GIRI MENANG-Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang menyiapkan bantuan beras sebanyak 22 ton bagi nelayan. Kebutuhan pokok itu akan segera disalurkan dalam waktu dekat untuk membantu meringankan beban hidup nelayan di tengah musim cuaca buruk.

Kepala Disosnakertrans Lombok Barat H Lalu Fathurrahim, kepada Lombok Post kemarin mengatakan, bantuan beras itu akan menyasar 7.860 jiwa. Seluruhnya tersebar di lima kecamatan, yakni Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, dan Batulayar. “Beras yang akan disalurkan itu merupakan cadangan beras pemerintah kabupaten yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog),” katanya.

Dikatakan, sebanyak 22 ton beras untuk nelayan itu merupakan bagian dari 100 ton cadangan beras Pemkab Lombok Barat yang ada di Bulog Divisi Regional NTB. Penyaluran rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat oleh bupati secara simbolis.

Setiap warga akan memperoleh jatah sebanyak 400 gram per hari. Para nelayan di lima kecamatan itu akan diberikan bantuan bahan makanan pokok tersebut selama tujuh hari. “Tujuh hari untuk tahap pertama. Tapi kita lihat situasi di lapangan sehingga bisa diperpanjang. Bahkan bisa dari batas maksimal selama 14 hari,” ujarnya didampingi Kasi Penanggulangan Bencana dan Orang Terlantar H Zakaki.

Menurutnya, para nelayan saat ini dalam keadaan paceklik ikan akibat anomali iklim di perairan laut. Kondisi gelombang di laut yang cukup tinggi membuat mereka tidak berani untuk beraktivitas mencari nafkah bagi keluarganya. “Makanya kami segera menyalurkan bantuan bahan makanan untuk meringankan beban mereka,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat, ini memperkirakan kondisi cuaca buruk di perairan laut biasa terjadi sejak akhir Desember hingga Maret. Oleh sebab itu, penyaluran bahan makanan bagi nelayan menjadi program rutin setiap tahun. “Cuaca buruk di perairan laut merupakan siklus musiman,” ujarnya.

Dikatakan, penyaluran bantuan beras pada saat musim cuaca buruk tidak hanya menyasar para nelayan. Tapi juga diarahkan ke petani yang mengalami gagal panen. Oleh sebab itu, cadangan beras pemerintah kabupaten tidak boleh dalam keadaan kosong.

Sumber: Lombok Post, Kamis 13 Februari 2014

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) masih menunggu kepastian penyerahan pengelolaan dermaga Senggigi dari pusat. Fasilitas perhubungan laut itu akan dimanfaatkan oleh kapal cepat yang membawa wisatawan dari Bali.

“Itu proyek pusat, tapi belum diserahkan ke daerah karena ada alat yang belum terpasang,” kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Barat H Akhmad Saikhu, di Giri Menang, kemarin.

Dikatakan, dermaga untuk kapal cepat tersebut sebenarnya sudah jalan sejak lama. Namun, perlu ada pembenahan. Oleh sebab itu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memberikan dana untuk meningkatkan sarana penunjang pariwisata di Senggigi.

Proyek dermaga di Senggigi tersebut dikerjakan sejak 2013 dengan menelan dana APBN belasan miliar. Saat ini pembangunan fisiknya sudah rampung. Namun ada beberapa jenis alat penunjang kapal bersandar yang belum terpasang. Jika semuanya sudah selesai dikerjakan maka pemerintah pusat akan menyerahkan pengelolaanya ke daerah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) yang sudah ada.

“Sudah ada Perda mengenai pengelolaan perhubungan dan komunikasi,” bebernya.

Pengelolaan dermaga itu, sambung Saikhu, nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Bentuknya, yakni retribusi jasa labuh. Oleh sebab itu, pihaknya akan benar-benar mengoptimalkan keberadaan sa­rana perhubungan tersebut untuk mendatangkan wisatawan.

Kapal cepat yang bersandar tidak hanya melayani rute Bali-Senggigi. Tapi juga menjadi dermaga untuk menaikkan penumpang yang ingin berwisata ke tiga gili di Kabupaten Lombok Utara, yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.

“Dengan adanya peningkatan aktivitas kapal cepat, akan memungkinkan pencapaian target dari sektor jasa labuh sebesar Rp 70 juta pada 2014,” tandasnya.

Pantai Senggigi merupakan tempat pariwisata yang terkenal di NTB. Letaknya di sebelah barat pesisir pulau Lombok. Pemandangan bawah lautnya sangat indah. Wisatawan bisa melakukan snorkling sepuasnya karena ombaknya tidak terlalu besar. Obyek wisata ini sudah menjadi tujuan turis asing dari berbagai negara di kawasan Asia dan Eropa.

