Bupati Fauzan Khalid Launching Gerakan Kelompok Masyarakat Petani Peduli Saluran (KMPPS)

Kuripan, Diskominfotik, Kelompok Masyarakat Petani Lombok Barat membuat gerakan untuk membersihkan saluran-saluran pengairan sawah yang diberi label  Kelompok Masyarakat Petani  Peduli Saluran yang disingkat KMPPS.

Kelompok ini merasa prihatin dengan banyaknya sampah-sampah khususnya sampah plastik menutup saluran pengairan sawah.

Gerakan yang diinisiasi para petani ini  kegiatannya adalah membersihkan saluran dari semua jenis sampah, khususnya sampah non organik (sampah plastik dll) di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melaunching gerakan ini di halaman kantor Camat Kuripan, dilanjutkan dengan acara bersih-bersih saluran bersama para petani Lombok Barat Jumat, 2/10/2020

Acara yang dihadiri oleh Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K., Inspektur Inspektorat Lombok Barat H. Ilham, Kepala Dinas Pertanian H. Muhur Zokhri, Danramil serta masyarakat Petani Lombok Barat yang tergabung dalam KMPPS.

Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan ini sangat luar biasa dan gerakan ini sangat bagus dan strategis karena biasanya sebelum membajak sawahnya petani disibukkan dengan membersihkan sampah anorganik yang berserakan disawah.

“ Biasanya para petani kita sebelum membajak sawahnya disibukkan dengan membersihkan sampah-sampah non organik disawah dan ini sangat mengganggu dan mengurangi hasil pertanian, jadi sebelum sampai ke sawah kita semua sudah membersihkan saluran-saluran itu.” Pungkasnya.

Kegiatannya akan dilakukan setiap minggu oleh semua kelompok tani di masing-masing kecamatan, tentunya ini akan menumbuhkan kesadaran dimasyarakat bahwa membuang sampah di saluran itu menyulitkan para petani.

Bupati sangat bangga, senang, bahagia dan bersyukur kala mendengar ada inisiasi untuk membersihkan saluran ini dari para kelompok Tani setiap minggu di masing-masing Kecamatan, kepada Dinas Pertanian Bupati memerintahkan untuk selalu memberikan arahan-arahan dan memberitahukan UPT-UPT Dinas Pertanian yang ada di setiap kecamatan untuk memfasilitasi kelompok tani.

Dalam Kesempatan tersebut Fauzan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran yang mendukung kegiatan ini terutama kepada TNI-Polri yang selalu mendukung semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kantor camat Kuripan tempat diselenggarakannya Launching ini merupakan bagian dari Desa Kuripan induk yang menjadi juara Lomba Kampung Sehat tingkat Kabupaten.

“ Desa Kuripan yang menjadi utusan Lombok Barat dalam Lomba Kampung Sehat tingkat Provinsi, mudah-mudahan menjadi juara satu.” Harapnya menutup sambutan. (Diskominfotik/Yani/Ria)

KEPALA DESA KEDIRI SELATAN MELANTIK 3 ORANG PERANGKAT UNSUR KEWILAYAHAN(KEPALA DUSUN)

Kepala Desa Kediri Selatan Edi Erwansyah.SH melantik secara serentak tiga orang Kepala Dusun di wilayah Kediri Selatan, Kamis 1 Oktober 2020. Tiga Kepala Dusun yang dilantik masing masing Kepala Dusun Sedayu Selatan, Kepala Dusun Sedayu Utara
dan Kepala dusun Teratai. Ketiga Kadus ini dilantik bertepatan dengan momentum hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa kediri Selatan Edi Erwansyah mengatakan ketiga Kadus ini telah melalui mekanisme Panitia Seleksi (PANSEL) dan tahapan pemilihan telah sesuai dengan aturan atau Regulasi yang ada. Edi Berharap agar para Kepala Dusun yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas sebagai Kadus dengan baik dan sesuai dengan aturan. Edi mengatakan bahwa Kadus memiliki peran penting dalam menopang pembagunan di Desa. “Proses pembangunan di desa akan berjalan dengan lancar dengan adanya dukungan penuh para kepala dusun” ujarnya.

Edi meminta agar para Kadus dapat secara rutin turun ke masyarakat. Dengan silaturhmi secara rutin tersebut Kadus dapat menjalin komunikasi yang baik di tataran masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Edi juga berharap agar para Kadus dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar terus menjaga kekompakan dan kebersamaan dan terus melakukan koordinasi dengan semua elemen Pemerintahan Desa.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Pejabat yang mewakilinya mengatakan bahwa Kepala Dusun merupakan garda penting dalam pembangunan masyarakat desa. Karenanya Dinas PMD berharap agar para Kadus dapat mempelajari lebih mendalam tentang tata kelola Pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa dan tugas serta fungsi Kadus. Hal ini agar Kadus dapat menunjang dan membantu Kepala Desa dalam berkomunikasi dengan masyarakat tentang program program pembangunan. Dinas PMD berharap agar para Kadus bisa segera bekerja dalam memajukan masyarakat. Ia juga meminta agar para Kadus dapat menjaga kondusifitas di wilayahnya dan memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. “Kadus ini memiliki peran penting dan sentral, kita berharap agar para Kadus dapat membantu Kades dalam membangun desa” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa secara aturan Kepala Desa memiliki kewenangan yang diatur oleh undang undang untuk mengganti Kadus sesaui dengan tahapan dan aturan. Karena ia meminta agar para Kadus dapat terus bersinergi dengan Kepala Desa dalam membangun desa.

