TEMPAT WISATA DIBUKA PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 HARUS MONITORING DAN KONTROL

Giri Menang, Diskominfotik-Penerapan New Normal dan dibukanya tempat pariwisata diperlukan kontrol dan monitoring agar masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protocol Kesehatan, Kerjasama dan sinergi selama ini berjalan sangat baik antara semua pihak terutama TNI/Polri bersama pemerintah dalam usaha pengendalian penularan covid-19 tetap diperlukan dalam penerapan New Normal dan pembukaan tempat-tempat wisata ini.

Melihat jumlah wisatawan yang mengunjungi tempat wisata dalam jumlah banyak, sebut saja wisata di sesaot, meski sudah dihimbau agar tidak mengunjungi tempat tersebut akan tetapi masyarakat tetap saja datang sehingga pihak desa setempat kewalahan dan terpaksa membukanya, namun dengan syarat pengunjung wajib cuci tangan dan pakai masker.

Hal ini disampaian Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat H. Saeful Ahkam pada acara Pembukaan Uji Publik Penyusunan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata yang dibuka oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pengelola Wisata Lombok Barat. Senin, 15 Juni 2020.

Dengan dibukanya tempat-tempat pariwisata di Lobar juga sebagai jalan keluar untuk membangkitkan kembali perekonomian setelah melakukan “Stay at home atau diam dirumah saja.”

Lebih lanjut Ahkam menyampaikan akan mengupayakan regulasi terkait protocol Kesehatan dalam Pandemi Covid-19 untuk tempat wisata.

Sementara itu Bupati Lombok barat H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa Lombok Barat dalam Transisi New Normal untuk itu pembukaan tempat-tempat wisata agar penerapan protocol Kesehatan dokontrol dengan ketat karena penularan covid-19 ini masih pluktuatif do Lombok Barat.

Bupati menyarankan walaupun pembukaan tempat wisata menjadi kesepakatan jangan sampai masyarakat luput dari penertiban penerapan protocol Kesehatan.

Senada dengan Bupati Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengatakan dibukanya Kembali tempat wisata dengan syarat setiap tempat wisata harus mempunyai klinik Kesehatan sesuai protocol covid-19. (Diskominfotik/angge).

PERLU ADANYA KOMITMEN BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Giri Menang, Diskominfotik-Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Sekda Lobar Dr. H. Baehaqi, S.Si., M.Pd., M.M. dalam sambutannya menjelaskan, untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), setidaknya ada dua poin penting yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, adanya komitmen pada diri sendiri dan pada pihak lain untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan sesuai yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab, dan yang kedua zona integritas yang dimaksud adalah predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajarannya yang berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yaitu memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas dari pungli dan wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H Baihaqi dalam acara Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di tengah pandemi Covid-19 yang dihadiri oleh, Kepala BPS, Kepala kejaksaan mataram, Kadis kominfotik, Kepala Bappeda Lobar, Inspektur Inspektorat Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar Giri Menang, Senin (15/06/2020).

Lebih lanjut Baihaqi menekankan bahwa dalam agenda reformasi birokrasi menuju Indonesia maju tahun 2025, aparatur pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kuntabilitasnya. tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat Drs. Anas M.Si, sebagai penyelenggara acara ini menyampaikan, bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,

Ada 3 sasaran utama dari reformasi birokrasi yaitu pertama -peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Kedua-pemerintah yang bersih yang bebas dari KKN dan Ketiga-Peningkatan pelayanan publik. Ujarnya.

Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan bentuk pernyataan siap untuk menyandang predikat zona integritas dan adapun tujuannya yaitu untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi,”tambahnya. (Diskominfotik/angge)

