Gerung, Diskominfotik-Ketua TP-PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Haeratun Fauzan Khalid ikuti acara  Exspose Data Capaian Gerakan Bulan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke XXVIII Tahun 2021 melalui virtual meeting bersama, Ketua Umum TP-PKK Pusat  Tri Tito Karnavian, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, Sekretaris Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, Kartini Rustandi, Manager of CSR Astra Wioko Yudhantara. yang dibuka langsung oleh Kepala BKKBN RI Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo Sp.OG di Restaurant Ujung Landasan Gerung, Sabtu (26/7/2021).

Dalam kegiatan tersebut Hj. Haeratun didampingi oleh Ketua Pokja 3 TP-PKK Lobar Ibu Wina, oordinator Project Wise Plan Internasional Indonesia Wilayah Lombok Barat dan Pengelola Posyandu dan kader di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Acara yang dipancarluaskan secara virtual oleh BKKBN Pusat ini menyajikan sederet data tentang kegiatan layanan operasional posyandu sepanjang awal Juni hingga 25 Juni 2021.

Berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sepanjang bulan Juni jumlah balita yang menjadi sasaran sebanyak 17.961.425 balita.

Adapun balita yang mendapatkan layanan pengukuran berat badan, seperti disampaikan Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Safrina Salim, dalam laporannya mencapai 1.318.574 balita. Sementara yang diukur tinggi badannya 1.236.557 balita.

Tercatat, ada 43.540 posyandu yang membuka layanan sepanjang periode tersebut, atau 22,17 persen dari total 256.879 posyandu yang ada secara nasional.

Lima provinsi yang membuka layanan posyandu di periode Juni dengan persentase tertinggi, yakni Riau 45 persen, Sulawesi Barat 36,67 persen, Sulawesi Tengah 35,91 persen, Bangka Belitung 35,59 persen, dan Aceh 35,13 persen.

Adapun lima provinsi terendah dalam membuka kegiatan layanan posyandu adalah Jawa Timur 1,9 persen, DKI Jakarta 7,72 persen, NTB 9,61 persen, Bali 9,68 persen, Papua 10,40 persen.

Menyikapi hasil data tersebut, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, dalam sambutannya mengatakan, bahwa posyandu memiliki kontribusi positif terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi serta  angka prevalensi stunting di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang ada, angka prevalensi stunting sebesar 27,6 persen. Ini adalah angka sebelum pandemi Covid-19 menerjang Indonesia. Kini, para ahli memproyeksikan angka stunting bisa mencapai 32,5 persen menyusul angka kemiskinan yang naik tipis, dan anak-anak dalam kondisi kurus yang diperkirakan jumlahnya meningkat sebanyak 2 juta anak di Indonesia.

“Kondisi ini akan berujung pada stunting. Stunting bersumber dari ‘suboptimal health’,” terang Hasto, yang juga memproyeksikan kasus stunting bakal meningkat di periode 2020-2021. “Menjadi beban besar untuk mencapai target 14 persen kasus stunting di 2024,” ujar Hasto.

Untuk itu, Hasto menyatakan pihaknya akan mendukung program ini bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, PKK dan institusi terkait.

“Kami berharap melalui (program) pendampingan keluarga akan bisa ditingkatkan partisipasi masyarakat datang ke posyandu,” tutur Hasto.

Menghadapi situasi ini, Hasto mengajak masyarakat untuk tiada henti melakukan sosialisasi, dengan tujuan melakukan perubahan ‘mindset’ masyarakat.

“Sesungguhnya kemampuan alam di sekitar keluarga cukup. Makanan lokal cukup, tapi pola pikir dalam rangka menyusun pola makan untuk memenuhi gizi seimbang yang kurang,” ucapnya.

Salah satu program percepatan penurunan stunting yang dikembangkan BKKBN adalah pendampingan keluarga. Salah satu tugas pendampingan adalah membangun kesadaran bahwa jauhi menikah muda.

