Gerung, Diskominfotik.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar Rapat Koordinasi Kependudukan tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 8 Mei 2025 dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha, Anggota DPRD Lobar H. Beny Basuki, Asisten I Setda Lobar Fauzan Husniadi, Kepala Dinas Dukcapil H. Saeful Ahkam, Sejumlah Kepala OPD, Operator Adminduk Desa, Operator Adminduk rumah sakit dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha atau yang lebih dikenal dengan Ummi Nurul Adha mengatakan rakor Adminduk ini sangat penting karena membahas tentang berbagai kendala dan solusi dalam persoalan Adminduk. Ia mengatakan data Adminduk ini sangat penting karena merupakan modal dasar dalam mengambil kebijakan kebijakan nasional dan daerah terkait berbagai sektor dan persoalan yang ada. “Karenanya mari kita benar benar dalam menyelesaikan data Adminduk ini. Karena tertib Adminduk adalah modal dasar untuk wujudkan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Lombok Barat juga mengapresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh dinas dukcapil dalam menyelesaikan data Adminduk. Menurutnya langkah Dukcapil melalui kemitraan dengan desa melalui kios adminduk ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus adminduk. Terobosan terobosan seperti ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat. “Tentunya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tertib adminduk. Kami apresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh dukcapil”ujarnya.

Ummi Nurul Adha mengatakan data Adminduk ini merupakan data dasar satu data Lombok Barat. Berbagai kebijakan seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan intervensi kemiskinan dibutuhkan data Adminduk yang akurat. Sehingga langkah langkah dukcapil untuk memperbaiki data Adminduk melalui pembuatan SOP dan pelayanan yang maksimal sangat penting untuk Lombok Barat kedepan.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Saeful Ahkam dalam laporannya mengatakan rapat koordinasi Kependudukan ini dilaksanakan setiap tahun. Namun di tahun 2024 lalu tidak dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran dan ada agenda politik nasional sehingga pihaknya menghindari adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan masa. Ia mengatakan jumlah penduduk Lombok Barat 762.757 jiwa per April 2025. Sementara wajib KTP sebesar 536.489 jiwa. Dalam kesempatan ini ia juga melaporkan jumlah operator Kios Adminduk desa sebanyak 90 desa yang semestinya 104 desa dimana sisanya perlu ada advokasi lebih lanjut agar lebih aktif lagi. “Selain itu kita juga memiliki operator Adminduk di 7 puskesmas dari 21 puskesmas dan 3 rumah sakit yaitu RSUD Tripat, RSUD Awet muda dan Rumah Sakit Mitra Medika. Ini semua sangat membantu kami dalam pendataan Adminduk,”ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan bagi Kios Adminduk terbaik di 3 desa dan rumah sakit. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. (Diskominfotik/Tim IKP)

Gerung, Diskominfotik. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Bidang Perekonomian menggelar Workshop TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan tema “Tata Cara Penginputan Web Silakniki” di Resto Ujung Landasan Giri Menang, Gerung, Rabu,7, Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Ilham, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang juga Staf Ahli bidang Ekonomi, keuangan dan Pembangunan Setda Lobar H. Suherman serta perwakilan dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Sekda H. Ilham menegaskan bahwa pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pengendalian inflasi di Lombok Barat. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan Web Silakniki sebagai inovasi digital yang mampu menyajikan informasi harga secara cepat, akurat, dan terbuka untuk publik. Ia menyebutkan, kehadiran Silakniki juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberi ruang promosi bagi pelaku UMKM melalui media digital.

“Pemerintah selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kita juga bisa menekan inflasi. Melalui aplikasi ini kita bisa mengontrol harga dan ketersediaan barang atau bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor agar visi pengendalian inflasi bisa berjalan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bagian Perekonomian, Dra. Hj. Baiq Mustika Dwiadni, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh upaya konkret TPID dalam mengoptimalkan fungsi Website Silakniki. Menurutnya, platform ini tidak hanya sebagai sumber informasi harga dan ketersediaan bahan pokok, tetapi juga sebagai media pemasaran bagi UMKM dan publikasi program-program pengendalian inflasi.

