Giri Menang – Sejumlah SKPD dari tiga Kabupaten/Kota di NTB menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Komisi Informasi NTB. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB H. Moh Amin di Hotel Grand Legi, Kamis (7/1).  Ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Untuk kategori Kabupaten/Kota, Lombok Barat berada di peringkat tiga, Kota Mataram di peringkat kedua dan Kabupaten Bima berada di peringkat pertama. Sedangkan penghargaan lainnya yaitu kategori Badan Publik SKPD, Partai Politik Media Cetak dan Jurnalis Pro-Aktif. (lebih…)

Mataram – Keterbukaan Inforasi Publik di Kabupaten Lombok Barat mendapat Peringkat III pada periode tahun 2015 untuk katagori Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 006 Tahun 2016 tentang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se Provinsi NTB yang di umumkan Ketua Komisi Informasi Publik Prov NTB. Penghargaan sebagai peringkat III diserahkan Wakil Gubernur M. Amin kepada Sekretaris Daerah Lombok Barat M. Taufiq pada acara  bergengsi Penganugrahan Keterbukaan Informasi pagi tadi (7/1) di Hotel Grend Legi Mataram.

Sebagai Peringkat I jatuh ketangan Kabupaten Bima dengan nilai 97,00 dan peringkat kedua diambil Kota Mataram dengan nilai 92,60 serta Kabupaten Lombok Barat mendapat nilai bersaing 92,00.

Sementara untuk katagori SKPD di Provinsi NTB peringkat I jatuh ke SKPD Bappeda, Peringkat II RSJ Mutiara Sukma, Peringkat III Dinas Pertambangan dan Energi, Peringkat Harapan I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Harapan II Badan Perpustakaan dan Arsip.

(lebih…)

Direktorat  Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Dokumen Strategi Nasional Wawasan Kebangsaan. Dokumen ini, akan digunakan untuk memayungi dan menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan agar selaras dengan Wawasan Kebangsaan.

Terkait penyusunan dokumen ini, Direktorat Politik dan Komunikasi mengundang sejumlah perwakilan direktorat  di Kementerian PPN/Bappenas untuk ikut memberi masukan yang dapat mempertajam dokumen tersebut, dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Bappenas, Senin, 21  Desember 2015.

Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas, Wariki Sutikno menyebutkan, penyusunan dokumen ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Wawasan Kebangsaan. “Saat ini, ada banyak hal yang harus diamati dengan waspada agar tak menggerus Wawasan Kebangsaan. Dalam konteks ini, kita harus memperkuatnya,” ujarnya.

Sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai  antara lain ekses globalisasi, ideologi kekerasan dan terorisme, penyalahgunaan teknologi informasi dan lainnya.

Kelima sila dalam Pancasila digunakan untuk meneropong permasalahan  krusial yang tengah dihadapi bangsa, dan akan menjadi fokus dalam dokumen ini nantinya. “Pancasila digunakan karena  telah mencakup teori sosial dan politik yang ada, sekaligus meng-cover aspek penting dari nilai-nilai kebangsaan,” ujarnya menambahkan.

Berdasarkan sila pertama, kata Wariki, permasalahan  bangsa yang paling krusial adalah  intoleransi, lalu pada sila kedua adalah mengenai Hak Asasi Manusia, di sila ketiga adalah ancaman disintegrasi bangsa, pada sila keempat mengenai kualitas demokrasi dan di sila kelima adalah persoalan kesenjangan  sosial.

“Dokumen Stranas ini, searah dengan kebijakan Revolusi Mental yang tengah  dijalankan,” ujarnya.

Semarak peringatan maulid nabi Besar Muhammmad SAW di Lombok khususnya dilakukan dengan beragam kegiatan bernuansa islami ataupun gelar hiburan masyarakat yang muaranya satu makin memperkuat hubungan kekerabatan, media silaturrahmi dan mempererat semangat ukuwah islamiyah antar sesama muslim.

Karakteristik masing-masing desa di Lombok tentu berbada dalam tahap pelaksanaannya. Di Dusun Paok Dodol, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat misalnya, menjelang hari H pelaksanaan Maulid yang direncanakan Kamis (7/1) mendatang, diantaranya diisi dengan pertandingan sepakbola antar warga setempat dengan mewajibkan bagi para pemainnya mengenakan sarung. Tentu saja olahraga yang satu ini tidak saja menyedot warga setempat, juga mencuri perhatian pengendara kendaraan bermotor lainnya untuk melihat langsung lomba sepakbola unik yang mengharuskan pemainnya mengenakan sarung.