Kawin muda atau hamil di bawah usia 20 tahun, menurut Hasto, memprihatinkan. Mereka tidak mengerti bahwa usia 17 tahun tulang berhenti tumbuh saat ibu hamil. Karena kalsium diambil bayi. Akibatnya, puncak kepadatan tulang tidak tercapai. Panjang badan ibu menjadi tidak maksimal. Tulang keropos lebih cepat saat umur 50 tahun.

Yang juga harus diwaspadai, di saat usia 16 tahun, mulut rahim menghadap keluar. Bila tersentuh kelamin laki-laki, maka 15 tahun sampai 20 tahun kemudian akan menjadi kanker.

“Informasi ini perlu disampaikan kepada remaja setingkat SMP, agar mereka berpikir untuk tidak menikah di usia belasan tahun, atau melakukan hubungan seks pra nikah. Mereka butuh pemahaman untuk tidak nikah di usia dini,” tutup Hasto.

Menjelang akhir acara dilakukan kunjungan virtual ke delapan posyandu. Mulai dari NTB, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali hingga Kalimantan Timur. Dialog berlangsung antara pengelola posyandu dan narasumber. (Diskominfotik/Angge/Ris)

Gerung Diskominfotik, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menekankan kepada seluruh operator Asminduk se Kabupaten Lombok Barat untuk melayani Masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukannya secara maksimal dan tidak boleh merubah data atas inisiatif.

Hal ini disampaikan H. Fauzan Khalid pada acara pengarahan untuk Operator Adminduk se-Kab. Lobar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Jumat 25/06/21.

Ikut hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut Asisten I H.Agus Gunawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat M.Hendrayadi, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan karyawan Dinas Dukcapil Lombok Barat.

“jangan merubah, jangan berinisiatif sendiri karena namanya document termasuk Nama yang memiliki hak untuk merubah itu adalah pengadilan/hakim Presiden pun tidak boleh , termasuk document kependudukan lainnya,” tegasnya

Kenapa Dokumen Kependudukan tidak boleh dirubah sembarangan karena Dokumen kependudukan  seperti tanda, yang memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Terkait dengan Sarana dan prasarana di Dinas Dukcapil harus menjadi atensi kebetulan ikut hadir dalam acara ini BAPEDA dan PPKAD yang merupakan pengolah perencanaan anggaran Daerah.

Bupati meminta Asisten 1 mengawal dan kedua OPD tersebut untuk mencatat agar dalam perencanaan tahun 2022 bisa dianggarkan, karena kalau dilihat dari sisi nilai uang yang dibutuhkan tidak terlalu besar lebih-lebih dihubungkan dengan manfaatnya.

“Kebetulan yang hadir di Dinas Dukcapil ini tukang Ran doang (Bahasa Sasak), BAPEDA kan tukang Ran, PPKAD tukang ran (Tukang ramu), dua-duanya tukang ran, jadi pasti beliau catat dan sebenarnya  kalau dilihat dari sisi nilai uang yang dibutuhkan tidak terlalu besar lebih-lebih kemudian dihubungkan dengan manfaatnya, Insya Allah ini menjadi atensi kita di Sekretariat Daerah, nanti pak Asisten 1 dalam kutip yang mengawal.” Tuturnya.

Ditempat yang sama Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Drs. M. Hendrayadi mengatakan ada 17 solusi terkait dengan pelayanan adminduk yang dijadikan rujukan diberi nama 17 kamus Dukcapil bisa, dia berharap operator di kecamatan sudah menerimanya.

Mulai tahun ini Dinas Dukcapil membuka jaringan salah satunya bekerja sama dengan Kemenag, kemudian kerja sama dengan PKK, menurut informasi bahwa Lombok Barat termasuk yang belum melakukan kerjasama pemanfaatan data, ini akan segera ditindaklanjuti agar nanti bisa membuka jaringan lebih kuat untuk pemanfaatan Data.

“nanti kita diskusi usus dengan Bagaimana memberi ruang kepada teman-teman yang lain untuk memanfaatkan data kita secara baik dan benar.”  Ungkapnya.