Pelantikan kepala dusun ini juga dihadiri oleh Camat Kediri yang diwakili oleh Sekretaris Camat dan Kasi Pemerintahan,Babinsa,Babinkamtibmas, serta Tokoh Masyarakat Kediri. (Diskominfotik/Juan)

Bupati H. Fauzan Khalid Tinjau Langsung Korban Angin Puting Beliung di Dusun Medain, Desa Badrain Kecamatan Narmada

Narmada, Diskominfotik – Angin puting beliung meluluh lantakkan beberapa rumah warga di Dusun Medain Barat dan Medain Timur,Desa Badrain Kecamatan Narmada pada hari Rabu kemarin (30/09/2020) pukul 15.00 wita, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun menimbulkan kerusakan rumah warga mecapai 47 rumah.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid langsung turun ke Lokasi meninjau keadaan warga yang terkena dampak angin puting beliung tersebut. H. Fauzan Khalid langsung menghampiri rumah warga dan memberikan bantuan kepada mereka. Kamis, (1/10/2020).

Pada kesempatan tersebut Fauzan menyampaikan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk mengantisipasi kejadian semacam ini. “pertama, kita akan memastikan korban mendapatkan bahan pokok yang memadai. Kemudian yang kedua, kita akan membantu perbaiki rumah korban dengan menyediakan semua material yang dibutuhkan,  dan yang ketiga nanti kita akan kerja sama dengan TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, dan kepolisian” jelasnya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut kerja sama dalam menangani musibah ini.

” Insya Allah besok sudah kita mulai pengerjaannya,  dan saya berharap kepada seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi dan gotong royong agar warga yang tertimpa musibah merasa terhibur dan tidak terlalu terbebani” harapnya.

Turut hadir dalam rombongan Bupati Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, dan TNI, Polri.

Sementara itu Kepala BPBD Lombok Barat Mahnan mengatakan telah mengelontorkan bantuan berupa bahan makanan dan material. “kami koordinasi dengan TNI Polri untuk tanggap daruratnya. Tidak hanya support logistik yang kami berikan tapi kami juga akan perbaiki kerusakan yang ada” ungkapnya.

Mahnan juga mengungkapkan bahwa telah berkoordinir dengan Kepala Desa Badrain untuk memberikan bantuan yang dianggap efektif untuk warga. “kemarin kami sudah koordinasi dengan Kepala Desa. Selimut dan terpal kemarin malam sudah kami berikan. sekarang kami sedang hitung kebutuhannya dengan posisi material saat ini, jika ada bahan yang masih bisa dipakai kita pakai lagi, tetapi untuk spandek mungkin nanti riskan untuk dipakai kembali” lanjutnya.

Sedangkan Kepala Desa Badrain Romi Purwandi menceritakan bahwa wilayah yang terdampak mencapai 47 KK yang berada di Dusun Medain Barat dan Dusun Medain Timur, dengan rincian 9 Rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang dan 29 rumah rusak ringan.

Korban angin Puting Beliung saat ini  dibuatkan tenda tempat tinggal untuk sementara waktu sampai rehabilitasi selesai dilakukan.

Ditempat yang sama pasangan suami istri Ajis dan Masyatun saat diwawancarai mengaku telah menerima bantuan dari tadi malam. “kami sudah diberikan bantuan dari tadi malam berupa selimut, mie instan, sama dibuatkan tenda” tukasnya.

Mereka merasa sangat terbantu dengan perhatian dan bantuan yang diberikan Pemda apalagi pekerjaan mereka hanya sebagai tukang bekam, sehingga sulit jika mereka menanggungnya sendiri. (Diskominfotik/Ajie/Yani)

LOMBOK BARAT BERKOMITMENT UNTUK KEMBANGKAN SMART CITY

Gerung, Diskominfo – Mewujudkan Kabupaten Lombok Barat menjadi Smart City atau kota pintar adalah suatu tujuan yang harus diperjuangkan. Lombok Barat komitmen mengembangkan Smart City terutama mewujudkan pilar smart governance. Wujud komitmen itu adalah meletakkan pengembangan Smart City pada RPJMD Lombok Barat.

Demikian dikatakan Sekda Lombok Barat H. Baihaqi ketika membuka Bimtek Daring Aplikasi si Maya di ruang Umar Maya Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (1/10/2020).

Peserta pelatihan diharapkan untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan harapan dapat mewujudkan kabupaten yang Smart Governance di Lombok Barat.

“tolong kepada peserta dari OPD untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pelatihan ini karena implementasi dari pelatihan ini akan dimulai tahun depan”, harapnya.

Setidaknya Lombok Barat akan mengembangkan lima smart yaitu Smart People, Smart Ekonomy, Smart Mobility,  Smart Environment, Smart Government dan Smart Living. Sementara ini menurut  Baihaqi akan focus pada Smart Government karena Smart Ekonomi sudah mulai berjalan.

“Smart Economy sudah mulai jalan  contohnya saya memesan kepiting rebus melalui hp beberapa menit sudah datang”, ungkapnya mencontohkan.

Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  dengan Aplikasi Si Maya dapat bermanfaat untuk mendukung dan meningkatkan kinerja ASN, Distribusi surat menyurat tanpa batas waktu dan jarak, kelancaran komunikasi dalam tata naskah dinas, efektif dan efisien waktu, sumber daya, tenaga dan biaya

Penggunaan aplikasi Si Maya terutama sebagai pengguna sangatlah bermanfaat antara lain bagi pimpinan memiliki akses menerima surat masuk, memeriksa dan mendisposisi surat,  Tata usaha memiliki tugas menerima surat masuk, mengagendakan, menscan surat masuk manual, mengirim dan mengagendakan surat keluar,  menscan surat keluar manual serta melihat riwayat disposisi. Sedangkan staf memiliki tugas menerima disposisi, membuat konsep, dan mengirim konsep sesuai disposisi.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat dalam laporannya mengatakan, Bimtek Daring Aplikasi Si Maya diikuti oleh seluruh OPD masing-masing dua orang peserta selama dua hari kerja mulai hari ini hingga besok.

Dikatakan, aplikasi Si Maya adalah aplikasi administrasi perkantoran berbasis web yang dikembangkan Kementerian Kominfo. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses serta mekanisme kerja dan prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. 

