Gunungsari, Diskominfo – Jihad Aset, Masyarakat mendukung Pemda menangkan aset Sesela. Jihad Aset yang digaungkan oleh Bupati Lombok Barat rupanya telah memberikan pengaruh besar kepada masyarakat Lombok Barat. Salah satu buktinya masyarakat Desa Sesela Kecamatan Gunungsari berbondong-bondong mendukung Pemerintah Daerah Lombok Barat yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Hukum, Ahmad Nuralam sebagai Kuasa Hukum dalam sidang pemeriksaan setempat terhadap aset Pemda berupa lahan Pasar Seni dan lahan Puskesmas Sesela yang digugat oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris.

Dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut warga nampak memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dengan membentangkan poster dan spanduk yang berisi dukungan terhadap pemerintah daerah yang sedang melakukan jihad aset. Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat yang merupakan kuasa Hukum Pemda Lombok Barat Ahmad Nuralam mengatakan dalam sidang pemeriksaan tersebut pihak pengacara
Penggugat telah memberikan keterangan berbeda dengan gugatan. “Dalam gugatan disebutkan batas barat adalah tanah wakaf namun dalam sidang tersebut pengacara penggugat menunjukan jalan sebagai batas bagian barat tanah tersebut” ujar Nuralam.

Dalam kesempatan tersebut Nuralam juga mengatakan Jihad Aset yang digemakan oleh Bupati Lombok Barat telah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menyelamatkan aset Pemerintah Daerah Lombok Barat. Menurutnya masyarakat sudah sadar akan pentingnya aset milik Pemda  sehingga masyarakat berbondong-bondong mendukung Pemerintah Daerah dalam memenangkan aset tersebut.

“Pada lahan tersebut telah berdiri fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat sudah sadar akan pentingnya penyelamatan Aset Daerah” ujarnya.

Dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang berjalan lancar dan kondusif tersebut Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum menyampaikan terima kasih atas dukungan dari masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. Ahmad Nuralam mengatakan sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dari pihak Pengugat.

Sementara itu ditempat terpisah Pemerintah Daerah Lombok Barat melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada pemda dalam menyelamatkan Aset Daerah. Menurutnya dukungan ini menjadi kekuatan besar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Jihad Aset untuk menyelamatkan aset Pemda Lombok Barat.

“Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan masyarakat kepada Pemda” ujar Ahad.

Menurutnya Jihad Aset yang digaungkan oleh Bupati beberapa Waktu lalu telah memberikan semangat yang besar bagi masyarakat untuk menyelamatkan aset pemerintah Daerah. Pemerintah berharap agar semangat dan dukungan warga ini bisa terus terjaga untuk menyelamatkan aset pemda.

“Dukungan dari masyarakat akan memberikan kekuatan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelamatkan aset Pemda” ujarnya.

Ahad Legiarto melanjutkan dalam Jihad Aset ini Pemerintah Daerah di dukung oleh tim hukum yang kuat dan tim penyelamatan aset yang memiliki komitmen yang tinggi.

Ahad Legiarto menjelaskan, sebelumnya Bupati Lombok Barat dalam rangka Jihad Aset telah melakukan Inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi aset Pemda di wilayah Lingsar yang dipermasalahkan oleh sejumlah oknum. Bupati juga telah melakukan sidak ke gedung penyimpanan arsip pemda untuk memeriksa arsip-arsip yang terkait dengan Aset Daerah. Selain itu melalui Jihad Aset yang digaungkan oleh Bupati Lombok Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat telah menyelamatkan sejumlah aset Pemda diantaranya lahan yang digunakan oleh AMM Mataram, lahan pertanian di Kecamatan Kuripan dan lahan yang digunakan oleh Bank NTB Syariah di Desa Lembuak Kecamatan Narmada dan Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara serta sejumlah lahan aset lainnya. (Rf)

Lembar, Diskominfotik–Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melaksanakan Peninjauan dan penyerahan buku rekening penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Aula Kantor Desa Lembar Kecamatan Lembar, Rabu (09/09/2020).

