Giri Menang, 19 Maret 2020 – Mengantisipasi dampak buruk yang tidak diinginkan dari semakin merebaknya Covid-19 yang telah menjadi pandemik nasional bahkan semua negara, Pemda Lombok Barat melakukan langkah antisipasi munculnya suspek Corona ini pada masyarakat.

Karena itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Virus Corona, H Baehaqi yang juga Sekretaris Daerah Lombok Barat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) yang dimulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung, Lombok Barat.

Kedatangan orang nomor satu di Lombok Barat ini disambut Direktur RSUD Tripat drg H. Arbain Ishak, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, drg. Hj Ni Made Ambaryati beserta seluruh jajarannya.

Sebelum memasuki RSUD Tripat Gerung, bupati dan rombongan harus melewati pengukuran suhu tubuh oleh tim kesehatan RSUD .

Di RSUD Tripat ini bupati langsung meninjau ruang isolasi yang sudah disiapkan oleh pihak RSUD. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek langsung kesiapan pusat-pusat pelayanan publik seperti RSUD dalam menghadapi Corona termasuk pencegahan virus yang tengah mengguncang jagat raya ini.

Didampingi petugas medis RSUD Tripat, bupati mendapatkan penjelasan terkait prosedur penanganan dan pencegahan covid-19 bila sewaktu-waktu terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Dari keterangan drg. Arbain kepada bupati diketahui petugas perawatan di ruang isolasi maupun di ruang perawatan pasien selalu dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Hal ini merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari munculnya dampak buruk dari sisi kesehatan baik bagi petugas yang dinilai rentan untuk terkena virus ini.

Dalam keterangan persnya kepada sejumlah media Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menjelaskan dalam menghadapi isu Covid-19 ini agar masyarakat tidak resah dan lebih melakukan proteksi diri ataupun pencegahan agar tidak terkena virus corona melalui prilaku hidup bersh dan sehat.
“Kita berharap seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk menyosialisasikan tentang virus corona ini secara baik dan benar. Dengan informasi yang baik dan benar kita harapkan masyarakat tidak akan takut dan resah. Waspada sangat penting, namun panik tidak perlu dan harus dihindari,” pesan bupati singkat.

Setelah Sidak dilakukan di RSUD Tripat, bupati dan rombongan langsung melakukan hal yang sama di gudang Jembatan Baru (JB), Kediri. Di gudang sekaligus retail modern JB ini bupati meminta kepada seluruh manajemen JB untuk memperhatikan kesehatan para karyawan dalam melindungi diri dari acaman Covid-19 ini. Demikian juga para konsumen yang berbelanja juga harus diperhatikan standar kesehatannya termasuk produk-produk kebutuhan pokok masyarakat yang dijual juga harus diperhatikan syarat hygenisnya agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang berbelanja.
“Saya juga minta kepada seluruh manajemen JB di sini untuk tidak memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Upayakan agar harga-harga stabil dan tidak mebebankan masyarakat. Termasuk kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya agar ketersediaannya tetap stabil untuk mempermudah masyarakat memperolehnya,” ingat bupati.

Terpisah Sekda Lombok Barat Dr H Baehaqi, MM, M.Pd selaku Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Virus Corona menekankan, agar setiap informasi apapun yang berhubungan dengan virus corona saat ini langsung menghubungi call center 081917435067.
“Sidak ini, sebagai tindak lanjut dari rapat yang dilakukan bersama bupati tanggal 15 dan 16 Maret yang lalu. Hasil rapat tersebut yaitu berupa keluarnya surat edaran bupati tentang upaya pencegahan dan penanggulangan virus corona. Sidak yang dilakukan adalah untuk melihat kesiapan menghadapi wabah corona sekaligus sosialisasi keberadaan satgas dan posko yang berada di dinas kesehatan serta ruang isolasi di RSUD Tripat.

Pada hari yang sama, petugas dari Dinas Kesehatan Lombok Barat melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Pendopo Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dan gedung putih kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten Lombok Barat. Penyemprotan yang sama juga akan dilakukan di sejumlah Badan Pelayanan Publik lainnya, pusat-pusat pendidikan termasuk di sejumlah Pondok Pesantren se Lombok Barat.