DINAS PARIWISATA TINJAU KESIAPAN OBJEK WISATA MENJELANG TRANSISI NEW NORMAL

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat H. Saiful Ahkam beserta jajarannya meninjau tiga objek wisata yang sedang bersiap membuka diri menuju transisi kenormalan baru, Sabtu (13/6/2020).
Di kesempatan pertama, Kawasan Pantai Cemara Lembar Selatan menjadi sasaran tinjauan. Di situ, Ahkam ditemui oleh Kepala Dusun Cemara dan Pegiat Pariwisata Cemara, Mus’ab.
“Sekarang sepi. Kalaupun hari ini nampak ada pengunjung, mereka itu rombongan yang mau ziarah ke Makam Keramat,” ujar Kepala Dusun Cemara.
Di kesempatan terpisah, pegiat wisata Pantai Cemara Mus’ab menuturkan pihaknya saat ini mengisi waktu dengan kembali mencari ikan ke laut.
“Karena pariwisata sedang tutup, warga kembali ke profesi mereka yang lama,” tutur Mus’ab yang mengaku saat ini sedang bekerja sama dengan pihak lain untuk program pemberdayaan masyarakat.
Dalam kunjungan berikut, jajaran Dinas Pariwisata Lombok Barat mendampingi Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid memgunjungi Desa Mareje Timur. Mereka meninjau pembangunan Embung Telaga Pandan Wangi yang terletak di perbukitan Dusun Lendang Damai, Desa Mareje Timur (Maritim) Kecamatan Lembar.
Menurut Fauzan, embung yang mampu menjadi tadah hujan dan menampung kurang lebih sembilan juta kubik air ini akan memberi manfaat untuk irigasi pertanian, pengembangan pariwisata, dan pelestarian sumber daya lahan dan air.
“Bendungan ini selain sebagai pemasok irigasi pertanian, juga kita akan kembangkan sebagai kawasan agrowisata,” kata Fauzan.
Proyek yang seluruhnya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) dan bekerja sama dengan Yayasan Obor Tani konon menghabiskan biaya sekitar 5 milyar lebih. Areal yang seluruhnya kurang lebih satu hektar itu dipastikan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan tanaman holtikultura yang luasnya dua puluh lima hektar.
Kepala Desa Mareje Timur H. M. Hadran Pahrizal bersyukur dengan adanya embung ini dan memiliki impian menjadikannya sebagai destinasi wisata.
“Di lokasi embung ini juga kita akan tanami tanaman holtikultura seperti buah kelengkeng, matoa, durian dan manggis. Kita dibina sampai berbuah. Kelebihan lokasi embung ini adalah view-nya yang menghadirkan panorama perbukitan dan laut dari kejauhan, sehingga bisa dijual sebagai salah satu destinasi wisata,” ujar Hadran optimis.
Usai ke Mareje Timur, Rombongan Dinas Pariwisata yang kemudian berpisah dengan rombongan Bupati beralih meninjau spot mangrove Tanjung Batu Sekotong.
Destinasi baru yang lagi naik daun itu ditinjau karena sudah ramai dikunjungi kendati pembukaan tempat wisata secara resmi belum dilakukan.
Di spot wisata yang dibangun dua tahun dari APBDES Sekotong Tengah senilai lebih kurang tujuh ratus juta, tim Dinas Pariwisata menemukan banyak pengunjung. Tampaknya spot wisata dengan boardwalk kayu dan banyak ornamen kreatif ini banyak memancing minat pengunjung untuk berfoto-foto. Kata Kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Sarapuddin, BUMDES yang mengelola tempat tersebut bisa meraup lebih dari sejuta rupiah setiap hari hanya dari bea masuk.
“Kami hanya mematok biaya masuk Rp. 3000 yang dikelola Bumdes. Kalau lagi ramai, bisa lebih. Tempat ini juga ramai kalau malam hari oleh warga sekitar,” tutur Lalu Sarapuddin yang masih akan membangun beberapa fasilitas pendukung lainnya.
Terkait dengan persiapan menuju kenormalan baru, baik Kepala Dusun Cemare, Kepala Desa Mareje Timur maupun Kepala Desa Sekotong Tengah, mengaku siap dengan kenormalan baru.
“Di sini kita siapkan tempat cuci tangan dan sabun, bahkan jika pengunjung lupa bawa masker, sudah ada yang menjual di pintu masuk,” kata Lalu Sarapuddin.
Sumber : Humas Lobar

 

