Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengambilalih institusi kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) yang selama ini menjadi bagian pemerintah daerah (pemda). Reposisi kesbangpol daerah ini telah diusulkan dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ke depan, kesbangpol daerah akan menjadi bagian dari pemerintah pusat (lembaga vertikal). (lebih…)

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, Ir Tarmizi A Karim, MSc mengatakan pemerintah saat ini tengah menggulirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Generasi. Program ini direncanakan melibatkan PKK hingga tingkat desa. (lebih…)

Empat pulau di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Sengigi di Pulau Lombok dan tiga pulau kecil yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air terhubungkan dalam satu sistem interkoneksi jaringan kabel bawah laut. Dengan begitu, pulau-pulau yang menjadi tujuan parawisata dunia ini tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). (lebih…)

Kementerian Perdagangan (Kemdag) menggandeng Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mencerdaskan konsumen melalui pesan-pesan agama yang disampaikan lewat dakwah terutama menyangkut perlindungan konsumen. “Kami sudah bekerja sama dengan Muhammadiyah dan NU membuat silabus mengenai perlindungan konsumen yang nantinya disampaikan kepada umat melalui ceramah sehingga konsumen tahu hak dan kewajibannya,” kata Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Kemdag Nus Nuzulia Ishak, di Mataram, Selasa. (lebih…)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersinergi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat mengembangkan rumput ketak untuk mengatasi kesulitan bahan baku yang dialami para perajin komoditas tersebut. “Kami sedang berupaya mengembangkan komoditas itu agar perajin ketak tidak terlalu mengandalkan bahan baku dari luar,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Lombok Barat Joko Wiratno, di sela acara sinkronisasi kebijakan standarisasi dan perlindungan konsumen, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa. (lebih…)

Daerah minta pemerintah ikhlas memberikan kewenangan dan konsisten melakukan pembinaan dan supervisi.

MASIH banyaknya persoalan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah pusat berancang-ancang mengambil alih sejumlah kewenangan yang selama ini didelegasikan ke daerah. Kewenangan yang diambil itu terutama menyangkut perizinan.

Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan bahwa pengambilan sejumlah kewenangan itu bukan untuk mengembalikan sistem pemerintahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi. “Tidak ada nuansa resentralisasi. Ini upaya mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Mendagri, kemarin.

Sejumlah pakar mengkritik pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kesesuaian dengan tujuan awal. Kritik tersebut mengemuka dalam Diskusi Panel Ahli Media Group dengan topik Otonomi Daerah, Birokrasi, dan Pertumbuhan Ekonomi, pekan lalu. (lebih…)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Menkop UKM) Syarifuddin Hasan bertekad mengembalikan Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi kekuatan ekonomi Indonesia pada 2013. “Saya bertekad, pada 2013 KUD bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang dapat diandalkan pemerintah,” katanya pada rapat koordinasi terbatas membahas upaya merevitalisasi KUD, di Mataram, Rabu. (lebih…)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) imbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi jamu ilegal. Selain mengandung bahan kimia obat (BKO) dalam sejumlah temuannya, juga terdapat telur cacing yang terkandung di salah satu produk dengan jenis kegunaan sebagai jamu pelangsing. (lebih…)

Wakil Presiden (Wapres) Boediono akan membuka Sidang Umum ke-33 ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang diagendakan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 16-17 September 2012. (lebih…)

“Nggak ada aturan itu. Saya heran ada isu penjualan pulau,” kata Djoko di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (5/9). (lebih…)