Sumber : Humas Lobar

Giri Menang, 16 Maret 2020 – Sebanyak 36 titik pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di 10 kecamatan di Lombok Barat (Lobar) diresmikan Bupati Fauzan Khalid pagi tadi di Pondok Pesantren As-Sa’idiah Tempos Gerung, Senin, (16/2/2020).

SLBM ini sendiri meliputi pembangunan MCK, tanki septik, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik yang kombinasi MCK maupun IPAL Komunal dengan nilai total Rp 15,7 M dan menggunakan anggaran tahun 2019.

Disebutkan bupati, dalam sambutannya bahwa pembangunan SLBM ini adalah untuk mendukung program strategis nasional yang telah ditetapkan dengan skema “Gerakan 100-0-100”.

“Semua ini kita lakukan untuk memenuhi target “100-0-100”, 100 persen akses air bersih, 0 persen rumah kumuh dan 100 persen sanitasi,” terang bupati.

Bupati juga berharap sampai akhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2024, target 100-0-100 ini bisa terpenuhi.

Untuk tahun 2020, pemerintah daerah (pemda) Lobar berencana akan membangun SLBM dengan nilai dua kali lipat dari tahun 2019.

“Insyaallah di tahun 2020 ini akan menjadi 2 kali lipat lebih, nilainya sekitar Rp 38 M di 60 titik lebih,” papar bupati di depan para camat dan kepala desa se-Lombok Barat yang hadir.

Di kesempatan yang sama bupati juga mensosialisasikan tema HUT Lobar yang ke-62 yakni “Ijo, Nol Dedoro”.

“’Ijo’ maksudnya adalah mengajak masyarakat secara personal peduli terhadap kebutuhan oksigen masyarakat kita, bahkan dunia, untuk itu saya mengajak semua masyarakat untuk secara personal mau menanam pohon di rumah masing-masing atau dimana saja,” jelas mantan ketua KPU NTB ini.

“Nol Dedoro” sendiri dijelaskan Fauzan berarti Zero Waste yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Sasak. Hal ini tentu erat kaitannya dengan sanitasi. Bupati berharap persoalan sampah ini bisa seperti SLBM, yakni dimulai dari masyarakat sehingga hasil positifnya juga bisa dinikmati masyarakat itu sendiri.

Tak dilewatkan pula oleh bupati untuk megimbau masyarakat tanggap dengan isu global yang sedang merebak saat ini yaitu isu virus corona (COVID-19).

“Kemarin pak gubernur sudah rapat di provinsi, bersamaan dengan kami di forkopimda di Lombok Barat dan pihak-pihak terkait juga rapat untuk menentukan kebijakan terkait dengan bagaimana mengatasi penyebaran virus corona ini,” turtunya.

Dengan kondisi seperti sekarang ini ia menganjurkan masyarakat untuk sementara membatasi berhubungan sosial terlebih dengan orang luar, menghindari keramaian dan menjaga kebersihan lingkungan.

Disebutkan bupati untuk mencegah potensi penularan visrus ini, pemda Lobar untuk sementara akan meliburkan sekolah selama 14 hari, dan bisa jadi diperpanjang jika kondisi belum normal, pemda juga meminta semua kantor pemerintah menyediakan hand sanitizer (cairan cuci tangan), ia juga menyebutkan akan menutup sementara akses masyarakat luar ke gili-gili di Sekotong.

Sumber : Humas Lobar

Giri Menang, 15 Maret 2020 – Pasca terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Virus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus yang diselenggarakan di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Lombok Barat di Gerung, Ahad (15/3/2020).

Hadir pada Rakor tersebut Bupati beserta seluruh unsur pimpinan Forkopimda, Generale Manajer Pelindo Tiga, ASDP, Kantor Imigrasi, seluruh Kepala Puskesmas, Dirut RSUD, dan para camat.

