannya terkait dengan perkembangan copid 19 yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren. “Karena selama ini kita sudah merasa menjalankan apa yang sudah dianjurkan maupun dihimbau baik melalui media-media yang ada maupun melalui edaran dan surat langsung ke Ponpes kami namun kami menjadi terkejut saat mengetahui sebagian anak didik kami terkonfirmasi positif copid19 untuk itu kami mohon dukungan sepenuhnya dari Pemda melalui Dinas terkait untuk masalah yang kami hadapi ini. Apapun anjuran-anjuran dari Pemda akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.” Ungkap Tuan Guru.
Selanjutnya dari Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat menyampaikan.” situasi ini membuat kami menjadi serba salah di satu sisi kami berhadapan dengan para orang tua wali yang terus mendesak kami agar melaksanakan kegiatan belajar secara langsung karena anak-anak mereka sudah merasa bosan berada di rumah ditambah dengan proses belajar yang dilaksanakan secara daring juga tidak berjalan efektif disebabkan berbagai kendala antara lain anak yang tidak punya android, masalah jaringan Internet dan lain sebagainya.
Semua ini menjadi pertimbangan kami kenapa kami melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka ini.
Namun demikian kami tetap berusaha untuk melaksanakan Protokol Kesehatan sesuai dengan himbauan dari Pemerintah. Untuk itu mohon kiranya kami diberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk mengatasi masalah ini.”
Sejurus dengan itu Kapolres Lombok Barat menyampaikan,” beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain dalam penanganan copid 19 ini harus diperhatikan sikap Kejujuran kita dalam menyampaikan fakta yang ada atau yang sedang terjadi di sekeliling kita, selanjutnya kita harus tetap Disiplin dalam menjalankan himbauan dari Pemerintah dengan menerapkan Protokol kesehatan, dan yang ketiga kita harus tegas terhadap apa yang telah kita putuskan baik itu himbauan maupun edaran yang sudah dibuat oleh pemerintah dan Pimpinan Ponpes masing-masing. Kondisi yang sebenarnya harus dibuka agar dapat diberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dan harus ada Komitmen yang kuat dari Pimpinan Ponpes untuk menangani copid 19 dilingkungan Ponpes masing-masing.”

Pada kesempatan itu dari Kemenag kab Lombok Barat berpendapat bahwa beberapa bulan yang lewat sudah di keluarkan edaran agar semua sekolah/Ponpes untuk tetap berpedoman pada maklumat Pemerintah dalam penanganan copid19.Semua pondok Pesantren harus mendapat ijin dari satgas copid19 untuk memberlakukan pembelajaran siswa secara tatap muka. Keadaan saat ini belum ada satu pun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenag Kabupaten Lombok Barat untuk pembelajaran tatap muka. Untuk itu situasi ini membutuhkan pemantauan yang ketat dari satgas dan dari kita semua untuk memutus penularan copid 19 ini.
Ketua MUI Lombok Barat juga berpendapat bahwa dengan keadaan yang terjadi saat ini Pimpinan Pondok Pesantren harus lebih bijak dalam menyikapi permasalahan dan lebih intensif berkoordinasi dengan tenaga kesehatan terdekat.
“Faktor kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama daripada kepentingan-kepentingan yang lain dalam menangani copid19.” demikian disampaikan Kapolresta Mataram yang menyempatkan diri untuk hadir pada rapat ini.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Lombok Barat Hj.Nurhidayah mengatakan.” sistem pembelajaran Daring yang selama ini digunakan kurang maksimal disebabkan beberapa kendala teknis maupun non teknis, untuk itu pembelajaran langsung harus ketat melaksanakan Protokol kesehatan misalnya dengan tidak memberikan jam berkunjung untuk para wali murid.”
Sementara itu Sekda Lombok Barat H.Baehaki kembali menegaskan akan pentingnya kerja sama dengan semua pihak dengan tetap berpedoman pada Regulasi yang ada.
Di akhir Rakor ini Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid memberikan arahan bahwa semua yang menjadi masukan dari peserta Rakor ini sangat penting untuk ditindak lanjuti, karena dengan koordinasi dan kebersamaan kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Untuk itu harus ditindak lanjuti juga dengan mengundang semua Pimpinan Pondok Pesantren se Lobar guna lebih menekankan pengetatan protokol kesehatan. supaya apa yang kita upayakan saat posisi Lombok Barat pada zona orenge bisa menjadi zona kuning dapat tercapai.
Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD, Kapolres Lobar, Kapolresta Mataram, Pengadilan Negeri Mataram, Sekda Lobar, Kadis Kesehatan, Kepala Bakesbangpol Lombok Barat, Ketua MUI Lobar, Kepala Kemenag Kab Lobar, Pimpinan Pondok Pesantren Al Aziziah Kapek Gunungsari dan Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri.(Diskoinfotik Lobar;HLD)

