Bupati Fauzan : Berikan Yang Terbaik Untuk Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik- Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid secara resmi menutup Pendidikan Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Lombok Barat angkatan XXX-XXXIV Tahun 2021. Penutupan latsar yang dilaksanakan di Bencingah Agung Kantor Bupati Lombok Barat, 11/11/2021 dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten Daerah III Lombok Barat H. Ilham, Kepala BKDPSDM Kab Lobar Syahrudin, Pejabat BKD Propinsi NTB, Widya Iswara dan Kepala OPD  serta peserta pelatihan dasar yang berjumlah 201 orang.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Barat meminta kepada semua CPNS yang telah mengikuti latasar selama beberapa bulan untuk dapat bekerja maksimal. Fauzan mengatakan sebagai abdi Negara para CPNS tentu memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. Hal ini harus terus dipertahankan agar dapat memberikan yang terbaik untuk Lombok Barat. Ia mengatakan sebagai Abdi Negara diharapkan para CPNSD dapat memberikan inovasi baru dan kinerja diatas rata-rata. “Sesuatu yang diperoleh dengan perjuangan yang berat tentu akan nikmat hasilnya dan kita akan terus berupaya untuk meningkatkan potensi dan kemampuan diri kita sehingga kita dapat memperoleh hasil terbaik yang memuaskan”ujarnya.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa perjuangan para ABdi Negara untuk menjadi PNS cukup berat. Setelah melalui seleksi yang cukup ketat dengan peserta yang jumlahnya banyak tentu menjadi sebuah semangat untuk terus meningkatkan kemampuan. Hal ini tentu sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya memberikan yang terbaik bagi daerah. Ia juga meminta agar para CPNS untuk dapat menjalankan amanah sebagai abdi Negara dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian untuk melayani masyarakat. “Kalian semua sebagai CPNS telah memiliki subjek dan obyek amanah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seperti contohnya guru memiliki obyek amanah yaitu muridnya. Karenanya saya ingatkan kepada semua CPNS untuk dapat menjalankan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab” Jelasnya.

Sementara itu kepala BKDPSDM Kab Lobar, Sahrudin, ST menyampaikan bahwa para peserta yang ikut dalam pelatihan dasar ini berjumlah 201 orang yang terdiri dari 55 orang tenaga kesehatan, 146 orang tenaga pendidik. Latsar ini berlangsung selama beberapa bulan dan dilakukan secara offline dan daring. Hal ini karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi jika dilakukan secara offline sebab terkena refocusing anggaran beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa Latsar ini sebagai salah satu syarat dalam pengakatan CPNS menjadi PNS. Selain itu Latsar ini sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudukan Pemerintahan yang baik dan bersih. ” SDM merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi dan oleh karena itu untuk meningkatkan penyelenggaraan Good Goverment di Lobar perlu adanya proses pelatihan dasar bagi CPNS untuk membentuk karakter PNS yang baik serta berkualitas.” Jelasnya.

Dalam penutupan ini juga dilakukan pelepasan tanda peserta secara simbolis oleh Bupati Lombok Barat kepada dua orang CPNS peserta Latsar sebagai tanda bahwa latsar ini sudah berkahir. (Diskominfotik/Dhea/Ria)

Bupati Fauzan : TGH Zainuddin Abdul Madjid Pahlawan dan Inspirasi Pemersatu Bangsa

Giri Menang, Diskominfotik – Hari Pahlawan 10 November merupakan moment penting bagi bangsa Indonesia dalam melakukan refleksi atas berbagai usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh para Pahlawan Bangsa dalam memperjuangkan Kemerdekaan. Refleksi ini tentu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Giri Menang Gerung, Rabu, 10 November 2021.

Menurut Bupati dua periode ini, Pahlawan Nasional TGH Zainuddin Abdul Madjid merupakan tokoh inspiratif yang dimiliki bangsa ini. Menurut Fauzan, Tuan Guru Pancor (sapaan Akrab TGH Zainuddin Abdul Madjid) merupakan tokoh Islam moderat yang sangat tepat untuk dijadikan contoh oleh anak bangsa ditengah polarisasi yang terjadi saat ini. “Beliau adalah Pahlawan bangsa dan tokoh islam moderat yang tepat dijadikan inspirasi dalam menyatukan bangsa yang besar ini” ujar Fauzan Khalid.