Rapat tersebut tidak hanya untuk menindak lanjuti dengan persiapan penyusunan struktur gugus tugas, namun untuk mendengar masukan dan informasi terkait dengan penanggulangan virus mematikan yang lagi mengguncang dunia itu.

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid dalam arahannya mengungkapkan, Lombok Barat sendiri akan segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan virus corona (covid-19). Satgas tersebut bertugas untuk mengkoordinasi, mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan penularan virus corona di wilayah Lombok Barat.

“Walau pun di Lombok Barat belum ada yang terkena virus tersebut, namun antisipasi harus dilakukan dengan membuat satgas corona dan membuat call center,“ ungkapnya saat memberikan arahan.

Selain membuat Satgas Corona, Bupati Lombok Barat meminta seluruh Puskesmas dan Kepala Desa melakukan sosialisasi.

Pemkab Lombok Barat, ujar Bupati, juga mengarahkan agar seluruh hotel menyiapkan alat detektor suhu manusia dan hand sanitizer.

Terkait dengan pelabuhan, Bupati juga meminta agar pihak ASDP lebih ketat dalam mengecek suhu tubuh para penumpang.

“Nanti kita minta Dinas Kesehatan membantu personil,” terang Fauzan.

Selain pelabuhan, Fauzan juga menutup sementara akses pintu-pintu masuk ke gili-gili yang ada di Sekotong Lombok Barat untuk tamu-tamu dari luar yang menggunakan kapal atau yacht. Demikian pula halnya dengan pusat-pusat rekreasi seperti Taman Narmada agar ditutup sementara.

“Supaya kita bisa lebih preventif melalukan pencegahan penyebaran,” papar Fauzan.

Untuk masjid-masjid, pihaknya meminta semua masjid agar tidak menggunakan karpet, melakukan pembersihan, dan jamaah diminta membawa sajadah sendiri.

Menindak lanjuti perkembangan beberapa daerah untuk sektor pendidikan, Fauzan meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat meliburkan sekolah per hari Rabu tanggal 18 Maret, kecuali yang sedang melakukan ujian.

“Kita masih menunggu edaran resmi dari Pemerintah Provinsi. Kita akan tindak lanjuti. Kita minta semua perjalanan keluar daerah juga ditunda sampai waktu yang tidak kita tentukan. Untuk kegiatan perkantoran, kita masih tunggu seperti apa perkembangan berikutnya,” terang Fauzan.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, Jum’at, 13 Maret 2020 – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan NTB atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik (Parpol) dari APBD Tahun 2019.

Di tempat yang sama, Bupati Fauzan juga menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 untuk diaudit oleh BPK Perwakilan NTB. Bersama Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah Bupati menerima dan menyerahkan LHP BPK Perwakilan NTB TA 2019 tersebut di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB di Mataram, Jum’at (13/3/2020).

Selain Bupati dan Ketua DPRD Lombok Barat, prosesi yang sama juga diberikan dan diserahkan kepada Pemrov dan DPRD NTB, Bupati dan Walikota serta Ketua DPD Kabupaten/Kota se NTB.

Ketua BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, M.M menjelaskan, yang diperiksa dari laporan penggunaan dana bantuan Parpol dari APBD ada empat hal, yakni tepat rekening, tepat jumlah, tepat bukti dan tepat Penggunaan.

“Kepada Pemprov dan DPRD NTB serta Pemda dan DPRD Kabupaten/Kota se NTB disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas tanggung jawab pengelolaan keuangan terutama untuk bantuan dana parpol yang telah digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

Diharapkan dengan penggunaan dana parpol yang tepat sasaran, akuntable bisa memberikan kebermanfaatan yang semakin baik bagi masyarakat NTB khususnya,” ungkap Hery.

Ketua BPK NTB juga mengaku bangga dan terus memberikan pendampingan pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Sehingga hampir seluruh kabupaten/kota se NTB rata-rata sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

“Untuk laporan dengan kategori sesuai kriteria berarti semua laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar laporan keuangan yang ada. Namun untuk kategori sesuai kriteria dengan pengecualian tertentu artinya laporan keuangan yang disampaikan ada beberapa item yang harus disesuaikan lagi agar bisa sesuai dengan standar laporan keuangan yang ada. Kami juga berharap agar tata kelola keuangan akan semakin baik ke depannya,” ungkap Hery Purwanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat Abidin Nasar mewakili unsur DPRD Kabupaten/kota se NTB berharap agar laporan penggunaan dana Parpol ke depan harus dilakukan perbaikan sesuai LHP BPK. BPK tidak mencari kesalahan tetapi mencari sesuatu yang harus diperbaiki.

