Gerung, Diskominfotik- Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid sangat serius dalam melindungi masyarakatnya dari dampak bencana. Sejak dini Bupati Lombok Barat telah meminta jajarannya untuk waspada dan sigar serta gerak cepat terhadap potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrem. Menurut Bupati Fauzan, Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan dan peringatan dini kepada masyarakat sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi bencana alam yang dapat terjadi. Hal ini diungkapkan Bupati Lobar saat rapat koordinasi antisipasi Cuaca Ekstrem Dampak dari LA NINA di ruang Rapat Jayengrane, Kantor Buoati Lombok Barat, Selasa, (09/11/2021).

Dalam pemaparannya Bupati dua periode ini mengatakan bahwa peringatan dini dan antisipasi tersebut sebagai langkah tepat agar semua masyarakat dapat waspada terhadap dampak iklim dan cuaca ekstrem yang terjadi. Dengan adanya peringatan dini tersebut diharapkan masyarakat sudah siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi akibat cuaca ekstrem. Ia memerintahkan semua jajarannya untuk sigap dan bergerap cepat ketika terjadi bencana sehingga masyarakat yang tertimpa bencana tidak kesulitan dan cepat tertangani serta dilayani. “Semua jajaran kami perintahkan untuk waspada dan sigap mengantisipasi cuaca ekstrem, kita berdoa dan berharap semoga tidak terjadi bencana” ujarnya.

Sementara itu perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandara Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) Muh.Alfiansyah mengatakan bahwa di daerah Nusa Tenggara Barat, berpotensi  terjadi bencana alam yang terdiri dari banjir ,longsor  dan angin pitung beliung terutama di bulan November ini. Hal inilah mendorong pihaknya untuk melakukan koordinasi dengan pusat dan diteruskan ke masing-masing Kabupaten. Hal ini terkait denganantisipasi Dampak dari LA NINA yang berpotensi menyebabkan sejumlah bencana di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Alfiansyah mengatakan bahwa LA NINA merupakan anomali  atau keanehan dan sering terjadi  luapan air di lautan dari Pasifik bagian timur. Menurutnya inilah yang akan menyebabkan terjadinya hujan yang berpotensi  terjadinya hujan petir bahkan hujan es. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat perbandingan curah hujan periode 20 tahun klasifikasinya bertambah sedang dari sebelumnya. “Artinya di wilayah kita ini akan semakin basah. Perkiraan puncak musim hujan 2021 /2022 cuaca musim ini sdh kita petakan dan ini namnya zona musim” ujarnya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Mahnan menyampaikan bahwa potensi bencana di wilayah NTB banyak tetapi yang lebih banyak terjadi yaitu banjir. Namun demikian BPBD tetap melakukan anitispasi dan kewaspadaan terhadap semua bencana sesuai dengan prosedur kebencanaan. Ia mengatakan bahwa untuk antisipasi bencana Lombok Barat tekah memiliki desa tanguh bencana yang telah terlatih dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi.  “Prosedur tanggap darurat sudah kami punya dan potensi kesiapan logistik sudah kami siapkan, kami berharap kepada para camat agar lebih aktif terkait dengan penebangan pohon dan kita sudah siap antisipasi baik perlengkapan dengan kebencanaan” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid,  Kasdim 1606/Mtrm Letkol Arh Yudia S.Si.M.Si, Kapolresta Mataram yang di wakili wakasat Samatpa Iptu M Zaini, Kapolres Lobar diwakili Kasat Sabara Akp Bambang Indrat , Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi,. S. Si,. M. Pd, MM,  Asisten I Setda Lombok Barat Drs Agus Gunawan, Kalak BPBD Mahnan, Sekdis PUTR lobar L. Najamudin, Kadis Damkar Moh.Syahlan dan para Camat se kabupaten Lombok Barat.  (Diskominfotik/Ria/fiyan).

Sekotong, Diskominfotik- Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid resmi menutup gelaran Lomba Sekotong Triathlon 2021 yang diselenggarakan di wilayah Tawun, Sekotong Lombok Barat, Minggu 6 November 2021. Pentupan gelaran lomba yang mengkombinasikan beberapa cabang olahraga seperti Lari, Renang dan Sepeda tersebut ditutup dengan pembagian medali bagi pemenang Lomba Sekotong Triathlon 2021. Even yang diselengarakan oleh FTI (Fedrasai Triathlon Indonesia) bekerjasama dengan Pemkab Lombok Barat dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga ini dikuti oleh Peserta dari dalam dan luar negeri.

