Gerung, Diskominfotik; Terobosan Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Barat dalam menangani Penerangan Jalan Umum melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha memasuki tahapan Market Sounding/Market Consultation setelah melalui beberapa proses antara lain Proses Perencanaan/Persetujuan FS, Penunjukan Pemrakarsa  dan Proses Persetujuan DPRD.

Market Sounding ini bertujuan untuk mendapatkan masukan (feedback) dari pasar terhadap bentuk kerjasama yang ditawarkan dan juga untuk menginformasikan proyek ini kepada pasar atau calon investor jauh sebelum masa tender.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusditah, S.Sos. Kepala Dinas Kominfo Ahad Legiarto, Kepala OPD terkait, para Kepala Bagian Setda Kabupaten Lombok Barat di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat dan diikuti pula oleh Bappenas RI di Jakarta,  PT. PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia) Jakarta dan para calon investor secara virtual/video conference, Senin 30/11/2020.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rusditah, S.Sos.dalam paparannya menyampaikan kondisi Kabupaten Lombok Barat bahwa Kabupaten Lombok Barat sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat terkait  KPBU-PJU ini dan akan ditindaklanjuti dg meminta persetujuan Gubernur NTB setelah selesai Market Sounding ini.

Menurut Rusditah kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi antara lain dalam upaya mendukung Destinasi Wisata dan penunjang dari KEK Mandalika dan saat ini Lombok Barat berkembang cukup baik dalam hal kepariwisataan, salah satu menjadi kendala adalah Penerangan Jalan Umum (PJU) karena sektor pariwisata merupakan salah satu andalan PAD Kabupaten

Kondisi Lampu di Kabupaten Lombok Barat relatif masih sangat rendah yang masih 40%, dari kebutuhan dan penyebaran titik lampu belum merata, beberapa ruas jalan daerah wisata belum difasilitasi oleh lampu penerangan jalan yang standart  dan belum seluruhnya menggunakan meterisasi.

“Walaupun dalam kondisi Covid-19 ini kita terus melakukan upaya pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi daya dukung destinasi wisata. Sehubungan dengan negara kita masih mengalami pandemi COVID-19, maka kegiatan ini dilakukan secara virtual, namun tidak mengurangi makna dan prosedurnya.” terang mantan Kepala BAPPEDA ini.

Sementara itu Bappenas yang juga sebagai narasumber dalam kegiatan ini memaparkan bahwa Kabupaten Lombok Barat ingin melakukan percepatan dalam pembangunan dan penataan Penerangan Jalan Umum tetapi karena keterbatasan anggaran dan dimungkinkan atas peraturan Presiden untuk kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan KPBU.

“ Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan KPBU telah diatur oleh Perpres, Permen dan Perka, untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunannya.

Kemudian dari PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) yang merupakan BUMN 100% milik Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu mandat utamanya adalah menjamin Infrastruktur dengan skema KPBU menjelaskan pada saat ini PT PII memiliki 3 mandat utama yaitu sebagai asistensi untuk penyiapan pendampingan transasksi, Penjaminannya terkait proyek KPBU sebagai institusi/ single window yang memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur KPBU di Indonesia, terkait dengan penjaminan kredit namun lebih pada penjaminan untuk pinjaman langsung pada BUMN.

Peran PT. PII dalam pembangunan Infrastruktur di Indonesia, termasuk pembangunan PJU di Kabupaten Lombok Barat antara lain peningkatan BANKABILITY atau Memberikan kenyamanan bagi Investor dalam mendukung pembiayaan proyek KPBU dalam mencari pendanaan atau pembiayaan, kemudian penjaminan ACCOUNTABILITY yaitu Memastikan proses penjaminan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Meningkatkan MANAJEMEN RISIKO bersama PJPK memastikan alokasi resiko yang adil antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam rencana mitigasi resiko yang terukur dan terakhir penjaminan ini adalah meningkatkan TRANSPARANSI meningkatkan kredibilitas proyek dari perspektif investor di mana seluruh proses KPBU dilakukan secara transparan untuk mendapat keadilan hingga proses lelang.(Diskominfotik/Zul)