Terpisah Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyatakan, laporan penggunaan dana Parpol menjadi catatan bagi pimpinan Parpol. Laporan Keuangan Daerah, menjadi beban moril bagi daerah terlebih semua daerah di NTB sudah menerima opini WTP dari BPK.

“Mempertahankan lebih berat dari pada meraihnya. Diharapkan pengelolaan keuangan semakin baik dan akuntabel ditahun-tahun yang akan datang,” kata Gubernur.

Sumber : Humas Lobar

Giri Menang, 12 Maret 2020. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid S.Ag., M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kamis (12/03)

Penyampaian LKPJ tersebut untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepala daerah yang berisi pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019. LKPJ ini berisi informasi yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 4 urusan pemerintahan sebagai fungsi penunjang. Substansinya adalah hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sekaligus merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD tahun 2014-2019.

Giri Menang, Kamis, 12 Maret 2020. Bupati Lombok Barat, H.Fauzan Khalid meminta, dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu utamanya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di desa.

Kata Fauzan, DD bersumber dari APBN dan ADD dari APBD. Dana yang dikelola ini, lanjutnya adalah dana negara dan dana masyarakat. Dengan begitu, dana ini pada setiap pengeluarannya supaya bisa dipertanggungjawabkan.

“Berbuat baik tidak cukup dengan niat, tetapi butuh dukungan pertanggungjawaban baik administrasi maupun prosedur tahapan-tahapannya harus bisa dipertangungjawabkan,” pinta Fauzan saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) di Senggigi, Kamis (12/2/2020).

Secara rinci dikatakan, terkait dengan pertanggungjawaban DD dan ADD ini, ada empat hal yang sangat perlu dipedomai oleh kepala desa (kades).

Yang pertama, sebut Fauzan, adalah pekerjaan fiktif. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada jalan pemeritah daerah untuk memberikan bantuan.

“Tolong temen-temen kepala desa, ini menjadi atensi dan perhatian, karena mengingat resiko besar yang akan didapatkan,” tegasnya di hadapan Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tim Kemenkeu, Bapenas, Tim PJPK Proyek KBPU PJU Lombok Barat, sejumlah Kepala OPD serta seluruh Kepala desa se-Lombok Barat.

Hal kedua sebutnya, berkaitan dengan kurangnya volume. Hal ini juga butuh atensi. Jika ini terjadi, solusinya meminta kekurangannya itu dicukupkan terkait spesifikasi barang dan dikembalikan uangnya ke kas negara.

Hal ketiga adalah terkait pajak. Fauzan memuji, kepala desa se-Lombok Barat, semua memungut pajak. Namun tidak semua disetor ke negara. Kemungkinan ini bisa dilihat menjadi dana taktis di desa, meskipun ini berpotensi menjadi sebuah temuan. Metode pemungutan pajak juga banyak yang keliru. Langsung dipungut sebesar 11,5 persen. Hematnya, seharusnya 10 persen dulu, baru 1,5 persen.

“Ini harus disetor ke negara, 10 persen ke daerah dan 1,5 persen ke pemerintah pusat,” tegas bupati.

Selanjutnya, Fauzan menyebut hal keempat yaitu terkait dengan masalah silva. Silva sering juga tidak disetor ke rekening. Fauzan mengaku tidak tahu apakah silva ini dipakai untuk membangun atau diarahkan kemana.