Ia menambahkan bahwa prinsip dan nilai perjuangan Tuan Guru Pancor menjadi salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi problem polarisasi yang terjadi pada bangsa kita. Nilai nilai Islam moderat yang disampaikan dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh Tuan Guru Pancor sangat tepat untuk diterapkan bangsa Indonesia dalam mengatasi polarisasi pasca pilpres 2019 lalu. “Kita tentu perlu menjadikan prinsip dan ajaran beliau tentang islam moderat yang rahmatan lil alamin sebagai solusi untuk menyatukan bangsa ini” ujar Fauzan.

Ia optimis dengan menerapkan nilai dan prinsip Islam moderat dari TGH Zainuddin Abdul Madjid dan tokoh Islam moderat lainnya wajah bangsa ini akan kembali moderat dan penuh toleransi. Hal ini menjadi sangat penting agar bangsa ini dapat bersatu kembali dan berkolaborasi dalam mensukseskan pembangunan Indonesia sehingga dapat lebih produktif. “Beliau pahlawan kita dan menjadi inspirasi dalam menyatukan bangsa ini agar tidak terbelah dan dapat bersatu untuk menguatkan pembangunan bangsa dan negara” ujarnya.

Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa TGH Zainuddin Abdul Majid sebagai sosok yang sangat berperan dalam dunia pendidikan. Tuan Guru Pancor ini mendirikan berbagai lembaga pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan negara. Hingga saat ini TGH Zainuddin Abdul Majid mewariskan ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia.

TGH Zainuddin Abdul Madjid ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Beliau ditetapkan memperoleh gelar Pahlawan bersama tiga Tokoh nasional lainnya yakni
almarhum Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Muhammad Zainuddin Madjid asal Lombok Nusa Tenggara Barat, almarhum Laksamana Malahayati asal Aceh, almarhum Sultan Mahmud Riayat Syah asal Kepulauan Riau, dan almarhum Prof Drs Lafran Pane asal Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid
lahir pada 5 Agustus 1898 di Pancor. Ia dikenal sebagai ulama, pejuang, dan pelopor pendidikan di Pulau Lombok. Ia wafat pada 21 Oktober 1997, dalam usia 99 tahun. (Diskominfotik/rif)

Bupati Lombok Barat Minta KPID Terus Bersinergi dengan Pemkab Lombok Barat

Giri Menang, Diskominfotik- Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB diterima hangat oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Selasa 09/11/21 di Ruang Kerja Bupati. Audiensi yang berlangsung dalam suasan keakraban tersebut membahas sejumlah hal penting dalam dunia penyiaran diantaranya tentang keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang. Menurut Bupati Fauzan KPID merupakan mitra strategis dalam membangun Daerah. Ia mengatakan bahwa KPID memiliki kebijakan kebijakan yang dapat menunjang kemajuan dunia penyiaran di Lombok Barat. “KPID adalah mitra strategis dan sangat penting dalam memajukan dunia penyiaran di Lombok Barat”ujarnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPID Ajeng Rosalinda dan Wakil Ketua KPID Afifudin Adnan serta sejumlah Komisioner KPID NTB, Bupati Lombok Barat didampingi oleh Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Arief Rachman serta Direktur Radio Suara Giri Menang Lalu Okto. Bupati Lombok Barat menyampaikan apresiasi atas kepedulian KPID terhadap LPPL Lombok Barat. Hal ini menjadi penting agar LPPL Lombok Barat dapat semakin maju dan berkembang. Bupati dua Periode ini mengatakan bahwa LPPL Suara Giri Menang harus terus menjalin komunikasi dengan KPID agar proses transformasi dan pengembangan dunia penyiaran dapat berjalan dengan sinergis dan baik.