Gerung, Diskominfotik; Pembangunan pemberdayaan perempuan adalah salah Satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan merupakan komitmen nasional yang berkelanjutan di mana kondisi perempuan saat ini masih banyak terjadi kesenjangan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan Kapasitas perempuan telah banyak melakukan gerakan/kegiatan terhadap perempuan dengan terus melakukan pembinaan dengan membentuk organisasi masyarakat maupun organisasi wanita di mana mereka berperan penting, baik dalam proses perencanaan sampai pemanfaatan pembangunan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun pada acara Pembinaan Penguatan Kapasitas Manajemen Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Barat di Aula Exavator Dinas PUPR Lombok Barat, Kamis 26/11/2020.

Acara yang dihadiri oleh wakil bupati Hj. Sumiatun, Kepala  DP2KBP3A Ramdan Hariyanto, perwakilan beberapa organisasi wanita seperti GOW DWP ISWARA Dan beberapa organisasi lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Sumiatun  menyuarakan gerakan PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) guna meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari diskriminasi, karena menurut Sumiatun Lombok Barat masih mengalami banyak problema seperti kekerasan terhadap perempuan Dan anak serta angka pernikahan anak.

Demi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak maka Pemerintah harus membentuk triable yang mencakup kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Masyarakat dan wanita memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan informasi guna mendukung terbentuknya gerakan PUSPA ini dan tentunya akan membantu Kabupaten Lombok Barat membentuk gerakan PUSPA (forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan Dan anak).

Pada kesempatan yang sama Kepala DP2KBP3A Ramdan Hariyanto memaparkan kegiatan pembentukan forum PUSPA ini sebagai lanjutan dari banyaknya kegiatan yang sudah dilakukan di mana kegiatan ini memfokuskan peran perempuan di Lombok Barat baik di bidang pemerintahan maupun masyarakat. dengan demikian peran perempuan sangat menunjang baik pembangunan yang ada di Lombok Barat, guna mencegah terjadinya Pernikahan Dini.

“ Dengan dibentuknya forum ini maka bisa menjadi momentum atau komitmen peran perempuan di berbagai bidang di Lombok Barat.” Tuturnya. (Diskominfotik/yani/zul)

Gerung, Diskominfotik; Situasi di Negara Azarbaijan yang tengah dilanda konflik dengan Armenia tidak menyurutkan rasa Optimisme Duta Besar Negara Azerbaijan untuk berkunjung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.ag., M.Si. di ruang Jayengrane didampingi Sekretaris Daerah H. Baihaqi, Kepala Dinas Pariwisata, H. Ahkam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan H. Sabidin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM H. Fajar Taufik, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat H. Jalalussayuti dan pejabat lainnya Kamis, 26/11/2020.

Sebelum ke ruang Jayengrana Duta Besar Azerbaijan yang didampingi penterjemahnya diterima di ruang kerja Bupati bersama Sekretaris Derah H. Baihaqi dan Kepala Dinas Pariwisata H. Ahkam Mahfuz saling tukar Cendramata.

Kedatangan Duta Besar Azerbaijan ke Lombok Barat ini dalam rangka membuka peluang kerjasama investasi  dalam berbagai bidang, seperti misalnya budaya maupun pariwisata.  Bagaimana agar orang Azerbaijan mau datang berwisata ke Lombok khususnya Lombok Barat begitupun sebaliknya.

Menurutnya keberagaman budaya, keberagaman etnik di Lombok memiliki pesona yang sangat luar biasa, bagaimana antar etnis hidup berdampingan penuh toleransi dan ini sangat menarik untuk dipelajari, kami ingin menjalin kerjasama dan berinvestasi di Lombok Barat.

