Giri Menang, Jum’at 30 November 2018 – Kepala Desa harus melaksanakkan tugas pokok dan pungsi sebaik- baiknya. Desa Ombe Baru diharapkan bisa berinovasi serta berkreasi agar maampu membawa dan mengharumkan daerah dengan prestasi.

Hal itu disampaikan Sekertaris Daerah H. Moh. Taufiq saat melantik H. Mazni Hamid sebagai kepala Desa Ombe Baru di Pendopo II Lombok Barat (Lobar), Jum’at (30/11).

Taufiq juga berpesan agar kepala desa dapat memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang setiap tahunnya terus meningkat untuk kesejahteran masyarakat.

“Jangan sampai dana tersebut dimanfaatkan untuk hal tidak benar. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kami tidak menginginkan semua desa di Lombok Barat ada permasalahan dengan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa yang ada,” tegasnya.

Terakhir Taufiq berharap agar pemerintah Desa Ombe Baru dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam membangun pemerintahan.

“Pemerintah provinsi atau kabupaten tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dan saling mendukung antara aparat desa dengan aparat kecamatan dan aparat pemerintahan kabupaten,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Ombe Baru H. Mazni Hamid usai dilantik berjanji akan melanjutkan program-program yang baik dari kades sebelumnya.

“Program-program yang baik kita lanjutkan, yang perlu direvisi akan kita revisi. Kita laksanakan tugas sebagai kepala desa dengan aturan-aturan yang berlaku,” katanya.

Untuk menjaga keamanan paca dilantik, Mazni selanjutnya akan mengunjungi tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Ombe Baru. Dilanjutkan dengan bertemu Prasino Ilman selaku Kepala Desa sebelumnya.

Giri Menang, Jum’at 30 Nopember 2018 – Ratusan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengikuti pengajian di Aula Excavator Dinas PUPR Lobar, Jum’at (30/11). Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Bhakti PU ke-73 pada 3 Desember 2018 mendatang sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dalam kesempatan itu memuji eksistensi PU. Menurutnya prganisasi pemerintahan yang kini berusia 73 tahun ini sudah dewasa sehingga diharapkan dari hari ke hari untuk secara terus menerus menunjukan dedikasinya, prestasinya dan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara.

“Dinas PUPR memiliki urusan wajib dan memiliki urusan yang bersifat melengkapi dan bahkan memiliki fungsi untuk menyempurnakan tugas-tugas dari dinas lain. Contohnya pariwisata kalau infrastrukturnya tidak baik, tidak mungkin pariwisata itu bisa berkembang,” kata Fauzan.

Sementara itu TGH. Hariri dalam cermahnya berharap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW masyarakat dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan meneladani Rasullullah SAW.

“Nabi Muhammad adalah nabi yang besar. Membawa suri teladan untuk kebaikan umat. Sudah sepantasnya, kelahiran beliau dirayakan dengan suka cita,” katanya.

Mengingat nabi, kata dia, tidak hanya saat Maulid atau hari kelahiran nabi. Namun, wajib setiap saat. Setiap bertingkah laku dan bertutur dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan saat Maulid hanya sebagai stimulan. Bisa juga sebagai evaluasi sejauh mana sebagai umat muslim meneladani beliau. Pengingatan akan Rasullallah secara pribadi baiknya dilakukan setiap hari.

“Maulid ini hanya peringatan secara garis besar. Namun, intinya bagaimana kita meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

“Peringatan jangan hanya seremonial. Tapi harus menjadi pengingat sekaligus penyemangat dalam meneladani Rasulullah,” lanjutnya. (andy/humas).

Jakarta, Jum’at 30 November 2018 – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid kembali diakui keberhasilannya dalam memimpin daerah, terutama dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan.

Setelah sehari sebelumnya dianugerahi penghargaan di bidang yang sama dalam Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD 2018 oleh sebuah media ternama nasional di bidang yang sama, hari Kamis (29/11) kemaren giliran Kementerian Kesehatan RI memberikan Sertifikat Penghargaan kepadanya.

Sertifikat yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo itu adalah sertifikat penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi.

Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta, Kamis (29/11).

