INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang udah ditetapin dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah kamu. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu :
- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1),
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2),
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3),
- Penyerapan anggaran (Dimensi 4),
- Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5),
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).
Adapun Dokumen Pendukung adalah sebagai berikut:
| No | Dokumen (Tahun 2023) | Aksi |
| 1 | Informasi Ringkasan Dokumen RKPD | Download |
| 2 | Informasi Kebijakan Umum Anggaran | Download |
| 3 | Informasi Prioritas dan Plafon Anggaran | Download |
| 4 | Informasi RKA SKPD | Download |
| 5 | Informasi RKA PPKD | Download |
| 6 | Informasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | Download |
| 7 | Informasi Peraturan Daerah tentang APBD | Download |
| 8 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Download |
| 9 | Informasi DPA SKPD | Download |
| 10 | Informasi DPA PPKD | Download |
| 11 | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah | Download |
| 12 | Informasi Realisasi Belanja Daerah | Download |
| 13 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah | Download |
| 14 | Informasi Rancangan Perubahan APBD | Download |
| 15 | Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Download |
| 16 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Download |
| 17 | Informasi RKA Perubahan APBD | Download |
| 18 | Informasi Rencana Umum Pengadaan | Download |
| 19 | Informasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Download |
| 20 | Informasi Kebijakan Akuntansi | Download |
| 21 | Informasi Laporan Arus Kas | Download |
| 22 | Informasi Realisasi Anggaran Seluruh SKPD | Download |
| 23 | Informasi Realisasi Anggaran PPKD | Download |
| 24 | Informasi Neraca | Download |
| 25 | Informasi CaLK Pemerintah Daerah | Download |
| 26 | Informasi Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | Download |
| 27 | Informasi Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan | Download |
| 28 | Informasi Penetapan Perda Pertanggunjawaban APBD | Download |
| 29 | Informasi Opini BPK RI | Download |
Kepala bidang kesehatan masyarakat M. Abdullah,SKM., MQIH juga menyampaikan bahwa salah satu langkah penting yang dilakukan adalah Pemetaan dan Analisis Situasi program stunting yang dilakukan oleh Tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Lombok Barat yang dibentuk oleh Bupati Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 28,9 % balita menderita stunting. 18,48 % balita menderita underweight dan 4,43 % mengalami wasting. Dalam kesempatan tersebut M.Abdullah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka stunting yang mengalami penurunan atau perbaikan dari tahun ketahun. Hasil E-PPGBM memperlihatkan Prevalensi stunting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 20,73%. Prevalensi underweight Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 19,62% dan Prevalensi wasting Bulan Pebruari tahun 2022 sebesar 6,05%. “Beberapa tahun terakhir ini kasus stunting di Lombok Barat berhasil ditekan menjadi 20,73% dari hasil penimbangan bulan Agustus 2021 lalu. Sehingga untuk mencapai angka 14% kasus stunting 2024 kita harus mampu menekan 3 digit pertahun dan akhir tahun 2022 ini kita harus mampu menekan menjadi 17%. Untuk itu komitmen semua OPD dalam kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah ini sangat menentukan keberhasilan konvergensi ini” Ujarnya.
Sementara itu Sekretaris DP2KBP3A Erni Suryana SST, MM mengatakan bahwa upaya penanganan stunting di Lombok Barat terus dilakukan oleh berbagai pihak. Melalui kolaborasi dan kerjasama semua OPD di Lombok Barat target penurunan stunting di angka 14 diharapkan dapat terwujud. Menurutnya hal ini tentu mengacu pada Perpres nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dengan adanya Tim Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten Lombok diharapkan dapat bergerak cepat dan berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka stunting di Lobar. “Dengan Pemetaan dan Analisis situasi ini diharapkan kita bisa bergerak cepat dan tepat untuk menurunkan stunting di Lobar” ujarnya.
