GIRI MENANG-Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, mengadakan kunjungan ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Karyawanita, kemarin. Lokasinya di Dusun Dasan Belo, Desa Jembatan Kembar Timur Kecamatan Lembar Lombok Barat (Lobar). (lebih…)

GIRI MENANG-TP (Tim Penggerak) PKK Lombok Barat (Lobar) kembali mengukir prestasi. Selasa (4/3) lalu, mereka berhasil memborong sejumlah penghargaan karena keluar sebagai juara dalam lomba yang diselenggarakan PKK tingkat provinsi. (lebih…)

Jemput Calon Siswa Baru

Turun ke masyarakat atau yang populer disebut blusukan bukan hanya dilakukan para politisi. Para guru, kepala sekolah, pegawai SMPN 2 Batulayar Lombok Barat juga mulai turun blu­sukan belakangan ini. Aksi ini dilakukan untuk menjemput calon siswa baru. (lebih…)

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan menggelar Forest Tracking, pada 2 April 2014. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 7000-an orang. Mereka tidak hanya berasal dari NTB, tapi juga dari luar daerah dan mancanegara. (lebih…)

MATARAM – Jumlah pengangguran di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) hingga Agustus 2013 menyentuh angka 11.850 orang atau sebesar 4,16 persen dari total angkatan kerja sebanyak 268.670 orang.

Humas Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Yhudistira, di kantornya kemarin, menyebutkan, persentase jumlah pengangguran di Lobar, di bawah rata-rata provinsi. “Lobar, Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima serta Lombok Utara memiliki tingkat pengangguran di bawah rata-rata provinsi,” katanya.

Sementara kabupaten/kota yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata provinsi, yaitu Kabu­paten Lombok Tengah. Selain itu, Kabupaten Lombok Timur, Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima.

Pada periode Agustus 2013, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu sebesar 9,21 persen dan 6,91 persen. Diikuti Lombok Timur dengan tingkat pengangguran sebesar 6,22 persen. Adapun kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah Kabupaten Lombok Utara yakni sebesar 4,02 persen.

Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), kabupaten yang memiliki TPAK tertinggi adalah Lombok Tengah sebesar 75,90 persen. Sedangkan TPAK terendah di Kota Mataram, yaitu sebesar 56,15 persen.

Sementara penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2013 masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah. Jumlahnya sebanyak 1.110.204 orang (56,02 persen) dan SMP sebesar 294.998 orang (14,89 persen). Penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 205.502 orang mencakup 53.194 orang (2,68 persen) berpendidikan diploma dan 152.308 orang (7,69 persen) berpendidi­kan universitas.

Perbaikan kualitas tenaga kerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya tenaga kerja berpendidi­kan rendah (SMP ke bawah). Selain itu, meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja dengan pendidikan rendah mengalami penurunan dari 1.429.344 orang (72,23 persen) pada Agustus 2012. Kemudian pada Agustus 2013, turun menjadi 1.405.202 orang (70,90 persen).

Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan tinggi meningkat dari 189.506 orang (9,58 persen) pada Agustus 2012 menjadi 205.502 orang (10,37 persen) pada Agustus 2013.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 1 Maret 2014

GIRI MENANG-Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam waktu dekat akan mengundang perusahaan pengembang perumahan. Tujuannya agar mereka bisa memahami dan menaati Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal itu dikatakan Kepala BLH Lobar Mulyadin, kepada Lombok Post di Giri Menang, kemarin. Menurutnya, para pengembang perumahan belum banyak yang mengetahui pentingnya dokumen lingkungan. “InsyaAllah kami dalam waktu dekat akan mengun­dang DPD REI NTB,” katanya.

Dikatakan, fungsi pemerintah adalah mengendalikan dan mengawasi setiap pembangunan. Salah satunya sektor lingkungan. Terlebih, salah satu prioritas pem­bangunan kepala daerah adalah berwawasan lingkungan.

Oleh sebab itu, setiap jenis kegiatan usaha wajib mengurus izin lingkungan. Jika tidak dilakukan ada sanksi pidananya. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bunyi pasal tersebut adalah setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bisa dipidana paling sedikit satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

‘’Regulasi itu yang akan kita bahas dengan REI. Dan kami juga sudah imbau dan turun langsung menjemput. Alhamdulillah sudah mulai ada kesadaran,” ujarnya.

Pemikab Lobar, katanya, juga sudah mempersiapkan peraturan bupati (Perbup) terkait dengan isu lingkun­gan. Dalam regulasi mengatur kewajiban bagi setiap kegiatan usaha yang dilakukan di lahan kurang dari tiga hektar untuk memiliki surat kesanggupan pengelolaan lingkungan (SKPL). Sedangkan di atas tiga hektare wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UPL/UKL).