Acara yang dihadiri oleh Bupati Fauzan Khalid,  Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. L. Winengan, Kapolsek Lembar IPDA Boy Ari Purnomo, SH. Camat Lembar Hasanudin, Pol PP, Aparatur Desa serta toga dan Tomas Lembar.

Didampingi oleh Kepala Dinas Perkim Bupati H. Fauzan Khalid  menyerahkan secara simbolis buku rekening penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH)

Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, di Kab.Lobar masih terdapat sekitar 5000 unit rumah tidak layak huni yang mana khusus di Desa Lembar terdapat 36 unit RTLH dalam peroses pengerjaan

“Mudah-mudahan dimasa jabatan saya, Saya bisa menuntaskanya dan membantu warga masyarakat untuk membangunkan RTLH yang mana satu rumah dialokasikan dana sekitar Rp. 17.500.000,- bersumber dari dana alokasi khusus (DAK),” ungkap Bupati.

Kedepan kita akan kerjasama dengan TNI Polri secara bersama sama melaksanakan gotong royong pesan saya mari kita jaga kebersamaan mari kita jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama,” tutup Bupati.

Sedangkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman H. L. Winengan dalam laporannya menyampaikan  ke depan Lombok Barat akan membangun sekitar 1.107 RTLH dengan alokasi anggaran  sekitar 19 M.

“ Rumah yang dibangun memang sangat sederhana namun dengan antusias dan swadaya masyarakat  RTLH yang dibangun ini menjadi sangat layak huni.” Terangnya

Dalam kesempatan tersebut Winengan juga menghimbau agar selalu mentaati protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan menuju kehidupan New Normal.

Sebelum acara penyerahan Buku Rekening Bupati bersama rombongan melakukan peninjauan ke lokasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni milik Inaq Misari dan Amaq Jumani di Dusun Bakong Dasan Desa Lembar Kecamatan Lembar, hampir 90% selesai proses pengerjaannya. (Angge/Yani)

Batulayar-Diskominfotik, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat terus berusaha membangkitkan kembali industri pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kembali destinasi wisata di lombok barat dalam era New Normal,dengan menggelar Workshop Biro Travel Tingkat Dasar bagi karyawan di bawah naungan ASITA, ASTINDO & ASPPI yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta Batulayar, Senin, 07/09/2020.

Workshop ini dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Kepala Dinas Pariwisata dan para pelaku usaha Pariwisata.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan industri pariwisata  adalah kebersamaan, usaha-usaha terintegrasi yang pada akhirnya memberikan harapan keberlanjutan bagi industri pariwisata,

Bupati menekankan “ Untuk menghidupkan pariwisata itu butuh kerjasama, harus satu kata dan yang keluar dari kita itu adalah yang positif, kalaupun ada yang buruk maka cara pandangnya itu dilihat dari sisi positif sehingga memberikan optimisme, memberikan energi pada masyarakat untuk memperbaiki yang kurang dan yang buruk itu, ini berlaku untuk semua industri jasa utamanya jasa pariwisata, karena pariwisata itu yang dijual adalah  Sapta Pesona dan ini butuh kepercayaan dari orang lain.” Terangnya.

“Posisi kita sekarang sama dengan daerah lain bahkan negara lain ditengah pandemi covid-19 kita masih terus ingin mengembalikan industri pariwisata ini kembali normal bahkan bisa lebih maju, segala usaha mari bersama-sama terus kita lakukan Pemda terus lakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan bahkan meminta masukan dari para pelaku usaha industri  pariwisata.” tambah Fauzan

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata, H. Saeful Ahkam dalam laporannya menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata mengalokasikan hampir 80% untuk peningkatan kapasitas SDM , beberapa kegiatan pelatihan yang akan digelar beberapa bulan kedepan antara lain pertama  Kegiatan Desa Wisata yang akan diikuti 120 peserta dari 57 Desa Wisata dalam 3 angkatan, kedua Akomodasi berbasis Komunitas dalam rangka mempersiapkan event Motor GP dengan menyiapkan Desa untuk mulai membangun komunitas, 120 angkatan, ketiga Pengelolaan Kuliner, dengan pendekatan Hiegenitas dan Standarisasi, Pelatihan Fashion, untuk mengangkat khazanah kekayaan milik Lombok Barat, Handycrap, Homestay yang sifatnya usaha untuk halal tourism dan tata kelola destinasi, renang dan Snorckling,