BUPATI LOMBOK BARAT TINJAU PROYEK PEMBANGUNAN EMBUNG TELAGA PANDAN WANGI MARITIM

Giri Menang, 13 Juni 2020-Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meninjau proyek pembangunan embung Telaga Pandan Wangi terletak di Dusun Lendang Damai, Desa Mareje Timur (Maritim) Kecamatan Lembar, Sabtu (13/6/).
Dalam peninjauannya, Fauzan turun untuk memastikan proses pembangunan embung yang dalam pengerjaannya sudah selesai 100 persen, kecuali pembangunan pendukung lainnya seperti penataan lingkungan embung dengan berbagai jenis komoditas pertanian.
Menurut Fauzan, bendungan yang tengah dibangun ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Sebab, dampak yang akan timbul setelah selesainya pembangunan embung ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat, utamanya irigasi pertanian, pengembangan pariwisata dan pelestarian sumber daya lahan dan air.
“Bendungan ini selain sebagai pemasok irigasi pertanian, juga kita akan kembangkan kawasan agrowisata,” kata Fauzan di sela-sela kunjungannya.
Sementara itu, Kadis Pertanian Lobar Ir. H Muhur Zokhri mengatakan Proyek Pembangunan Embung Telaga Pandan Wangi Maritim ini dananya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina (Persero) bekerjasama dengan Yayasan Obor Tani dengan nilai pembangunan kurang lebih dari Rp 5 milyar sampai umur komoditas pertanian pendukungnya (umur tanaman pertanian) yaitu pembinaan sampai tiga tahun.
“Ini adalah salah satu upaya kita untuk memanfaatkan kawasan ini secara optimal, baik untuk sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor lainnya,” katanya.
Dia menambahkan, bahwa daya tampung embung ini relatif cukup besar dengan tampungan debit air maksimal 9 juta Liter (9 ribu M³).
“Luas areal pembangunan embung yaitu kurang lebih 1 hektar dan kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan tanaman holtikultura seluas 25 hektar sebagai sasaran areal yang nantinya dibina secara intensif,” terangnya.
Dia berharap semoga ke depan kawasan embung ini bisa berkembang lebih baik dan optimal. Yaitu dalam rangka pengembangan sektor pertanian dan sektor pariwisata dengan menyerap tenaga kerja.
Di tempat terpisah Kades Mareje Timur H.Muhammad Hadran Parizal mengatakan merasa bersyukur dengan dibuatkan embung ini dan dimanfaatkan oleh para petani.
“Di lokasi embung ini juga kita ditanami tanaman holtikultura seperti buah kelengkeng, matoa, durian dan manggis. Kita dibina sampai berbuah,” katanya.
Menurut dia, kelebihan lain di lokasi embung ini dari atas bukit view-nya kalah dengan bukit yang lain, karena di sini view-nya tidak hanya laut dan perbukitan tetapi view sawah terasringnya.
“Kita berharap nanti dengan adanya embung ini, dari sektor pariwisata rencananya kita akan rancang untuk agrowisata,” harapnya .

Sumber : Humas Lobar

Mulai Transisi ‘New Normal’, Masjid Pemda Lombok Barat Terapkan Sholat Jumat Dengan Protokol Covid-19.

Giri Menang, Jumat 12 Juni 2020.- Setelah untuk beberapa bulan lamanya masyarakat dihimbau untuk mengganti sholat Jumat berjamaah di masjid dengan melakukan sholat dzuhur di rumah masing-masing, hari ini, Jumat (12/06/20), Sholat jumat berjamaah di Masjid Pemda Patut Patuh Patju Lombok Barat kembali digelar.
Sholat jumat yang kembali diadakan ini dilakukan sesuai dengan standar protokol Covid-19 yang ada. Hal itu terlihat dari tersedianya ‘thermo gun’ untuk pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki masjid, penggunaan masker wajib bagi para jama’ah, serta pengaturan jarak pada ‘shaf’ antar jama’ah yang ada.
Ditemui usai memberikan khotbah Jumat di masjid ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa, keberhasilan dalam menjalankan ibadah yang khusyu’ dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat, akan sangat bergantung dengan kedisiplinan masyarakat itu sendiri dalam mentaati protokol kesehatan ini.
“Kita atur cara orang berkumpul sesuai protokol covid, tetapi ini keberhasilannya akan sangat tergantung berdasarkan kedisiplinan masyarakat, jadi kami sangat meminta tolong agar masyarakat disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.
Fauzan juga mengatakan, bahwa dirinya tidak menyebut ini sebagai bagian dari ‘New Normal’ melainkan “transisi new normal” Karena tidak semua kegiatan mudah untuk menerapkan protokol kesehatan ini.
“Kita tidak menyebut ini sebagai new normal, melainkan transisi new normal. Jadi untuk beberapa kegiatan lainnya masih tidak boleh. Misalnya saja nyongkolan, itu tidak boleh, kegiatan yang diperbolehkan itu yang bisa dipastikan protokol kesehatannya mudah dilaksanakan masyarakat. Seperti sholat jumat ini,”.
Terkait dengan transisi ‘new normal’ dalam bidang pendidikan, Fauzan juga menambahkan, bahwa Pemda Lombok Barat belum berani mengambil keputusan lebih lanjut dan masih menunggu arahan dari Kementrian pusat.
“Kalau untuk kegiatan pendidikan kita belum berani mengambil keputusan, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Yang namanya anak-anak kan? mungkin di dalam kelas masih bisa kita atur, tetapi kalau di luar kelas? Yang namanya anak-anak, nanti dengan temannya bisa saja tukar-tukaran masker lah itu kan bahaya. Jadi kita masih menunggu arahan dari pusat dan belum tau kapan keluarnya,” tutur Bupati Fauzan.

