Gerung Diskominfotik – Sebanyak 1. 901 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) di empat Kecamatan Kabupaten Lombok Barat yaitu Gerung, Lembar, Sekotong dan Narmada  Diwisuda atau di graduasi oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (14/12/2020).

Acara wisuda atau graduasi dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Ulang Tahun NTB ke 62 tanggal 17 Desember mendatang.

Hadir dalam acara tersebur Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj Sumiatun, Sekda Lobar H. Baehaqi, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, Assisten I Setda Provinsi NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kadis Sosial Lobar H. Lalu Martajaya, camat Gerung, Lembar, Sekotong, dan Narmada, pendamping PKH dan perwakilan keluarga yang digraduasi.

Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis oleh Bupati kepada 40 perwakilan KPM yang diwisuda atau digraduasi dari kepersertaan PKH.

Kepala Dinas Sosial Lombok Barat L. Martawijaya dalam laporannya, mengatakan jumlah yang menyatakan diri mundur sampai dengan minggu pertama Bulan Desember 2020 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 1.901 keluarga dan terus mengalami progres sampai hari ini.

“Artinya mereka sudah keluar dari program PKH adalah secara otomatis, bahwa mereka ini sudah merasa sejahtera mandiri dan sudah tidak tergantung pada program pemerintah,” katanya.

Ia menyebut, peserta ini keluar atas keinginan dan kesadaran mereka secara ikhlas tanpa ada tekanan. Sehingga karena mereka keluar, nanti diberikan kesempatan kepada peserta lain yang membutuhkan.

“Secara ekonomi mereka sudah stabil, setelah ini peran kami di Dinas Sosial akan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan kalau ada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kita berikan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, yang digraduasi hari ini sebanyak 4 Kecamatan meliputi Kecamatan Sekotong 43 keluarga, Kecamatan Lembar 1267 keluarga, Kecamatan Gerung 368 keluarga dan Kecamatan Narmada 72 keluarga.

Menurut data hingga bulan Nopember. Setelah figuring lagi hingga minggu pertama December, jumlahnya menjadi 1.901 keluarga, data inipun tetap akan bertambah,” terangnya.

Dan untuk tahap selanjutnya yang akan digraduasi di 6 Kecamatan  direncanakan akan dilaksanakan jelang perayaan HUT Kabupaten Lombok Barat,” tutupnya.

Sementara itu, mengawali sambutannya Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid merasa bangga kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) sudah bisa lepas dari program bansos pemerintah.

“Anggota KPM PKH yang keluar ini bukan berarti sombong dan sudah kaya akan tetapi ini dilakukan semata-mata karena kesadaraan bahwa masih banyak masyarakat lainnya yang lebih membutuhkan. Tetapi kedepan kita harapkan, PKH yang keluar agar mengembangkan ekonomi produktif,” terangnya.

Bupati juga mengatakan, setelah acara graduasi ini Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi supaya Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

(KPM PKH) yang sudah digraduasi tidak boleh dilepas, supaya nanti langsung diintegrasikan dengan program mereka.

“Setelah mereka digraduasi secara bertahap dan bergiliran ada pembinaan lanjutan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan,” jelas Bupati.

Lebih jauh Fauzan mengatakan, saat ini di lobar sedang didorong industry kecil berbasis rumahan, di mana mulai tahun 2020 semua usaha perkantoran terutama yang konsumsi harus melalui koperasi dan koperasi itu harus mengambil dan membeli dari usaha masyarakat.

“Kita akan memberi sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah Lombok Barat yang tidak memesan konsumsi seperti jajanan, kue-kue dan sebagainya di usaha masyarakat Lombok Barat yang sudah ada. Ini kesempatan untuk PKH yang telah keluar untuk mengembangkan diri,”pungkasnya (Diskominfotik/angga/Dhio)

Gerung Diskominfotik, Asosiasi Pengusaha Logam (ASPEL) Lombok Barat bersilaturrahim ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ruang Rapat jayengrane, Kamis 10/12/2020.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Para Asisten, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat H. Sabidin dan para Kepala OPD terkait.