“Yang pasti ini tidak boleh, harus dikembalikn ke APBdes dan APBdes perubahan tahun berikutnya. Ini rekan-rekan kepala desa, empat hal penting yang saya sampaikan,” tutup Fauzan seraya berharap, ke depan desa bisa diaudit sekali setahun, kendati SDM dinilai sangat kurang, terutama kurangnya auditor dan tenaga yang memiliki kapibilitas di Inspektorat.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang. 10 Maret 2020. Tingkatkan Mutu dan kualitas Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat Bupati H. Fauzan Khalid ajak para guru dan satuan pendidikan bersinergi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Aula Dikbud Lombok Barat. Selasa, (10/3).

“Mudahan-mudahan Rapat kordinasi konsolidasi antar satuan pendidikan menghasilkan kualitas pendidikan di Lombok Barat semakin baik dan NTB pada umumnya, “ujar Fauzan.

Ia juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh LPMP NTB itu. Sistem pendidikan di alam raya sama tanpa terkecuali, kata Fauzan, sehingga sinergitas satuan pendidikan diharapkannya semua terlibat di semua aspek.

Di situ juga pentingnya sistem komite sekolah dimana sistem ini ada perwakilan unsur tokoh masyarakat dan unsur orang tua wali, sehingga penjaminan mutu pendidikan itu sendiri, ungkap Fauzan, bisa lebih baik.

Sementara itu, Kepala LPMP Provinsi NTB Muhammad Mustari, Ph.D menjelaskan rakor selain untuk mendekatkan Kabupaten Kota dengan LPMP juga ajang koordinasi dan konsolidasi terkait program LPMP yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2020.

Selain itu, sebutnya, kabupaten/kota dapat bersinergi dan mensinkronkan informasi serta data yang akan dilakukan di tahun 2020. Termasuk mensinkronkan program dari kementrian apa yang harus dilakukan oleh kabupaten/kota dan mana yang harus dilakukan LPMP. Diharapkan, ke depan akan ada kolaborasi antara Pemerintah dengan LPMP.

“Kegiatan rakor akan berlangsung di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, hari pertama di Kabupaten Lombok Utara hari kedua di Lobar dan terakhir di Pulau Sumbawa, “ujar Mustari.

Selain rakor pada kesempatan itu juga Bupati Lombok Barat dan Kepala LPMP NTB menandatangani komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan program penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Lombok Barat.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang – Senin, 9 Maret 2020. Merebaknya virus corona (Covid-19) menyebabkan kesiapsiagaan insan kesehatan. Tidak terlepas di Lombok Barat (Lobar). Bupati Lobar H Fauzan Khalid dalam pesannya yang disampaikan pada acara bertajuk ‘Sosialisasi Pencegahan Penularan Virus Corona (Covid-19) dan Pengembangan Posyandu Keluarga di Kabupaten Lombok Barat’ oleh Dinas Kesehatan Lobar, mengingatkan agar masyarakat Lobar tidak perlu panik dengan merebaknya virus corona.

“Waspada sangat penting, namun, panik, tidak perlu dan harus dihindari,” ujar bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, Dr H Baehaqi.

Bangsa Indonesia, lanjut bupati, saat ini sedang mengalami keresahan terkait merebaknya wabah virus Corona atau Covid -19. Meskipun sampai saat ini di Kabupaten Lombok Barat belum ada laporan tentang adanya pasien yang terjangkit virus corana. Dalam menghadapi isu ini, pesan bupati, masyarakat tidak perlu resah dan lebih melakukan proteksi diri ataupun pencegahan supaya tidak terkena virus corona melalui pola perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal ini, lanjutnya, adalah sesuai dengan instruksi gubernur Nusa Tenggara Barat terkait bagaimana cara kita menyikapi corona yaitu jangan panik; waspada bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan,dan demam, serta segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga melalui pola hidup sehat seperti rajin cuci tangan menggunakan sabun antiseptic, menghindari memegang area muka, mulut, hidung bila tangan belum dicuci, dan menggunakan masker (terutama bagi orang yang sedang sakit saluran pernafasan).

Upaya pencegahan lain juga dengan makan dan minum teratur yang bergizi, tidak memakan daging yang tidak dimasak, tidur dan istirahat cukup, menghindari konsumsi minuman beralkohol, serta tidak merokok karena dapat menurunkan daya imunitas tubuh.