“Aplikasi Si Maya merupakan salah satu tools, trobosan untuk percepatan birokrasi, pengambilan keputusan  dan layanan publik tanpa batas waktu dan tempat sebagaimana amanat Perpres 95/2018 tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Kedepan harapan kami agar penggunaan Aplikasi Si Maya ini dapat dibuatkan payung hukum penggunaan berupa Peraturan Bupati,” katanya.Pada saat ini Diskominfotik Lobar selaku Leading Sektor dalam pengembangan Teknonogi dan Informasi (TI) di Kabupaten Lombok Barat beberapa bulan yang lalu telah menggunakan semua proses surat menyurat melalui Aplikasi Si Maya ini,”tutupnya (Diskominfotik/RB)

Pengambilan sumpah janji PNS Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional melalui Formasi, Promosi dan Penyesuaian/ Infasing Lingkup Pemda Lombok Barat.

Gerung, Diskominfotik Pengambilan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil pada pengangkat pertama dalam jabatan fungsional melalui formasi, promosi dan penyesuana/infasing di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, 30/09/2020.

Sebanyak 191 orang Pegawai Negeri Sipil diambil sumpah janji jabatan yang menepati jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Medic Pertanian, paramedik pertanian, Pengawas Benih tanaman, Pengawas Bibit ternak, Analis pasar hasil pertanian, pengedali organoiosme pengganggu tumbuhan Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Perekam medis dan jabatan fungsional lainnya di beberapa OPD.

Dalam sambutannya bupati berharap kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diambil sumpah janji jabatannya bisa memberikan yang terbaik bagi kemajuan Lombok Barat, berinovasi,dan berkreasi, tidak bekerja hanya sekedar untuk menunaikan kewajibanya, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

“ Saya harap kepada para PNS yang damil sumpah dan janinya agar selalu berinovasi, berkreasi, jangan bekerja hanya sekedar menunaikan kewajiban saja namun bekerjalah dengan sebetul-betulnya agar bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat demi kemajuan Lombok Barat.” Ungkapnya. (Diskominfotik/Windi/Yani)

BUPATI LOMBOK BARAT HADIRI RAKERDA DPD II KNPI LOMBOK BARAT DI GIRI MENANG GERUNG

Gerung, Diskominfotik, Rapat Kerja Daaerah (RAKERDA) DPD II dan pelantikan  Pengurus Kecamatan KNPI 2020-2023 digelar di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, (30/09/2020).

Rakerda dipimpin oleh Ketua DPD II KNPI Lombok Barat ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Anggota DPR RI, dan kader KNPI Kecamatan se- Lombok Barat  berjumlah 69 orang.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan Rekerda dan Pelantikan Pengurus Kecamatan ini karena dihadiri pula oleh tamu kehormatan dari Pusat salah seorang anggota DPR RI.

“Sebuah kehormatan bagi kita semua karena mungkin ini satu-satunya pelantikan pengurus KNPI Kecamatan yang dihadiri oleh anggota DPR RI langsung ,Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua”. Ungkapnya.

Kepada seluruh kader yang hadir untuk selalu melakukan introspeksi diri dan terus menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam mengemban tugas mulia sebagai pengurus sebuah Organisasi Kepemudaan yang sangat berpengalaman dan banyak berkiprah dalam usaha mencerdaskan dan mengarahkan  Para Pemuda khususnya di Lombok Barat ke arah yang lebih baik sehingga kedepannya Pemuda melalui Organisasi ini akan memiliki suatu basis yang kuat dalam ikut serta membangun Daerah ini.

“Saya mengajak kita semua untuk melakukan introspeksi, ini seperti yang dialami oleh khalifah Harun Ar-Rasyid. Oleh karena itu adik-adik selalu saya sampaikan, silahkan kritik tapi basisnya harus kuat. Maka harus lebih banyak membaca.” Tegasnya.

Fauzan juga mengungkapkan  rasa bangga dan kekagumannya kepada KNPI Lobar dan seluruh jajarannya yang selama ini selalu aktif membantu Pemda dalam menangani kasus covid 19.

“Tidak ada KNPI di Kabupaten atau kota lain yang aktif membantu Pemda menyangkut Penanganan covid19 selain di Lobar. Dan ini kita saksikan aktivis aktivis KNPI sampai ditingkat Kecamatan, ikut berkonstribusi, membantu, mensuport seperti membagi masker, dan penyemprotan disinfektan dan seterusnya semoga kolaborasi keaktifan semacam ini terus dipertahankan. Tentunya juga semakin memantapkan komunikasi, koordinasi, berbagi informasi.” harapnya.

Akhirnya Bapak Bupati H.Fauzan Khalid mengatakan Selamat melaksanakan Rakerda DPD II KNPI Lombok Barat dan selamat mengemban tugas bagi para Pengurus yang dilantik semoga kedepannya KNPI Lombok Barat menjadi lebih baik. (Dikominfotik/Ajie/Yani)

Program “YES I DO” mampu menurunkan angka Pernikahan Usia Dini di Lombok Barat.

Batulayar, Diskominfotik. “YES I DO” merupakan program non pemerintah yang terus mendorong kegiatan pencegahan perkawinan anak,  kehamilan remaja serta praktik tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan dan berkomitmen penuh dalam pendewasaan usia perkawinan.

Program ini telah berjalan 4 tahun sejak tahun 2016 sejalan dengan Program Pemerintah Daerah Lombok Barat dengan Program Gerakan Anti Merarik Kodek (GAMAK) yang telah berhasil menurunkan angka perkawinan usia dini di Lombok Barat.

Hal ini diungkap oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat menyampaikan sambutan pada acara Penutupan Pelaksanaan Program Yes I do di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (29/09/2020).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas P2KBP3A  Ramdan Hariyanto, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Ni Made Ambarwati, Kepala Dinas PDK H. Nasrun dan dan Aliansi Yes I do Lombok Barat

Lebih lanjut Fauzan mengatakan komitmen PemdaLombok Barat dalam menekan angka pernikahan dini dengan telah mengeluarkan beberapa Regulasi sebagai landasan Hukum untuk mendukung program Gamak tersebut.

“ Program Yes I do ini mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati ada 3 Perbup terkait perkawinan Usia Dini bahkan di tahun 2019 kita telah memiliki Perda tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.” Ungkapnya.