Dubes menilai masyarakat Lombok sangat religius, terlihat dengan banyaknya bangunan tempat ibadah khususnya masjid, memiliki kesamaan religius dengan masyarakat Azerbaijan yang 97% penduduknya Muslim.

Ketertarikan Duta Besar Azerbaijan menjalin kerjasama dengan Lombok Barat karena NTB dikenal dengan wisata halalnya sehingga orang-orang Azerbaijan ketika berkunjung ke Lombok khususnya Lombok Barat tidak ragu terutama dalam ketersediaan makanan halalnya.

Sedangkan Bupati Lombok Barat menyambut baik kedatangan Duta Besar Azerbaijan berharap Duta Besar Azerbaijan Jalal Mirzayev bisa menikmati keindahan alam, keragaman budaya Lombok khususnya Lombok Barat.

Menurut Fauzan Azerbaijan dan Lombok Barat khususnya dari sisi agama itu sama karena komposisi agama di Azerbaijan 97% Muslim dan di Lombok Barat 92% Muslim dan ini sangat menjanjikan dari kemungkinan adanya saling tukar budaya termasuk bagaimana mengundang para wisatawan dari Azerbaijan untuk berwisata di Lombok Barat,

“Salah satu yang menarik dan ini isu sensitif dalam agama Islam adalah masalah makanan halal dan Lombok menjamin itu khususnya Lombok Barat.” Ungkapnya.

Demikian pula Kesempatan lain seperti import Export hasil produk-produk industri kecil, seperti jajanan, roti dan sebagainya, semua dalam jaminan halal. (Diskominfotik/zul/angge)

Lombok Barat, Diskominfotik – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lombok (Lobar) Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan rombongan Safari kunjungan kebeberapa pengerajin dan desa wisata di enam kecamataan di Lombok Barat  guna memotivasi para perajin tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan.

Hari terakhir safari kunjungan tersebut di Desa Mareje Kecamatan Lembar menemui para pengerajin Kain Tenun Gumise, Rabu 25/11/2020.

Dalam setiap kunjungannya Ketua Dekranasda Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid mengajak anggotan dan warga masyarakat berwisata dan mengenalkan potensi pariwisata Lombok Barat yang tidak hanya dikenal dengan pantainya,namun juga banyak tempat wisata baru seperti pegunungan, perbukitan yang berada di beberapa kecamatan seperti contohnya Bukit Batuidung di Kecamatan Lembar.

Disamping memperkenalkan potensi-potensi wisata Hj. Khaeratun juga mengajak untuk mepromosikan hasil kerajinan masyarakat Lombok Barat yang memiliki ciri khas tersendiri melalui berbagai media terutama media sosial.

“Menjadi tugas kita bersama di Dekranasda untuk memberikan dukungan dan semangat kepada seluruh perajin Lombok Barat, terlebih di masa pandemi ini, untuk itu kami dengan anggota lainnya turun mengunjungi satu persatu para pengrajin” ujar istri Bupati Lombok Barat ini

Dengan memanfaatkan teknologi informasi terlebih di masa pandemi ini dalam pemasaran sangat dibutuhkan kretaivitas untuk menarik pelanggan dengan tampilan-tampilan produk yang menarik untuk dilihat, sehingga lebih memudahkan dalam memasarkan produknya.

“Apalagi situasi saat ini, digitalisasi menjadi sebuah keharusan agar usaha-usaha masyarakat dapat tetap bertahan dan terus berjalan, sudah saatnya kita memanfaatkan kemudahan teknologi guna meningkatkan penjualan melalui e-comerce yang ada” katanya.

Hj. Khaeratun menilai, pandemi corona telah menghambat seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali perekonomian.

Lebih dari setengah tahun didera Covid-19 dan gempa beberapa tahun yang lalu, membuat hampir semua bidang pekerjaan mengalami penurunan produktivitas yang tentu berdampak pada pendapatan.

“Begitu juga yang dirasakan perajin di Lombok Barat. Tidak sedikit dari mereka harus mengurangi produksi dan karyawan,” ujarnya.