Sumber: Lombok Post: Rabu 12 Februari 2014

GIRI MENANG-Warga Dusun Pelepok, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kini bisa sedikit lega. Jembatan bambu yang selama ini menghubungkan antar desa sekarang dibangun permanen. Kondisi jembatan itu pun kini layak digunakan.

”Warga di Pelepok membutuhkan jem­batan permanen karena jembatan bambu yang digunakan tidak aman. Kondisinya rapuh padahal anak- anak sekolah dan para petani sering menggunakan jembatan ini,” kata Ketua YRKI(Yayasan Relawan Kampung Indonesia) Arif Kirdiat.

Jembatan Alfamart itu diresmikan oleh General Service Man Ager Alfamart Bali- Lombok, Arie Murjono, kemarin. Infrastruktur ini merupakan jembatan kelima yang diban­gun pada Program Jembatan Masa Depan. Program ini merupakan bentuk kontribusi pelanggan dan swasta yang berperan serta membangun infrastruktur yang menjadi penghubungan antar desa sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman.

Pembangunan jembatan ini merupakan inisiatif YRKI bekerja sama dengan pe rusahaan internasional yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) dan pengelola Alfamart Alfamidi.

Darma, 56 tahun, warga sekitar menyambut baik pembangunan jembatan di kampungnya karena akan mendukung mobilitas warga. ‘’Kami merasa lebih tenang sekarang. Anak-anak bisa lebih cepat sampai ke sekolah. Kami bersyukur ada pihak yang peduli dan warga di sini juga bergotong royong ikut membantu,” ujarnya.

YRKI yang ditunjuk PT SAT bertanggung jawab mulai dari memberikan usulan lokasi, perizinan dari warga dan pemerintah daerah sampai pelaksanaan pembangunan jembatan. Sebelumnya PT SAT bersama YRKI telah membangun empat jembatan di Desa Mekarjaya, Kabupaten Lebak, Banten, Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Citikur, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan dan di Desa Wadas, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.

“Dalam menjalankan kegiatan sosial tentunya kami akan mengutamakan ke butuhan masyarakat yang sangat mendesak. Oleh karena itu ke depannya, kami bersama YRKI berencana membangun jembatan di daerah lainnya,” tandas Arie.

Kegiatan sosial ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana kepedulian melalui toko-toko Alfamart dan Alfamidi pada periode 1 November-15 Desember 2013 .

Sumber: Lombok Post: Rabu 12 Februari 2014

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) terus berupaya mengantisipasi mere­baknya kegiatan penambangan illegal karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu, tidak memberikan kontribusi terhadap pemasukan asli daerah (PAD).

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lombok Barat, Budi Darmajaya, di Giri Menang, kemarin, mengatakan, langkah antisipasi itu akan dibahas bersama instansi terkait. “Besok (hari ini) kami mengundang sejumlah dinas dan para camat untuk membahas soal penambangan illegal;’katanya.

Menurutnya, persoalan tambang illegal bukan hanya menjadi urusan Distamben. Tapi juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, seperti dinas kehutanan, dinas pertanian, dinas perikanan dan kelautan, serta Badan Lingkungan Hidup (BLH). Satuan Polisi Pamong Praja(Sat Pol PP) juga dilibatkan sebagai lembaga yang difungsikan menegakkan peraturan daerah (perda).

“Pertemuan dengan semua instansi yang terkait dilakukan secara terjadwal, yakni dua kali dalam sebulan. Kalau ada persoalan kita bahas penyelesaiannya dalam rapat,”ujarnya.

Dikatakan, salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah larangan melakukan penambangan di lahan produktif. Misalnya. sawah dengan irigasi teknis. Demikian juga di kawasan pesisir karena bisa merusak ekosistem di laut. Upaya memberikan peringatan sudah dilakukan secara langsung melalui SKPD terkait.

Pihaknya juga rutin mengawasi kegiatan penambangan dan galian di berbagai lokasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah sudah memiliki izin atau tidak. Jika belum mengantongi berbagai persyaratan yang ditentukan maka usaha penambangan atau galian itu dihentikan sambil menunggu proses izin rampung. “Kami tegas terhadap masalah itu. Contohnya di Bongor, kami menyetop kegiatan galian C karena belum mengantongi izin,” tandas Budi.

Lombok Post: Selasa 11 Februari 2014