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kesulitan kenapa banyak terjadi pernikahan dini, tidak bisa hanya Yes I do saja, atau hanya pemerintah saja  tetapi butuh kerjasama, butuh koordinasi dan butuh komitmen bersama untuk memberikan pemahaman terhadap dampak dari pernikahan dibawah usia (usia dini).

“ Dinas-Dinas terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh yang memiliki entitas kuat dalam berbicara masalah itu, harus bekerjasama dan peran tokoh agama sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap dampak dari pernikahan dini karena merupakan pintu masuk dari lahirnya generasi yang  Lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi kecerdasan dan lemah dari sisi kesehatan.” Terang Fauzan.

Faktor Pengetahuan, terutama pengetahuan tentang reproduksi, Bupati sering meminta kepada Kepala Dinas PDK agar menyampaikan kepada guru-guru ketika menutup proses pembelajaran disetiap kelas agar memasukkan nasihat tentang masalah pernikahan Dini, selain guru juga orang tua perannya sangat penting untuk menjaga anak-anaknya, kemana anaknya pergi dan dengan siapa dia pergi terutama pada jam-jam diluar sekolah dan malam hari.

Peran Posyandu juga penting untuk menyampaikan masalah-masalah dampak kesehatan terhadap pernikahan dini.

Bupati juga mengingatkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas PDK dan Dinas P2KBP3A, agar apa yang telah dilakukan oleh Aliansi Yes I do, terus dilanjutkan  dengan memerankan masing-masing institusi dibawahnya untuk mensosialisasikan kepada siswa dan masyarakat tentang dampak dari Pernikahan Dini, jika perlu masing-masing Desa membuat awig-awig tentang pernikahan dini, jika terlanjur terjadi pernikahan dini maka hendaknya menunda untuk memiliki anak.

“ Mari kita memiliki komitmen yang sama dalam menangani permasalahan pernikahan dini ini.” Tutupnya.

Sementara itu District Coordinator Rutgers WPF Indonesia Muhammad Rey Dwi Pangestu, dalam laporannya menyampaikan Di Lombok Barat terdapat 4 Desa, yang di intervensi Yes I do yaitu Desa Kediri, Jagaraga Indah, Lembar Selatan dan Sekotong Timur

Program yang bertajuk  Peran Pendidikan Kesehatan Reproduksi yang koprehensip dan pelayanan kesehatan peduli remaja dalam pencegahan perkawinan anak dan kehamilan remaja di Lombok Barat

Kerja-kerja yang dilakukan dengan menerapkan model sisi ekonomi dimana model ini bekerja di 5 level, yaitu level individu, level antar individu, organiasi, komunitas  dan kebijakan publik, di lima level ini terus diintervensi, mulai dari Puskesmas, Bidan Desa bahkan sampai dirumah-rumah ini dianggap efektif.

Capaian pertama adalah perubahan perilaku dari anggota komunitas dalam menangani mencegah dampak perkawinan anak dan kehamilan remaja dan praktek tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan

Menurut Muhammad Rey ada 1494 orang tua dan remaja yang berpartisipasi dalam sesi diskusi komunitas terkait pencegahan perkawinan anak yang kedua 214 anggota tokoh perlindungan anak desa yang mendapatkan pelatihan mengenai kesehatan reproduksi relasi gender dan lingkungan sehat hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu Workshop relasi plan bagi Kepala Dusun, BPD Pemerintahan Desa, Diskusi komunitas tingkat Desa, pertemuan rutin fasilitator, duskusi komunitas Desa terkait perkawinan anak, pencegahan kehamilan remaja dan praktek tidak baik untuk kesehatan reproduksi perempuan serta menerbitkan buku pedoman ulama dalam pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja khususnya perempuan  untuk lebih melibatkan tokoh agama dalam menunjang kerja yes I do

Capaian yang berhubungan dengan penyediaan dan peningkatan kualitas akses terhadap pendidikan seksualitas yang koperehenship dan pelayanan kesehatan para remaja.

“ Terdapat 1411 siswa yang sudah menerima pendidikan seksualitas yang koperehenship dengan menggunakan modul setara sepakat dunia remaja, 214 tenaga guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pendidik sebaya yang dilatih untuk mendeteksi dan mencegah perkawinan anak, kehamilan remaja dan juga praktek tidak baik untuk reproduksi perempuan serta 92 pelajar yang dilatih menjadi pendidik sebaya.Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan pertemuan rutin forum guru setara di 4 sekolah intervensi Yes I do yaitu SMPN 1 Kediri, SMPN 4 Kuripan, SMPN 2 Lembar dan SMP Islam Ihya Ulumudin dan ditambah lagi 5 SMP lainnya yang berkomitmen untuk menerapkan modul setara yaitu SMPN 1 Gerung, SMP 3 Labuapi, SMPN 2 Kuripan , SMPN 1 Sekotong dan Madrasah Al Muhtariah.” Paparnya.

Ditambahkan pula ada pelatihan dan pembentukan pendidik setara, Pertemuan rutin dan peningkatan pendidik setara untuk mepromosikan  bahaya pernikahan anak, pertemuan orang tua siswa setara yang dilakukan untuk membetuk dukungan terhadap pentingnya pembelajaran kesehatan reproduksi di sekolah.

Workshop terhadap tenaga kesehatan bagaimana menghadapi kasus kekerasan, pertemuan rutin forum tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pada posyandu remaja dan kepala dusun terkait kesehatan reproduksi,  penjangkauan pasangan muda yang sudah terlanjur menikah terkait alat kontrasepsi sehingga mereka dapat mempersiapkan keluarga yang lebih baik posyandu remaja dan penyedian Alat Pelindung Diri  bagi bidan yang bekerja  disaat pandemi covid-19 ini.(Diskominfotik/Yani/Ajie/zul)

Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan, Pol PP dan Polres Lobar kembali gelar Operasi Masker

Kediri, Diskominfotik  –  Menegakkan disiplin pelaksanaan potokol kesehatan di Lombok Barat terutama penggunaan masker, Satpol PP bersama Polres Lombok Barat kembali menggelar operasi sesuai amanat Perda NTB Nomor 7 tahun 2020.  Kali ini dilaksanakan di jalan depan Pondok Pesantren Islahudin Kediri Lombok Barat, 3 jalur arah kedatangan kendaraan yaitu jalur timur arah Lombok Tengah, jalur utara arah Montong Are dan jalur barat arah Mataram, Selasa (29/09/2020).