“Melalui kesempatan ini, diharapkan agar semua yang hadir di sini dapat mensosialisasikan tentang Virus Corona ini, sehingga masyarakat tidak merasa takut dan resah,” harap bupati.

Sekda Baehaqi, menambah pesan bupati, mengingatkan salah satu wujud kepedulian terhadap kesehatan termasuk bagian dari upaya mencegah corona adalah melalui gerakan ‘Ijo, Nol Dedoro’. Gerakan ini merupakan tema dari hari ulang tahun (HUT) Lobar yang ke-62 tahun 2020 yang berpuncak pada 17 April mendatang.

“Ini juga sesuai dengan imbauan provinsi (NTB) tentang ‘zero waste’, tetapi kita menggunakan istilah Sasak, supaya dipahami inak-inak (ibu-ibu), papuk-papuk (kakek-kakek dan nenek-nenek),” ujar Baehaqi. Dikatakan Baehaqi, 400 kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) telah dikumpulkan untuk mensosialisasikan gerakan ‘Ijo Nol Dedoro’, dengan menyediakan fasilitas memilah sampah organik dan non organik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, dalam paparannya menjelaskan covid merupakan kepanjangan dari corona virus disease, sedangkan 19 mewakili tahun munculnya virus yaitu 2019.

“Covid nama penyakitnya, corona nama virusnya,” jelas kadikes. Corona, jelas kadikes, bukanlah virus corona yang pertama, tetapi ada juga SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

“Jadi corona virus ini tidak sendiri-sendiri, banyak sepupu-sepupunya, yang di Cina merupakan corona virus yang ke-7,” ujar Nurhandini.

Dalam konteks Indonesia, sebut Nurhandini, dengan ditemukannya 6 pasien corona, maka sudah termasuk kejadian luar biasa nasional sehingga NTB termasuk Lombok Barat juga merupakan kejadian luar biasa. Nurhandini berpesan agar menghindari kontak dengan binatang yang menjadi penyebab corona.

“Corona ini penyebabnya biasanya binatang, corona yang di Cina penyebabnya diduga adalah kelelawar, sementara yang MERS Covid di Timur Tengah penyebabnya adalah onta,” ujarnya. Sampai saat ini, kata Kadikes, belum ditemukan vaksin untuk corona padahal corona sudah menyebar ke 50 negara.

“Corona sudah menyebar ke 50 negara, tren nya saat ini kasus di Cina menurun, tapi di luar Cina naik. Hampir semua benua sudah kena, sehingga status saat ini masih disebut endemi” tuturnya. Bila seluruh benua kena termasuk Afrika yang saat ini satu-satunya benua yang belum terkena, maka akan disebut pandemi.

Kepala Dinas Kesehatan Lobar, drg Hj Ni Made Ambaryati menjelaskan acara sosialisasi mengundang 160 orang yaitu dari OPD se-Lobar, DPRD khususnya Komisi IV, 10 camat, PKK, gabungan organisasi wanita (GOW), IISWARA, kepala-kepala Puskesamas, dari Dinas Kesehatan Lobar 25 orang, dan para da’i kesehatan. Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Lombok Barat, Hj Khaeratun Fauzan Khalid.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, Senin 9 Maret 2020. Wakil Gubernur (wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Siti Rohmi Djalilah menyatakan, secara umum, potensi alam di daerahnya cukup beragam. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada acara Rapat Kerja Teknis, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang berlangsung di
Senggigi-Lombok Barat, Senin (9/2/2020).

Wagub menyebut, bicara lingkungan, pihaknya sedang menggiatkan dua program yakni NTB Bersih (Zero Waste) dan NTB Hijau. Kedua program ini, kata wagub, intinya merujuk pada lingkungan.

“Untuk Program NTB Bersih, kami menargetkan 70 persen pengelolaan sampah dan 30 persen mengurangi,” sebutnya di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Komisi IV DPR RI Dapil NTB, Kadis LH se Indonesia, Bupati Lombok Barat serta seluruh Dirjan lingkup Kemen LH dan Kehutanan.