“Regulasi lingkungan banyak yang belum tahu. Termasuk pengembang perumahan padahal ancamannya berat. Makanya itu perlu kita undang mereka agar paham,” ujarnya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 28 Februari 2014

GIRI MENANG-Roadshow HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK KB Kesehatan kemarin, berakhir di Lombok Barat (Lobar) setelah sebelumnya dilakukan di beberapa kabupaten/kota di pulau Lombok. Penyambutan rombongan yang dipimpin KetuaTP PKK NTB Hj Erica Zainul Majdi didampingi Hj Syamsiah Amin itu dilakukan langsung Ketua TP PKK Lobar Hj Nanik Zaini Arony selaku tuan rumah.

Dalam sambutannya, Hj Nanik mengungkapkan jika sejak tiga tahun terakhir jumlah kesertaan ber-KB di wilayahnya mengalami peningkatan yang cukup siginifikan dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Yakni jika di 2011 jumlahnya hanya 22,83 persen maka di 2012 naikmenjadi 25,37 persen dan kembali bertambah di 2013 menjadi 27,51 persen.

“Pada hari ini (kemarin, Red) juga di­lakukan pelayanan peserta KB baru dan ulangan di PKM (pusat kesehatan masyarakat) Lingsar sebanyak 70 orang,” terangnya di acara Roadshow HKG PKK KB Kesehatan di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar.

Menurut istri Bupati Lobar ini, keberhasilan terhadap meningkatnya jumlah pengguna KB disebabkan beberapa faktor. Yakni selain karena gencarnya sosialisasi yang dilakukan jajarannya

dan para kader juga disebabkan makin meningkatknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya berkontrasepsi.

Untuk di Lobar, pelayanan rutin KB dilakukan di klinik-klinik. Selain itu, ada juga mobil pelayanan keliling KB yang dioperasionalkan saat kegiatan di daerah-daerah terpencil. Termasuk juga intensnya mobil penerangan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

TP PKK Lobar beserta pihak terkait di kabupaten ini, sebut Hj Nanik, selalu berupaya melaksanakan arahan dan instruksi program dari pemerintah pusat. Namun semua itu tetap disesuaikan dengan kondisi daerah.

‘’Dengan sejumlah prestasi yang kami raih baik di tingkat daerah maupun nasi onal tidak lantas membuat kami berpuas diri. Kami selalu mengevaluasi termasuk berupaya agar bisa meraih prestasi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Di kesempatan itu, juga digelar lomba bayi sehat yang dilakukan para mahasiwa Poltekkes yang tengah melaksanakan KKN di Batu Kumbung. Apresiasi pun diberikan Hj Nanik dengan ikut menyiapkan hadiah khusus bagi para pemenang. Yakni Rp 1 juta untuk juara 1, Rp 750 ribu juara 2 dan Rp 500 ribu juara 3. Sementara bagi juara harapan 1,2 dan 3 masing-masing mendapat Rp 250 ribu.

“Saya sangat bersyukur dengan kepedulian para mahasiswa ini karena dengan adanya lomba para ibu akan jadi tahu sampai mana mereka bisa mengontrol kesehatan anaknya,” ucap Hj Nanik.

Acara berlanjut dengan kunjungan ke BKB (Bina Keluarga Balita) Mekarwangi di Dusun Merce, Desa Selat. Di kesempa­tan itu, BKKBN pusat menyerahkan sumbangan Rp 1 juta ke pengurus sementara Hj Nanik ikut memberi bantuan Rp 2,5 juta.

Saat roadshow, pemprov melalui Ketua TP PKK NTB Hj Erica juga menyerah­kan bantuan berupa makanan tambahan bagi ibu hamil sebanyak 120 dus dan MP (makanan pendamping) Asi 52 dus. Se­mentara Pemkab Lobar memberi bantuan berupa garam beryodium, dinas perikanan menyerahkan 7500 bibit ikan, mesin parut kelapa serta mesin giling tepung dari dinas pertanian, bantuan sembako dari dinas sosial, bantuan alat membuat kue dari disperindag serta bantuan dari dikbud untuk PAUD setempat.

Sumber: Lombok Post, Rabu 26 Februari 2014

GIRI MENANG – SMPN 1 Labuapi Lombok Barat melaksanakan pengayaan pagi hari sebagai persiapan Ujian Nasional (UN). Pengayaan dimulai pukul 06.00 Wita hingga 7.30 Wita.

“ Kami lihat keinginan siswa yang mau datang pengayaan,” kata Kepala SMPN 1 Labuapi Jundul Mujtahidin kepada Lombok Post, kemarin.

Dikatakan, pengayaan dilaksanakan pagi hari lantaran sore hari siswa sering tidak datang. Lantaran rumah yang cukup jauh juga membuat siswa jarang ke sekolah sore hari.

“Kalau sore hari mana ada siswa yang mau kembali,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Jundul, sore hari kerap hujan. Dengan pengayaan pagi hari,dipastikan diikuti semua siswa kelas IX.

“Dulu kami melaksanakan pengayaan sore hari yang datang hanya setengahnya,” katanya.