Kepala Bagian Operasional Polres Lombok Barat AKP Kadek Metria S.Sos,SH.MH. dalam arahannya saat memimpin apel persiapan di Kantor Desa Kediri menyampaikan agar dalam  melaksanakan kegiatan penegakan harus mengedepankan sikap humanis.

“kita harus mengedepankan sikap humanis/ramah, tidak banyak melakukan argumen di jalan raya, jika ada pelanggaran langsung diarahkan ke meja penindakan/penegakan, ungkapnya tegas.

Kabag Ops  Metria membagi tugas personil, Satlantas bertugas mengamankan dan mengatur lalulintas kendaraan pelanggar baik sepeda motor maupun mobil. Babinsa dan satreskrim membackup Pol PP dalam penindakan, sedangkan petugas berpakian preman membackup petugas berbaju dinas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Operasi tersebut, petugas berhasil menjaring 39 orang pelanggar, 8 orang diantaranya  kena sangsi denda dan sisanya kena sangsi sosial berupa bekerja melakukan kebersihan di jalan dengan menggunakan Rompi bertuliskan Pelanggar Perda yang sudah disiapkan Petugas.

Sementara itu Kasat Pol PP Lombok Barat, Baiq  Yeni Ekawati saat diwawancara mengatakan “ sejak dimulainya operasi penegakan mulai tanggal 14 September lalu hingga saat itu pelanggar yang tidak menggunakan masker menembus 1.000 orang, kedua tertinggi di NTB. Untuk itu harapannya agar masyarakat khususnya masyarakat Lombok Barat untuk lebih taat terhadap Regulasi yang ada demi kebaikan kita bersama,” Jelasnya.

Ikut hadir dalam kegiatan Operasi penegakan ini Kabag Operasional Polres Lombok Barat, Kasat Pol PP, Camat Kediri, Satlantas Polres Lombok Barat, Polsek Kediri, Babinsa dan Babinkamtipmaspol Desa Kediri dan Pol PP Lombok Barat. (Diskominfotik/Yani/zul)

Pemda Kabupaten Lombok Barat Siapkan Dewan Hakam MTQ dan STQ yang berkualitas dan Profesional dengan Bimbingan Teknis.

Batulayar, Diskominfotik-Dalam rangka menuju penyelenggaraan MTQ dan STQ yang berkualitas di Lombok Barat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan Dewan Hakam yang berintegritas dan berkualitas serta profesional dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dewan Hakam dan Calon Dewan Hakam MTQ dan STQ Kabupaten Lombok Barat selama 3 hari mulai hari Senin, 28 – 30 September 2020 di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat.

Bimbingan Teknis ini diikuti oleh para dewan Hakim dan calon Dewan Hakim MTQ dan STQ yang ada di Lombok Barat dan dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Senin 28/09/2020

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut adalah Asisten 1 Agus Gunawan, Asisten 3 H. Mahyudin dan para Nara Sumber

Kabag Kesra H. Maksum dalam laporannya selaku penyelenggara  menyampaikan bahwa Tujuan diselenggarakannya Bimtek ini  untuk Meningkatkan Kompetensi Dewan Hakim dalam rangka melahirkan Dewan Hakim yang memiliki kapasitas dan berkualitas serta mampu memberikan penilaian secara profesioanl pada setiap  pelaksanaan MTQ dan STQ di Kabupatwen Lombok Barat, disamping itu pula untuk menyamakan persepsi dan menyeragamkan unsur-unsur penilaian MTQ  dan STQ menuju terwujudnya obyektifitas dan kualitas penilaian yang di harapkan .

Narasumbernya antara lain Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTB Dr. KH. Zaidi Abdad, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat, Asisten 3 Setda Lombok Barat Selaku Ketua LPTQ , TGH.  M. Zaini Azhar, TGH. Basyirun M Saleh, M.Si.,dan Ahmad Baihaqi, S.Pd.I

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya saat membuka acara tersebut menyampaikan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam proses penilaian  karena beda persepsi  berpengaruh pada sistem penilaian yang menyebabkan hasil berbeda, dan tujuan lainnya adalah adanya regenerasi  untuk mempersiapkan sejak awal para Dewan Hakim agar tidak kekurangan, karena Dewan Hakim dari Lombok Barat  sering kali dipakai  oleh Kabupaten/Kota lain bahkan Provinsi dan setiap ada event atau perlombaan MTQ , STQ yang paling banyak dipakai Dewan Hakim dari Lombok Barat.

“ Alhamdulillah setiap ada event perlombaan apapun dalam bentuk MTQ di Kabupaten/Kota bahkan Provinsi yang paling banyak dipakai adalah Dewan Hakim dari Lombok Barat.” Terangnya.

Demikian juga  dengan Qori, Qoriah atau Hafiz, Hafizah dari Lombok Barat yang ikut berlomba dari daerah lain Pemerintah Daerah tidak mempermasalahkan dan merasa senang karena  menjadi lebih banyak Qori Qoriah atau Hafiz Hafizah Lombok Barat yang ikut berkompetisi.

“ Kita di Pemda tidak mempermasalahkan kalau ada Qori Qoriah, Hafiz Hafizah kita yang ikut dari daerah lain seperti misalnya  yang menjadi juara MTQ di Kota Bima, 5 orang dari Ponpes Aziziah Kapek Gunungsari dan 1 orang dari Ponpes Nurul Hakim Kediri, Alhamdulillah ada  kebanggaan dan ada marwah kita disana, karena itu saya tetap mendorong dan Insya Allah pahalanya tetap ke kita walaupun dia ikut dari daerah lain karena kita yang menyiapkan.” Terangnya.