Dia meminta para perajin agar tidak putus asa dalam berkarya, berinovasi dan terus belajar dan menggali potensi diri yang dimiliki.

“Waktu luang saat pandemi berlangsung dapat menjadi momentum untuk terus mengasah diri.” Ungkapnya.  (Diskominfotik/YL)

Giri Menang Gerung, Diskominfotik; Guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,  khususnya pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Bupati H. Fauzan Khalid lakukan pergeseran beberapa Pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Acara Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat yang digeser dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang disaksikan oleh Asisten I  Setda Lobar H. Agus Gunawan, Asisten III Setda Lobar H. Mahyudin, serta para Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (25/11/2020).

Beberapa pejabat yang dilantik dan digeser kedudukannya yaitu Rusditah, S.Sos. yang semula Kepala BAPPEDA digeser menduduki jabatan baru sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Akhmad Saikhu, SE. semula Kepala BAPENDA sekarang dipercayakan menduduki jabatan Kepala BAPPEDA, Suparlan, S.Sos. Kepala BKD-PSDM menduduki jabatan baru sebagai Kepala BAPENDA, Drs. M. Hendrayadi Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi kepala Dinas DUKCAPIL, Drs. H. Muhammad Yamil yang dulunya sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sekarang menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Abdul Manan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Selain melantik dan mengambil Sumpah jabatan pejabat tinggi Pratama Fauzan Khalid juga melantik 27 Pejabat yang menduduki jabatan fungsional tertentu melalui formasi dan penyesuaian, 20 di antaranya adalah Guru.

Bupati Fauzan Khalid dalam sambutannya seusai melantik para pejabat berharap agar para pejabat yang baru dilantik memberikan pelayanan terbaik terlebih yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti Dukcapil, Perpustakaan dan sebagainya kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

“Dalam konteks ini saya berharap dari waktu ke waktu pelayanan kita akan semakin baik bila perlu semuanya kita daftarkan ISO-nya sehingga dijamin pelayanan yang diberikan itu maksimal dan memuaskan masyarakat,” ungkap Bupati.(Diskominfotik, Angge/Juan)

Giri Menang Gerung, Diskominfotik, Gerakan Terpadu Menuju Nol Temuan yang disingkat Gardu-Mente merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Inspektur  Inspektorat kabupaten Lombok Barat H. Ilham, S.Pd. agar kedepan semua jajaran pemerintahan mulai dari tingkat Desa, Sekolah maupun tingkat kabupaten dapat lebih memahami Tata Kelola Pemerintahan sehingga dapat menuju Nol temuan.

Gerakan ini di Lounching oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu, 25/11/2020.

Acara dihadiri oleh para kepala OPD, para Camat, perangkat desa, dan forum  Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se- Kabupaten Lombok Barat.

Bupati H. Fauzan Khalid dalam sambutannya sangat mengapresiasi gerakan atau inovasi yang diinisiasi oleh Inspektur dengan harapan gerakan ini bisa konsisten dilaksanakan sehungga apa yang menjadi  cita-cita atau tujuannya dapat tercapai.

Keberhasilan dari Gardu MenTe ini tidak bisa jika hanya diserahkan kepada inspektorat saja namun keberhasilan tersebut juga sangat bergantung pada komitmen dan Objek yang di Audit dari semua pihak yang terkait, mulai dari perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, bahkan sekolah serta semua lembaga yang menjadi binaan Inspektorat Lobar.

Bupati juga merasa bangga atas capaian dari Inspektorat yang menjadikan Kabupaten Lombok Barat  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut dan terakhir memperoleh perhargaan dan Apresiasi dari Mentri Keuangan RI atas capaian tersebut.