Bupati Fauzan menyampaikan hal tersebut saat acara forum satu data yang digelar oleh Bappeda Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis, 17 Maret 2022. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penyediaan data berkualitas dalam rangka forum satu data kabupaten Lombok Barat oleh Bupati Lobar dan sejumlah pihak.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Ahad Legiarto menyampaikan bahwa Pemkab Lombok Barat dalam hal ini diskominfo dan Bappeda Lobar terus melakukan perbaikan atas data data yang dimiliki agar dapat menjadi basis data terpadu. Hal ini tentu akan memudahkan semua pihak untuk mengakses data yang dimiliki oleh Lobar. Sehingga proses pembangunan berjalan stabil dan konsisten. Diskominfo juga telah membuat layanan satu data melalui SI Warta (Sistim Informasi Warung Data). Layanan ini untuk memudahkan semua pihak dalam mengakses data tentang Lombok Barat
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kab. Lobar menyampaikan bahwa diadakannya kerjasama antara Diskominfo dan BPS ini bertujuan untuk mempermudah kedua belah pihak dalam mengurus masalah statistik.
Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan tegas berserta sanksinya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pemerintah Pusat menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah ditetapkan menjadi sasaran vaksin namun tetap tidak bersedia atau menolak untuk dilaksanakan pemberian vaksinasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Baehaqi, di Kediamannya, Kecamatan Kediri, Lobar, Sabtu (23/10/2021).
Menurut Dr. H. Baehaqi, “Pemerintah tidak lagi dapat mentolerir masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi namun menolak untuk dilakukan pemberian vaksin. Menurutnya hal tersebut berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lobar. Masyarakat yang tidak mau divaksinasi akan terkena sejumlah sanksi tegas diantaranya penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan serta denda.,” Ujarnya.
Sekotong, Diskominfotik – Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Duafa Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Puskesmas Eyat Mayang dalam melauncing Program Bidan untuk Negeri pada salah satu daerah terpencil di wilayah kerja Puskesmas Eyat Mayang Lobar yang dihadiri oleh Kepala Dikes Lobar yang diwakili Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Fri Noviani, dan Kepala Puskemas Eyat Mayang Ns. Akmal Rosamali di Madrasah Al-Hidayah Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, (23/10/2021).
Perwakilan LKC Dompet Duafa yang diwakili oleh Ibu Hendri Safarini selaku Bendahara Pusat Yayasan Dompet Dhuafa dalam sambutannya mengatakan, “salah satu upaya Dompet Dhuafa untuk menciptakan sumber daya manusia terbaik, harus disiapkan mulai dari awal kehamilan sampai dengan kelahiran, untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya program jangka pendek yang dibutuhkan akan tetapi program yang berkepanjangan dengan mensinergikan program lain yang ada di Puskesmas”, tegasnya.
Sekotong, Diskominfotik – Dalam mendukung dan mensukseskan percepatan vaksinasi di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sebagai daerah penyangga pelaksanaan even World Super Bike (WSBK), Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong bersama Corporate Social Responsibility (CSR) Kimia Farma dan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma () Dompet Dhuafa untuk masyarakat di Desa Gili Gede Indah, wilayah kerja Puskesmas Pelangan, Kecamatan Sekotong Lobar, Jumat (22/10/2021).
Ia juga menyampaikan, “terima kasih kepada CSR Kimia Farma bersama LKC Dompet Duafa yg telah bekerja sama dalam bersinergi membantu pemerintah daerah Lobar dalam meningkatkan layanan kesehatan melalui vaksinasi Gotong Royong ini,” tegasnya.
Gerung, Diskominfotik – Keberhasilan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam meraih beberapa penghargaan bergengsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) anatara lain Anugrah Parahita Ekapray (APE) Tahun 2020 dalam Tingkat Madya, dan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Tingkat Madya tidak lepas dari kerja keras Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lobar, support Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Polres Lobar dan Polres Kota Mataram melalui Kanit PPA dimana Kabupaten Lobar berada pada dua wilayah hukum tersebut, dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah peran serta Dewan Anak Kabupaten Lobar sebagai pelopor dan pelapor dari setiap permasalahan anak di Kabupaten Lobar.
Peran serta Dewan Anak dalam memberikan sumbangsih dua penghargaan dari Kementerian PPA bagi Kabupaten Lobar sangatlah berarti bagi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mustilkar dimana Dewan Anak bernaung.
Mantan Ketua Dewan Anak Lobar Periode 2019-2021 Royanissa Julia Rahmadewi Nangurman dalam memberikan pesan dan semangat kepada Ketua, Pengurus dan Anggota yang baru mengatakan, “dengan masa jabatan lebih dari dua tahun berada di Dewan Anak, banyak kesan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang jelas Dewan anak itu luar biasa,” tuturnya.