Sementara itu Ketua KPID NTB Ajeng Rosalinda mengatakan bahwa Lombok Barat telah memiliki LPPL dengan regulasi yang sudah sangat lengkap. Hal ini merupakan salah satu bukti komitmen Lombok Barat dalam mengembangkan dunia penyiaran lokal. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dapat terus memperhatikan kemajuan LPPL karena LPPL ini menjadi salah satu sarana penting dan saluran penting bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu dengan adanya LPPL ini Pemerintah daerah dapat mencegah Hoaks dan informasi bohong melalui saluran  LPPL. Karenanya keberadaan LPPL ini menjadi sangat penting bagi Pemerintah Daerah. “Kami harapkan agar Pemda dapat terus meningkatkan anggaran bagi LPPL agar dapat mengembangkan siarannya untuk mendukung program program pembangunan daerah”ujarnya.

Seteleh melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Barat, Rombongan Komisioner KPID melakukan kunjungan ke Kantor LPPL Suara Giri Menang yang terletak di Kompleks Kantor Bupati Lombok Barat. Dalam kunjungan ini Komisoner KPID didampingi oleh Kepala Diskominfotik, Kabid IKP dan Direkrur Radio SGM. (Diskominfotik/Ria/Windi)

Pimpinan Baznas RI Wawancara Langsung Calon Pimpinan Baznas Lombok Barat

Gerung, Diskominfotik- Setelah melalui berbagai tahapan seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Barat, para peserta yang telah tersaring menjadi 10 orang menjalani verifikasi faktual dan Wawancara Calon Pimpinan Baznas Kabupaten Lombok Barat Masa Bakti 2021-2026. Senin (8/11/2021). Verifikasi Faktual dan wawancara ini dilakukan langsung oleh Pimpinan Baznas RI yang khusus berkunjung ke Lombok Barat untuk melalukan verifikasi Faktual.

Kegiatan dihadiri oleh, Pimpinan BAZNAS RI Ir. H. Muhammad Nadrathzzaman, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Lombok Barat H. Maksum dan petugas dari Pimpinan Baznas pusat serta 10 orang peserta calon pimpinan Baznas Kabupaten Lombok Barat. Dalam kesempatan ini Pimpinan Baznas RI melakukan verifikasi dan wawancara langsung kepada 10 peserta yang telah melalui tahapan penjaringan sejak awal seleksi pimpinan Baznas.

Kepala Bagian Kesra H. Maksum mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya kegiatan ini ialah untuk mewawancarai secara langsung 10 besar calon pimpinan Baznas Lombok Barat masa bakti 2021-2026.
Ia mengatakan bahwa proses wawancara dilakukan secara khusus untuk mendalami visi dan misi dari pimpinan Baznas dalam memimpin Baznas Lombok Barat kedapan. “Peserta akan diwawancarai oleh tiga petugas dari pimpinan Baznas pusat dan akan diwawancarai satu-persatu.” Tambahnya.

Kabag Kesra yang telah sukses dalam.mengawal beberapa agenda penting daerah ini mengatakan bahwa setelah dilakukannya wawancara kemudian akan dilanjutkan dengan penentuan 5 orang yang akan memimpin Baznas kedepan. Ia berharap agar pimpinan Baznas yang terpilih dapat memberikan yang terbaik untuk Lombok Barat. Ia juga berharap agar Baznas Lombok Barat yang sudah maju akan menjadi lebih maju dari sebelumnya. “Dengan adanya seleksi yang ketat ini tentu kami memiliki harapan agar pimpinan Baznas terpilih dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lombok Barat” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari Ir. H. Muhammad Nadrathzzaman Pimpinan Baznas RI bahwa menjadi pimpinan dari Baznas merupakan jabatan yang mulia. Karenanya diharapkan kepada pimpinan baznas terpilih nantinya dapat bekerja dengan maksimal sehingga dapat mengelola dana zakat dengan baik.
“Kepada calon yang nantinya tidak terpilih, mohon untuk tidak kecewa dan tetap bersedia untuk membantu di Baznas.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan agar masalah keuangan di Baznas harus bersifat transparan kepada masyarakat serta harus tetap dilaporkan.
(Diskominfotik/Dhea/Fiyan/Juan).