“Semua kegiatan ini dalam rangka untuk persiapan menempuh New Kenormalan Baru dengan mengedepankan aspek SDM dengan pendekatan pariwisata berbasis kholistik, integratif, dan sustainable (berkelanjutan).” Terang Ahkam (Diskominfotik/Yani/Windi)

Senggigi Batulayar-Diskominfotik, Pemerintah Daerah Lombok Barat terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dimasa pendemi covid- melalaui serangkaian pelatihan.

Pelatihan Vocational (Keterampilan) pada Daerah Pasca Bencana yang digelar Kementrian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) wilayah Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya agar lebih profesional dan dapat membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi, sosial dan Budaya.

Pelatihan yang dihadiri oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkop UKM Republik Indonesia Arif Rahman Hakim, Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat Kemenkop UKM RI Rudi Kusuma, Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Hj.Khaeratun Fauzan Khalid, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Lobar H.M,Fajar Taufik, Sekertaris Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat Andri Gandhi, Anggota Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan 60 Peserta Pelatihan yang berasal dari Binaan Dekranasda Kabupaten Lobar dipusatkan di Hotel Montana Premier Senggigi,Kecamatan Batulayar, Lobar, Senin (7/9/2020).

” Fokus kebijakan kemenkopukm salah satunya yakni menaik kelaskan UMKM, sehingga membentuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang lebih profosional guna menjadikan UMKM sebagai pondasi ekonomi yang berkeadilan. dengan melakukan berbagai pelatihan yang telah dilakukan seperti Promosi Digital, dan E-commerce, di Kabupaten Lobar sendiri saat ini akan dialkukan pelatihan berupa keterampilan teknis pelaku UKM di Lobar dengan fokus pelatihan Pewarnaan Kain Tenun dengan menggunakan bahan alami guna membangkitkan budaya nenek moyang. sehingga pewarnaan alami ini merupakan  metode yang ramah lingkungan dan memiliki ciri khas untuk hasilnya,” kata Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat Kemenkop UKM RI Rudi Kusuma, dalam laporannya.

Sedangkan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan,” Mudah-mudahan pelatihan ini medatangkan kebaikan dan keberkahan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di lobar. Usaha Kecil dan Koperasi diharapkan menjadi basic usaha, di Lobar telah melakukan kesepakatan untuk Center of Reform on Economics (CORE) industri yang akan dikembangkan yaitu sektor pariwisata, mulai dari Senggigi kemudian wisata desa-desa, dan destinasi-destinasi wisata yang dikembangkan dengan membangun infrastruktur di wilayah selatan Lobar dengan potensi yang luar biasa.

mulai dari pulau-pulau kecil. tetapi semua kebutuhan pariwisata paling tidak 70% itu dipenuhi oleh lokal di Lobar yaitu industri kecil dan usaha kecil yang terdiri dari pasokan buah, sayur, jajanan, dan oleh-oleh untuk pemenuhan kebutuhan pasokan hotel-hotel di Lobar khususnya.” Ungkapnya.

“ini semua butuh bimbingan, pembinaan, pelatihan, dan pengawalan dari pemerintah daerah. untuk itu mohon bantuan dari Kemenkop UKM  supaya apa yang dicita-citakan kabupaten Lobar untuk pelaku usaha kecil dan pelaku industri kecil bisa jadi kenyataan.”Tambahnya.