Workshop ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Asisten II serta Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfotik Lombok Barat. Diharapkan, melalui pelatihan ini, peserta dapat meningkatkan kapabilitas dalam penginputan data dan mampu menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, serta relevan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data. (Diskominfotik/Windi)

Gerung, Diskominfotik.

Tiga Bulan setelah dilantik, sejumlah lembaga dan organisasi ingin bekerjasama dan berkolaborasi dengan pasangan Lazadha dalam memajukan Lombok Barat. Terbaru Wakil Bupati Lombok Barat atau UNA (Ummi Nurul Adha) menerima kunjungan dari Lembaga Amal Bhakti Dunia Islam (Abadi) dalam rangka audiensi di ruang kerjanya, Rabu (07/05/25). Hadir dalam pertemua ini Wakil Bupati Lobar UNA, Kepala Bappeda H.Akhmad Saikhu, Kepala Dinas Sosial L.Martajaya,dan Kepala Badan Kesbangpol Mahnan.

Wakil Bupati Lobar UNA menyambut baik audiensi ini dan mengapresiasi kehadiran jajaran Lembaga sosial Abadi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah daerah dan Lembaga sosial dalam mendukung program sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Menurutnya kolaborasi ini menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan partisipatif berjalan di Lobar. “Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah bersama dalam mewujudkan Kabupaten Lombok Barat maju, mandiri dan berkeadilan, sejahtera dari desa. Mari kita membangun Lombok Barat dengan kolaborasi dan Sinergi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Wakil Bupati yang juga ketua DPD PKS Lombok Barat ini meminta agar semangat kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga lainnya dapat terus terjalin. Hal ini untuk terus menjaga partisipasi aktif publik dalam pembangunan di Lombok Barat. Khususnya kolaborasi ini dalam kegiatan sosial yang bertujuan membantu sesama umat manusia. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat mulia dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua. “Kolaborasi dalam menjalankan program sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan sosial yang harus kita tumbuhkan dalam upaya untuk saling membantu dan meringankan beban sesama umat manusia,”Harapnya.

Sementara itu Ketua Yayasan Abadi ,Hamdi menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan antara Yayasan Abadi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, pihaknya juga memperkenalkan jajaran pengurus serta menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan. Hal ini sebagai langkah dan upaya dalam menjalin kerjasama dan kolaborasi dalam kegiatan sosial. Salah satu program yang dibahas adalah pembentukan desa berdaya, dimana yang dimaksud dengan desa berdaya yaitu program keberlanjutan terutama penanganan disabilitas atau sekolah disabilitas,membantu para lansia, mencegah stunting serta mengentaskan kemiskinan ekstrem. “Kami berharap program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga bisa lebih maksimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjadikan Lobar kabupaten Inklusif,” ungkap Hamdi.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan Yayasan amal Abadi, khususnya dalam mendukung program sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan berjalan lancar dan penuh dengan keakraban.(Diskominfotik/Ria/Juan).

Gerung. Diskominfotik,

Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB pada Selasa 6 Mei 2025. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Lobar LAZ, Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang NTB Nasrullah Umar beserta tim.

Dalam arahan singkatnya Bupati Lobar LAZ menyambut baik kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB ini dan menyatakan komitmen Pemerintah daerah dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB. Dalam kesempatan ini Bupati LAZ menekankan agar semua dapat berbasis data atau big data. Hal ini untuk mempermudah dalam identifikasi dan verifikasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu dengan adanya big data tentu dalam melakukan pendataan bisa terorganisir secara maksimal. “Kami tekankan kepada semua bahwa bakerja harus berbasis data tidak lagi menggunakan asumsi atau narasi yang berpotensi menimbulkan perdebatan. Sehingga mudah untuk mengukur kinerja. Selain itu hal itu juga mempermudah untuk mengukur capai dalam mewujudkan kesejahteraan termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Bupati LAZ juga mengatakan jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pekerja di Lombok Barat. Ia mengatakan para pegawai perlu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat bekerja maksimal. Selain itu BPJS ketenagakerjaan ini adalah program nasional yang harus di dukung oleh daerah. Karenanya ia mengajak semua pihak untuk dapat memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. “Kita jadikan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah dan juga sebagai refleksi dari komitmen kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja di Lombok Barat,” harapnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang NTB Nasrullah Umar memaparkan tujuan dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja di kabupaten Lombok Barat. Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi pekerja, baik formal maupun informal, untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan tentang Coverage atau cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat “Kami akan terus berkoordinasi bersama pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang berbasis data agar lebih merata dan menyeluruh kedepan sehingga masyarakat Lombok Barat sejahtera baik dari sisi penghidupan hingga jaminan sosialnya,” ungkapnya.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Lobar membahas tentang pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Suasana audiensi penuh dengan keakraban.
(Diskominfotik/Zul/Windi)