Selain itu Fauzan juga menyampaikan tentang hafiz hafizah yang sudah hafal 30 juz setelah hafal lalu kawin kemudian tidak ada pekerjaan selain dari mengajar menghafal , ”  ini perlu perhatian “ terangnya.

Fauzan mengatakan Pemerintah Daerah memprogramkan pelatihan-pelatihan  bagi Hafiz Hafizah di Lombok Barat yang direncakan dimulai tahun 2021 yang menjadi prioritas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Prinsipnya tidak hanya sekedar pelatihannya saja  sekalian akan diberikan peralatan peralatan sesuai bidang pelatihannya dan akan dikawal pembinaannya  agar terus berkembang , seperti ketrampilan menjahit, membuat kue, budi daya Jamur tiram, dan lain-lainnya  ini akan menjadi  salah satu pilot proyek di Lombok Barat termasuk juga peternakan  jadi semua sisi ini sedang didata oleh Kabag Kesra

“kita undang rapat itu Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja tentunya Kabag Kesra sebagai Suportingnya karena data-data itu ada di Bagian Kesra Kabupaten Lombok Barat.” Terang Fauzan

Menutup sambutannya   Fauzan meminta kepada para peserta, para Alamukaramun dan para tokoh  supaya ikut mmbantu Pemerintah Daerah dalam sosialisasi protokol kesehatan covid 19 sekaligus memberikan keteladanan, agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan covid-19.

“ Kita lihat faktanya, sekarang akibatnya kita rasakan, satu minggu yang lalu misalnya  Menteri Keuangan sudah mengatakan kita sudah masuk resesi, dan  negara itu defisit sampai 500 triliun dalam bulan Agustus,  jangankan di Lombok Barat mohon maaf kita di Lombok Barat kurang lebih 400 milar hilang APBD kita, jadi banyak pembangunan yang kita batalkan.” Ungkapnya.

Ditambahkan oleh Fauzan bahwa satu bulan yang lalu 59 Negara memboikot Indonesia , jadi  Orang Indonesia itu tidak boleh ke 59 Negara, termasuk Arab Saudi dan Malaysia karena masyarakat kita dianggap tidak disiplin menjalankan  protokol kesehatan covid-19.

“Orang nyongkol, pendaftaran Calon Bupati Wakil Bupati, itu sudah masuk di media internasional, itu menjadi patokan mereka melakukan boikot, makanya saya katakan janganlah terlalu tinggi bahasan kita ber konspirasi mau apa, yang pasti sekarang faktanya akibat dari covid-19 ini kita rasakan.” Katanya.

Selain itu sekarang ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan sudah mengurangi karyawannya bahkan hotel-hotel  50% karyawannya dirumahkan dan sisanya 50% yang masih bekerja digaji 50% dari yang seharusnya.

Covid-19 ini tidak hanya menimpa perusahaan besar efeknya juga dirasakan dan terjadi pada pedagang kecil sebagaimana diceritakan oleh Fauzan ketika dia turun berkeliling  bersama Asisten 3 mengunjungi pengerajin  yang dulu dapat PKH (Program Keluarga Harapan) tetapi dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri karena dia punya usaha.

“Di desa Sesaot itu dia bisa mempekerjakan 10 orang rata-rata digaji 80 ribu sehari sambil duduk-duduk bikin dodol nangka dan sebagainya nah sekarang ini mati, kenapa ya karena hasil produksinya itu untuk oleh-oleh, dia masukkan ke Sasaku,  Dia masukkan ke sayang sayang orang beli kan tidak ada akhirnya macet,” tuturnya.

Terakhir Fauzan  mengajak untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, karena tidak ada salahnya kita berlaku disiplin terhadap kebersihan bahkan berpahala karena termasuk ibadah.

“Apa salahnya kita pakai masker, kan tidak berdosa, apa salahnya kita rajin cuci tangan bahkan di banyak tempat jarang saya mengatakan rajin cuci tangan tapi rajin wudhu’ di komunitas pondok pesantren saya menyampaikan bukan rajin cuci tangan tapi rajin wudhu’ karena wudhu’ bahkan lebih dari standar protokol kesehatan kalau kita wudhu’ pahala dapat, protokol kesehatan bahkan lebih dari yang seharusnya kita lakukan dan ini saya mohon bantuannya mudah mudahan bisa kita sosialisasikan dan kita contohkan di masyarakat.” Tutupnya. (Diskominfotik/Zul/Yani)

Pemda Lakukan Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Proyek Pembangunan Infrastruktur di Lombok Barat.

Gerung, Diskominfotik- Monitoring proyek pembangunan infrastruktur di Lombok Barat yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Fauzan Khalid mendapatkan temuan beberapa proyek yang progresnya masih rendah, dari 12 proyek yang tersebar dibeberapa kecamatan ditemukan tiga proyek pekerjaannya belum sesuai dengan kontrak mulai dari kualitas bangunan hingga pekerja yang tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja atau  alat pelindung diri (APD).

Hal ini terungkap pada rapat evaluasi hasil monitoring percepatan pembangunan Lombok Barat di ruang rapat Kantor Bupati  Jayengrane, Jumat, 25/09/2020.

Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Bupati H. Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah H. Baihaqi,  para Asisten, Inspektur Inspektorat H. Ilham, Anggota Tim Monitoring , Kepala OPD terkait, PPK, Pengawas dan para kontraktor.

Dalam arahannya Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa semua elemen yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur Lobar bisa bekerja sama dengan baik. Beliau juga menyampaikan, rapat evaluasi hasil monitoring ini, bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pembangunan Fisik maupun non Fisik di Lobar, belajar dari tahun – tahun sebelumnya ada beberapa proyek yang putus kontrak ditengah jalan karena tidak sesuai dengan rencana.

“Saya berharap semua elemen yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Lobar saling bekerja sama dan silaturahmi agar bisa menceritakan keluh kesah dan bisa mendapatkan jalan keluar bersama dalam membangun Lobar kedepannya.” Terangnya.