“Meski gelar WTP sudah di Apresiasi oleh KemenKeu RI bukan berarti menjadi kebangaan yg hakiki, melainkan sebuah tanggung jawab serta kewajiban bersama untuk tetap mempertahankan agar tidak ada temuan-temuan di seluruh lembaga yang ada di Lombok Barat.” Ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Inspektur Inspetorat Kabupaten Lombpk Barat H. Ilham, S.Pd. M.Pd., dalam laporannya  menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 ini Inspektorat sudah melaksanakan Audit kepada 74 Objek pemeriksaan dari total rencana Awal sebanyak 98 objek pemeriksaan,

“Hal itu terjadi karena Covid-19 mewabah di seluruh Indonesia tak terkecuali di Lombok Barat, sehingga tahun ini Objek pemeriksaan hanya 74 saja.” paparnya

Lebih lanjut H Ilham mengatakan secara umum masih banyak temuan-temuan baik yang bersifat administratif maupun yang berpotensi yang menimbulkan kerugian Negara, Kerugian daerah, Kerugian Desa maupun Kerugian Sekolah hal ni disebabkan karena sumber daya manusia yang masih kurang  kooperatif untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu di Desa maupun di Sekolah, kedepan diharapkan dengan gerakan Gardu MenTe adanya temuan-temuan baik yang bersifat administratif maupun temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat menuju kepada nol temuan. (Diskominfotik/angge/juan)