Dalam Sambutanya Bupati Fauzan mengatakan bahwa Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangkitkan pariwisata Lombok Barat yang cukup berpengaruh karena pandemi covid19. Menurutnya kegiatan ini sebenarnya akan diselenggarakan awal tahun ini namun karena pandemi akhirnya di undur hingga situasi memungkinkan dilaksanakan kegiatan ini. Menurutnya kegiatan kegiatan olahraga seperti ini memiliki daya dukung yang bagus untuk pengembangan wilayah. Minimal para peserta mengetahui keindahan alam yang dimiliki oleh Sekotong.

Dalam kesempatan tersebut Fauzan juga mengajak dan menantang Ketua Koni NTB dan Ketua Fedrasi Triathlon Indonesia untuk menyelenggarakan even Triathlon 2022 di wilayah Gili Gede. Menurutnya Gili Gede ini memiliki alam yang sangat bagus sehingga menarik untuk dijadikan tempat penyelenggaraan even triathlon 2022. “Kami mengajak dan berharap agar even triathlon 2022 bisa diselenggarakan di Gili Gede dari star hingga finish. Gili gede sangat indah dan bisa dijadikan salah satu lokasi even triathlon 2022” ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Bupati Lombok Barat dua periode ini, diminta untuk memberikan medali kepada para pemenang Sekotomg Triathlon 2021 dari beberapa katagori yang dilombakan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta dan 3 diantaranya berasal dari luar negeri. Selain itu even ini juga diikuti oleh beberapa atlet nasional seperti Johari Johan dan Havani Octaria. Kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Tawun Sekotong dan menempuh rute yang menantang ini juga dihadiri oleh semua Kepala OPD se Lombok Barat, Ketua Koni NTB, Ketua FTI NTB dan beberapa undangan lainnya. (Diskominfotik/Angge/Arief)

Narmada, Diskominfotik- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Salahudin Sandiaga Uno sempat menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Lombok Barat untuk Makan Pelecing dan Bertemu Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid. Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat acara Talkshow yang diselenggarakan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia (ADKI) Rabu, 22 September 2021 lalu. Dalam Talkshow yang dihadiri oleh sejumlah Tokoh Tersebut Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya ingin ke Lombok Barat untuk makan pelecing dan bertemu Bupati Fauzan secara khusus.

Keinginan Menparkraf Sandiaga Uno tersebut akhirnya kesampaian. Ditengah kesibukannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandi Uno menyempatkan berkunjung ke Lombok Barat untuk bertemu langsung Bupati Fauzan, Rabu, 3 November 2021. Kunjungan spesial dari Menparkraf ini berlangsung di desa wisata Sesaot yang juga masuk dalam nominasi 50 besar  Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021.

Dalam kunjungan yang bertajuk memenuhi janji dan niat bertemu Bupati Fauzan, Menparkraf disambut dengan sangat hangat oleh Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid bersama Ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah dan beberapa pejabat lainnya. Sandiaga secara khusus diajak untuk berkeliling menikmati indahnya suasana alam di desa wisata sesaot. Bupati Fauzan memperkenalkan Sate Bulayak sebagai makanan khas di wilayah Narmada dan Potensi Buah Buahan seperti manggis, durian dan rambutan.

Selain bertemu Bupati Fauzan, dalam kunjungan tersebut Menparkarf juga mengkonsumsi makanan khas Lombok Barat namun bukan pelecing tapi Sate Bulayak. Sate Bulayak sendiri merupakan makanan khas Lombok Barat yang terdiri dari sate berbahan dasar daging sapi, atau ayam yang dipotong kecil kecil lalu ditusuk menjadi sate dan Bulayak yang diberikan bumbu pelalah cair yang memiliki cita rasa khas Lombok Barat. Kekhasan sate ini terdapat pada bulayak sejenis lontong yang dililit dengan daun aren atau enau. Sementara Bumbunya merupakan bumbu pelalah yang memiliki cita rasa khas Lombok Barat.  Bumbunya terbuat dari kacang tanah yang disangrai, ditumbuk, lalu direbus bersama santan serta bumbu-bumbu lain seperti ketumbar, jintan, bawang merah, bawang putih, lada, santan kelapa, kemiri, cabai, dan air jeruk nipis agar sate menjadi lebih enak. Rasa bumbu kacangnya mirip bumbu kari dengan lebih menonjolkan rasa pedas yang merupakan ciri khas masakan dari Lombok.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sandi Uno mengatakan bahwa Desa Wisata merupakan destinasi penting dalam menunjang pariwisata Indonesia. Karenanya ia meminta kepada semua desa wisata untuk terus menata dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sandi mengatakan selain menyasar wisatawan mancanegara, pihaknya juga mendorong desa wisata untuk menyasar wisatawan nusantara di seluruh Indonesia. Hal ini karena wisatawan nusantara jumlahnya cukup besar dan potensial. “Desa wisata Harus mempersiapkan diri untuk menyambut berbagai  even Internasional yang akan kita laksanakan” ujarnya