Cuaca Ekstrem, Bupati Fauzan Minta Semua Jajaran Waspada dan Gerak Cepat

Gerung, Diskominfotik- Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid sangat serius dalam melindungi masyarakatnya dari dampak bencana. Sejak dini Bupati Lombok Barat telah meminta jajarannya untuk waspada dan sigar serta gerak cepat terhadap potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrem. Menurut Bupati Fauzan, Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan dan peringatan dini kepada masyarakat sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi. Hal ini diungkapkan Bupati Lobar saat rapat koordinasi antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak dari LA NINA di ruang Rapat Jayengrane, Kantor Buoati Lombok Barat, Selasa, (09/11/2021).

Dalam pemaparannya Bupati dua periode ini mengatakan bahwa peringatan dini dan antisipasi tersebut sebagai langkah tepat agar semua masyarakat dapat waspada terhadap dampak iklim dan cuaca ekstrem yang terjadi. Dengan adanya peringatan dini tersebut diharapkan masyarakat sudah siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi akibat cuaca ekstrem. Ia memerintahkan semua jajarannya untuk sigap dan bergerap cepat ketika terjadi bencana sehingga masyarakat yang tertimpa bencana tidak kesulitan dan cepat tertangani serta dilayani. “Semua jajaran kami perintahkan untuk waspada dan sigap mengantisipasi cuaca ekstrem, kita berdoa dan berharap semoga tidak terjadi bencana” ujarnya.

Sementara itu perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Muh.Alfiansyah mengatakan bahwa di daerah Nusa Tenggara Barat, berpotensi  terjadi bencana alam yang terdiri dari banjir ,longsor  dan angin pitung beliung terutama di bulan November ini. Hal inilah mendorong pihaknya untuk melakukan koordinasi dengan pusat dan diteruskan ke masing-masing Kabupaten. Hal ini terkait denganantisipasi Dampak dari LA NINA yang berpotensi menyebabkan sejumlah bencana di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Alfiansyah mengatakan bahwa LA NINA merupakan anomali  atau keanehan dan sering terjadi  luapan air di lautan dari Pasifik bagian timur. Menurutnya inilah yang akan menyebabkan terjadinya hujan yang berpotensi  terjadinya hujan petir bahkan hujan es. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat perbandingan curah hujan periode 20 tahun klasifikasinya bertambah sedang dari sebelumnya. “Artinya di wilayah kita ini akan semakin basah. Perkiraan puncak musim hujan 2021 /2022 cuaca musim ini sdh kita petakan dan ini namnya zona musim” ujarnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Mahnan menyampaikan bahwa potensi bencana di wilayah NTB banyak tetapi yang lebih banyak terjadi yaitu banjir. Namun demikian BPBD tetap melakukan anitispasi dan kewaspadaan terhadap semua bencana sesuai dengan prosedur kebencanaan. Ia mengatakan bahwa untuk antisipasi bencana Lombok Barat tekah memiliki desa tanguh bencana yang telah terlatih dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi.  “Prosedur tanggap darurat sudah kami punya dan potensi kesiapan logistik sudah kami siapkan, kami berharap kepada para camat agar lebih aktif terkait dengan penebangan pohon dan kita sudah siap antisipasi baik perlengkapan dengan kebencanaan” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid,  Kasdim 1606/Mtrm Letkol Arh Yudia S.Si.M.Si, Kapolresta Mataram yang di wakili wakasat Samatpa Iptu M Zaini, Kapolres Lobar diwakili Kasat Sabara Akp Bambang Indrat , Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi,. S. Si,. M. Pd, MM,  Asisten I Setda Lombok Barat Drs Agus Gunawan, Kalak BPBD Mahnan, Sekdis PUTR lobar L. Najamudin, Kadis Damkar Moh.Syahlan dan para Camat se kabupaten Lombok Barat.  (Diskominfotik/Ria/fiyan).

Kembangkan Pariwisata, Bupati Fauzan Ajak FTI Gelar Triathlon 2022 di Gili Gede

Sekotong, Diskominfotik- Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid resmi menutup gelaran Lomba Sekotong Triathlon 2021 yang diselenggarakan di wilayah Tawun, Sekotong Lombok Barat, Minggu 6 November 2021. Pentupan gelaran lomba yang mengkombinasikan beberapa cabang olahraga seperti Lari, Renang dan Sepeda tersebut ditutup dengan pembagian medali bagi pemenang Lomba Sekotong Triathlon 2021. Even yang diselengarakan oleh FTI (Fedrasai Triathlon Indonesia) bekerjasama dengan Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga ini dikuti oleh Peserta dari dalam dan luar negeri.