Di Lombok Barat, ada 19 Puskesmas yang tersebar di 10 Kecamatan. Dari 19 Puskesmas itu, 5 di antaranya adalah Puskesmas Rawat Inap dan sisanya 14 Puskesmas Non Rawat Inap. Sedangkan untuk akreditasi, jenisnya terbagi dalam tiga tingkatan, 6 Puskesmas Terakreditasi dasar, 9 Terakreditasi Madya, dan sisanya Terakreditasi Utama. Akreditasi Utama diperoleh Puskesmas Banyumulek dan Sigerongan. Sedangkan dua puskesmas, yaitu Puskesmas Suranadi dan Puskesmas Eyat Mayang masih belum bisa dinilai karena baru terbangun di tahun 2018 ini.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat H. Rachman Sahnan Putra, sertifikat penghargaan tersebut menjadi prestise tersendiri karena hanya Lombok Barat dan Mataram di NTB yang mempunyai 100% Puskesmas Terakreditasi.

“Akreditasi ini menjadi alat ukur mutu pelayanan dan standarisasi kepada puskesmas serta memberi jaminan kepada masyarakat bahwa layanan yang mereka terima telah terstandarisasi,” jelas Rachman.

Di samping itu, tambah Rachman, akreditasi itu juga berfungsi agar puskesmas senantiasa memperbaiki sistem pelayanan, mutu, dan evaluasi kinerja berdasarkan cakupan layanan yang universal, atau Universal Healthy Coverage (UHC).

“Apalagi di masa mendatang, puskesmas harus terus meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam pelayanan BPJS, masyarakat bisa memilih untuk dilayani oleh Klinik Pratama. BPJS sendiri hanya mau bekerja sama dengan puskesmas yang terakreditasi. Jadi, kalau ingin msksimal melayani masyarakat, sebagai FKTP, puskesmas harus tetap meningkatkan kualitas layanannya yang tercermin dalam akreditasi itu,” jelasnya panjang lebar.

Seperti diatur dalam Permenkes Nomor 75/2016, baik Puskesmas maupun Klinik Pratama dalam posisi yang setara dalam pelayanan BPJS asal terakreditasi sehingga keduanya harus meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarananya.

“Untuk itu, akan terus kita tingkatkan akreditasinya, terutama kepada Puskesmas yang masih berstatus Akreditasi Dasar,” pungkas Rachman.

Jakarta, Kamis 29 November 2018 – “Tidak ada masalah yang sulit bila dalam masalah itu kita memiliki kepentingan. Dengan silaturrahmi dan kebersamaan maka semua masalah bisa teratasi,” ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di hadapan ratusan unsur Pemerintah Daerah se-Indonesia yang berkumpul dalam Talkshow di sela-sela Malam Penghargaan Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id di Ballroom Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Fauzan menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengusung tiga kunci pembangunan.

“Ada tiga kata kunci dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sinergitas, integratif, dan komplementaritas,” ujar Fauzan saat diberikan kesempatan awal oleh moderator Desy Wijayanti.

Fauzan mengambil contoh penanganan stunting (pendek) pada bayi yang lahir. Agar masalah stunting dapat diatasi, maka seluruh jenjang pemerintahan, Perangkat Daerah, kader posyandu, dan masyarakat, menurut Fauzan harus saling bersinergi, saling memasuki, dan saling melengkapi.

“Di situ filosofi silaturrahmi dan kebersamaan itu dapat diimplementasikan. Masalah stunting tidak selalu masalah gizi atau kesehatan, namun kita juga menyentuh hulunya, yaitu maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini bukan merupakan urusan Dinas Kesehatan, sehingga tergantung kepada Perangkat Daerah yang mengelola pengendalian penduduk dan KB, dalam hal ini DP2KBP3A,” papar Fauzan.

Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti.

Salah satu bentuk intervensinya ada di persoalan hulunya, yaitu Pernikahan Dini. Untuk itu, Lombok Barat mengusung program Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamaq) sebagai kampanye terhadap anti pernikahan dini. Saat ini, kasus pernikahan dini semakin menurun. Di tahun 2015, angka pernikahan dini mencapai 56%, namun telah mampu ditekan sampai mencapai 22% di tahun ini.

Keberhasilan capaian menurunkan stunting, membuat Lombok Barat menjadi salah satu dari tiga daerah pilot project penanganan stunting secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk Gamaq, Lombok Barat menjadi satu-satunya yang memiliki program anti pernikahan dini. Bahkan di tahun 2019 nanti, akan dikukuhkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Prestasi tersebut membuat katadata.co.id yang menggandeng para peneliti di bidang Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk menilai dan memberikan penghargaan khusus kepada Fauzan di bidang Pembangunan Kesehatan. Tim ahli itu terdiri dari Elan Satriawan, Rimawan Pradiktio, dan Gumilang Aryo.