Menurut Sandi Uno Tahun 2022 nanti akan banyak even even internasional yang akan dilaksanakan, Moto GP dan KTT G20 WTO. Hal ini tentu sangat potensial untuk menarik kunjungan wisatawan. Ia berharap agar semua pihak dapat menangkap peluang ini untuk  membangkitkan ekonomi di masa pandemi covid19. “Tahun depan banyak even even yang akan kita lakukan termasuk moto GP di NTB, kita harapkan agar mampu membuka peluang untuk bangkit, ekonomi bergerak kembali dan lapangan kerja terbuka” ujarnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyambut hangat kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Lombok Barat. Menurut Fauzan, kedatangan  Sandi Uno ke Lombok Barat untuk memenuhi janji yang disampaikan Menteri Sandi saat Talkshow ADKI (Asosiasi Desa Kreatif Indonesia) beberapa waktu lalu. Fauzan mengatakan saat itu Mas Menteri sapaan akrab Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan ingin berkunjung ke Lombok Barat untuk merasakan masakan khas Lombok Barat dan Bertemu dengan Bupati Lombok Barat. Karenanya kedatangan mas menteri diharapkan dapat menjadi semangat kebangkitan bagi pariwisata Lombok Barat. Selain itu juga Bupati Lombok Barat berharap agar kedatangan Menparkraf Sandi Uno dapat memberikan angin segar untuk pengembangan Pariwisata Lombok Barat. “Kami harapkan kedatangan mas menteri dapat membangkitkan Pariwisata Lombok Barat khususnya desa wisata, saat ini kami memiliki 58 Desa Wisata dengan beragam potensi yang dimiliki. Kami harapkan mas menteri dapat memberikan angin segar untuk pengembangan destinasi Pariwisata Lombok Barat” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja ini, Sandi Uno juga meresmikan dan menandatangani prasasti Desa Wisata Sesaot yang masuk dalam nominasi 50 Desa Wisata Terbaik di ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. Selain itu juga Menparkraf yang didampingi oleh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga meninjau berbagai produk UMKM unggulan Lombok Barat di kawasan Desa Wisata Sesaot. (Diskominfotik/Arief)

Sekotong, Diskominfotik- Pada saat membuka Sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA),Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Sumiatun yang juga merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Barat mengatakan,bahwa GOW Lobar merupakan salah satu organisasi yang berperan dalam pengembangan perempuan serta memperjuangkan peningkatan peran, kualitas dan wawasan kaum perempuan,khususnya di Kabupaten Lobar.Dengan demikian,sebagaimana dikatakan Hj.Sumiatun dalam kata sambutannya,GOW diharapkan terus melakukan sosialisasi serta menyusun program kerja.

 “Semoga dengan adanya sosialisasi PUG dan KLA ini, menjadi salah satu bentuk peran Organisasi Wanita dan bentuk kolaborasi dengan program pemerintah daerah sebagai ikhtiar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Lobar ini,”kata wabup Sumiatun ketika membuka acara tersebut di tempat kediamannya di Sekotong,Kamis (04/11/2021).

Dalam pemaparannya,Hj. Sumiatun juga mengatakan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan yang implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan dan anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Dengan didapatkannya Anugrah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kabupaten Lombok Barat,merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah melaksanakan PUG terbaik dan juga KLA.Dengan demikian diharapkan PUG menjadi salah satu strategi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah,kecamatan hingga desa”Kedua penghargaan tersebut kita dapatkan dalam kategori  Madya. Harapannya,semoga setelah sosialisasi ini,Pemerintah Kecamatan dan Desa dapat menerapkan strategi PUG dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), sehingga  mempercepat terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan KLA,” lanjut Hj.Sumiatun.