Giri Menang, Diskominfotik–Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menggelar  silaturrahmi musyawarah guna membahas perkembangan Covid -19 di Lobar dirangkai dengan Penandatanganan Deklarasi Menuju Lombok Barat Damai di Aula Jayengrane, Kantor Bupati Lombok Barat, Jum’at (16/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh ketua DPRD Lobar, Sekda, Kepala Kemenag Lobar, Dandim 1606, Kapolres Lobar, Kapolresta Mataram, Kepala Kesbangpol Lobar, Kepala Dinas Kominfotik Lobar, serta beberapa Elemen Masyarakat yang terdiri dari perwakilan para Ustadz dan Tuan Guru pimpinan pondok pesantren se-Lobar.

Membuka musyawarah tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa selama dua bulan terakhir Kabupaten Lobar telah mengalami penurunan angka Covid-19 yang awalnya zona merah menjadi zona orenge dan akan mengusahakan kedepannya menjadi zona kuning, bahkan zona hijau.

“Alhamdulillah dua bulan terakhir ini kondisi Covid 19 di Kabupaten Lobar cenderung stagnan dan menurun. Oleh karena itu, saya sangat optimis sekali minggu ketiga Oktober kita sudah menjadi area zona kuning dan akan kita usahakan bersama  menjadi zona hijau” ujar Bupati Lobar.

Fauzan menegaskan, bahwa akhir-akhir ini peningkatan jumlah Covid-19 datang dari pondok pesantren (Ponpes). ”Di wiilayah lobar sendiri terdapat dua pondok pesantren yang sudah terdampak Covid 19 yang terdiri dari pengasuh dan para santrinya ”tegasnya.

Di salah satu pondok pesantren tercatat  sebanyak 55 orang dan 7 orang.ditempat lainnya yang  terdampak positif Covid 19

Fauzan mengatakan bahwa saat ini para pengasuh dan santri yang terdampak sudah ditangani di rumah sakit Asrama Haji dan biayanya semua ditanggung oleh pemerintah. “yang 55 orang tadi sudah kami bawa ke rumah sakit  Asrama Haji untuk ditangani, sedangkan yang 7 orang lainnya kita isolasi di pondok pesantren dengan area terpisah karena masih bisa kita tangani” lanjutnya.

Bupati berpesan kepada seluruh masyarakat Lobar khususnya pimpinan dan jajaran Ponpes agar lebih memperhatikan protokol kesehatan sehingga bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

drg. Hj. Ni Made Ambaryati Kepala Dinas Kesehatan Lobar menyampaikan, para pengasuh dan santri Ponpes yang terdampak Covid 19 agar tidak segan-segan memeriksakan santrinya ke puskesmas atau rumah sakit jika terdapat gejala-gejala Covid-19.

“Jika ada para santri yang terkena demam atau pernafasannya kurang baik agar segera untuk diperiksakan ke sarana kesehatan,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau agar untuk sementara waktu santri tidak usah dijenguk oleh orang tuanya.

Sementara itu, Kepala Bidang P3KL Dikes Lobar dr. Ahmad Fathoni menambahkan, Dinas Kesehatan Lombok Barat saat ini sedang konsen terhadap pondok-pondok Pesantren, salah satunya dengan cara mengecek setiap ponpes yang ada di Lobar.

“Yang menjadi kendala besar saat ini adalah Ponpes-Ponpes besar yang santrinya lebih daripada 1000. Mungkin protokol kesehatan sudah diterapkan, tetapi kapasitas pondok yang tidak mencukupi maka ini berpotensi membuat penularan Covid 19 lebih cepat, seperti dua pondok pesantren tadi,” tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah yang juga hadir di acara tersebut menyampaikan solusi dan sarannya terkait Ponpes yang positif terkena Covid-19.

“Ponpes harus memiliki komitmen untuk bersama-sama mencegah Covid 19 ini dengan cara mentaati protokol kesehatan dan tentunya memikirkan solusi-solusi lainnya yang berkenaan dengan Ponpes itu sendiri” tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan, S.Sos. M.T., . mengatakan bahwa Covid-19 ini bukan merupakan aib bagi Ponpes itu sendiri, tetapi sebaliknya menjadi tanggung jawab bersama.