Materi pengayaan berupa materi 5 mata pelajaran yang ma­suk pada UN. Semua materi dari kelas VII dan VIII juga dibahas. Pengayaan ini dilaksanakan empat kali dalam sepekan.

“Mudah-mudahan tahun ini semua siswa yang jumlahnya 112 bisa lulus semua,” kata Jundul.

Sumber: Lombok Post, Senin 24 Februari 2014

GIRI MENANG-Walaupun baru setahun menempati gedung baru, sudah banyak prestasi yang ditorehkan SMKN 2 Gerung Lombok Barat. Salah satunya, sekolah ini menjalin kerja sama dengan hotel di Malaysia dan beberapa hotel di Senggigi. Khususnya bagi siswa jurusan listrik.

“Jadi siswa tidak hanya arahnya ke PLN saja. Sebab, permintaan dari Ma­laysia juga terus berlanjut,” kata Kepala Sekolah (Kasek) SMKN 2 Gerung Ruju Rah mad, pada Lombok Post.

Pria asli Jawa ini menilai, siswa jurusan listrik sangat dibutuhkan untuk hotel engineering. Etika komunikasi kantor kepada peserta didik juga tidak kalah penting. Tak heran bila permintaan dari Malaysia terus berlanjut hingga sekarang.

Dikatakan, kerja sama dengan PLTU Jeranjang juga berjalan baik. Sudah banyak siswa kelas XI yang melakukan magang di perusahaan tersebut. Alumni juga sudah banyak yang menjadi pegawai di sana.

Sekolah yang memegang akreditasi A Desember lalu ini, telah melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti program Desa Binaan dan Bina Lingkungan, dalam bentuk bakti sosial membersihkan WC dan tempat wudhu masjid di Desa Taman Ayu. Selain itu juga memberikan santunan anakyatim piatu, santunan untuk kaum duafa dan jompo di Kampung Nelayan Dusun Induk.

“Ini sebagai bagian mengasah kepekaan sosial siswa,” katanya.

Dikatakan, selain itu un­tuk penempatan tamatan, sekolah telah bermitra den­gan perusahaan lain dari Surabaya dan Jakarta. Ke depan, pihak sekolah akan menjalin lebih banyak kerja sama dengan perusahaan besar di luar NTB.

Sumber: Lombok Post, Senin 24 Februari 2014

GIRI MENANG-Inspektorat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mengimbau kepada aparatur desa untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tepat. Dengan demikian akan terhindar dari jeratan hukum yang bisa membawa ke hotel prodeo (penjara).

Kepala Inspektorat Lobar H Rahmat Agus Hidayat, di Giri Menang kemarin, mengatakan, prinsip akuntabilitas harus selalu ditekankan.

Tata kelola keuangan yang baik menjadi titik fokus dalam Undang-Undang (UU) tentang Desa yang baru.

‘Tata kelola keuangan itu erat kaitannya dengan peraturan otonomi desa yang baru,” katanya.

Di dalam regulasi baru itu, sambungnya, tertuang nilai keuangan yang dikelola desa yang terbilang bombastis. Ada peningkatan lima hingga enam kali lipat. Jika itu tidak dikawal dan dibuatkan regulasi tentu bisa menjadi permasalahan.

Oleh sebab itu, inspektorat sudah menyiapkan upaya sosialisasi supaya kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) memahami UU Desa. Begitu juga dengan tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta masyarakat pada umumnya. Pasalnya, dalam regulasi itu prinsip akuntabilitas dan keterbukaan yang ditonjolkan.

‘Transparan itu bisa ditutup-tutupi lagi karena itu sesuatu yang sangat penting sehinga kades harus paham,” ujarnya.

Untuk menghadapi UU tentang Desa yang baru, menurut Rahmat, setiap desa harus menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Sehingga ketika mereka mengelola dana yang relatif besar tidak salah. Akibatnya menjerumuskan mereka menjadi penghuni hotel prodeo. “Makanya BPD juga harus mengambil peran untuk melakukan pengawasan sebagai tindakan pencegahan,” katanya.

Dikatakan, pihaknya setiap tahun menggelar sos­ialisasi tata kelola ADD yang saat ini mencapai Rp 100 hingga Rp 250 juta per desa. Upaya itu sebagai bentuk kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Lobar. Upaya itu akan diperkuat lagi pada 2014 karena adanya beberapa kepala desa baru. Mereka tentunya belum memiliki pandangan dan pemahaman terkait akuntabilitas pengelolaan ADD yang nilai relatif besar, yakni mencapai Rp 1 miliar.

Anggaran besar yang dikelola desa memungkinkan masyarakat secara umum untuk melaku­kan pengawasan. Mereka berhak mengetahui kemana arah penggunaan dan apa bentuknya. ‘Tapi kalau itu dijalankan dengan baik, siapa pun yang mengontrol aparat desa bisa mempertanggungjawabkan,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu 22 Februari 2014