Wagub juga bersyukur, dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) sebagian digunakan untuk pengelolaan sampah. Dan seluruh desa se NTB menerima, sehingga pengelolaan sampah bisa merubah persepsi masyarakat bahwa, sampah bukan musibah melainkan sampah membawa sumberdaya.

“Sampah di NTB bisa dikelola menjadi pupuk dan pakan ternak. Pilot projet pengelolaan sampah menjadi pupuk dan pakan ternak ada di Desa Lingsar-Lombok Barat,” puji wagub seraya menunjuk kehadiran Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, satu-satunya bupati/walikota se NTB yang hadir.

Tidak berhenti sampai di situ, wagub juga mempromosikan pengelolaan sampah organik dan non organik menjadi bahan bakar. Hal ini sudah dilakukan kerja sama dengn pihak PLN. Diharapkan, kegiatan pengelolaan sampah ini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Program lain sebut wagub adalah NTB Hijau. Hal ini ratusan lebih desa berada di pelosok pesisir. Lahannya sebagian gundul. Melalui program NTB Hijau ini, desa-desa tersebut akan tersentuh oleh penghijauan dengan memberikan bantuan bibit dari provinsi dan pusat.

Sumber : Humas Lombok Barat

Giri Menang, 9 Maret 2020-Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid melaunching gerakan bersama dan gotong royong ‘Ijo Nol Dedoro’. Hal ini dalam upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bebas dari sampah organik dan non organik untuk mendukung program Zero Waste di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Seiring sejarah, Kabupaten kita tercinta akan memasuki usia ke-62 tahun di 17 April 2020 ini. Usia itu seyogyanya membuat dinamika perkembangan kesejarahan Kabupaten Lombok Barat semakin baik dan positif. Banyak hal positif, prestasi, dan kegemilangan yang telah kita torehkan bersama. Namun kegembiraan itu juga beriringan dengan dinamika kebutuhan pembangunan yang tidak akan pernah bisa cukup dan usai,” kata bupati saat menjadi Inspektur Upacara sebelum melaunching ‘Ijo Nol Dedoro’ di Lapangan SMPN 1 Gerung, Senin (9/3).

Pada kesempatan itu, Fauzan mengajak semua kalangan untuk bekerja sama dan bergotong royong. Tugas ini adalah milik bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang partisipatif sehingga semangat bijaksana Patut Patuh Patju menjadi milik semua yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Usia ke-62 Kabupaten Lombok Barat ini, kita menetapkan tema ‘Ijo, Nol Dedoro’ sebagai apresiasi kita terhadap kecenderungan global untuk go green life dan green governance,” akunya.

Dilanjutkan Fauzan, pemerintah harus menjadi terdepan memulai aksi peduli terhadap lingkungan. Banyaknya kejadian alam ekstrem dan berakibat pada bencana adalah akibat perubahan iklim atau climate change yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak pro terhadap harmoni ekologis. Namun pemerintah tidak bisa berdiri dan bekerja sendiri. Gerakan menanam pohon, reboisasi, atau konservasi alam akan menjadi semakin bernilai bila menjadi gerakan bersama yang justru diawali di seluruh kawasan perdesaan. Semua dusun bergerak. Semua desa bergerak. Semua Kecamatan bergerak kembali menggiatkan penanaman pohon, maka Kabupaten Lombok Barat akan menjadi Kabupaten dengan sejuta pohon dan Kabupaten Hijau.

“Untuk mewujudkan Kabupaten Hijau tersebut, secara holistik juga harus dibarengi dengan cara memperlakukan sampah dengan baik. Ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggulirkan gerakan lingkungan bernama Zero Waste, maka sebagai lanjutan dari Go Green Governance, kita meletakkannya secara bersama dalam gerakan ‘Ijo, Nol Dedoro’ yang memiliki makna denotatif dengan Zero Waste itu,” jelasnya.

Disebutkan Fauzan, untuk tahun lalu, produksi sampah warga perdesaan Kabupaten Lombok Barat mencapai 486,85 ton setiap hari. Belum lagi jika secara khusus menghitung untuk kawasan perkotaan seperti Kediri, Gerung, Gunung sari, dan Narmada. Jumlahnya untuk kawasan kota saja menyuplai sampah sebanyak 221,03 ton per hari.

