Raker PPID Lobar, Tekad Bersama Kembali Raih Prestasi

Giri Menang – Kominfo. Rapat Kerja Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Barat diselengarakan Selasa (7/3) di Aula Pertemuan Diskominfo Kabupaten Lombok Barat, lantai dua Gedung Putih Pusat Perkantoran Kantor Bupati Lombok Barat. Raker ini dihadiri Pegarah PPID Lobar I Nyoman Sembah, Ketua PPID Lobar diwakili Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Drs. Rasyidi, Sekretaris PPID Kabag Humas Pemkab. Lobar diwakili Kasubbag Pubdok, Romiadi Kuriawan, SIP,  Kabid Informasi dan Statistik Diskominfo Lobar selaku Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Informasi Idabagus Ramadhanton dan sejumlah koordinator dan wakil koordinator lainnya.DSC_0731

Ketua PPID Lobar diwakili Koordinator Sekretariat PPID Lobar Drs. Rasyidi memaparkan, tujuan diadakannya Rapat Kerja ini yakni mengkonsolidasikan kegiatan tahun 2017 bagi segenap anggota PPID se Lombok Barat.  Guna menyegarkan kembali semangat dan marwah PPID Lombok Barat, Rasyidi mengulangi kembali penegasan Sekda Lombok Barat, H. Moh. Taufiq, dimana PPID Lobar tetap menjadi perhatian utama Sekda selaku atasan langsung PPID Lombok Barat.

Pekerjaan besar yang harus diikhtiarkan tahun 2017 ini yakni bagaimana PPID Lobar kembali bisa merebut juara sebagaimana raihan prestasi yang diraih PPID Lobar tahun 2014 yang berhasil meraih pemeringkatan pertama diantara 10 kabupaten/kota se-NTB. Dalam tahn 2015 PPID Lobar juga berhasil meraih pemeringkatan serupa namun turun ke pemeringkatan ketiga. Sayangnya tahun 2016 Lobar gagal meraih peringkat mengulangi perjalanan suksesnya dalam dua tahun berturut-turut.DSC_0711

“Dengan adanya pertemuan konsolidasi seperti ini diharapkan menjadi pendorong bagi segenap anggota PPID Lobar untuk bisa berbuat lebih bak dan maksimal bagi keberadaan PPID Lobar di masa yang akan datang,” harapnya.

Meski obsesi meraih kembali nominasi pemeringkatan PPID se-NTB, Rasyidi tidak menampik, jika pemeringkatan PPID yang ingin diraih bukan satu-satunya tujuan. Namun yang lebih spesifik dari itu semua adalah bagaimana pemberian pelayanan terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus benar-benar bisa dilaksanakan bagi kebutuhan masyarakat yang memohon informsi itu sendiri. “Terlebih lagi Perda KIP Lobar sudah disyahkan DPRD Lobar. Perda yang lahir ini merupakan suatu bukti bahwa KIP di Lobar ini mutlak harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh,” ungkapnya.DSC_0720

I Nyoman Sembah selaku pengarah yang juga Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesra pada kesempatan tersebut memberi apresiasi atas terselenggaranya Raker ini. Menurut mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini, keinginan kembali untuk meraih pemeringkatan dalam tahun 2017 ini haruslah dilakukan secara bersama-sama, sunguh-sungguh dan bekerja lebih maksimal lagi. Sembah bahkan mencontohkan keberhasilan PPID Kota Batam yang pernah dikunjunginya. Tata kerja dan tata kelola PPID di Batam sangat bagus, rapi dan tertib sehingga tidak heran PPID Kota Batam berhasil meraih pemeringkatan ketiga secara nasional tahun 2016 lalu. “Untuk itu kami mengajak segenap anggota PPID Lobar untuk bisa bekerja lebih baik dan maksimal lagi,” jelasnya. (her/Kominfo)

158 PTT Setda Lobar Diperpanjang

Giri Menang – Jum’at (3/3) Sebanyak 158 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Tahun 2017 diperpanjang. Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan H. Anwar Arifin selaku atasan Tenaga Kontrak Lingkup Setda Lobar bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Poniman, memberikan pengarahan kepada para tenaga kontrak di Aula Kantor Bupati Lobar, Jumat (3/3).Tenaga kontrak2

Anwar mengajak kepada seluruh tenaga kontrak untuk terus meningkatkan disiplin dan kinerja masing-masing, sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. “Dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggaji tenaga kontrak pertahunnya lumayan besar, oleh sebab itu diharapkan kiranya kinerja untuk kebersihan terus ditingkatkan,”ungkapnya.