Gerung, Diskominfotik; Finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) membahas masalah anggaran dan program kegiatan tahun 2021 yang dihadiri oleh Bupati H Fauzan Khalid, Sekretaris Daerah, para Asisten, Inspektur, Kepala OPD, para Camat se Kabupaten Lombok Barat di ruang rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa, 17/11/20.
Sekretaris Daerah H. Baihaqi yang memimpin rapat menyampaikan panjang lebar tentang kondisi Fiskal Lombok Barat bahwa belanja Daerah yang bersumber dari Dana DAU berkurang sebesar 69 miliar, disisi lain kita punya PAD untuk membuat balance antara belanja dengan pendapatan, untuk tahun 2020 di pangkas Pendapatan Daerah 26 Miliar sehingga PAD yang bersumber dari pendapatan BLUD menjadi 143 miliar dari 172 miliar, sementara Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 banyak sekali indikator-indikator kinerja utama yang harus dicapai.
Bagaimana menggerakkan SDM supaya bisa mencapai indikator kinerja utama tentu di OPD sebagai pemegang indikator Kunci, untuk itu dalam menyusun program yang wajib dulu yang diutamakan. Hentikan pola penanganan  kegiatan yang tidak wajib diprogramkan di APBD murni sedangkan yang wajib dianggarkan di APBD perubahan sementara uang tidak ada akhirnya kita berlama-lama belum lagi di legislatif. Kepala OPD diminta untuk selalu tetap mengecek dan mengurangi dulu kegiatan yang tidak perlu karena sudah dipercaya “mari kita bekerja yang sesuai dengan RPJMD.” Tegasnya.
Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam arahannya menghimbau kepada semua kepala OPD agar menggunakan Anggaran sesuai dengan RPJMD, lebih mengedepankan hal yang Wajib.
“Saya berharap agar Apa yang sudah masuk dalam program di masing-masing OPD sudah bisa dipastikan sesuai dengan target capaian, sesuai dengan RPJMD, Sesuai dengan hasil Musrenbang dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat kita terutama dalam rangka lebih mendorong agar pertumbuhan lebih tinggi,  lebih-lebih situasinya kita masih dalam kondisi menghadapi covid-19.” Ungkapnya
Terkait masalah Pokir (Pokok Pikiran) Bupati mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan DPRD jangan ada lagi komunikasi antara OPD dengan DPRD baik secara personal maupun lembaga karena ini sudah disepakati.
Bupati menekankan saat eksekusi anggaran Pokir agar OPD betul-betul dikawal baik itu Pokir berbentuk fisik maupun non fisik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau ini tidak dilakukan pengawalan jika terjadi kesalahan prosedur bukan karena pekerjaan kita, bukan salah kita tetapi efeknya nanti akan ke kita maka harus tegas karena dasar kita adalah peraturan perundang-undangan.” Tegasnya
Sedangkan masalah Anggaran seperti yang pernah disampaikan di rapim, ada wajib, Ada sunat, ada boleh, ada subahat, ada haram maka yang wajib ini yang diutamakan
“jangan pernah ulangi lagi sengaja wajib itu dikosongkan untuk nanti diminta di APBDP yang sunat dimasukkan.” ucapnya
Diutamakan yang wajib dulu, itu pun syaratnya  kita tetap harus memastikan indikator-indikator RPJMD, indikator-indikator yang kita harap dari program itu, lebih-lebih kondisi fiskal daerah kita, DAU kita 2021 sama dengan DAU 2020 setelah diambil oleh pusat. Disisi lain program-program wajib semakin banyak terutama program-program untuk mengatasi covid-19 semakin banyak.
Termasuk tentang tidak masalah angkanya asalkan riil tidak fiktif karena pembinaan ditingkat bawah itu  sangat penting terutama dalam konteks bagaimana memotivasi aparat di bawah bahkan masyarakat ditingkat grasroot supaya tetap menjaga optimisme, harapan kita ini bisa lebih maju lagi “tolong ini menjadi catatan tidak apa-apa sebesar itu tetapi riil jangan sampai fiktif.” tambahnya
Bupati juga menyinggung masalah konsumsi menegaskan agar setiap kegiatan yang menggunakan konsumsi agar menggunakan  produk lokal tidak boleh produk luar Lombok Barat termasuk juga penggunaan garam.
Bupati mengingatkan Sekda dan Kepala OPD lainnya bahwa Garam untuk PNS itu “setengah macet” padahal garam ini kebutuhan pokok yang wajib ada di dapur.
Bupati menghimbau aga semua PNS, Pegawai Honor, Pegawai kontrak Lombok Barat agar membeli dan mengkonsumsi garam produk Lombok Barat, kepada Kepala Dinas PDK agar semua guru baik itu guru, PNS, Honor maupun Tenaga kontrak agar menggunakan garam lokal Lombok Barat karena tahun depan luasan cakupan pertanian garam ini akan diperluas dan sekarang sudah mulai merintis memfasilitasi walaupun semuanya belum berhasil mudah-mudah bisa mengembangkan pasar sampai ke luar Lombok Barat. “Mohon Asisten 3 diatensi betul tentang pembelian garam ini.” katanya.
Bupati juga menyinggung masalah pegawai Honor dan Pegawai Kontrak Daerah sangat banyak menurut Bupati banyaknya itu apakah itu riil atau tidak, tidak masalah dia banyak asalkan riil dibutuhkan dan betul mereka bekerja, beliau minta agar keberadaan tenaga honor dan Kontrak Daerah agar di cek dan didata ulang.
“Kalau ditemukan orangnya tidak ada ya dihapus saja untuk efisiensi anggaran dan kemudian juga bisa kita arahkan untuk kepentingan yang lebih baik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita.” Ungkapnya.
Sedangkan Asisten 3 Drs. H. Mahyudin pada kesempatan yang sama mengatakan dalam rangka penyusunan program dan anggaran Aplikasi SIPD akan mengontrol siapa berbuat apa, siapa yang merubah dan siapa yang memerintah mulai dari Kasubag Program, Atasanya eselon III , Sekretaris dan Kepala Dinas itu akan terpantau.
Kaitannya dengan arahan Bupati terkait dengan garam beryodium ini diminta kepada seluruh Kepala OPD dan Peserta rapat untuk menyampaikan daftar kebutuhan masing-masing OPD untuk ditindak lanjuti karena sebuah kewajiban untuk menghidupkan masyarakat yang menghasilkan garam.
Dan Terkait dengan pegawai Honor dan Pegawai kontrak akan dijadwalkan untuk mengapelkan pegawai kontrak di masing-masing OPD ketika saat apel pegawai kontrak harus mampu menunjukkan SK dan KTPnya dan yang tidak hadir pada saat itu akan dieliminasi dan dinyatakan fiktif.
“ kami mohon saat dikumpulkan Kepala Dinas Hadir.” Terangnya. (Diskominfotik/ Windi/Juan)

Batulayar, Diskominfotik; Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan organ terpenting yang ikut memajukan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam proses pembelajaran karena Guru yang baik adalah guru yang mampu memotivasi siswa sehingga secara mandiri bisa belajar sendiri di rumah seperti rajin membaca.