Dalam kunjungan tersebut rombongan ASPEL dipimpin oleh ketuanya Saepul dalam rangka mempresentasikan hasil karya para anggota ASPEL berupa produk teknologi tepat guna berbahan logam.

Pada kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat H. fauzan Khalid mengatakan ketika melihat pameran yang diselenggarakan di Wadon beberpa bulan lalu sangat surpris melihat hasil produk dari ASPEL yang ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya oleh para pelaku usaha kecil (industri kecil) di masyarakat Lombok Barat.

Fauzan berpesan kepada para pelaku industri ASPEL agar menjaga produksinya dan terus ditingkatkan kualitasnya jangan pernah berhenti ketika mampu membuat produksinya yang sudah dianggap baik ketika dibandingkan dengan hasil produk lain tetapi tidak menambah kreasi-kreasi baru dari produk-produk itu maka tentunya pasti akan ketinggalan apalagi menganggap produknya baik tanpa pernah melakukan pembanding dengan hasil produk orang lain maka tentunya kualitas harus tetap dijaga.

“Menjaga kualitas produk ini Asosiasi sangat berperan, jangan Asosiasi hanya sekedar nama tolong manfaatkan asosiasi ini sebagai jang silaturrahim antar anggotanya.” Ungkap Fauzan.

Untuk menjaga mutu dan kepuasan konsumen Fauzan menghimbau kepada para anggota Asosiasi melakukan pelayanan pasca penjualan kepada paran konsumen dengan melakukan kontrol terhadap hasil produksinya di tangan konsumen kemudian melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.

“ini salah satu langkah evaluasi terhadap hasil produksi apa penyebab kerusakannya dan tentunya ini akan menjadi dalam memperbaiki mutu dan kualitas produk.” Terangnya.

Lebih lanjut Bupati menghimbau kepada para kepala OPD yang berkaitan dengan pengadaan peralatan untuk para UKM agar memprioritaskan hasil produk dari Asosiasi Pengusaha Logam (ASPEL) tentunya dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua asosiasi Saipul mewakili anggotanya berharap bisa menajalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau melibatkan mereka pengusaha dan pengerajin Logam, yang membuat mesin tepat guna dalam mendukung kebijakan yang ada di Pemda Lobar, Serta mempermudah mereka dalam proses perizinan.(Diskominfotik/Windi/Dhio)

Gerung, Diskominfotik; Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka dalam penyusunan rencana kegiatan dan program harus dilakukan identifikasi terhadap perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang  kemungkinan akan timbul.  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyelenggarakan Workshop implementasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, dan Kasubag Program Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Kamis, 10/12/2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi  saat membuka kegiatan workshop mengatakan Lombok Barat merupakan salah satu dari 6 Kabupaten yang menerapkan manajemen risiko,  kegiatan workshop ini diharapkan menjadi pembelajaran khusus bagi peserta yang nantinya dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul dan strategi penyelesaiannya.

Dalam kaitan dengan Manajemen risiko , para kepala OPD, Camat dan Kasubag program dalam menyusun rencana program dan kegiatan harus mengidentifikasi permasalahan dan  dan strategi  tindak lanjutnya dan yang menjadi acuannya adalah RPJMD tahun 2020/2024.

“kita berharap dalam menerapkan manajemen risiko bisa masuk level 3 ditahun 2021.” Ungkapnya

Sedangkan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam kesempatan tersebut berpesan agar kepala OPD, camat dan para Kasubag Program dan Perencanaan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program kegiatan agar memahami indikator dalam RPJMD dan mengantisipasi jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan efektivitas dalam mengelola sumber daya di Lombok Barat agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan jelas.

Sementara itu Perwakilan BPKP Provinsi NTB Dessy dalam paparannya mengatakan untuk mencapai level tertinggi dalam penerapan manajemen risiko  memperoleh indeks manajemen risiko sebesar 1,76 ini bisa dicapai bila memiliki daftar risiko (risk register), Rencana Tindak pengendalian (RTP) yang meliputi risiko strategis Pemda, Risiko strategis OPD, dan risiko operasional.