“Jangan menganggap Covid 19 ini menjadi aib sehingga nanti takut untuk memeriksakan para santrinya. Akan lebih buruk lagi jika kita membiarkannya dan malah memilih memulangkan santri sehingga akhirnya akan semakin menularkan ke orang lain lagi” ujarnya.

Sedangkan, Kapolres Lobar AKBP Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K. mengingatkan bahwa sikap jujur, disiplin dan tegas merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah Covid-19 ini.

“Kalau kita ingin melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, maka hal yang penting yang harus kita lakukan adalah bersikap jujur, disiplin, dan tegas” ingatnya.

Kepala Kantor kementrian Agama sempat menyinggung terkait proses  pembelajaran yang dilakukan dikalangan Ponpes. Dia mengatakan, bahwa sebelum ada izin dari Satgas Covid 19, maka Kemenag tidak akan memberikan izin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka.

“Kemenag tetap pada peraturan sebelumnya, bahwa tidak akan memberikan izin untuk melakukan proses pembelajaran secara tatap muka jika belum ada izin dari satgas Covid-19,”katanya.

Namun sesuai hasil rapat kemarin mungkin nanti pembelajaran secara tatap muka akan dilakukan secara bertahap,”tambahnya.

Ponpes Nurul Hakim,Kediri, diwakili Ustadz Muharar Syukron menyampaikan pendapatnya, bahwa pihak Ponpes sendiri ketika mendapati salah satu santrinya terkena Covid 19 telah berkoordinasi dengan jajaran dipihak lingkungan Kediri Selatan. “Ada santri kami memang dari Lotim yang memang setelah rapid terkena positif Covid-19, saat itu juga kami langsung mengundang  jajaran lingkungan di Kediri dengan catatan bahwa kita akan menunnggu hasil swab terlebih dahulu, akan tetapi informasi yang kami dapat bahwa Dikes Lotim langsung berkoordinasi dengan Dikes Lobar,” jelasnya.

Ust. Muharar juga mengklarifikasi adanya dakwaan terkait jajaran Pemda khususnya satgas Covid 19 Lobar yang tidak mengetahui hal tersebut.

Menurutnya, hal itu bukan karena ketertutupan Ponpes, namun karena diskomunikasi dan informasi yang terjadi. “Kami menduga bahwa Kepala Desa tidak berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, sehingga ketika satgas Covid-19 Lobar menanyakan perihal ketidak tahuan tersebut, Kepala Desa menjawab bahwa informasinya sudah ditangani Dikes Lotim dengan Dikes Lobar”, klarifikasi ust. Muharar.

Dipihak lain, perwakilan Ponpes Nurul Huda Tempos, Ustadz Busyairi Makmun mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapinya terutama datang dari wali santri sendiri. “Kami sangat kewalahan, ketika wali santri sendiri yang memaksakan anaknya untuk tetap melakukan kegiatan ajar mengajar seperti biasanya dengan alasan-alasan tertentu,” keluhnya.

Diakhir musyawarah seluruh peserta musyawarah menandatangani dan mengucapkan ikrar bersama deklarasi Menuju Lombok Barat Damai yang dipimpin oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Depan Kantor Bupati Lombok Barat.  (Diskominfotik Lobar/Angge/AdePKL)

Batulayar, Diskominfotik, Industri Pariwisata Lombok Barat yang anjlok akibat dilanda bencana yang terus menerus mulai dari Gempa sampai dengan wabah pandemi covid-19 seperti sekarang ini, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata untuk menghidupkan kembali industri pariwisata dengan mengadakan berbagai kegiatan, mulai menunjukan hasil yang cukup signifikan.

Menghadapi tahun 2021 pasca Pandemi covid-19 Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pariwisata mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pelaku Industri Pariwisata profesional dengan mengadakan serangkaian pelatihan-pelatihan bagi para pelaku industri Pariwisata di Lombok Barat.

Pelatihan Managemen Tata Kelola Destinasi Pariwisata adalah pelatihan angkatan ke 5 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Lombok Barat di Hotel Montana Senggigi Jumat, 16/10/2020.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H. Ahkam dalam laporannya menyebutkan “Pelatihan ini adalah pelatihan yang ke 5 yang merupakan salah satu ikhtiar dan cara atau metode untuk bersiap-siap menempuh 2021 sebagai tahun pasca covid untuk siap terhadap lonjakan-lonjakan wisatawan.” Terangnya.