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si. ketika membuka secara resmi acara Konferensi kerja I PGRI Lombok Barat di Hotel Aruna Senggigi, Senin, 23/11/2020.

Konferensi Kerja I PGRI Lombok Barat ini di ikuti oleh Pengurus Ranting Kecamatan, Ketua K3S dan Perwakilan Guru TK yang dihadiri pula oleh Wakil Ketua PGRI Provinsi NTB mewakili Ketua , Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan Kapolsek Senggigi.

Lebih lanjut Fauzan menekankan bahwa guru harus menjadi contoh bagi peserta didiknya, guru harus memposisikan diri sebagai guru pembelajar maka guru harus banyak membaca guru harus terus belajar. “Jadikan tradisi Literasi untuk menangkal HOAX, karena dengan banyak membaca kita akan bisa membedakan berita yang benar dengan HOAX” ungkapnya.

Dalam suasana Covid-19 ini Guru juga harus berperan aktif untuk memberikan Informasi dan Pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol Kesehatan karena sampai sekarang status pandemi covid-19 masih belum dicabut oleh pemerintah.

“Di media sosial banyak berseliweran berita tentang covid-19 yang fakta maupun yang HOAX, maka guru berfungsi ikut memfilter berita-berita HOAX dan mengedukasi masyarakat tentang fakta covid-19 ini.” Terangnya.

Terkait dengan guru NON PNS Fauzan memerintahkan Kepala Dinas P dan K agar semua Guru Non PNS diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan karena mereka butuh perlindungan, agar mereka merasa aman dan  nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ke depan ketika menjalankan tugas terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan misalnya, kalau semua guru Non PNS kita masukkan ke BPJS ketenagakerjaan Insya Allah mereka akan lebih tenang.

“Inilah salah satu cara kita berterima kasih kepada para guru khususnya Non PNS yang ikut berkontribusi mendidik anak-anak kita. ” Katanya

Fauzan juga mengingatkan dimasa covid-19 ini, siswa-siswa banyak berkegiatan melalui media sosial, termasuk guru, maka peran guru untuk mengarahkan siswa agar menggunakan media sosial dengan baik, ajak siswa untuk mempromosikan Lombok Barat dengan mempublikasikan potensi Lombok Barat termasuk tentang pariwisata dan kulinernya.

Dimasa Covid-19 ini juga semakin banyak siswa-siswi yang kawin muda SMP, SMA/SMK atau Pondok Pesantren, Fauzan menekankan kepada semua guru mengambil peran Untuk mencegah terjadi perkawinan anak di bawah usia agar setiap guru di setiap jam pelajaran mau selesai dimasukkan  nasehat atau materi berupa Rajin Belajar, Rajin membaca, Bhakti kepada orang tua termasuk juga  kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan di bawah usia dan lain-lain.

Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Lombok Barat Tajuddin, S.Pd. dalam laporannya mengatakan Konferensi Kerja I PGRI Lombok Barat mengambil Thema “Guru Bermartabat Pendidikan Maju” bertujuan untuk mempererat Silaturrahim sehingga semua kegiatan bisa dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan program-program Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Menyinggung masalah HUT PGRI ke 75 Tajuddin mengatakan bahwa HUT PGRI ke 75 dilaksanakan dengan sangat sederhana hanya dengan memotong Tumpeng, tidak melaksanakan Upacara karena khawatir akan memunculkan kluster baru covud-19 dengan menghadirkan massa yang banyak. (Diskominfotik/zul)