 

Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19

Taman Narmada Lombok Barat Kehilangan Omzet Ratusan Juta Rupiah Sejak Pendemi Covid-19
Giri Menang,10 Juni 2020-Ditutupnya Taman Narmada sejak 17 Maret 2020 menyebabkan taman wisata bernilai sejarah kehilangan omzet ratusan juta rupiah sejak Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Manajer Eksekutif Taman Narmada, Kamarudin, MH di ruang kerjanya, Rabu (10/6).
Dijelaskan Kamarudin, sejak pandemi Covid-19 diberitakan menyerang secara global, Taman Narmada sudah mulai sepi pengunjung ditambah himbauan pemerintah untuk menutup tempat wisata ini sehingga pengunjung semakin sepi.
“Kita berharap waktu Idul Fitri sampai dengan Lebaran Tobat dibuka. Seminggu itu uang masuk bisa cukup banyak, bisa masuk Rp 200 juta bahkan lebih. Itu dapat menutup bulan Januari-Februari- Maret,”katanya.
Untuk itu, Kamarudin, sampai saat ini menunggu kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk segera membuka tempat wisata secara serentak.
“Kebijakan membuka tempat wisata di Lombok Barat ini kita tunggu karena cukup berdampak dari sisi ekonomi terutama dalam pembayaran gaji karyawan,”ucapnya.
Terkait dari kesiapan Taman Narmada sendiri dikatakannya sudah siap ikuti petunjuk sesuai protokol kesehatan. Baik persiapan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk, alat pengukur suhu, pembatsan kapasitas spanduk himbauan, pembatasan pengunjung termasuk pengaturan pedagangnya itu sudah siap diatur dan siapkan.
Mantan Kades Presak ini berharap, “lebih cepat dibuka itu lebih bagus,” sebutnya.
Jika dibuka pun Taman Narmada nantinya, sambungnya, pengujungnya tidak seramai sebelumnya karena orang masih takut dan dari sisi ekonomi masyarakat pengaruh lockdown juga kurang.
Tapi ia optimis dan yakin kalau pengunjung Taman Narmada nantinya pasti ada terlebih waktu libur anak sekolah mereka akan berkunjung. Namun untuk normal kembali butuh proses belum bisa seperti sebelumnya
“Normalnya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan. Tapi kesempatan dibuka inilah kesempatan untuk menata kembali Taman Narmada karena ada pemasukan untuk dapat dipergunakan untuk operasinal termasuk menggaji karyawan,” akunya.
“Jujur sejak Covid 19 ini PT.Tripat mampu membayar gaji karyawan setengah dari gaji itu pun berhutang,” lanjutnya.
Sementara di tempat terpisah Direktur umum PT.Tripat H.Poniman juga mengatakan jika tempat wisata tidak dibuka maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa terlebih stabilitas keamanan nasional.
Untuk itu seminggu sebelum Lebaran Topat ia menceritakan dirinya bertemu dengan Bupati Lombok Barat untuk menanyakan surat permohonannya yang berisikan membuka Taman Narmada dan Suranadi dengan alasan-alasan dampak ekonomi yang berdampak pada penggajian karyawan dan biaya operasional taman. Namun Waktu itu di katakan Poniman justru bupati yg bertanya kepadanya kapan mau dibuka Taman Narmada dan Suranadi.
Setelah permohonannya disampaiakan ke bupati ia diminta berkoordinasi ke Dinas Pariwisata Lombok Barat.
“Silahkan atur untuk bisa jalan,”kata Poniman menirukan ucapan bupati. Waktu itu bupati tidak memerintahkan untuk buka tapi iramanya diminta mengikuti protokol Kesehatan.
Untuk itu sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pariwisata NTB ia minta tanggal 20 Juni Taman Narmada dan Suranadi dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan.
“Kami akan buka berpegang pada kebijakan Dinas Pariwisata NTB. Dan untuk membuka event-event besar itu tidak mungkin kita lakukan,”pungkas Poniman yang juga mantan Pejabat Lombok Barat itu.