Tentu saja dalam lomba seperti ini, selain menjadi tontonan gratis bagi warga, juga sebagai wahana hiburan masyarakat setempat, karena sesekali dalam permainannya tampak kocak ditambah banyolan presenter yang mengundang gelak tawa para penonton. Selain itu ajang silaturrahmi juga makin terlihat erat antar warga. Dan yang menarik justru joget bersama dilakukan bagi klub yang menang diiringi dengan diputarnya music-musik dangdut riang yang menghibur hati.

Panitia penyelenggara Dedi, S Minggu (3/1) di Paok Dodol menjelaskan, selain olahraga sepakbola dangdut bersarung dalam rangka peringatan maulid Nabi Besare Muhammad SAW, juga digelar berbagai lomba hiburan lainnya. Diantaranya lomba makan kerupuk bagi anak-anak, lomba memukul kendi, lomba membaca ahyat-ayat pendek, lomba AZAN, musabaqoh. “bahkan yang ditunggu-tunggu pada waktunya nanti yakni lomba menggendong istri yang akan ramai pengunjung,” kata Dedi (her).

JAKARTA – Pemerintahan harus lebih berorientasi pada hasil (result oriented government), tidak sekadar proses. Karena itu, setiap instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan hasil program dan kegiatannya kepada masyarakat. Demikian ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dalam jumpa pers awal tahun 2016, di kantornya, Senin (04/01/16).“Bukan sekadar pelaksanaan program dan kegiatan semata. Pengelolaan keuangan negara menekankan pentingnya azas orientasi kepada hasil,” ujarnya.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Deputi  Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono  dan para pejabat Kementerian PANRB.

Untuk menjaga kualitas implementasi result oriented government ini, setiap tahunnya Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Tujuannya untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Semakin baik hasil evaluasi menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi yang semakin membaik. “Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil,” imbuh Yuddy.

Menteri menjelaskan, pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Ateh, substansi yang tertuang dalam pedoman ini telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan pedoman yang berlaku tahun sebelumnya. “Perubahan ini terkait dengan pembobotan penilaian, pemberian predikat, Road Map Reformasi Birokrasi serta diselaraskan dengan RPJMN 2015 – 2019 yang merupakan program kerja kabinet kerja,” ujarnya seraya menambahkan bahwa penyusunan pedoman ini melibatkan i Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP serta sejumah pakar yang relevan.

Adapun komponen yang dievaluasi mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja itu sendiri. Dijelaskan, perencanaan kinerja mencakup Renstra, penganggaran kinerja, serta perjanjian kinerja. Dalam hal ini, penilaian dilakukan terhadap sejauh mana suatu instansi pemerintah telah membuat perencanaan program yang memberikan manfaat atau hasil atas penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Pengukuran kinerja menggambarkan tentang tolok ukur keberhasilan instansi tersebut, dengan ukuran kinerja yang jelas, akan mendorong setiap instansi pemerintah memfokuskan seluruh sumber daya yang ada untuk menjawab pertanyaan, untuk apa organisasi didirikan.

Untuk pelaporan kinerja, terkait dengan sejauh mana instansi pemerintah mampu menjelaskan kinerjanya sesuai dengan anggarannya kepada masyarakat, stakeholder dan pihak yang berkepentingan lainnya. Sementara evaluasi kinerja internal mencakup upaya-upaya instansi pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan yang diperlukan.

“Untuk setiap komponen yang dievaluasi penilaian dilakukan pada ketaatan terhadap peraturan perundangan, kualitas pelaksanaannya serta implementasinya pada penerapan manajemen kinerja,” imbuh Ateh. Pada tahun 2015, evaluasi dilakukan terhadap 77 kementerian dan lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 482 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menyampaikan laporan kinerjanya. “Untuk evaluasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota, saat ini sedang dalam proses supervisi dan finalisasi, sehingga laporannya belum dapat kami sampaikan saat ini,” ujarnya.