Namun oleh Deputi Kantor Staff Kepresidenan Denni Puspa Purbasari tiga kunci tersebut akan menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menerapkan reward and punishment.

“Karena dilaksanakan bersama-sama, Kepala Daerah akan sulit menerapkan reward and punishment kepada Kepala SKPD. SKPD mana yang dianggap paling berjasa atas sukses sebuah program,” ujar Denni.

Lombok Barat bersama 65 Kabupaten/ Kota dari 508 daerah yang diteliti mendapat apresiasi karena dianggap efektif dalam mengelola anggaran.

Penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

Selain Fauzan Khalid, talkshow itu juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Desa Syamsuddin Udung, Tim Peneliti UGM Gumilang Aryo, Presiden Direktur Lintas Arta Arya Damar, dan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri sebagai pembicara.

Jakarta, Kamis 29 November 2018 -Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan. Selain bidang pembangunan kesehatan, ajang ini juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah prestasi dalam mengelola APBD di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).

Penghargaan untuk Indeks Kelola APBD ini didasari oleh adanya fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD.

Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata selaku penyelenggara menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga untuk mendorong kompetisi di antara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses mengelola APBD-nya.

“Dari hasil seleksi dan pengukuhan terhadap 508 kabupten/kota, kita melihat ada 66 daerah yang terpilih dari Aceh hingga Papua. Mereka kami kelompokkan dalam empat kelompok. Kami melihatnya dari sisi IPM dan volume APBD. Dari hasil pengukuran kami, mereka telah berhasil dan efektif menggunakan APBD dan sesuai kebutuhan pembangunan dan berdampak signifikan di sejumlah bidang. Karena itu, mereka layak mendapat apresiasi dari prestasi ini,” ungkap Heri.

Selain menerima penghargaan, Bupati Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara di hadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini.

Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lombok Barat.

Seperti diketahui, masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.

Di Kabupaten Lombok Barat sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik.

Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lombok Barat mencapai 49.8%.

Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. Data terakhir, Agustus 2018 angka stunting turun menjadi 28%. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat baik menghadapi stunting.

Dari capaian itu, pemerintah pusat pun memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah percontohan dalam penurunan angka kasus stunting bersama 3 daerah lainnya se-Indonesia.

Katadata yang merupakan perusahaan media, data dan riset online yang terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman selaku penyelenggara didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi indepenen, sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD.

Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan operasional.

Jakarta, Selasa 27 November 2018 – Bencana gempa bumi bulan Agustus lalu membuat pertumbuhan perekonomian Pulau Lombok, khususnya Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menurun tajam.

Pariwisata bisa menjadi salah alat untuk membangkitkan kembali Lombok. Bagi Bupati Lobar, sektor ini dominan untuk meraih PAD sampai 60%.

“Cara paling mudah membantu Lombok Bangkit adalah dengan berwisata ke Lombok. Kami siap menyambut wisatawan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah buktinya,” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Berkerja sama dengan ArchiSS dan didukung penuh oleh Bank Mandiri, Pemkab Lombok Barat menghelat Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 pada hari Minggu 9 Desember 2018 nanti.

“Kami ingin menunjukkan Lombok tidak kehilangan pesona. Lombok tidak apa-apa. Lombok siap bangkit setelah musibah beberapa bulan lalu. Kehidupan harus terus berjalan dan semua pihak diundang terlibat untuk membangkitkan lagi Lombok,” tuturnya.

Hal itu dipaparkan H. Fauzan Khalid saat konfrensi pers di Kafe Tartine di bilangan Fx Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11).

Event musik ini akan dimeriahkan oleh Indra Lesmana & Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, RAN, Brigitta, Pusakata hingga Lombok Blues Community. Mereka siap menghibur dalam evet musik yang digelar di Pantai Senggigi.

Selaku sponsor utama, Bank Mandiri berharap festival jazz di Senggigi dapat mendorong pemulihan kembali ekonomi dan wisata di Lombok.

“Mudah-mudahan melalui penyelengaraan festival musik ini, pariwisata Lombok dapat kembali pulih. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami, selalu hadir untuk negeri,” ujar Vice President CSR Center Bank Mandiri Gde Arhimbawa.