Pelaku Pariwisata Lombok Barat Siap Sambut New Normal Tourism

Giri Menang, Selasa 9 Juni 2020. Perkembangan angka yang terpapar Covid-19 sedikit demi sedikit menunjukkan angka penurunn. Namun semua daerah masih tetap waspada, tetap menjalankan protokoler kesehatan Covid-19. Bahkan ada yang berencana menuju transisi ke arah New Normal atau Kenormalan Baru.
Dalam rangka menuju New Normal, Dinas Pariwisata Lombok Barat berencana akan membuka pariwisata. Kehidupan New Normal tourism ini, ternyata memberikan angin segar bagi seluruh pelaku pariwisata yang ada di daerah ini. Mereka menyambut suka cita dan aplaus meriah. Apresiasi ini disampikan kepada Dinas Priwisata yang telah berencana memberlakukan New Normal tourism. Rencana pemberlakuan New Normal Tourism, disampaikan melalui konferensi virtual yang berlangsung di Aula Pariwisata Lombok Barat, Selasa (9/6).
Sebagai ilustrasi awal, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H.Saepul Akhkam meminta maaf kepada seluruh pengelola wisata di daerah ini. Permohonan maaf ini disapaikan saat membuka acara virtual yang menghadiran sekitar 65 peserta. Mereka perwakilan dari Legislatif, Eksekutif, Camat Lembar, Sekotong, Narmada dan Batulayar, Akademisi, Asosiasi Pengelola Hiburan (HPH), Pengusaha Hotel dan Restoran, Pengelola wisata, Pokdarwis, pengusaha travel serta perwakilan dari Pers.
“Saya mohon maaf kepada semua pengelola pariwisata. Karena pemerintah daerah kemudian mengambil keputusan untuk menutup tempat wisata pada H+1 sampai H+8 lebaran topat, padahal itu tradisi yang harus digelar,” katanya seraya menyebut alasan, kondisi yang masih dalam suasana Covid-19 dengan pergerakan angkanya menanjak naik.
Dengan rasa optimisme yang kuat, kata Akhkam, melalui virtual ini, para pelaku wisata diberikan kesempatan untuk memberikan catatan dan gagasan. Gagasan dan catatan inilah sebagai dasar draf kebijakan, apakah membuka seluruh tempat wisata atau sebagian akses menuju tempat wisata dan tetap menggunakan protokol. Ataukah harus bersabar sambil melihat keadaan yang masih ada di sekitar.
Untuk membuka diskusi virtual, diberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh. Faozal. Dimaklumi Faozal, akibat dari Covid-19 ini, sangat berdampak tidak saja dari sisi pembangunan pariwisata, tapi juga dari sisi ekonomi, kesejahteraan serta pengangguran. Melihat dampak ini, kata New Normal Tourism Faozal berpegang pada kebijakan standar kebijakan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).
“SOP ini kita nanti lakukan secara bersama, berdasarkan kemampuan dan analis apa yang terjadi di wilayah destinasi,” kata Faozal.
Menurut Faozal, ada sejumlah destinasi yang menjadi perhatiannya untuk segera mungkin dilakukan New Normal Tourism. Namun harus melihat sejauh mana kesiapan, termasuk kesiapan SDM pengelola baik dari kesiapan wisata dan sarana kesehatan. Semua perlu investigasi dan pemetaan yang baik.
Di Lombok Barat, destinasi wisata yang disebut Faozal adalah Senggigi, Sekotong, Narmada. Secara eksplisit disebut, di Narmada terpusat bagi desa wisata yang ada. Semua kebijakan ini nantinya bisa dilakkan kerja sama dengan pihak Pelindo dan pihak lain termsauk menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung rencana di Lombok Barat.
Terlepas dari Faozal, pihak legislatif yang diwakili oleh Munawir Haris menyimpulkan, semua pelaku priwisata sudah siap menuju normal kebangkitan pariwisata. Namun Cawing, panggilan akrab Munawir Haris menyarankan, perlu adanya aturan dan kesepakatan protokoler yang harus disepakati bersama.
“Jangan sampai muncul pelanggaran di item aturan yang ada. Karena dalam regulasi, pada poin tiga menyebut, pemerintah berhak menghentikan dan melakukan larangan perjalanan dan mendisiplinkan protokol kesehatan dan penerapan hukum. Ini penting untuk kita sinergikan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Barat ini.
Dari seluruh peserta virtul yang didominasi oleh pelaku pariwisata sudah sepakat dan siap menyongsong suasana baru pariwisata di daerah Patut Patuh Patju ini. Mereka rata rata mengapresiasi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Alasan dengan argument berbeda, mereka intinya siap menerima kondisi dan kehidupan baru pariwisata.
Dari pihak Dinas Kesehatan Lombok Barat diwakili oleh dr Tony. Menurutnya, pembukaan pariwisata termasuk are Senggigi patut dipertimbangkan. Memang akunya, saat ini kecamatan yang paling banyak terpapar Covid-19 adalah Batulayar di mana Senggigi berada. Data per 8 Juni, 30 orang terpapar Covid-19 di Batulayar. Namun, lanjutnya, yang terkena adalah yang di desa-desa di dalam dan bukan wilayah Senggigi dan sekitarnya. Bagi dr Tony, yang terpenting adalah penerapan protokol kesehatan di areal wisata.
“Pembukaan harus dengan protokol kesehatan yang ketat, sebelum dibuka akan ada supervisi di daerah wisata dan hotel,” ujarnya menyambut rencana pembukaan pariwisata yang akan dilakukan secara bertahap.

