Mataram, Diskominfotik. Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya, Mataram pada hari Senin (5/12/2022). Hadir dalam kegiatan Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah, Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Prov. NTB Sudarmanto, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama seluruh Bupati/Walikota se-NTB dan Forkopimda Prov. NTB.
Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah Optimis dan Waspada Menghadapi Tantangan Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Gemilang dan Sejahtera. Pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Dalam terminology pengelolaan APBN.
Pada tahun anggaran 2023, Kabupaten Lombok Barat secara resmi memperoleh pagu sebesar 1,3 triliun. Hal tersebut diserah secara langsung oleh Gubernur NTB kepada Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid. Saat ditemui usai acara Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa ia bersyukur karena diberikan alokasi anggaran oleh Pemerintah. Hal ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pembangunan. Ia mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan fiskal tahun 2023 diprediksi tidak akan jauh dengan tahun 2022 atau belum normal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal di dunia internasional dan dalam negeri atau regional. “Tahun 2023 kita berharap semuanya bisa bangkit walaupun situasi dan kondisi ekonomi masih belum pulih dan normal kembali” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa DIPA yang diserahkan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Fauzan mengatakan bahwa
DIPA 2023 ini dihajatkan untuk proses pembangunan di masyarakat. Karenanya ia berharap agar Organisasi Perangkat Daerah dapat memanfaatkan DIPA ini untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Lombok Barat. “Tentu cita cita besar kita adalah bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi semua pihak dan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat” ujarnya.
Sementara itu Gubernur NTB DR Zulkiflimansyah dalam sambutannya menyampaikan pesan dari Presiden RI yaitu agar anggaran yang diberikan jangan didiamkan terlalu lama di bank, melainkan sebaiknya segera digunakan untuk pembangunan daerah. “Selain itu ia juga berpesan agar dalam proses meningkatkan ekonomi daerah, kita pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus tetap berusaha agar selalu membeli dan menggunakan produk hasil produksi lokal,” tambahnya.
H. Zulkieflimansyah juga berpesan agar tidak hanya dari Bupati/Walikota saja yang tegas dalam menggunakan produk lokal, melainkan seluruh OPD nya pun harus bisa ikut dalam membeli produk lokal dalam menunjang kegiatan yang ada. “Contohnya adalah Kabupaten Lombok Barat dapat memproduksi mesin dan kopi dengan kualitas yang baik, maka OPD harus bisa membeli dan menggunakan produk yang dihasilkan oleh daerah mereka sendiri. Memang sering kali produk lokal memiliki harga yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk luar, akan tetapi dengan adanya kita membeli produk lokal kita dapat membantu UMKM kita bertahan dari hamparan gelombang krisis ekonomi mendatang,” tegasnya.
Kanwil Ditjen Pembendaharaan Prov. NTB menjelaskan beberapa realisasi TKD sampai dengan bulan November 2022 telah mencapai 87,07%. “87,07% tersebut terbagi menjadi 77,16% realisasi DAK fisik, 96,48% realisasi dana desa dan dana BIS-BOP telah tersalurkan 96,74% yang mencakup sebanyak 3.073.445 siswa di NTB,” jelasnya.
(Diskominfotik/Angga/Dhea).