Hasil evaluasi terhadap kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi dituangkan dalam bentuk nilai dan predikat, yang penyerahan hasilnya sudah dilakukan oleh Wakil Presiden pada tanggal 15 Desember 2015 silam. Nilai Predikat 90 – 100 AA 80 – 90 A 70 – 80 BB 60 – 70 B 50 – 60 CC 30 – 50 C 0 – 30 D Menurut Ateh, terdapat peningkatan rata-rata nilai hasil evaluasi.

Untuk kementerian dan lembaga nilai rata-rata tahun 2015 sebesar 65,82, meningkat dari tahun lalu yang 64,70. Sedangkan untuk pemerintah provinsi nilai rata-rata adalah 60,47, meningkat dari tahun lalu yang 59,21. Rendahnya peningkatan nilai rata-rata ini karena tahun 2015 merupakan tahun pertama evaluasi dengan menggunakan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2014. “Peraturan ini lebih menekankan pada hasil akhir (result oriented), lebih mempertajam kualitas indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi serta upaya untuk menjabarkan indikator kinerja tersebut (cascade down) hingga ke tingkat individu,” tegas Ateh. (ags/HUMAS MENPANRB)

Sumber

Giri Menang – Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan tahun baru kali ini tidak diwarnai dengan acara hiburan dan “dangdutan” lagi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengisi penghujung tahun 2015 dengan acara Zikir, Shalawat dan Doa di Bencingah Agung Pemkab Lobar, Kamis (31/12). Begitu pula di masing-masing kecamatan telah diinstruksikan sebelumnya untuk mengadakan zikir dan doa pada malam tahun baru. “Ini jauh lebih bermanfaat karena momen tahun baru kita jadikan momen untuk merenung apa yang telah kita kerjakan selama setahun yang lalu,” ujar PLT Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, M.Si beberapa waktu lalu. (lebih…)

TP PKK Kabupaten Lombok Barat menutup tahun 2015 dengan melaksanakan kegiatan Road Show HKG PKK-KB Kesehatan di dua kecamatan terakhir yaitu kecamatan Gunungsari dan Batulayar, Selasa (29/12). Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di kecamatan Kediri, Labuapi dan Lembar. Dalam kegiatan kali ini dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kanker Serviks di SDN 1 Mekar Sari serta Pemeriksaan IVA dan pelayanan KB di Puskesmas Penimbung. Road Show juga dirangkai dengan Kunjungan Lapangan ke salah satu Home Industry di desa Dopang dan kunjungan ke PAUD serta pemberian bantuan untuk korban longsor di desa Guntur Macan. (lebih…)

Kabupaten Lombok Barat merupakan Kabupaten pertama di Provinsi NTB yang dinilai untuk Akreditasi tahun ini. Terdapat lima Puskesmas yang akan dinilai, dimana lima Puskesmas ini merupakan Puskesmas Perawatan di Kabupaten Lombok Barat, diantaranya Puskesmas Narmada, Gunungsari, Sekotong, Gerung dan Kediri. Proses penilaian dilakukan oleh tim Surveyor dari Pusat yang berjumlah 15 orang, dimana masing-masing Puskesmas dinilai oleh tiga orang Surveyor. Penilaian dilakukan selama tiga hari mulai dari tanggal 28-30 Desember 2015. Penilaian dilakukan terhadap 776 elemen penilaian yang terdiri dari 9 Bab serta tiga Pokja. Pokja I adalah Pokja Administrasi, Pokja II mengenai UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan Pokja III adalah UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Penyelenggaran Akreditasi diselenggarakan melalui tahapan survei akreditasi dan penetapan akreditasi. (lebih…)

Bank NTB, bukan hanya terkonsentrasi pada dunia berbankan saja. Tapi juga meluas hingga merambah kegiatan sosial kemasyarakatan. Selasa (22/12), Bank milik masyarakat NTB ini menggelar kegiatan sosial. Bentuknya, dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga Lombok Barat (Lobar) yang dilanda bencana. Kegiatan sosial ini dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), salah satu program yang bertujuan meringanktan beban warga yang dilanda musibah bencana. (lebih…)

Giri Menang – Para Kuasa Pengguna Anggaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari Sekertaris Daerah Provinsi, para Bupati/Walikota dan para pimpinan satuan kerja menerima Dana Transfer dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan untuk Belanja Negara dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Senin (21/12) di Kantor Gubernur NTB. (lebih…)