 

LOMBOK BARAT MULAI MELONGGARKAN TEMPAT BERKUMPUL

Giri Menang, 9 Juni 2020 – Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi dalam acara rapat tertutup yang terlaksana siang tadi, Selasa (9/6) di Ruang Jayengrana Kantor Bupati.
“Dengan tidak lagi terkonsentrasinya penanganan di kabupaten, dan akan terkonsentrasi di kecamatan, MUI akan mengadakan rapat fatwa tentang Salat Jum’at”, ujar Sekda Lombok Barat H. Baehaqi.
“Sepertinya MUI akan melonggarkan perkumpulan, dari dilarangnya orang berkumpul menjadi bagaimana mengelola orang berkumpul,” lanjutnya.
Baehaqi berharap camat bisa mengambil langkah-langkah di kecamatan dan berkoordinasi dengan kepala desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sampai ke dusun dan RT.
“Kaitannya dengan shalat Jum’at mungkin untuk jum’atan tidak lagi di satu masjid tetapi untuk mempertegas sosial distancing, tempat jum’atannya dibagi lagi,” ujar sekda.
Di tempat yang sama H. Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat menilai selama ini telah menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul itu sepertinya akan kurang produktif dengan apa yang ingin Lombok Barat capai.
“Untuk itu, di new normal ini (nantinya, red) kita akan membuka kembali area-area publik, seperti masjid, tempat wisata, dan lain-lain . Tetapi dalam konteks tetap mempertahankan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Fauzan.
Lanjutnya, “Kita akan menunggu hasil rapat MUI dan webinar dari Dinas Pariwisata yang sudah melibatkan pelaku pariwisata dan desa berbasis wisata yang akan memberikan masukan”, ujar Fauzan.
Dengan memfokuskan penanganan pencegahan Covid-19 di kecamatan, Fauzan berharap untuk lebih banyak melibatkan puskesmas.
“Tolong lebih banyak libatkan puskesmas, karena mereka lebih banyak memahami dan tentunya mereka yang lebih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjelaskan protokol kesehatan covid-19 ini”, tegas Fauzan.

 

BUPATI LOMBOK BARAT MERESMIKAN PENGOPERASIAN PUSKESMAS SESELA GUNUNGSARI

Gunungsari – Diskominfotik, Bupati Lombok Barat (Lobar), meresmikan Operasional Unit Pelksana Teknis (UPT) Puskesmas Desa Sesela Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Selasa (9/6/2020).

Peresmian Puskesmas langsung oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tetap dalam protokol kesehatan covid-19, dan disaksikan Ketua DPRD Lobar Hj.Nurhidayah, S ekertaris Daerah Lobar H.BAehaqi, Assisten II Lobar Hj. Lale Prayatni, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lobar drg. Hj. Ni Made Ambarwati, Direktur Rumah Sakit Gerung, Direktur Rumah Sakit Awet Muda Narmada, Camat Gunungsari, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah lobar.