Berbagai jenis kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat seluruhnya dihajatkan adalah supaya di tahun 2021 pasca Pandemik Covid 19 skema pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang meiliki visi yang sama, metode yang sama dengan sasaran dan tujuan yang sama dapat diwujudkan dimana sumber daya manusia menjadi  salah satu kunci menuju keberhasilan tersebut.

Ahkam berharap dari seluruh pelatihan-pelatihan yang diadakan diharapkan nanti ada semacam forum besar untuk forum tatakelola kepariwisataan di Lombok Barat yang nantinya akan bersinergi secara khusus dalam rangka berkolaborasi antar komponen kepariwisataan yang pada akhirnya seluruh destinasi pariwisata tidak ada yang tidak masuk dalam paket-paket wisata yang akan ditawarkan oleh mitra.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam pengarahannya ketika membuka pelatihan tersebut menceritakan secara umum perkembangan kunjungan pariwisata Lombok Barat sejak sebelum gempa waktu gempa kemudian pada titik sebelum covid dan setelah covid.

“Tahun 2017 target kunjungan wisata lombok barat 500 ribu realisasi 750 ribu 150% dari target

Ditahun 2018 target 750 ribu dengan harapan bisa menyentuh 1 juta dan kita optimis waktu itu Januari, Pebruari Maret ada peningkatan dari tahun sebelumnya tapi tiba tiba kemudian bulan Agustus gempa bumi, sampai dengan bulan Juli sudah menyentuh angka 400 ribu, puncak wisatawan itu mulai Agustus sampai dengan Desember biasanya kalau cari kamar sudah tidak dapat, itu makanya kita optimis  tapi terjadi gempa sehingga angkanya menjadi stagnan.” Ungkapnya.

Kemudian pasca gempa tahun 2019 optimis pariwisata normal kembali dan kelihatan tanda-tanda akan normal namun tiba-tiba muncul kebijakan kenaikan harga tiket pesawat sehingga kemudian menjadi konstan.

“Pasca gempa 2019 kira-kira bulan juli 2019 kita optimis akan normal dan itu sudah kelihatan sebenarnya akan normal tapi muncul kebijakan kenaikan tiket sehingga kemudian konstan dengan angka awal 2019 dan ditahun 2020 sekitar Januari dan Pebruari sudah luar biasa kalau dibandingkan dengan Januari pebruari 2017 angkanya itu kurang lebih 150% tapi kemudian diakhir pebruari muncul covid langsung kita seprti sekarang ini.” Terangnya.

Fauzan mengingatkan agar ditahun 2021 para pelaku industri pariwisata menyiapkan diri karena diperkirakan Nopember, Desember vaksin covid-19 sudah bisa dipastikan dipakai, sehingga ditahun 2021 menyiapkan diri lebih-lebih motor GP masih on scedule.

Para peserta pelatihan diminta agar serius mengikuti supaya ketika selesai pelatihan bisa diterapkan secara konsisten.

“Pelatihan dan peserta dari pelatihan itu harus serius, harus ada yang dibawa pulang, setelah dibawa pulang harus ada yang bisa dipraktekkan, dari apa yang sudah dipraktekkan itu harus konsisten dipraktekkan, Pelatihan itu harus ada hasilnya, lebih-lebih pelatihan ini tentang manajemen tatakelola destinasi pariwisata dan basisnya itu adalah Pariwisata Desa,” tegasnya.

Terakhir Fauzan mengatakan bahwa salah satu kelemahan yang paling fundamental dari budaya kita adalah sering berfikir singkat untuk kebutuhan sesaat, lebih baik mendapat hasil besar tetapi sekali dari mendapat lebih kecil tetapi terus menerus.

“ Kita sering berfikir sekarang, bukan esok, kita sering lebih baik saya dapat 5 juta hari ini tretapi hanya sekali daripada berfikir saya dapat 1 juta besok, lusa dan seterusnya. Ini betul-betul menjadi bahan berfikir kita didalam mengelola pariwisata dan sapta pesona itu betul betuil menjadi Basis.” Katanya.

Kelemahan yang lain juga kalau ada destinasi wisata terkumpul disuatu daerah yang maju sementara yang dikelola tidak maju, bukan memperbaiki apa yang kurang tetapi mencari kekurang dari destinasi wasata yang dikelola oleh teman yang lain kemudian itu yang dipublikasi di publik.

Fauzan mengajak para peserta peduli terhadap kepariwisataan karena merupakan bagian dari orang yang mengelola kepariwisataan.