“Jadi kalau dihitung rata-rata dengan jumlah penduduk kita yang mencapai lebih dari 685 ribu jiwa, maka setiap kita telah menghasilkan sampah sebesar 1 kilogram lebih per jiwa per hari. Luar biasa banyak. Luar biasa menggunung. Luar biasa membuat kita tidak nyaman. Dan luar biasa memusingkan,” terangnya.

Dengan kenyataan data tadi, ulang tahun ke-62 harus menjadi momentum bersama untuk menjadikan sampah sebagai masalah bersama.

“Kita memiliki pemahaman yang sama terhadap kesadaran lingkungan dengan konsep 3 R yang kita miliki. Kita ingin memilah atau reduce sampah, lalu memanfaatkan sampah agar bernilai ekonomis atau re-use, serta memanfaatkan teknologi tepat guna dengan mendaur ulang atau recycle agar sampah yang mudarat menjadi manfaat buat kita semua,” harapnya.

Untuk mewujudkan konsep indah bernama “3 R” itu, lanjut Fauzan, basis asalnya adalah kesadaran masyarakat atau bahkan kesadaran setiap individu anggota rumah tangga. Mereka harusnya tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah yang organik dan non organik bahkan sampah pecah belah, dan mengurangi bahkan tidak lagi menggunakan sampah plastik.

“Selain mengedukasi langsung ke tengah masyarakat rumah tangga, saya pun mendorong semua unit di pemerintahan mulai menjadi posko TPS 3 R. Setiap desa memiliki bank sampah, setiap sekolah memiliki fasilitas sarana prasarana sederhana untuk memilah sampah, dan setiap unit usaha di tengah masyarakat ikut membantu dengan pola 3 R itu,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, tahun ini juga semakin fokus untuk memenuhi sarana prasarana pengelolaan sampah.

“Insya Allah kita akan mengupayakan 5 titik lokasi se-Kabupaten Lombok Barat untuk kita desain menjadi TPS dengan skema 3 R. 5 lokasi tersebut tidak hanya menjadi tempat buang dan mengumpulkan sampah, namun menjadi pusat edukasi, pusat pengolahan, dan pusat transformasi agar sampah memberi manfaat secara ekonomis. Saya mendorong seluruh pihak untuk terlibat dalam hal itu,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Gerung H. Junaidi menuturkan dengan telah dilaunching-nya gerakan bersama dan gotong royong ‘Ijo, Nol Dedoro’ di Kabupaten Lombok Barat supaya di setiap sekolah untuk memulai menjalankan program ini.

“Siswa kami di SMPN 1 Gerung bukan hari ini memulai program ini, tetapi sudah dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kami juga siapkan bagaimana anak-anak ini peduli terhadap sampah terutama bagaimana mereka bisa memisahkan sampah organik, non organik dan sampah dari logam,” katanya.

Dari program ‘Ijo, Nol Dedoro’, lanjutnya, pihak sekolah sudah menyiapkan beberapa tong sampah, tong sampah warna hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah non organik dan merah untuk sampai yang logam.

“Aplikasi yang sudah kita laksanakan di sekolah, anak-anak kita untuk membiasakan membawa minuman dari gelas tupperware. Di kantin sekolah juga kita rencanakan untuk tidak menjual barang-barang yang berkaitan dengan plastik, besok jajanan maupun nasi disajikan menggunakan piring dan tidak dibungkus lagi,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, sudah menginovasi sampah yang tidak berguna seperti sampah plastik dibuat menjadi bunga-bunga yang bisa dimanfaatkan di sekolah sebagai hiasan.

“Kita mulai dari SMPN 1 Gerung untuk menggalakan terus gerakan bersama dan gotong royong ‘Ijo, Nol Dedoro’ ke depan, 100 persen sampah itu belum bisa kita laksanakan tetapi paling tidak bisa kita kurangi 70 persen sampah,” harapnya.

Sumber : Humas Lombok Barat