Dalam sambutan Bupati mengatakan, bahwa dengan diresmikannya pengoperasian Puskesmas Sesela maka di Gunungsari memiliki 3 Puskesmas yaitu Puskesmas Gunungsari, Puskesmas Penimbung dan Puskesmas Sesela, kalau melihat dari rasio jumlah penduduk maka Kecamatan Gunungsari dinyatakan sebanding dengan jumlah penduduk untuk fasilitas kesehatan dan di Lombok Barat sekarang memiliki 20 Puskesmas.

“Alhamdulillah….Puskesmas di Gunungsari bertambah menjadi tiga yakni Puskesmas Gunungsari,Puskesmas Penimbung, dan Puskesmas Sesela, di Lobar sudah menjadi 20 puskesmas, ini artinya dari sisi rasio jumlah penduduk Kecamatan Gunungsari sudah tuntas untuk fasilitas kesehatan terutama puskesmas. Tinggal dua Kecamatan yang belum tuntas dari sisi rasio jumlah penduduk yakni Kecamatan Batulayar tinggal satu puskesmas dan Kecamatan Kuripan, dan Insyaallah tahun 2021 bisa kita bangunkan puskesmas, sehingga jumlah rasio puskesmas sebanding dengan jumlah penduduknya sudah sesuai dengan standar kesehatan. Mohon do’anya…!” Ujar Bupati.

Menariknya Puskesmas Sesele ini adalah bangunan pertama di Lobar yang didalamnya diberi sentuhan lokal “Cukli”. Nantinya di Lombok Barat semua bangunan harus memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Dan yang sekarang lagi dikerjakan yakni Puskesmas Banyumlek, Puskesmas Dasan Tapen, Rumah Sakit Tripat, dan Rumah Sakit Narmada harus diberi sentuhan lokal. Ada dua alternatif budaya lokal yang di anjurkan yakni Kerajinan Cukli dan Tenun Gumise. Ini salah satu cara untuk  mengkapanyekan, memasarkan kelebihan yang dimiliki oleh kabupaten Lombok Barat yang kita banggakan ini.

“Nantinya semua bangunan di Lombok Barat harus memiliki ciri khas daerah yang kita miliki yaitu Kerajinan Cukli dan Tenun Gumise, ini cara kita untuk mengkampanyekan, memasarkan kelebihan yang kita miliki di Kabupaten Lombok Barat yang kita cintai dan banggakan” tegasnya.

Puskesmas yang dibangun harus ada manfaatnya dan dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nantinya Puskesmas Sesele ini akan melayani tiga desa yakni desa sesele, desa jati sela,dan desa midang dengan jumlah penduduk  30.622 Jiwa dengan  Kepala Keluarga 8.874 KK.

Lalu kepada masyarakat, Bupati berpesan untuk memanfaatkan dengan baik dan merasa memiliki, sama-sama menjaga puskesmas tersebut. Karena Puskesmas tersebut sudah dilengkapi fasilitas lengkap dan bangunan yang kokoh, Bupati mengharapkan kepada Kepala UPT Puskesmas serta para pegawai untuk meningkatkan pelayanan lebih baik dan unggul. Sehingganya ada akselerasi yang optimal.

Bupati juga berpesan untuk rajin-rajin wudhu, karena wudhu mewakili cuci tangan disamping untuk fisik ada juga sisi rohaninya, tidak lupa menggunakan masker dan jaga jarak aman.

“Mari kita jadikan momentum penyebaran covid-19 ini jadi pelajaran untuk kita mulai prilaku hidup sehat, bersih, dan peduli sesama.”

Sementara itu, Kepala Dinkes Lobar, drg.Hj. Ni Made Ambaryati mengatakan, “Puskesmas Sesele dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan DAK Reguler Pelayanan Dasar, ini diperuntukan membangun sarana fisik Rumah Dinas Dokter, Bidan, dan Perawat, serta prasarana Puskesmas yang meliputi Ambulance, Kendaraan Roda Dua, Instalasi Pengolah Air Limbah, dan Peralatan Medis. Puskesmas Sesela ini dibangun diatas tanah seluas 3.200 Meter persegi, dengan luas banguan induk 800 Meter persegi, Rumah Dinas Dokter 70 Meter Persegi, dan Dua rumah Paramedis dengan masig-masing 50 meter persegi,dan telah mengikuti prototipe bangunan Puskesmas Baru seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia.” Ujarnya. Diskominfotik/Juan/Yani