“capaian pemerintah daerah dalam manajemen risiko adalah tersusunnya Risk Register dan RTP oleh semua ketua OPD” Pungkasnya (Diskominfotik/angge/dio)

Giri Menang, Diskominfotik; Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 21, tahun 2020, mengambil tema, ” Peran Dharma Wanita Persatuan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga” acara tersebut berlangsung di Aula kantor Bupati Lobar, Selasa, (8/12/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Lobar, H. Baihaqi, Ketua Dewan Penasehat DWP Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid, Ketua DWP Lobar Hj. Nurhikmah Baihaqi, Kepala Dinas DP2KBP3A Lobar, Sekretaris Dinas Kominfotik Lobar dan para pengurus serta anggota DWP dan GOW Kabupaten Lombok Barat.

Tugas pokok DWP ialah Membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan, dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian, serta melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu fungsi dari hadirnya DWP ialah Sebagai wadah untuk melakukan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi.

Ketua DWP Hj. Nurhikmah Baehaqi dalam sambutannya mengatakan,
“di usia yang ke 21 tahun ia mengibaratkan DWP seorang gadis yang sedang ranum-ranumnya, oleh sebab itu DWP tidak boleh patah semangat karena di Uji Allah dengan wabah covid-19, namun menjadikan situasi ini sebagai titik balik untuk Organisasi DWP lebih baik dan bekerja nyata, bukan hanya program tertulis saja tanpa ada wujud yang nyata. Khususnya bagi para perempuan di Era digital untuk tetap mendukung terwujudnya ketahanan keluarga.

Ia juga menyampaikan laporan terkait kinerja DWP yang bekerja sama dengan Diskominfo, Disperindag, serta Dinas Kesehatan Lobar, DWP banyak memberi konstribusi dalam 1 tahun ini, seperti memberikan santunan pada guru di daerah terpencil, di bidang Ekonomi juga turut andil menjual, mengenakan serta mempromosikan produk- produk lokal Lombok Barat, dan untuk program kehumasan DWP saat ini sudah memili website yang nantinya diharapkan agar bisa mengakses informasi  serta menyebarkan info sendiri.

Sementara itu, Dewan Penasehat DWP Lobar Hj. Khairatun Fauzan Khalid mengucapkan dirgahayu DWP ke-21 tahun 2020 tepat momennya saat mengakhiri tahun 2020 dan akan beranjak ke tahun 2021.

“Kita berbangga sekali di momentum HUT DWP ke-21, DWP Lobar berperan aktif membantu program pemerintah untuk penanganan Covid-19 selama kurang lebih 9 bulan dan secara serentak juga melibatkan semua organisasi wanita. Sehingga kasus positif Covid-19 bagi masyarakat di Lobar akhir-akhir ini terus menurun,” ungkapnya.

“Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang terkena Covid-19, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas normal kembali seperti biasa,” harapnya.

Peran perempuan sangat strategis di dalam bermasyarakat dan menjadi yang terdepan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas daripada perempuan di lingkup ASN di Lombok Barat.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi juga menyampaikan agar organisasi DWP tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan walau masih di cemaskan dengan Wabah Covid-19 yang diharuskan jaga Jarak. selalu mengucap rasa syukur, serta berpikir positif karna pikiran yang positif akan menghasilkan hasil yang positif juga.(Diskominfotik/YL/Angge/Hld)

Gerung, Diskominfotik; dr.Sapto Sutardi salah seorang tenaga kesehatan Kabupaten Lombok Barat diberi penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas inovasinya membuat aplikasi  mendeteksi angka stunting dan gizi buruk dengan cepat dan akurat yang diberi nama aplikasi  “dr Sapto Anthro”.

Penghargaan diberikan saat kegiatan rutin apel pagi yang diikuti oleh seluruh ASN lingkup Sekretariat dan Dinas Kominfo di halaman kantor Bupati Lombok Barat Kamis 10/12/2020.