Dalam Sambutanya Bupati Fauzan mengatakan bahwa Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangkitkan pariwisata Lombok Barat yang cukup berpengaruh karena pandemi covid19. Menurutnya kegiatan ini sebenarnya akan diselenggarakan awal tahun ini namun karena pandemi akhirnya di undur hingga situasi memungkinkan dilaksanakan kegiatan ini. Menurutnya kegiatan kegiatan olahraga seperti ini memiliki daya dukung yang bagus untuk pengembangan wilayah. Minimal para peserta mengetahui keindahan alam yang dimiliki oleh Sekotong.

Dalam kesempatan tersebut Fauzan juga mengajak dan menantang Ketua Koni NTB dan Ketua Fedrasi Triathlon Indonesia untuk menyelenggarakan even Triathlon 2022 di wilayah Gili Gede. Menurutnya Gili Gede ini memiliki alam yang sangat bagus sehingga menarik untuk dijadikan tempat penyelenggaraan even triathlon 2022. “Kami mengajak dan berharap agar even triathlon 2022 bisa diselenggarakan di Gili Gede dari star hingga finish. Gili gede sangat indah dan bisa dijadikan salah satu lokasi even triathlon 2022” ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Bupati Lombok Barat dua periode ini, diminta untuk memberikan medali kepada para pemenang Sekotomg Triathlon 2021 dari beberapa katagori yang dilombakan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dan 3 diantaranya berasal dari luar negeri. Selain itu even ini juga diikuti oleh beberapa atlet nasional seperti Johari Johan dan Havani Octaria. Kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Tawun Sekotong dan menempuh rute yang menantang ini juga dihadiri oleh semua Kepala OPD se Lombok Barat, Ketua Koni NTB, Ketua FTI NTB dan beberapa undangan lainnya. (Diskominfotik/Angge/Arief)

Keinginan Menparkraf Sandiaga Uno Berkunjung Ke Lombok Barat dan Bertemu Bupati Fauzan Akhirnya Terwujud

Narmada, Diskominfotik- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Salahudin Sandiaga Uno sempat menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Lombok Barat untuk Makan Pelecing dan Bertemu Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid. Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat acara Talkshow yang diselenggarakan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI) Rabu, 22 September 2021 lalu. Dalam Talkshow yang dihadiri oleh sejumlah Tokoh Tersebut Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya ingin ke Lombok Barat untuk makan pelecing dan bertemu Bupati Fauzan secara khusus.

Keinginan Menparkraf Sandiaga Uno tersebut akhirnya kesampaian. Ditengah kesibukannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandi Uno menyempatkan berkunjung ke Lombok Barat untuk bertemu langsung Bupati Fauzan, Rabu, 3 November 2021. Kunjungan spesial dari Menparkraf ini berlangsung di desa wisata Sesaot yang juga masuk dalam nominasi 50 besar  Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021.

Dalam kunjungan yang bertajuk memenuhi janji dan niat bertemu Bupati Fauzan, Menparkraf disambut dengan sangat hangat oleh Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid bersama Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah dan beberapa pejabat lainnya. Sandiaga secara khusus diajak untuk berkeliling menikmati indahnya suasana alam di desa wisata sesaot. Bupati Fauzan memperkenalkan Sate Bulayak sebagai makanan khas di wilayah Narmada dan Potensi Buah Buahan seperti manggis, durian dan rambutan.