Sementara itu,Direktur utama Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai) NTB,Suharti,SE,MM,ketika menyampaikan materi sosialisasi, juga sangat mengharapkan agar isu-isu perlindungan perempuan dan anak,menjadi perhatian utama para pemangku kebijakan ditingkat desa. “Salah satu bentuk kebijakan yang bisa dilakukan adalah terbentuknya perdes perlindungan anak,serta adanya forum anak dan KPPAD di setiap desa.Sebab masih sangat minim desa-desa di lobar yang sudah memiliki perdes penyelenggaraan perlindungan anak,”papar Suharti.

Senada dengan Suharti,Sekretaris Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat,Erni Suryana,SST,MM mengatakan bahwa,masih tingginya angka perkawinan usia anak disebabkan belum adanya kesepakatan bersama dalam gerakan pencegahan perkawinan usia anak.”Kalau mau study banding tentang penyelenggaraan perlindungan anak,tidak usah jauh jauh,datang saja ke Desa Sekotong Tengah dan Desa Taman Baru yang telah sukses menekan angka perkawinan usia anak di desa masing-masing,”ucapnya.

Disampaikan oleh Sekdis DP2KBP3A Lobar,dengan adanya upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak,Kecamatan Sekotong yang semula penyumbang angka terbesar kasus perkawinan usia anak,kini telah terjadi penurunan.

Menanggapi apa yang diharapkan oleh GOW Lobar tersebut,Ketua Forum Kades Kecamatan Sekotong-Lembar (Foksel),H.M.Hadran Farizal mengatakan sangat siap untuk membuat perdes perlindungan anak serta membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di desa yang ada di Sekotong dan Lembar. Namun dikatakan oleh Kades Mareje Timur ini,dirinya membutuhkan adanya pembinaan oleh instasi yang berwenang.”Kami tidak berat untuk membuat perdes dan memberikan anggaran untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak di desa,uang kami ada.Hanya saja yang kami butuhkan adalah pembinaan dan pendampingan,”ungkap H.Hadran pada sesi dialog pada kegiatan sosialisasi tersebut.

Selain Ketua Foksel,turut pula memberikan masukan yaitu Kades Sekotong Tengah,L.Sarappudin,Kades Kedaro,H.Mustafa, KPPAD Sekotong Tengah dan Taman Baru,serta beberapa ketua BPD.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Ketua Darma Wanita Lobar Hj. Nurhikmah, Ketua Cabang Bhayangkari Lobar Ny. Lina Bagus. S. Wibowo, Camat Sekotong L. Pardita Utama, Dinas DP2KBP3A Lobar,Direktur Santai NTB,Kepala Desa se-Kecamatan Lembar dan Sekotong,Ketua BPD dan Pengurus Forum Anak Dan Komunitas Peduli Perempuan Dan Anak Desa (KPPAD) Desa Sekotong Tengah dan Taman Baru.(Diskoinfotik/KIM-sid/angge).

Narmada, Diskominfotik- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengelolaan Dana Desa, Pemkab Lombok Barat bersama Kejaksaan Negeri Mataram melakukan Pembinaan dan Pendampingan Desa di Wilayah Lombok Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang Bersih dan untuk mencegah terjadinya persoalan Hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Program Pembinaan dan Pendampingan Hukum Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar, Rabu (03/11/2021) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Budaya Lombok Barat di Narmada tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun,Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, M.Yusuf, Inspektur inspekrorat Lombok Barat Hademan SH, Kepala Dinas PMD Hery Ramdhan S. STP, Camat Narmada M. Busyairi, Camat Lingsar Marzuki Dan Para Kepala desa se kecamatan Lingsar dan Narmada.  Wakil Bupati Lombok Barat dalam sambutannya menyatakan bahwa Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan Indonesia saat ini. Berdasarkan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan desa memiliki kewenangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di Desa. Desa diberikan anggaran ADD dan DD untuk pelaksanaan pembangunan di Desa. Hal ini tentu dihajatkan agar pembangunan di desa dapat merata.