Sekretaris Daerah H. Baihaqi selaku pembina apel pagi dalam amanahnya mengatakan menjadi ASN harus mampu berkerja secara profesional, memiliki kemauan untuk meningkatkan prestasi kerja, memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir kreatif, memahami peraturan-peraturan yang menaungi lingkup kerjanya dan menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang dihadapi pada pekerjaannya atau menemukan cara-cara baru (inovasi).

Di contohkan oleh Baihaqi seperti dr Sapto Satriadi yang mampu berinovasi membuat aplikasi untuk mendeteksi angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat secara cepat dan akurat.

“Ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani masalah stunting dan gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat.” Ungkapnya.

Aplikasi sudah dipresentasikan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 di depan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), bulan Juli 2020 lalu untuk menuju 45 besar Inovasi Pelayanan Publik.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat mengatakan bahwa Aplikasi yang dibuat oleh Dr.Sapto ini sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di mana kita mengetahui bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki permasalahan stunting yang cukup tinggi sehingga dengan menggunakan Aplikasi ini permasalahan stunting dapat diatasi lebih cepat dan akurat. Harapan kami ke depan juga muncul dr.Sapto-dr.Sapto lain yang dengan inovasi-inovasi yang dihasilkan akan mampu membantu Pemkab untuk mengatasi masalah yang dihadapi.(Diskominfotik/zul)

Batulayar, Diskominfotik; Dalam rangka sinergi program penanggulangan Kemiskinan lintas Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya untuk terus menurunkan angka kemiskinan dengan membantu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Barat Lakukan Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat, Selasa 8/12/2020.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatnya peran dan fungsi TKPD dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatnya koordinasi dan sinergitas  antara pemangku kepentingan dalam hal ini perangkat Daerah dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatnya pemanfaatan data dalam mengintervensi program-program penanggulangan kemiskinan.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Anggota TKPKD Lombok Barat, Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Dandim 1606 Lombok Barat, Kepala BPS Lombok Barat, Ketua Baznas Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya Hj.Sumiatun mengatakan di tengah Covid-19 semua OPD agar terus bersinergi dan berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan guna menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat..

Menurut Sumiatun angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat ini masih tinggi data ditahun 2019 angkanya sekitar 15,17% dan ditahun 2020 data terbaru BPS angkanya 14,28%  memang ada penurunan sekitar 0,89%.

Walau demikian para Kepala OPD diharapkan terus melakukan upaya dan inovasi agar angka kemiskinan di Lombok Barat terus menurun.

Masyarakat miskin ke depan agar terus diberdayakan baik melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, maupun pengurangan beban pengeluaran.

Hal ini, menjadi perhatian semua pihak agar intervensi perlindungan sosial tepat sasaran,

“Penurunan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pembangunan di Lombok Barat.” Ungkapnya

Pemikiran dan inovasi semua perangkat daerah sangat diharapkan dalam penurunan kemiskinan serta kontribusi dari lembaga pemerintah lainnya seperti TNI, BPS, dan Baznas agar sama-sama bersinergi memberikan kontribusi menurunkan kemiskinan di Lombok Barat.

“Di tahun 2021 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengelolaan pasca panen, dan memaksimalkan produk lokal” Jelas mantan Ketua DPRD Lombok Barat ini.

Melalui sinergi semua perangkat daerah bersama lembaga pemerintah lainnya termasuk TNI dan Baznas membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Sumiatun menyerahkan bantuan secara simbolis berupa peralatan usaha bagi UKM dari Dinas Koperasi kepada perwakilan Kelompok UKM Lombok Barat. Sumbangan atau bantuan dari Pemda ini nilainya tidak seberapa namun inilah bentuk perhatian dan dorongan yang diberikan agar UKM-UKM yang ada di Lombok Barat dapat bertahan dan bahkan dapat membantu menopang ekonomi keluarga di era Pandemi copid19 ini.”tutupnya (Diskominfotik/zul)