Selain bertemu Bupati Fauzan, dalam kunjungan tersebut Menparkarf juga mengkonsumsi makanan khas Lombok Barat namun bukan pelecing tapi Sate Bulayak. Sate Bulayak sendiri merupakan makanan khas Lombok Barat yang terdiri dari sate berbahan dasar daging sapi, atau ayam yang dipotong kecil kecil lalu ditusuk menjadi sate dan Bulayak yang diberikan bumbu pelalah cair yang memiliki cita rasa khas Lombok Barat. Kekhasan sate ini terdapat pada bulayak sejenis lontong yang dililit dengan daun aren atau enau. Sementara Bumbunya merupakan bumbu pelalah yang memiliki cita rasa khas Lombok Barat.  Bumbunya terbuat dari kacang tanah yang disangrai, ditumbuk, lalu direbus bersama santan serta bumbu-bumbu lain seperti ketumbar, jintan, bawang merah, bawang putih, lada, santan kelapa, kemiri, cabai, dan air jeruk nipis agar sate menjadi lebih enak. Rasa bumbu kacangnya mirip bumbu kari dengan lebih menonjolkan rasa pedas yang merupakan ciri khas masakan dari Lombok.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sandi Uno mengatakan bahwa Desa Wisata merupakan destinasi penting dalam menunjang pariwisata Indonesia. Karenanya ia meminta kepada semua desa wisata untuk terus menata dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sandi mengatakan selain menyasar wisatawan mancanegara, pihaknya juga mendorong desa wisata untuk menyasar wisatawan nusantara di seluruh Indonesia. Hal ini karena wisatawan nusantara jumlahnya cukup besar dan potensial. “Desa wisata Harus mempersiapkan diri untuk menyambut berbagai  even Internasional yang akan kita laksanakan” ujarnya

Menurut Sandi Uno Tahun 2022 nanti akan banyak even even internasional yang akan dilaksanakan, Moto GP dan KTT G20 WTO. Hal ini tentu sangat potensial untuk menarik kunjungan wisatawan. Ia berharap agar semua pihak dapat menangkap peluang ini untuk  membangkitkan ekonomi di masa pandemi covid19. “Tahun depan banyak even even yang akan kita lakukan termasuk moto GP di NTB, kita harapkan agar mampu membuka peluang untuk bangkit, ekonomi bergerak kembali dan lapangan kerja terbuka” ujarnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut hangat kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Lombok Barat. Menurut Fauzan, kedatangan  Sandi Uno ke Lombok Barat untuk memenuhi janji yang disampaikan Menteri Sandi saat Talkshow ADKI (Asosiasi Desa Kreatif Indonesia) beberapa waktu lalu. Fauzan mengatakan saat itu Mas Menteri sapaan akrab Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan ingin berkunjung ke Lombok Barat untuk merasakan masakan khas Lombok Barat dan Bertemu dengan Bupati Lombok Barat. Karenanya kedatangan mas menteri diharapkan dapat menjadi semangat kebangkitan bagi pariwisata Lombok Barat. Selain itu juga Bupati Lombok Barat berharap agar kedatangan Menparkraf Sandi Uno dapat memberikan angin segar untuk pengembangan Pariwisata Lombok Barat. “Kami harapkan kedatangan mas menteri dapat membangkitkan Pariwisata Lombok Barat khususnya desa wisata, saat ini kami memiliki 58 Desa Wisata dengan beragam potensi yang dimiliki. Kami harapkan mas menteri dapat memberikan angin segar untuk pengembangan destinasi Pariwisata Lombok Barat” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Sandi Uno juga meresmikan dan menandatangani prasasti Desa Wisata Sesaot yang masuk dalam nominasi 50 Desa Wisata Terbaik di ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. Selain itu juga Menparkraf yang didampingi oleh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga meninjau berbagai produk UMKM unggulan Lombok Barat di kawasan Desa Wisata Sesaot. (Diskominfotik/Arief)

Wakil Bupati Lobar Minta GOW,NGO Dan Pemdes Fokus Pada PUG dan KLA Di Lobar.

Sekotong, Diskominfotik- Pada saat membuka Sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA),Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun yang juga merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat mengatakan,bahwa GOW Lobar merupakan salah satu organisasi yang berperan dalam pengembangan perempuan serta memperjuangkan peningkatan peran, kualitas dan wawasan kaum perempuan,khususnya di Kabupaten Lobar.Dengan demikian,sebagaimana dikatakan Hj.Sumiatun dalam kata sambutannya,GOW diharapkan terus melakukan sosialisasi serta menyusun program kerja.