Mataram, Diskominfotik,

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menghadiri rapat bersama Pemerintah Kota Mataram di ruang Kerja Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin 5 Mei 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, Asisten 2 Setda Kota Mataram mewakili Pemkot Mataram, Asisten 2 Setda NTB, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Plt Kepala Dinas LHK, Kepala DLH Lobar dan stakeholder terkait lainnya.

Wilayah Provinsi NTB saat ini mengalami darurat sampah dengan penuhnya sampah di Kebon Kongok. Permasalahan darurat sampah ini juga dirasakan dampaknya oleh dua wilayah di Provinsi NTB yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Saat ini permasalahan darurat sampah yang tengah terjadi di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat akibat penuhnya TPA Kebon Kongok.

Dalam wawancaranya Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, untuk mengatasi masalah darurat sampah ini Pemkab Lobar memiliki beberapa solusi dalam penanganan sampah. Solusi dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Ia mengatakan untuk jangka menengah pihaknya kini tengah melakukan uji coba pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Hal ini akan dilakukan di Hulu atau sebelum sampahnya dikirim ke TPA. “Alhamdulillah kami sedang uji coba juga bersama akademisi, mengolah sampah 20 ton per hari. Hal ini agar bisa menghasilkan kompos dan pupuk cair organik dan sisanya dari pengolahan sampah tersebut akan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA),” ungkapnya.

Menurut Bupati LAZ pengolahan sampah ini akan mengurangi sampah yang akan dikirim ke TPA. Setelah percobaan ini berhasil nantinya akan diperluas lagi area pengolahannya. Bupati LAZ juga mengajak semua pihak untuk sadar terhadap sampah dan kebersihan lingkungan. Ia mengajak semua pihak untuk memilah sampah sebelum dibuang. Hal ini tentu akan mempermudah petugas dalam mensortir sampah dan mengolah sampah. “Mari kita kuatkan kolaborasi dan kerjasama dalam mengolah sampah. Kita harus membiasakan untuk memilah sampah sebelum dibuang agar mudah petugas untuk mengolahnya. Ini adalah ikhtiar kita besama dalam mengatasi masalah sampah” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H.Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Pemprov NTB, Pemkab Lobar, dan Pemkot Mataram bekerjasama dalam penanganan masalah darurat sampah di NTB. Penanganan jangka panjang, menengah, dan pendek menjadi solusi dalam menangani permasalahan sampah yang tengah terjadi saat ini. Pihaknya akan melakukan pelebaran di lokasi TPA agar dapat menampung sampah dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. “Untuk solusi jangka pendek, kita sepakat dan sudah menemukan lokasi baru tempat pembuangan sementara (TPS) untuk jangka waktu yang telah disepakati, sementara menyelesaikan tempat pembuangan akhir (TPA) yang saat ini sudah mulai dikerjakan.” jelasnya.

Untuk jangka panjang Miq Iqbal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Pemkot dan Pemkab memanfaatkan sampah yang ada di TPA dengan mengedepankan prinsip Waste to Energy (WtE), atau yang juga dikenal sebagai energi dari limbah. “Kedepan, permasalahan sampah ini bisa segera terselesaikan dengan baik. Sehingga Provinsi NTB dapat mengikuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah menegaskan bahwa tidak ada pembangunan TPA baru di seluruh Indonesia mulai tahun 2030 mendatang.” harap Miq Iqbal (Diskominfotik/Husni/Zul)