Rapat evaluasi hasil monitoring ini dipimpin oleh Asisten 3 selaku Plt Asisten 2 Drs. H. Mahyudin.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat selaku anggota tim monitoring kesempatan pertama memaparkan hasil monitoringnya pertama Mengapresiasiasi  beberapa perusahaan yang sudah mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga  progresnya positif diantaranya adalah Pembangunan Puskesmas Banyumulek progresnya +5%, Rumah Jabatan Rumah Sakit Narmada +22%, Gedung ICU Narmada 13,5% dan yang tertinggi progresnya adalah Pasar Gunungsari mencapai +25,4%

Ilham melanjutkan bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah  Pembangunan Kantor Dukcapil Lombok Barat yang berada jalan Utama jantung Kota Lombok Barat capaiannya -3,48%, Pembangunan dan Rehab ruang  rawat jalan Rumah Sakit Narmada dalam posisi -4,05%, dan  Pembangunan pemeliharaan berkala  Jalan Kabupaten Pelangan – Labuan Poh  progresnya -0,57%

Lebih lanjut Ilham merinci paparannya mulai dari proyek pemeliharaan berkala jalan Pelangan-Labuan Poh.

“Kalau dilihat dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di proyek yang punya kendala ini, 30% adalah pekerjaan pendukung dari 30% yang utama kalau dilihat dari 4 bulan waktu kontrak yang ada itu baru mencapai 2,91% dari perencanaan 3,4%,  yang perlu mendapat perhatian perencanaan dibulan pertama kenapa dicantumkan hanya 3,4% padahal kalau kita lihat kontrak yang 4 bulan  dan waktu yang dihabiskan satu bulan, kalau 30% dari pekerjaan pokok itu dibagi 4 bulan maka  kurang lebih ada 7,5% seharusnya perencenaannya, tetapi di sini dituangkan hanya 3,48% dan capaiannya  hanya 2,91% sehingga kalau kita lihat dari capaiannya masih -0,57% sesungguhnya ini masih jauh dari yang seharusnya.” terang mantan Asisten 1 ini.

Ini harus menjadi perhatian terutama  semua pihak yang terkait dengan proyek pembangunan ini  dan meminta penjelasan yang lebih detail tentang kendala-kendala yang dihadapi.

Lebih lanjut Ilham memaparkan kaitannya dengan Dinas Dukcapil yang capaiannya  minus 3,48 ini masih banyak hal yang perlu harus diperbaiki dari sisi manajemen pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat bekerja didalamnya.

“ Perhatian terhadap keselamatan kerja ini tidak terbangun dengan baik para pekerja yang ada di situ tidak ada satu pun yang kita lihat menggunakan peralatan kerja yang memadai yang sesuai dengan standart Keselamatan Kerja. Ini harus menjadi perhatian kita semua.” ungkapnya

Sedangkan dari sisi pelaksanaan pekerjaan Ilham mengatakan  tiang-tiang kolom tidak sebaik ditempat-tempat yang lain, seperti dikerjakan oleh orang-orang kurang profesional.

“ Tiang-tiang kolom yang terpasang kalau dilihat dari bawah ke tengah sampai ke atas kelihatan sekali perbedaannya seperti dikerjakan oleh orang-orang yang kurang professional  takutnya nanti menjadi pekerjaan di akhir meskipun bisa ditutup pada saat finishing tetapi ini akan membutuhkan tenaga, waktu dan materi yang tidak kecil oleh karena itu harus betul-betul didisain dari awal beberapa pekerjaan itu supaya tidak menjadi persoalan pada saat finishing dan tolong perhatikan waktu kontrak, waktu satu bulan  sudah lewat ini progres tidak signifikan.” terangnya

Kemudian dari segi material Ilham meminta semua material-material yang digunakan harus berdasarkan uji laboratorium,

“ Materi materi yang ada dilokasi harus sudah bisa digunakan, harus sudah melalui uji laboratorium yang seharusnya, terhadap materi-materi yang digunakan disitu.” Tambahnya.

Melihat progress yang sangat minim Inspektur menyarankan  pertama kembali mereskedul rencana kerja kedepan,  bagaimana langkah-langkah percepatan yang diperlukan sehingga disisa waktu yang ada menuju kontrak betul-betul bisa on the track didalam progress yang berikutnya.

Kedua material-material dan alat kerja pendukung yang diperlukan dilapangan harus meyakinkan bahwa itu semua tersedia dilapangan, hasil monitoring kemarin materal-materal dan alat kerja pendukung pekerjaan dilapangan tidak tampak.

Kemudian kalau harus kerja dengan lembur lampu-lampu untuk berkerja malam hari harus tersedia, kami tidak melihat ada disana oleh karena itu agar yang melaksanakan pekerjaan di Dukcapil agar memperhatikan semua hal-hal yang disebutkan tadi.

Untuk Progres Pembangunan dan Rehab Ruang rawat Jalan Rumah Sakit Narmada ditemukan banyak pekerja yang belum dilengkapi dengan APD.

“ ini merupakan permasalahan secara umum ada pada seluruh kegiatan kita pada tahun ini keselamatan kerja itu rupanya tidak menjadi perhatian bagi pihak ketiga oleh karena itu sebelum terjadi hal –hal yang tidak kita inginkan yang berdampak lebih jauh kepada kita semua mungkin ini perlu diperhatikan terhadap penggunaan K3 itu.” Ungkapnya.

Sedangkan Ahad Legiarto Kadis Kominfotik Lobar yang juga sebagai anggota tim pada kesempatan kedua menyampaikan terkait hasil monitoring ada beberapa lokasi belum menerapkan atau belum  mengikuti dokumen penawaran yang dibuat artinya didokumen penawaran yang dilanjutkan dengan kontrak harus dipenuhi mulai dari kualitas, mamejemen, dan RK3 nya.

Ahad menyoroti pelaksana dilapangan yang ditugaskan direktur perusahaannya belum memenuhi kompetensi.

“Saya kemarin ingin nanya ke direkturnya Apakah tenaga ahli yang di lapangan sesuai dengan tenaga ahli yang direncanakan di dokumen.”