Lebih jauh H. Anwar mengingatkan kepada tenaga kontrak nantinya agar setiap tamu yang datang ke Kantor Bupati dapat lebih merasakan kenyamanan dengan keberadaan kantor yang bersih. “Jangan sampai ada keluhan tentang kebersihan yang ada di kantor Bupati, tugas masing-masing dijalankan penuh dengan rasa tanggung jawab,” pungkasnya.Tenaga kontrak3

Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar melalui Asiten II H. Poniman menegaskan agar tenaga kontrak bekerja dengan sungguh-sungguh karena setiap upah yang diterima tentunya ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. “Apapun yang dikerjakan akan dinilai baik sama atasan, orang lain, lebih-lebih yang menilai itu adalah Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, H. Poniman juga meminta pegawai tenaga kontrak menumbuhkan rasa kesolidan dan kekompakan dalam bekerja. “Jika ada teman yang salah, tolong diingatkan karena ini merupakan team work untuk mencapai sebuah kesuksesan dan kebaikan,” tambahnya.Tenaga kontrak4

Di akhir acara, Asisten II H. Poniman berpesan agar terus berpacu berkerja untuk Lombok Barat. “Kalau ada yang merasa bekerja lebih, niatkan untuk ibadah, karena pada dasarnya bekerja merupakan bagian dari ibadah,” tutupnya. (man/humas/Diskominfo)

Mekanisme Kunjungan Kerja di Pemkab Lombok Barat

Dengan hormat disampaikan kepada entitas yang akan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hal-hal sebagai berikut:

  1. Penerimaan surat permohonan kunjungan kerja minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu penerimaan kunjungan kerja dan dapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili.
  2. Memberikan bahan dan data yang diperlukan untuk penerimaan kunjungan  kerja berupa softcopy dan hardcopy dalam bentuk presentasi Powerpoint termasuk dasar hukum pelaksanaannya.
  3. Waktu penerimaan kunjungan kerja pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat mulai pukul 13.00 Wita atau ba’da Dzuhur, kecuali kunjungan kerja tertentu atas sepengetahuan Bupati dan atau Sekretaris Daerah.

Demikian disampaikan demi kenyamanan bersama. Terima kasih.

PENDAFTARAN FOREST TRACKING HUT KE-59 LOMBOK BARAT

Dalam rangka HUT Ke-59 Kabupaten Lombok Barat tanggal 17 April 2017, akan diadakan kegiatan Forest Tracking di Kawasan Wisata Sekotong Dusun Gili Genting (Sundancers), Rabu, 12 April 2017 jam 07.00 wita. Pendaftaran dibuka mulai tgl 7 Maret s.d 10 April 2017. Personil setiap regu 5 orang. TERBUKA UNTUK UMUM. CP.L.M.Junaidi: 087 865 096 642 (Dinas Lingkungan Hidup).

FOREST TRACKING 001

BPK Audit Keuangan Desa se- Lobar

BP audit2Giri Menang – (27/2). Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah dua kali berturut turut mendapatkan WTP dari Badan pemeriksa Keuangan RI, dengan mempertahankan predikat itu tentu banyak hal yang dilakukan oleh semua SKPD dengan membuat laporan surat pertanggungjawan untuk di laporkan ke BPK. Untuk itu pemda Lobar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan tertib administrasi keuangan mulai dari awal untuk seluruh desa yang ada di Lombok Barat yang bersumber dari alokasi dana desa, kegiatan pemeriksaan berlangsung di aula utama kantor Buapti Lombok Barat (27/2)
BPK audit3Kepala BPKAD Lobar, H. Joko Wiratno menjelaskan, adapun tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk memastikan dana transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sudah diterima oleh pihak desa, baik jumlah maupun penggunaannya. Kali ini pemeriksaan untuk 42 SKPD dan Desa akan diperiksa, tidak seperti tahun lalu yang hanya pengambilan sampel”katanya
Lewat kesempatan itu Joko meminta kepada seluruh Kepala Desa.

Jika diminta laporan oleh BPK untuk segera diberikan karena pihak BPK dikejar waktu untuk menyelesaikannya. Selain itu BPK memilki protap aturan yang tegas jika dengan protap itu desa tidak mampu maka desa harus membuat surat tidak mampu.
Pihak BPMPD juga diharapkan berperan aktif untuk terus mendampingi desa termasuk laporan Dana Desa yang sudah diterima sesuai format dan aturan yang sudah ditentukan, demikian juga jumlah anggaran yang diterima harus sesuai dengan jumlah yang dilaporkan.
“Pertemuan kali ini merupakan pertemuan terbanyak 119 desa yang sebelumnya jarang dilakukan, untuk mengumpulkan Kades, Sekretaris Desa dan bendahara Desa,”katanya tidak lain tujuannya agar semua desa se- lombok barat memahami apa yang disampaikan oleh BPK tambah kepala badan yang juga pernah menjadi kadis koperasi tersebut,” kata Joko.