“Mari bersama kita peduli terhadap kepariwisataan dan bapak ibu sekalian sebagai bagain dari orang yang mengelola kepariwisataan harus melihat kedepan didalam menerapkan azas-azas untuk dapat memajukan industri kepariwasataan di Lombok Barat.” Tutupnya. (Diskominfotik/Yani/Zul).

Gerung, Diskominfotik-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit  Wilayah I Muhlis Irfan saat berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa salah satu dari 5 prioritas kerja 5 tahun ke depan Presiden Jokowi adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

“ASN sebagai Impelementator Kebijakan Pemerintah, sebagai pelayan Masyarakat dan sebagai perekat persatuan Bangsa harus memiliki profesionalitas yang tinggi, dan untuk mendapatkan ASN yang memiliki profesionalitas tinggi yaitu dengan penerapan Sistim Merit.” paparnya saat audiensi di ruang kerja Sekretaris Daerah Jumat, 16/10/2020.

Hadir dalam audiensi tersebut Asisten I Agus Gunawan, Asisten III H. Mahyudin, Inspektur H. Ilham, Kepala BKD-PSDM Suparlan bersama Sekretaris dan Kepala Bidang dan Kasinya.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan (Tanpa Diskriminasi).

Prinsip sistim merit yaitu mensejajarkan aspek kompetensi, kualifikasi, prestasi kerja, adil dan terbuka.

Tujuan Sistem Merit Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme)

Sementara itu Sekretaris Daerah H. Baihaqi menyampaikan merujuk 8 area penerapan sistem Merit tersebut, Lombok Barat sejak Januari 2020 meluncurkan program Setda menyapa OPD yang tujuannya untuk meningkatkan disiplin ASN, setiap pejabat di Sekretariat Daerah turun langsung ke setiap OPD melakukan pembinaan ASN mulai dari Apel pagi jam 7.30 sampai dengan mengecek kehadiran dan memberikan pembinaan.

“Bagaimanapun kita merujuk dari 8 Sistem itu kalau disiplinnya tidak dibenahi akan mendapatkan kesulitan.” ungkapnya

Dua bulan terakhir ini tingkat kehadiran (disiplin) ASN di Lombok Barat mencapai 98,8%, sisanya yang tidak hadir karena Cuti, Sakit, dan lain-lain. Ini menunjukkan disiplin ASN di Lombok Barat sudah tinggi.

Terkait dengan pemetaan sudah dilakukan oleh BKD PSDM dan untuk waktu 5 tahun ke depan sudah terbaca dan ditahu berapa kebutuhan ASN sesuai latar belakang dan sesuai dengan manajemen ASN untuk bidang-bidang yang dibutuhkan. Sehingga bisa diselaraskan dengan kebutuhan per tahun dan dari pemetaan itu sudah bisa di ketahui berapa yang pensiun setiap bulannya.

Di tempat yang sama Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham  menjelaskan Implementasi dari apa yang disampaikan oleh Komisi ASN tadi sudah hampir sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baik dalam rekrutmen, penempatan ataupun dalam promosi sudah melalui berbagai tahapan.

Terkait dengan evaluasi jabatan setiap kali ada pengisian untuk rencana mengisi jabatan-jabatan yang kosong secara periodik BKD PSDM melakukan evaluasi jabatan.

“Tidak ada pengisian jabatan tanpa melalui proses tahapan tersebut.” ucapnya

Untuk valuasi Kinerja secara rutin setiap bulan dilakukan melalui rapim, secara umum dilakukan oleh Bupati, sedangkan evaluasi kinerja secara keseluruhan dilakukan oleh BKD PSDM dengan mekanisme yang sudah ada.

Kaitan dengan penegakan kode etik ASN sudah banyak dilakukan teguran-teguran bahkan funishmen bahkan sampai pada pemberhentian baik pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat itu sudah dilakukan, inspektorat terlibat juga dalam hal penegakan ini, arsip-arsipnya ini sudah di BKD PSDM.

Kepala BKD PSDM Lombok Barat Suparlan menambahkan untuk menuju merit sistem di Lombok Barat sedang berproses, masih dilakukan pembenahan-pembenahan, ada satu dua yang belum sesuai ini masih dilakukan pembenahan

“Kalau dibandingkan rekrutmen JPT atau roling JPT dengan kabupaten kota yang lain di NTB, Lombok Barat menjadi contoh, karena Lombok Barat tidak pernah lepas dari KASN mulai dari izin pelaksanaan termasuk persyaratan-persyaratan rutin dilakukan komunikasi dengan KASN.” Demikian diungkapkan oleh Kepala BKD yang gemar Olah Raga Bulutangkis ini.(Diskominfotik/zul)