 “Semoga dengan adanya sosialisasi PUG dan KLA ini, menjadi salah satu bentuk peran Organisasi Wanita dan bentuk kolaborasi dengan program pemerintah daerah sebagai ikhtiar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Lobar ini,”kata wabup Sumiatun ketika membuka acara tersebut di tempat kediamannya di Sekotong,Kamis (04/11/2021).

Dalam pemaparannya,Hj. Sumiatun juga mengatakan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan yang implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan dan anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Dengan didapatkannya Anugrah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kabupaten Lombok Barat,merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan PUG terbaik dan juga KLA.Dengan demikian diharapkan PUG menjadi salah satu strategi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah,kecamatan hingga desa”Kedua penghargaan tersebut kita dapatkan dalam kategori  Madya. Harapannya,semoga setelah sosialisasi ini,Pemerintah Kecamatan dan Desa dapat menerapkan strategi PUG dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sehingga  mempercepat terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan KLA,” lanjut Hj.Sumiatun.

Sementara itu,Direktur utama Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) NTB,Suharti,SE,MM,ketika menyampaikan materi sosialisasi, juga sangat mengharapkan agar isu-isu perlindungan perempuan dan anak,menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan ditingkat desa. “Salah satu bentuk kebijakan yang bisa dilakukan adalah terbentuknya perdes perlindungan anak,serta adanya forum anak dan KPPAD di setiap desa.Sebab masih sangat minim desa-desa di lobar yang sudah memiliki perdes penyelenggaraan perlindungan anak,”papar Suharti.

Senada dengan Suharti,Sekretaris Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat,Erni Suryana,SST,MM mengatakan bahwa,masih tingginya angka perkawinan usia anak disebabkan belum adanya kesepakatan bersama dalam gerakan pencegahan perkawinan usia anak.”Kalau mau study banding tentang penyelenggaraan perlindungan anak,tidak usah jauh jauh,datang saja ke Desa Sekotong Tengah dan Desa Taman Baru yang telah sukses menekan angka perkawinan usia anak di desa masing-masing,”ucapnya.

Disampaikan oleh Sekdis DP2KBP3A Lobar,dengan adanya upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak,Kecamatan Sekotong yang semula penyumbang angka terbesar kasus perkawinan usia anak,kini telah terjadi penurunan.

Menanggapi apa yang diharapkan oleh GOW Lobar tersebut,Ketua Forum Kades Kecamatan Sekotong-Lembar (Foksel),H.M.Hadran Farizal mengatakan sangat siap untuk membuat perdes perlindungan anak serta membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di desa yang ada di Sekotong dan Lembar. Namun dikatakan oleh Kades Mareje Timur ini,dirinya membutuhkan adanya pembinaan oleh instasi yang berwenang.”Kami tidak berat untuk membuat perdes dan memberikan anggaran untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak di desa,uang kami ada.Hanya saja yang kami butuhkan adalah pembinaan dan pendampingan,”ungkap H.Hadran pada sesi dialog pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Selain Ketua Foksel,turut pula memberikan masukan yaitu Kades Sekotong Tengah,L.Sarappudin,Kades Kedaro,H.Mustafa, KPPAD Sekotong Tengah dan Taman Baru,serta beberapa ketua BPD.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Ketua Darma Wanita Lobar Hj. Nurhikmah, Ketua Cabang Bhayangkari Lobar Ny. Lina Bagus. S. Wibowo, Camat Sekotong L. Pardita Utama, Dinas DP2KBP3A Lobar,Direktur Santai NTB,Kepala Desa se-Kecamatan Lembar dan Sekotong,Ketua BPD dan Pengurus Forum Anak Dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak Desa (KPPAD) Desa Sekotong Tengah dan Taman Baru.(Diskoinfotik/KIM-sid/angge).

