Eva meminta tahapan PBJ itu harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan yang tidak matang, lanjut Eva, nantinya akan berdampak pada tidak terpenuhinya pelaksanaan pengadaan yang telah disusun, dikarenakan harus dilakukan revisi paket pengadaan terlebih dulu di mana paket hasil revisi tersebut harus diumumkan kembali dalam Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Sementara itu Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Ahad Legiarto mengatakan bahwa peserta pengadaan barang dan jasa sebanyak 43 OPD. Sampai dengan tanggal 17 Februari kemaren, lanjut Ahad, paket PBJ yang sudah tayang sebanyak 5.422 paket yang terdiri dari 2.212 paket penyedia dan 3.210 paket swakelola.

“Berdasarkan jumlah anggaran di APBD Kabupaten Lombok Barat, nilai total PBJ itu adalah Rp. 932 milyar lebih atau baru 63,7%,” terang Ahad Legiarto.

Untuk jumlah tersebut, tutur Ahad, sebanyak 2.505 paket dengan jumlah anggaran sebesar 515 milyar lebih bersumber murni dari APBD. Sisanya 107 paket atau senilai Rp. 288 milyar lebih bersumber dari DAU, DAK dan PRIM.

“Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kita dari teman di OPD masih belum menyelesaikan entry paket sehingga masih belum bisa tayang, bahkan ada yang belum membuat SK PPK,” terangnya.

Pihaknya, aku Ahad, akan berkoordinasi dengan tim Inspektorat untuk melakukan pelelangan ekspose bersama. Untuk itu Ahad berharap agar OPD bisa mempercepat proses, mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencairan keuangannya. (Humas Lobar)

NILAI PROYEK DI LOMBOK BARAT MENCAPAI Rp. 932 MILYAR LEBIH

Menurut Eva, kampanye Zero Waste tersebut harus mulai digalakkan, apalagi penanganan sampah di Lombok Barat kerap menjadi top isyu pelayanan publik di mass media beberapa waktu lalu.

“Kalo bisa, masing-masing desa sudah memiliki bank sampah yang bisa memilah mana sampah organic dan mana sampah non organic,” terang Eva.

Eva meminta hal tersebut dimulai dari peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurangi penggunaan aneka bahan plastik untuk barang habis pakai.

“Kita di Pemerintah Provinsi sudah memiliki kebijakan untuk tidak lagi menggunakan air minum kemasan karena berbahan plastik,” terang Eva.

Saat ini, tutur Eva, pihaknya sudah membiasakan diri membawa botol sendiri untuk kebutuhan minum rapat. Botol tersebut bisa digunakan dengan mengisi ulang air yang akan diminumnya.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup, I Gusti Ayu Swasti Astuti, produksi sampah di Lombok Barat mencapai 175,4 ton/ hari.

“Dari total produksi sampah itu, yang mampu ditangani rata-rata hanya 60,83%. 101,76 ton atau 58,01% bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir, sedangkan 4,95 ton atau 2,82% bisa diolah dengan 3 R,” ujar Ayu.

Dari total produksi sampah itu, tambah Ayu, 9,95% berbentuk sampah yang sulit terurai.

“Bentuknya lebih banyak sampah plastik,” pungkas Ayu.

Sampah plastik itulah yang menjadi fokus dari Ayu dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup. Dalam praktiknya, menurut Ayu, sampah plastik ini harus mendapat perlakuan khusus karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai.

Dari pantauan lapangan, sejak kampanye zero waste digaungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pihak Pemkab Lombok Barat sudah mengeluarkan kebijakan khusus.

Selain memberi prioritas penggunaan produk lokal untuk makan minum rapat, Pemkab Lombok Barat sudah tidak lagi menggunakan kemasan makan minum yang berbahan plastik. (Humas Lobar)

EVA DORONG PENERAPAN ZERO WASTE DI LOMBOK BARAT

Eva mensinyalir situasi hangat menjelang Pemilu tidak hanya menerpa masyarakat yang sudah terpolarisasi akibat perbedaan pilihan, namun bisa jadi juga terjadi di kalangan ASN, terutama untuk penyelenggaraan Pilpres 17 April 2019.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Barat, Abror menyatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima satu pun aduan tentang ketidak netralan ASN.

“Kita belum menerima satupun aduan masyarakat untuk netralitas ASN, baik berupa tindak pidana Pemilu maupun indikasi tidak netral,” ujar Abror.