Ketua tim BPK perwakilan NTB Diah mengatakan, pihaknya diberikan tugas oleh atasannya untuk memeriksa keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2016 yang dimulai dari tanggal 6 februari 2017.
Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan amanat undang-undang no 17 tahun 2003 yang mengatakan laporan keuangan daerah diperiksa BPK untuk diberikan opini, yang di tahun 2015 silam pemda Lobar telah memperoleh opini WTP dari BPK, untuk itu diharapkan kembali ditahun 2016 tetap meraih predikat WTP.
“Namun untuk memperoleh WTP tidak hanya tanggung jawab pemda atau BPKAD namun tanggung jawab bupati sampai desa, jelas ibu diah selaku yang diberikan mandat oleh atasannya. “Saya dan rekan saya yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ini karena membidangi pengendali tehnis,” ungkapnya.
Alasan BPK turun untuk memeriksa Desa karena diberikan dana oleh Negara yang bersumber dari APBD dan APBN selain itu ada juga yang bersumber dari bantuan desa, bagi hasil pajak atau retribusi, tentu dana yang dikeluarkan diminta pertanggungjawabannya termasuk bukti-bukti pemakaiannya untuk dilaporkan ke BPK.
Adapaun tujuan untuk mengumpulkan seluruh kades yakni untuk mengetahui desa telah menerima anggaran dan di pergunakan sebagaimana mestinya, untuk tujuan tersebut pihak BPK telah menyiapkan formulir untuk di isi oleh bendahara desa selaku penanggung jawab pengeluaran keuangan desa,
Untuk setiap desa akan mengisi formulir yang dibagikan oleh inspektorat yakni mengisi jumlah Dana Desa, Alokasi dana desa, dan retribusi pajak dan dana-dana yang diterima oleh desa, serta penggunaan dari dana tersebut.
“Jika ada desa yang belum paham diharapkan didampingi oleh insfektorat dan menanyakan langsung ke inspektorat yang mendampingi kecamatan”jelas diah. Dalam penggunaan dan pendapatan desa pihak BPK tidak melaksanakan uji petik untuk semuanya, namun memastikan masuk tidaknya dana APBD, sedangkan untuk penggunaannya tetap akan di uji petik karena pihak BPK tidak melihat semua laporan penggunaannya.
yang sudah diuji petik kata diah akan dimintakan bukti pendukung serta surat pertanggungjawabannya oleh pihak BPK, sesuai lampiran yang sudah dikirimkan,”katanya
“walaupun tidak semua diperiksa namun tidak menutup kemungkinan akan memperluas uji petik atau sempel, bagi desa yang tidak melakukan uji petik harap tetap mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan sebagaimana mestinya, selain itu wacana kedepan desa juga akan diperiksa secara tematik yang khusus untuk Dana Desa jelas diah menutup sambutannya (DEDY/ ANDY/Humas/Diskominfo)

Lobar Siap Jalankan Program PAMSIMAS

Pamsimas2Giri Menang – (27/2). Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), merupakan program nasional sesuai amanat RPJM 2005-2019. Dalam RPJM ditetapkan bahwa, tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia.

Pasimas3Dalam mengimplementasikan program tersebut, di kabupaten Lombok Barat (Lobar), Senin (27/2) dilakukan rapat persiapan pelaksanaan program Pamsimas III yang berlangsung di Aula kantor Bappeda Lobar. Peserta rapat terdiri dari unsur Bappeda, PDAM, DPU (Cipta Karya), Dikes, Humas, BPMD dan sejumlah pasilitator Pamsismas.
Setelah melalui dialog yang cukup panjang, maka kesimpulannya Pemkab Lobar sepakat untuk bekerja menjalankan program pamsimas ini. Dari data yang dipaparkan dalam slide, sasaran untuk kegiatan program ini menyasar 15 desa.

Pasimas5Rinciannya, 5 desa untuk pembangunan baru, yakni desa Pelangan, Sekotong Timur, Mareja, Banyu Urip dan Giri Sasak. Seluruh program ini melibatkan masyaratak (RKM) desa setempat.
Sepuluh sasaran desa lainnya adalah, desa Lebah Sempage, Keru, Golong, Kekeri, Taman Sari, Batu Layar, Cendi Manik, Sembung, Badrain dan Gegerung. Dari seluruh kegiatan pamsimas ini, telah dialokasikan dana sesuai porsi sumber dana. Ada 4 sumber pendanaannya meliputi, Dana APBN sebesar Rp.3,184 Milyar, APBD Rp.735,116 juta, Dana Kontribusi Masyarakat Rp.1,049 Milyar dan dana APBDes sebesar Rp.528,090 juta.

“Kesepuluh sasaran desa ini hanya berupa perluasan. Beda dengan lima sasaran desa lainnya untuk pembangunan baru,” papar Kasubid Sosbud Bappeda Lobar, Lalu Puguh Mulawarman.
Menurut dia, kesiapan Pemkab Lobar dalam kegiatan program ini, tentu dibarengi dengan kesiapan seluruh stek holder yang ada. Karena Pemkab Lobar merupakan salah satu kabupaten/kota di NTB yang menjadi sasaran proghram Pamsimas ini. Dijelaskan, darihasil pemetaan pada 15 desa sasaran, yng menjadi sararan penerima sebanyak 84.685 jiwa penduduk. Dari jumlah penduduk ini,, yang sudah mengakses sarana air minum yang aman sebesar 42,45%. Sedangkan yang sudah mengakses sarana sanitasi sebesar 46,24%. Dalam kegiatan Pamsimas tahun 2017 ini, penambahan akses air minum sebesar 20,75% dan sanitasi sebesar 19,22%. (L.Pangkat Ali-Humas/Diskominfo).

1 2 3 4 5 30