Ditempat yang sama Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkop UKM Republik Indonesia Arif Rahman Hakim menyampaikan,”Dibutuhkan kesabaran,ketangguhan, dan jangan cepat menyerah yang merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah tangguh dan selalu mencari peluang dalam berusaha. Salah satu contoh peluang usaha yang tidak turun yakni para pelaku usaha di bidang fashion pada masa pandemi covid-19 yakni beralih dari memproduksi baju untuk kantoran ke pembuatan masker untuk menjaga kesehatan,dan peluang usaha yang tidak turun yakni usaha olahan makanan yang terus mengalami perubahan untuk berkembang” Ujarnya.

“Dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam, baik kementerian lembaga yang mempunyai kegiatan-kegiatan untuk  mendukung, memperkuat pelaku UMKM, untuk itu tidak perlu khawatir terus berusaha untuk mengikuti perkembangan program-program pemerintah pusat dan daetah untuk dapat dimanfaatkan. Dari Kemenkop UKM telah melakukan upaya-upaya dengan membuat kebijakan untuk membantu pelaku UMKM salah satunya yakni yang baru diluncurkan oleh Presiden RI berupa bantuan kepada usaha produktif dan pelaku usaha mikro dengan besaran Rp 2,4 juta per pelaku usaha, ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan sebaik-baiknya. Kemenkop UKM juga berusaha untuk membangkitkan usaha melalui aplikasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk dapat memasukan produk-produk hasil usahanya pada aplikasi bea pengadaan.”Tutupnya. Diskominfotik/Juan/Yani

Kuripan, Diskominfotik–Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang puncaknya diperingati 26 September 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Lombok Barat berkerja sama dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat menyelenggarakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis di Halaman Kantor Camat Kuripan, Kamis (03/09/2020). Dalam rangkaian Bulan Kontrasepsi Sedunia, sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan 19 September 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Pelayanan KB Gratis selama 3 hari berturut turut yaitu tanggal 3, 4 dan 5 September 2020 secara serentak di wilayah Lombok Barat. DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat berkerja sama dengan Dinas Kesehatan serta jajarannya, terus melakukan koordinasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk KB. Kebijakan ini diambil untuk menunjang program Keluarga Berencana yang terus digalakkan demi mewujudkan Keluarga yang berkualitas. Pelayanan ini sendiri dilaksanakan di Kantor Camat Kuripan sekaligus dalam rangka Roadshow Hari Kesatuan Gerak PKK Propinsi yang dilaksanakan dilokasi yang sama. Peluncuran pelayanan MKJP tersebut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi NTB, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lobar, IDI Lobar serta Para Kader PKK. Dalam kesempatan itu, Ibu Ketua TP PKK Propinsi NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah melakukan kunjungan pada pelayanan KB Implant dan IUD di Mobil Pelayanan. Hj. Niken juga memberikan motivasi kepada akseptor untuk tidak ragu dalam menggunakan alat kontrasepsi, agar dapat mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak, serta membina keluarga dengan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Harapannya semua calon akseptor MKJP dapat terlayani dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan Kabupaten Lombok Barat, terutama saat pelayanan gratis pada tanggal 3,4,5 September 2020. “Saya harap pelayanan MKJP ini bisa mengajak banyak ibu-ibu di NTB, khususnya di Lombok Barat untuk ber-KB, Berencana itu keren, dua anak sehat,” tambahnya. Pelayanan MKJP sendiri meliputi pemasangan susuk (implan) dan IUD (spiral) yang akan dipasangkan tenaga medis kepada keluarga yang ingin melaksanakan KB. Sementara itu, Target yang ditetapkan untuk pelayanan Hari Kontrasepsi Sedunia yaitu 250.000 Akseptor MKJP untuk tingkat nasional. Sementara untuk Lombok Barat sendiri ditargetkan sebanyak 801 Akseptor MKJP (150 IUD dan 651 Implant). Dan ditargetkan hari itu pelayanan di Kantor Camat Kuripan sebanyak 20 Akseptor, dan tercapai sebanyak 17 akseptor. Sedangkan secara keseluruhan tingkat Kabupaten Lombok Barat berdasarkan laporan sudah mencapai 54% sampai tanggal 2 September 2020 (tidak termasuk pelayanan tanggal 3). Hj. Niken menyambut baik kegiatan pelayanan KB MKJP gratis ini. “MKJP adalah solusi masyarakat untuk tidak selalu bolak balik sebulan sekali ke Puskesmas untuk ber-KB. Metode ini bisa dilakukan dalam 4 bahkan 5 tahun sekali,” tuturnya. “Kami akan sampaikan kepada Kabupaten/Kota, sehingga seluruh masyarakat terutama PUS di NTB bisa ikut berpartisipasi dan menyambut baik kegiatan ini,” pungkasnya. Diskominfotik/angge/juan/yani