Di Lombok Barat, Distribusi JPS Covid-19 Utamakan Produk Lokal

Giri menang, 8 Juni 2020-Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengingatkan agar pendistribusian JPS bagi masyarakat terdampak Covid-19 mengutamakan produk lokal. Dikatakan, pihaknya selalu berhati-hati dan memikirkan secara cermat ekses dari pendistribusian tersebut mengingat dinamika yang timbul akibat itu sudah pasti ada. Karena itu bupati sejak awal berusaha mengatur skema pembagian JPS tersebut dengan memikirkan dampaknya di lapangan.
“Karena itu pentingnya sejak awal dalam pendistribusiannya Pemda melibatkan Bumdes di setiap desa untuk dimaksimalkan dalam penyediaan bahan-bahan sembako dalam paket JPS tersebut dengan mengakomodir produk-produk masyarakat lokal. Tujuannya bagaimana Bumdes itu tidak hanya sekedar lambang saja, namun diiringi dengan aktivitas usaha yang setidaknya bisa memberikan kemanfaatan bagi warga desa. Dengan kita berdayakan Bumdes, tentu akan lebih hidup dalam mengelola usahanya,” kata bupati pada rapat evaluasi penyaluran JPS dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat, Senin (8/6) di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Giri Menang, Gerung.
Bupati menambahkan, dengan memanfaatkan Bumdes sebagai media penyalur JPS tersebut ke depannya akan menjadi contoh bagi desa-desa lain dan menjadi sebuah kesuksesan yang perlu ditiru dan menjadikannya lebih baik di masa-mada datang.
“Terus terang saja pola pendistribusian JPS melalui Bumdes ini sangat diapresiasi oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan pihak Kemdes meminta Perbub yang mengatur hal ini. Kita tentu berharap pola seperti ini akan sukses dan lebih baik di masa yang akan datang dan harapannya menjadi contoh bagi desa-desa lainnya secara nasional,” harap bupati.
Menyinggung wacana merubah atau mengganti item produk dalam paket JPS, bupati mengaku kesulitan mengubah item dimaksud. Termasuk item telur yang dianggap cepat rusak, namun oleh pemda sebelumnya sudah diantisipasi. Salah satu bentuk antisipasi pengadaan itu dengan menunjuk Bumdes itu sendiri. Pasalnya Bumdes lebih dekat dilihat dari segi waktu dan pembelian bahan karena bisa dicari dari hasil produk masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi keterlambatan ataupun kerusakan.
Bupati juga menyebut bantuan langsung tunai -dana desa (BLT-DD) yang didistribusikan ke masyarakat juga penuh dinamika yang dialami para Kades ataupun para Kadus. Dimana semua masyarakat menuntut harus dapat meski sebelumnya juga menerima dari bantuan lain. Karena itu Kades seringkali berkreasi membagi jatah yang seharusnya ke satu orang dipecah ke satu orang penerima lainnya yang masih layak untuk memperolehnya.
Agar sesuai SOP dan tidak melanggar hukum, bupati sesuai saran Kapolres Lombok Barat, mempertimbangkan pembagian ke orang lain yang betul-betul berhak menerimanya, namun dengan sarat harus dibuatkan surat pernyataan. Solusi ini bisa dilakukan, tapi tidak dianjurkan.
Bupati meminta kepada tim untuk memastikan secara detail apa yang terjadi di lapangan terkait dengan pendistribusian JPS ini terutama kesimpangsiuran data agar menjadi lebih baik dan akurat. Inspektorat diminta untuk segera mengkomunikasikannya dengan Dinas Sosial Lombok Barat
“Saya yakin jika data akurat maka persoalan bisa diselesaikan secara baik. Bahkan saya mengeluarkan SE Bupati bagi para Kades untuk mencoret kalau ada masyarakat yang memiliki kartu tapi tidak layak untuk mendapatkannya,” ujarnya.
Inspektur Kabupaten Lombok Barat H Ilham mengungkapkan, pada rapat tersebut dibahas evaluasi penyaluran JPS Covid-19 dan BLT DD tahap pertama, rencana penyaluran JPS Covid-19 tahap kedua, rencana monitoring persiapan penyaluran tahap kedua di Bumdes dan rencana pemantauan pelaksanaan JPS tahap kedua.

 

1 172 173 174 175 176 422