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Pemkab Lombok Barat dan Kejaksaan Negeri Mataram Lakukan Pembinaan dan Pendampingan Desa

Narmada, Diskominfotik- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengelolaan Dana Desa, Pemkab Lombok Barat bersama Kejaksaan Negeri Mataram melakukan Pembinaan dan Pendampingan Desa di Wilayah Lombok Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang Bersih dan untuk mencegah terjadinya persoalan Hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Program Pembinaan dan Pendampingan Hukum Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar, Rabu (03/11/2021) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Budaya Lombok Barat di Narmada tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun,Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, M.Yusuf, Inspektur inspekrorat Lombok Barat Hademan SH, Kepala Dinas PMD Hery Ramdhan S. STP, Camat Narmada M. Busyairi, Camat Lingsar Marzuki Dan Para Kepala desa se kecamatan Lingsar dan Narmada.  Wakil Bupati Lombok Barat dalam sambutannya menyatakan bahwa Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan Indonesia saat ini. Berdasarkan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan desa memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Desa diberikan anggaran ADD dan DD untuk pelaksanaan pembangunan di Desa. Hal ini tentu dihajatkan agar pembangunan di desa dapat merata.

Namun demikian besarnya anggaran Desa ini tentu harus memiliki  akuntabilitas dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar. Karenanya program pendampingan dan pembinaan Pemerintah Desa oleh pemkab Lombok Barat bersama Kejaksaan Negeri Mataram ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa yang dapat berakibat pidana. Pemerintah Daerah ingin agar pelaksanaan dan pengelolaan dan desa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Wakil Bupati Lombok Barat menjadi penting agar Pemerintahan Desa dapat terhindar dari persoalan hokum. “Kami harapkan agar Program ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Pelaksanaan pembangunan di desa sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan potensi-potensi terjadinya penyimpangan dapat dihindari” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Mataram, M. Yusuf mengatakan bahwa Program Pembinaan dan Pendampingan ini sebagai upaya nyata dari Pemkab dan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hokum di desa. Menurutnya dengan pembinaan dan pendampingan hukum ini berbagai potensi masalah hukum terhadap anggaran dana desa dapat diminimalisir. Sehingga proses pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami harapkan program Pendampingan dan pembinaan ini dapat mencegah terjadinya masalah hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Tentu Kepala Desa dapat meminta masukan dan saran serta berkonslultasi langsung bersama tim dari Kejakasaan Negeri Mataram untuk mencegah terjadinya penyimpangan”ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama dama program pembinaan dan pendampingan desa antara Kepala Desa Se Kecamatan Narmada dan Lingsar dengan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram secara simbolis. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum dalam pengelolan dana desa sehingga pembangunan di desa dapat dilakukan sesuai  aturan perundang-undangan yang berlaku. (Diskominfotik/Ria/Juan/fiyan).

Butuh Kerja Keras dan Ekstra Untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Pandemi covid19 telah menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Indoensia. Hal ini tentu berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat Indoensia. Selain itu hal ini juga tentu akan menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia.  Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan rapat koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim secara virtual. Rapat koordinasi ini membahas perluasan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022 untuk wilayah tengah dan timur Indonesia.

Acara yang berlangsung secara virtual tersebut di ikuti sebanyak 11 provinsi dan 90 kabupaten/ kota se Indonesia termasuk NTB dan kabupaten Lombok barat yang juga di saksikan secara langsung oleh Sekretarsi Dearah Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, Asisten Daerah II Rusditah,S.Sos, Asisten Daerah III M. Ilham, dan kepala BAPPEDA Lombok Barat H. Ahmad Saihu, di ruang Umar Maya kantor Bupati Lobar, kamis/4/11/21.

Dalam kesempatan tersebut Dr.Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P,  Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2) mengatakan kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sejumlah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Ia mengatakan Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measures yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebgai kondisi dimana kesejahtraan masyarakat dibawah garis kemiskinan ekstrem.

Ia menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan TNP2K untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Dalam kesempatan ini ia  juga menyampaikan beberapa catatan penting yaitu pertama dengan bebagai kondisi yang saat ini pemerintah tetap berkomitmen agar kemiskinan ekstrem tetap bisa kita upayakan agar tercapai tujuan untuk menurunkan  angka kemiskinan ekstrem harus berada pada titik  0% di tahun 2024 mendatang.

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K menegaskan saat ini pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.  Untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp. 272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp. 168,57 triliun, sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp. 440,69 triliun. (Diskominfotik/Angga/dhea/windi)

1 80 81 82 83 84 400