Untuk menekan angka penularan covid19 di wilayah Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Propinsi NTB telah mengeluarkan Perda No 7 tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular. Hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Propinsi NTB Hj Baiq Eva Nurcahyaningsih saat rapat koordinasi dengan sejumlah Kabag Hukum dan Kepala Bidang IKP Diskominfo serta Humas Kabupaten/kota Se NTB, Jumat, 4 September 2020 di Mataram.

Dalam kesempatan tersebut Asisten 1 Pemprov NTB mengatakan bahwa saat ini NTB telah berada di zona orange dalam penularan covid19. Karenanya dibutuhkan langkah langkah strategis dan cepat untuk membawa NTB pada zona hijau. Eva mengatakan bahwa regulasi berupa perda ini salah satu payung hukum untuk menekan angka penularan covid19 di NTB. Ia berharap agar perda ini dapat diterapkan di seluruh Nusa Tenggara Barat agar NTB bisa masuk ke zona hijau. “Kita terus berupaya menekan penularan covid19 di NTB salah satunya melalui perda no 7 tahun 2020, semoga perda ini dapat ditindaklanjuti” ujarnya.

Eva mengatakan bahwa perda ini akan mulai berlaku tanggal 14 September 2020. Nantinya masyarakat umum yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sebesar 100 ribu rupiah. Sementara untuk ASN yang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sebesar 200 ribu rupiah. “Tidak menggunakan masker ada sanksi tegas yang telah menanti karenanya taatilah protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama” ujarnya.

Pada rakor tersebut eva juga meminta agar semua kabupaten kota di NTB dapat segera menindaklanjuti perda ini dengan perbup atau perwali. Hal ini agar upaya untuk menekan angka penularan covid19 di NTB dapat terwujud sehingga NTB bisa masuk zona Hijau. Ia mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan kerja keras semua pihak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Lobar melalui kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Lombok Barat, Halid, SH mengatakan bahwa saat ini Lombok Barat telah memiliki perbup 53 tahun 2020 tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di masa pandemi covid19. Perbup ini menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk menerapkan protokol kesehatan di masyarakat. Halid mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban penggunaan masker di Lingkungan Pemkab Lombok Barat secara rutin. Hal ini untuk menekan angka penularan covid di Lombok Barat. “Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya menekan angka penularan covid19 salah satunya dengan menerapkan perbup 53 tahun 2020 dan Pol PP telah bergerak untuk melakukan penertiban di Lingkungan perkantoran” ujarnya. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Barat meminta agar masyarakat Lombok Barat dapat mematuhi protokol covid19 dengan menggunakan masker saat beraktivitas. Hal ini untuk mencegah dan menekan angka penularan covid19 di Lombok Barat yang saat ini sudah berada di zona orange. (Halid/rif Kominfo)

Senggigi, Diskominfo – Tidak kurang dari 300 orang melakukan gotong royong bersih- bersih di sekitar jalan raya Senggigi, Sabtu (5/9/2020). Pemerintah Lombok Barat bersama para pelaku wisata, lembaga masyarakat yang peduli lingkungan membersihkan sampah yang berserakan.

Kegiatan bersih- bersih itu dilakukan untuk menjamin rasa nyaman bagi masyarakat dan dunia bahwa kawasan wisata seperti Senggigi nyaman dan aman dari Covid-19. #ayokembalikesenggigi

“kita melakukan kegiatan bersih-bersih untuk mendorong tatanan baru new normal. Masyarakat tetap produktif, wisata tetap berjalan tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. kita mulai meramaikan senggigi oleh kita-kita dulu agar masyarakat luas dan dunia melihat kalau Senggigi ini sehat, Senggigi memiliki standar protokol covid untuk berwisata ,” ungkap Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baihaqi ketika ikut serta gotong royong di jalan raya Senggigi.