Kegiatan seperti Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah salah satu upaya Pemkab Lombok Barat menyediakan atraksi wisata.
Dalam pariwisata, atraksi adalah salah satu penarik wisatawan selain keindahan alam.

“Beberapa daerah yang pernah terlanda bencana sudah membuktikan kontribusi pariwisata pada kebangkitan ekonomi pascabencana,” kata CEO ArchiSS, Nety Rusi.

Selain untuk mengundang wisatawan, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok. Energi positif dan gembira diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit.

“Salah satu hal terpenting setelah bencana adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Musibah bisa datang berkali-kali. Tapi, kita juga bisa bangkit lebih banyak lagi,” pungkas Fauzan.

Semangat Lombok Bangkit juga disampaikan oleh Ricky Fauziyani dari Kementerian Pariwisata, “Lombok sudah bukan lagi bangkit, tapi Lombok saat ini sudah berlari,” ujarnya bangga memuji.

Perwakilan Lombok Blues Community, Tri Pitaka yang akan ikut memeriahkan gelaran musik itu menyatakan, irama beragam dan membawa kegembiraan siap disajikan pada Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018. Pentas itu akan menyajikan kolaborasi musisi dari berbagai tempat.

“Semangat dasar jazz adalah kerja sama, bukan kompetisi atau menonjolkan diri. Kolaborasi dari berbagai musisi dengan kepiawaian berbeda yang membuat pentas jazz selalu menarik,” ujarnya.

Vina Panduwinata di kesempatan yang sama mengaku sudah menyiapkan aransemen khusus untuk tampil di Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018.

“Mama Ina tertarik berkolaborasi untuk Mandiri Senggigi Sunset Jazz bukan hanya karena ingin terus berekplorasi dan berekspresi. Mama Ina tertarik karena pentas ini salah satu cara berkontribusi pada Lombok Bangkit,” kata dia.

Musisi yang sudah puluhan tahun berkarya dan dikenal sebagai Burung Camar itu menyatakan, akan ada kreasi baru yang tengah disiapkannya.

Dalam pentas nanti, ia bekerja sama dengan DJ Goeslan, Ikmal Tobing, Clement, dan Tim Noya.

“Kalau mau tahu seperti apa kreasinya, ayo ke Lombok dan nonton Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018,” tantangnya.

Dedengkot Jazz Indonesia yang akan tampil bersama putri kesayangannya, Indra Lesmana pun mengaku gembira bisa ikut meramaikan pentas tersebut.

“Saya merasa ini panggilan buat saya, seperti klop saja saat ditawari ikut main. Jadi bisa langsung datang dan ikut menghibur masyarakat di sana,” aku Indra yang menuturkan ikut merasakan langsung guncangan gempa Lombok yang getarannya sampai di kediamannya di Sanur Bali.

Bukan hanya musisi dan aransemen beragam yang akan ditampilkan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga didukung oleh sponsor beragam. Selain dukungan penuh Bank Mandiri, pentas ini juga disponsori oleh Kila Senggigi Beach Lombok, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nuraga Bumi Narasetu, Sheraton Senggigi Beach Resort, Holiday Resort Lombok, Aruna Senggigi Resort & Convention, The Jayakarta Lombok Beach Resort & Spa, Montana Premier Senggigi, Rajavilla Lombok Resort, Pos Indonesia, Indotan Lombok Barat Bangkit, dan Phapros. Sementara KataData, Kompas.com, Kumparan, dan Get TV menjadi media partner.

Giri Menang, Selasa 27 November 2018 – Sebanyak 120 travel agent mengikuti kegiatan ngopi bareng insan pariwisata di Lombok Barat (Lobar). Kegiatan ini diadakan Asyiknet, dan Komunitas Insan Pariwisata (KIP) Lombok. Keduanya merupakan perkumpulan insan pariwisata Lombok.

Ketua KIP, Jupriadi menjelaskan, travel agent yang mengikuti kegiatan ini selain berasal dari seluruh Indonesia, juga berasal dari luar negeri.

“Selain seluruh Indonesia, ada juga travel agent dari Malaysia, dan Thailand. Satu travel agent satu delegasi,” ujar pria yang akrab dipanggil Jefri ini.

Dikatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk menggiatkan lagi pariwisata Lombok. Pihaknya memilih mengundang para travel agent karena merekalah yang mendatangkan tamu. Travel agent yang diundang adalah yang potensial dan punya komitmen untuk membangkitkan pariwisata Lombok.

“Kita akan yakinkan para travel agent bahwa Lombok sudah aman pasca gempa,” katanya.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung dua hari sejak 27-29 November. Pada malam rabu, dilaksanakan Gala Dinner di Gem Pearls Meninting. Pada Rabu pagi para peserta akan diajak mengunjungi tiga Gili di Sekotong yakni Gili Sudak, Gili Kedis dan Gili Nanggu. Mereka nantinya akan melaksanakan kegiatan snorkeling di Gili Nanggu dan Fun Game di Gili Sudak.

“Ini lebih merupakan kegiatan Famtrip. Acara Famtrip sangat efektif untuk mendatangkan wisatawan, sebab kita merangkul travel-travel tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Jefri, dengan kegiatan seperti ini para travel agent melihat langsung kondisi Lombok Barat khususnya dan Lombok umumnya. Dengan demikian mereka nanti bisa bercerita kepada customer bahwa Lombok sudah aman.

“Terutama sekali upaya meyakinkan wisatawan domestik yang masih ragu-ragu datang. Kalau turis asing sudah tidak takut lagi,” pungkasnya. (afgan/humas)

Giri Menang, Senin 26 November 2018 – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyalurkan bantuan sosial non tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Secara khusus, bantuan PKH berlabel ‘November Tuntas’ itu diberikan kepada 350 orang ibu-ibu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar). Tahun 2018 ini sudah menerima bantuan melalui empat tahap. Tiap tahap mereka mendapat Rp. 266.350,-.

Pada tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, bantuan sosial ‘November Tuntas’ kali ini para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan Disabilitas berat.

Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.

“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya dihadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.

Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping. Tahun 2018 ini, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupapos PKH regular, Beras sekahtera (Rastra), bansos Disabilitas dan bansos lansia.

“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya. Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencaai lebih dari 90 persen. Ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

Di tempat yang sama, Bupati Lobar melalui Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat. Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan oleh kemensos. “Jumlah ini dirinci dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain,” jelasnya.

Kata mantan kepala Dinas Sosnakertrans Lobar ini, semua bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, dapat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang berusaha untuk mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR dapil NTB,Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB.

Kata Fungsionaris PDI P ini, realisasi anggaran bansos PKH di NTB tidak ada masalah. Semua berjalan baik. Semua dikaitkan dengan program nawacita pemerintah 2014-2019.

“Nawacita ini mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama,” jelasnya. Ketiga pendekatan itu secara rinci disebut Rachmat, yakni Indonesia sehat, Indonesia pintar dan keluarga sejahtera.

Usai gelaran seremoni, dilanjutkan dengan penyerahan paket dana pendidikan bagi anak PKM berprestasi, penyerahan sertifikat KPM Graduasi mandiri. Mereka adalah:

ANAK KPM BERPRESTASI:
1. KHAERUL AZMI, anak dari Ibu Khaeriyah, kecamatan Labuapi. Juara I Lomba Musabaqah Qiroatul Kutub ke 6 Tk.Prov.NTB.
2. I WAYAN PANCA REDANA, anak dari ibu Ni Wayan Sudana,kecamatan Narmada. Juara I Taekwondo Pelajar se Pulau Lombok.
3. RIZKY WIRA KUSWARA, anak dari ibu Maisarah,kecamatan Lingsar. Juara I O2SN Kab.Lobar cabang Karate. Juara 2 Kategori kata beregu junior putra karate terbuka Mataram Cup. Juara KKI antar Dojo se Pualu Lombok.
4. USWATUN HASANAH, anak dari ibu Saknah, kecamatan Kuripan. Juara 3 lomba Kopetensi sains Madrasah Tk. Kab.Lobar.
5. SITI HIDAYAH, anak dari ibu Sarni, kecamatan Sekotong. Juara 1 catur putrid O2SN tingkat gugus dan juara 2 catur putrid O2SN kab.Lobar.
PENERIMA SERTIFIKAT KPM GRADUASI MANDIRI
1. ZAETUN UMRAH – Dusun Duman Desa, Desa Duman – Lingsar
2. MAESARAH – Dusun Duman Utara, Desa Duman – Lingsar
3. NURJANAH – Dusun Duman Dasan, Desa Duman –Lingsar