Hendrayadi menambahkan di tahun 2021 ini harus ada operator dukcapil baik operator kecamatan, operator UPT maupun operator Dinas yang sudah memiliki sertifikat diklat yang dikeluarkan oleh BPSDM Kemendagri.

“Jadi bukan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dukcapil Karena kalau saya menandatangani bisa 10 satu mingu satu hari.” Terangnya. (Diskominfotik/ Fiyan/angge)

Gerung Diskominfotik, Ribuan keping KTP elektronik yang habis masa berlakunya, dan rusak dimusnahkan.

Pemusnahan KTP ini dilakukan oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di damping oleh Asisten I H.Agus Gunawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat M.Hendrayadi dan disaksikan Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan karyawan Dinas Dukcapil Lombok Barat di halaman Kantor Dinas Dukcapil Lombok Barat Jumat, 25/06/21.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat M. Hendrayadi KTP elektronik dan termasuk KK yang di musnahkan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perubahan alamat, status. habisnya masa berlaku, rusak dan lainnya. dan dilakukan pergantian dengan yang baru, “ KTP asli otomatis kami tarik.”

Lebih dari 15 ribu keeping KTP elektronik dan KK yang dimusnahkan ini sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 menumpuk di Kantor Dinas Dukcapil.

Langkah ini dilakukan guna  menghindari penyalahgunaan, dari hal-hal yang tidak diinginkan dan ini pertama kali dilaksanakan di tahun 2021.” ungkap Mantan Kepala Dinas Dikbud Lombok Barat itu

Sementara H.Fauzan Khalid sebelum melakukan pemusnahan ribuan KTP Memberikan pengarahan kepada seluruh Operator dan  Pelayanan Asminduk se Kabupaten Lombok Barat supaya tetap melayani masyarakat.

“Siapapun yang datang ke Kecamatan harus di layanai perekaman, jangan merubah data dengan inisiatif sendiri karena namanya document yang memiliki hak merubah itu adalah pengadilan/hakim, termasuk document kependudukan lainnya,”Ucapnya.  (Diskominfotik/Dedy)

Giri Menang, Diskominfotik-Untuk mendukung Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar Webinar Sosialisi Merdeka Belajar secara virtual yang diikuti seluruh pengurus DWP se-Indonesia, Kamis (24/6/2021).

Acara Webinar ini mengusung  tema ” Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan” dihadiri oleh seluruh pengurus DWP Se Indonesia dan langsung diikuti Ketua Umum DWP Pusat Erni Tjahjo Kumolo, Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim, Penasihat DWP Kemendikbudristek RI Franka Makarim.

Pengurus DWP Kabupaten Lombok Barat ikut pada acara Webinar tersebut melalui Zoom Meeting di Kantor Bupati Lobar yang langsung dihadiri Ketua DWP Kabupaten Lombok Barat Hj. Nurhikmah Baehaqi bersama anggotanya.

Webinar ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kemendikbudristek sejak tahun 2019 telah merencanakan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar yang memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi.

Ketua DWP Pusat Erni Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, untuk mencakup permasalahan pendidikan di era pandemi Covid-19 Kemendikbud mampu merancang strategi jangka panjang yang lebih efektif, efisien dan handal serta berkelanjutan sesuai dengan tema yang di usung yaitu Merdeka Belajar dalam Peta Jalan Pendidikan.

Dikatakannya, secara umum kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi, dengan menyesuaikan kondisi kegiatan belajar mengajar, baik dari budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun infrastruktur. Sehingga kebijakan merdeka belajar, wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat termasuk anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim sangat mengapresiasi inisiatif yang telah dilakukan ibu-ibu pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dalam menggelar webinar ini, “ungkapnya.

“Sosialisasi seperti ini sangat membantu kami di Kemendikbudristek RI untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan Merdeka Belajar,” terangnya.

Kebijakan ini dirancang berdasarkan dengan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai pelajar agar nantinya mereka bisa menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. (Diskominfotik/Angge/Fery)