Kalau isyu, aku Abror, dirinya mendapat informasi bahwa memang ada kelompok-kelompok pensiunan atau kelompok profesi tertentu yang mendukung calon tertentu.

“Tapi ini masih subjektif dan tidak didasarkan bukti. Cuma cerita-cerita saja,” lanjut Abror.

Pihak Panwaslu, harap Abror, meminta agar ASN menjadi terdepan dalam pendidikan politik masyarakat.

“Terutama dalam hal mencerdaskan masyarakat dari berita-berita hoax. Tentu dengan kemampuan memilah informasi dan aksesnya kepada masyarakat, ASN diharapkan terdepan dalam mengklarifikasikan berita-berita hoax,” pinta Abror panjang lebar.

Terkait dengan Pemilu Legislatif, Abror pun meminta ASN bisa membantu dalam memberikan pendidikan tentang cara menggunakan kertas suara dan mencoblosnya.

Abror mensinyalir berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, pendidikan tersebut tidak bisa diserahkan begitu saja ke para Calon Anggota Legislatif (Caleg).

“Ada Caleg, misalnya caleg provinsi. Dia hanya mensosialisasikan pencoblosan untuk kepentingan dirinya. Caleg ini tidak peduli terhadap kertas suara untuk yang lainnya,” tutur Abror.

Dengan lima kertas suara, pungkas Abror, mestinya caleg tersebut bisa mensosialisasikan juga pencoblosan untuk kertas suara lainnya dan kertas suara untuk calon presiden.

Dalam Upacara Paripurna itu selain masalah netralitas, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih meminta ASN lingkup Pemkab Lombok Barat untuk mengedepankan disiplin dalam bekerja dan ikut memeriahkan hari Ulang Tahun Lombok Barat yang ke-61 dan jatuh bertepatan dengan Pemilu, yaitu 17 April 2019.

“Ini ulang tahun kita. Siapa lagi yang akan meramaikannya kalau bukan kita,” tegas Eva memungkasi amanatnya. (Humas Lobar)

EVA: “ASN PEMKAB LOMBOK BARAT HARUS NETRAL”

Kunjungan tim pemeriksa ini sendiri menjadi langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk kepatuhan Pemkab Lombok Barat dalam melaksanakan perundang-undangan.

Setelah memeriksa seluruh OPD selama 30 hari, kegiatan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ke partai politik yang ada di Lombok Barat yang memakan waktu selama enam hari.

Dalam kesempatan itu, Plh Bupati Hj. Baiq Eva berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar. “Saya siap mendampingi selama 12 hari sampai bupati pulang umroh,” tegasnya. (Humas Lobar)

“Pelaksanaan pendebetan rekening bisa langsung dilaksanakan untuk semua jenis kerusakan dengan syarat administrasi lengkap sehingga aplikator dapat mencuri start dalam penanganan perbaikan rumah yang rusak,” ungkap Pelaksana Harian (Plh) Bupati Lombok Barat Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih saat menghadiri Pelayanan Satu Pintu itu di Gedung Seni dan Budaya Narmada, Sabtu (9/2).

Baiq Eva menilai dengan adanya pelayanan satu pintu ini akan semakin memudahkan pelayanan, khususnya untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah terbentuk dan berhak mendapatkan dana stimulan bagi warga yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang.

Ia berharap agar para fasilitator dan Pokmas lebih teleliti mengoreksi pengerjaan persyaratan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pencairan Dana Bantuan bisa segera dicairkan. “Kita berkumpul bersama bahwa bagaimana teknis-teknis dalam hal pencairan dana bantuan gempa, agar kedepanya dapat berjalan dengan teratur dan baik,” tambahnya.

Selain di kecamatan, pelayanan satu pintu juga bisa dilaksanakan di kantor BPBD Lombok Barat. “Tentunya dengan syarat seperti melengkapi prosedur administrasi yang sudah ditentukan dalam rangka untuk percepatan dan tidak terpatok disini saja,” kata Kepala BPBD Lobar, H. M. Najib.

“Proses administrasi itu sambil jalan, akan tetapi menjadi catatan kita, mohon administrasi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggung jawabkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” lanjutnya menambahkan. (Humas Lombok Barat)

PELAYANAN SATU PINTU PERMUDAH AKSES PENCAIRAN DANA BANTUAN GEMPA LOMBOK