Dikatakan, menyiapkan wisata Senggigi untuk dikunjungi wisatawan domistik maupun mancanegara tidak boleh kendor melakukan bersih-bersih. Pemerintah Lobar akan melakukan gotong royong sekali seminggu sebagai wujud keseriusan menyiapkan Senggigi aman dikunjungi.

Menurut Baihaqi sambil mengangkat sampah ke truk pengangkut sampah mengatakan, Sektor Pariwisata merupakan basis ekonomi sehingga menjadi lokomotif untuk menggerakkan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, jasa, konstruksi dan lainnya. Karena itu dukungan untuk sektor pariwisata di Lombok Barat baik di Sekotong khususnya di Senggigi harus disuport untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat Budi Darmajaya mengungkapkan dengan kegiatan bersih-bersih di wisata Senggigi merasa terbantu tugasnya. Dia memberi suport armada untuk mengangkut sampah dari Senggigi. Dikatakan, pihaknya rutin mengangkut sampah di wilayah Senggigi dan sekitarnya setiap hari tanpa libur dengan menggunakan 6 armada pengangkut sampah. Dijelaskan setiap hari mengangkut sampah sebanyak dua kali sehari.

“kami yang menangani sampah untuk kebersihan, mendukung sekali kegiatan gotong royong ini, armada yang kita turunkan setiap hari enam armada. Yang dulunya pengangkutan sampah lima hari, sekarang tujuh hari tidak ada libur, sehari dua kali mengangkut. Kita harapkan Senggigi akan bangkit dengan gotong royong bersih-bersih. Ini kita dibantu dengan kegiatan bersih-bersih,” ungkapnya.

Koordinator Pokdarwis Senggigi H Kurnaen mengapresiasi kegiatan gotong royong. Program seperti ini diharapkan terus berlanjut agar wisata Senggigi menjadi nyaman dan menarik kunjungan wisatawan. Dikatakan, Senggigi adalah tujuan wisata yang sebelumnya terkendala kurang bersih.

“Namun Alhamdulillah sekarang dengan kegiatan bersama komunitas ini, Senggigi kelihatan  bersih. Kita juga mengadakan kegiatan  di Kerandangan untuk meyakinkan bahwa Senggigi sudah layak untuk dikunjungi lagi dengan tetap kami menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Senada dengan Sakinah salah seorang anggota Lombok Care Community (LCC) yang peduli kebersihan di wilayah Senggigi mengatakan kepeduliannya ikut gotong royong karena ingin wisata Senggigi kembali seperti semula. “kami punya restoran di Senggigi ini, jadi kalau kotor dan tidak ada yang peduli dan tetap buang sampah sembarangan, Senggigi akan mati. Kita juga pikirkan bukan aspek pariwisata saja, tapi kita pikirkan anak cucu kita harus dididik tidak membuang sampah sembarangan. Sampah pelastik terutama yang ratusan tahun tidak akan hilang. Jadi sampah-sampah yg di bakar , dapat menyebabkan asma, tumor dan segala penyakit yang timbul,” ugkapnya.

Koordinator LCC atau  Perkumpulan Insan Peduli Pariwisata Lombok, Pasek Arianto mengatakan mengikuti gotong royong untuk menginisiasi masyarakat agar peduli atau care terhadap sapta pesona yang berisi keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kenangan dan keramahan. “kita juga mengadakan berbagai kegiatan diskusi dengan pelaku pariwisata di beberapa tempat wisata untuk peduli pariwisata,” katanya

Pariwisaata Lombok Barat siap dikunjungi turis domistik maupun mancanegara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ayo datang berwisata ke Senggigi dan tempat lainnya di Lombok. #ayodatangkesenggigi.