PPK diminta jadwal lagi kapabilitas rekanan agar menjadi catatan pengusaha dalam mengevaluasi prestasi dari perusahaan itu sendiri, dan  untuk Kabag PBJ agar dibuat catatan komitmen yang dibuat dalam penawaran oleh kontraktor tidak diaplikasikan dilapangan.

Ahad memberikan catatan pada kualitas dan jumlah harus berpedoman pada dokumen yang ada di spesifikasi yang kemudian dilanjutkan tanda tangan kesepakatan di dalam kontrak.

Sedangkan untuk pengawas Ahad menghimbau agar jangan hanya melihat kualitas saja tetapi juga melihat manajemen pelaksanaan dilapangan, mulai dari keberadaan pelaksanaannya sudah sesuai belum dengan dokumen penawarannya jumlah tenaganya, jumlah tenaga terampil yang sesuai dengan  SKTnya,

“ Kemarin dilapangan kemarin saya menemukan tenaga terampil tidak ada yang punya SKT.” Ungkap Kepala Dinas Kominfo ini.

Pada kesempatan ketiga Sekretaris Daerah H. Baihaqi memaparkan hasil monitoringnya terhadap  pasar Gunungsari Baihaqi menyoroti masalah jaringan listrik yang dipasang terbuka tanpa pengaman, lebih-lebih dipasang diatas besi dan ini rawan menimbulkan korsleting

“ Mestinya jaringan listrik yang diatas besi jangan dibiarkan terbuka ini berbahaya dan rawan terjadi korsleting seharusnya dibungkus supaya kelihatan rapi tidak digantung dan dilepas-lepas bigitu saja ini harus jadi perhatian dan atensi dari PPK dan kontraktor.” ungkapnya

Kemudian yang kedua masalah pedangang yang ada didalam mendirikan atap menggunakan bedek sehingga kelihatan pasar yang indah malah menjadi kumuh.

“Pasar Gunungsari disainnya adalah pasar modern yang mengharuskan banyak sinar yang masuk karena pasar Gunungsari juga pasar yang basah, maka perlu sosialisasi yang intens terhadap pedagang yang ada didalamnya agar jangan ada atap di atas atap, kelihatan pasarnya indah tetapi malah menjadi jorok.” Terangnya.

Perlu ada sosialisasi supaya mereka paham apa sebabnya diberikan atap transparan agar banyak sinar yang masuk sehingga jamur tidak tumbuh disana ini untuk kesehatan.

Terkait penataan kawasan pantai Senggigi  Sekda menyoroti design kios2 pedagang. Design atap dan plafon dirasa Sekda kurang memberikan kenyamanan dan keamanan untuk pedagang, karena designnya terbuka dan rawan pencurian. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemasangan teralis, sehingga bangunan ini memiliki fungsi sesuai dengan yang diharapkan dan orang yang menggunakannya merasa aman dan nyaman.

Dalam rapat tersebut juga terungkap alasan-alasan klasik yang disampaikan kontraktor ataupun pekerja, salah satunya seperti yang disampaikan Pengawas Pembangunan jalan dari Desa Pelangan sampai Desa Batu Putih ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan diwilayah tersebut diantaranya, karena desain yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Walaupun demikian, dia juga menyampaikan optimisme pembangunan jalan Desa pelangan sampai Desa Batu Putih bisa rampung akhir November tahun ini.

Sedangkan untuk penggunaan APD alasannya pekerja tidak terbiasa menggunakan APD dan merasa sesak kalau menggunakan APD dan ini harus diupayakan agar protokol kesehatan tetap diterapkan, ungkap dr. Aan.

Terakhir Asisten 3 selaku Plt. Asisten 2 yang bertindak sebagai moderator pada akhir rapat memberi catatan-catatan untuk ditindak lanjuti oleh semua yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur di Lombok Barat

Terkait Pasar Gunung Sari pertama yaitu dengan listriknya harus dibenahi yang kedua konstruksi bajanya  sebelum di cat supaya dilakukan pembersihan agar tidak karatan lalu kemudian saluran air talang jangan sampai dilupakan, kemudian kadar air  catnya haruslah proporsional.  Untuk di Killa dibawah koordinasi PU  dilakukan redesign terkait dengan atap yang tidak menyatu dengan bangunannya

Untuk pengawas banyak rangkaian itu yang tidak ngelock ini menjadi perhatian jangan ketika tim monitoring datang lalu dijawab  nanti bisa dikejar dengan pelesteran ini lagu lama, pengawas harus sering-sering datang ke lapangan. Supaya pekerjaan selesai tepat waktu.

terkait dengan bangunan jalan dari Pelangan ke Batu Putih Asisten menambahkan agar  jangan terlalu santai.

“masak 1 bulan direncanakan Cuma  3% itu seharusnya kita berencana 1 bulan itu 25% matematika seperti itu tapi dilihat di dokumen cuma 3% sehingga dari perencananya 3% terlambat lagi, pekerjaan 30% untuk itu memang tingkat kesulitannya di situ Oleh karena itu kami  kepada pelaksana supaya lebih memperhatikan pekerjaan penunjang nya.” Jelasnya.

Diminta kepada pelaksana agar memberikan perhatian lebih kepada pekerjaan penunjang,

“ Kami minta komitmen bahwa waktu yang tertera di kontrak itu betul-betul sama  dengan progress pekerjaan yang ada dilapangan dengan begitu  ketika terjadi keterlambatan pekerjaan  maka segera harus berbenah dengan menambah pekerja dan menambah waktu.” Harapnya.

Kepada kontraktor agar bisa menyelesaikan pembangunan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Agar mereskedul perencanaannya, melakukan penambahan pekerja dan waktu kerja, material yang digunakan dalam pekerjaan dipastikan ada di lokasi proyek dan berkualitas berdasarkan hasil uji Laboratorium dan melengkapi  alat dan perlengkapan keselamatan kerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan dokumen kontrak.(Diskominfotik/Ria).

1 161 162 163 164 165 424