Namun demikian besarnya anggaran Desa ini tentu harus memiliki  akuntabilitas dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar. Karenanya program pendampingan dan pembinaan Pemerintah Desa oleh pemkab Lombok Barat bersama Kejaksaan Negeri Mataram ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa yang dapat berakibat pidana. Pemerintah Daerah ingin agar pelaksanaan dan pengelolaan dan desa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Wakil Bupati Lombok Barat menjadi penting agar Pemerintahan Desa dapat terhindar dari persoalan hokum. “Kami harapkan agar Program ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Pelaksanaan pembangunan di desa sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan potensi-potensi terjadinya penyimpangan dapat dihindari” ujarnya.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Mataram, M. Yusuf mengatakan bahwa Program Pembinaan dan Pendampingan ini sebagai upaya nyata dari Pemkab dan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hokum di desa. Menurutnya dengan pembinaan dan pendampingan hukum ini berbagai potensi masalah hukum terhadap anggaran dana desa dapat diminimalisir. Sehingga proses pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami harapkan program Pendampingan dan pembinaan ini dapat mencegah terjadinya masalah hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Tentu Kepala Desa dapat meminta masukan dan saran serta berkonslultasi langsung bersama tim dari Kejakasaan Negeri Mataram untuk mencegah terjadinya penyimpangan”ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama dama program pembinaan dan pendampingan desa antara Kepala Desa Se Kecamatan Narmada dan Lingsar dengan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram secara simbolis. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum dalam pengelolan dana desa sehingga pembangunan di desa dapat dilakukan sesuai  aturan perundang-undangan yang berlaku. (Diskominfotik/Ria/Juan/fiyan).

Pandemi covid19 telah menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Indoensia. Hal ini tentu berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat Indoensia. Selain itu hal ini juga tentu akan menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia.  Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tersebut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan rapat koordinasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim secara virtual. Rapat koordinasi ini membahas perluasan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022 untuk wilayah tengah dan timur Indonesia.

Acara yang berlangsung secara virtual tersebut di ikuti sebanyak 11 provinsi dan 90 kabupaten/ kota se Indonesia termasuk NTB dan kabupaten Lombok barat yang juga di saksikan secara langsung oleh Sekretarsi Dearah Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, Asisten Daerah II Rusditah,S.Sos, Asisten Daerah III M. Ilham, dan kepala BAPPEDA Lombok Barat H. Ahmad Saihu, di ruang Umar Maya kantor Bupati Lobar, kamis/4/11/21.

Dalam kesempatan tersebut Dr.Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P,  Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2) mengatakan kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sejumlah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Ia mengatakan Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan absolute poverty measures yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebgai kondisi dimana kesejahtraan masyarakat dibawah garis kemiskinan ekstrem.

Ia menekankan upaya pemerintah untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan TNP2K untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Dalam kesempatan ini ia  juga menyampaikan beberapa catatan penting yaitu pertama dengan bebagai kondisi yang saat ini pemerintah tetap berkomitmen agar kemiskinan ekstrem tetap bisa kita upayakan agar tercapai tujuan untuk menurunkan  angka kemiskinan ekstrem harus berada pada titik  0% di tahun 2024 mendatang.

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K menegaskan saat ini pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.  Untuk Tahun Anggaran 2021 anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi berjumlah Rp. 272,12 triliun, serta anggaran program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp. 168,57 triliun, sehingga alokasi anggaran keseluruhan adalah Rp. 440,69 triliun. (Diskominfotik/Angga/dhea/windi)

Gunungsari, Diskominfotik- Sosialiasi dan Penandatangan Kerjasama antara Kejaksaaan Negeri Mataram Dengan Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Gunung Sari dan Batulayar berlangsung Kamis (4/11/2021). Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Inspektur Inspektorat Lombok Barat Hademan, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Drs. Yusuf, Kepala Dinas PMD Hari Ramadhan serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Gunung Sari dan Batulayar berlangsungkan di Kantor Camat Gunungsari, Lombok Barat. Dalam Pertemuan ini, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Kejaksaan Negeri Mataram untuk membantu Pemerintah Desa sehingga dapat meminimalisir persoalan hokum. Bupati Fauzan mengatakan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk dapat melaksanakan Pemerintahan yang bersih hingga ke desa desa.

Dalam kesempatan ini Bupati Fauzan juga mengingatkan kepada semua Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya meminta agar semua aturan yang ada dapat diikuti dan dipatuhui serta tidak dilangar agar proses pembangunan berjalan dengan lancar. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sengatlah penting agar pemeritah desa tidak bermasalah secara hukum. “Karenanya pembinaan dan pendampingan secara rutin ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya persoalan hukum sehingga semua bisa berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaaan Negeri Mataram, M. Yusuf mengatakan bahwa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan bersama Pemerintah daerah sebagai bentuk kerjasama yang positif dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab kejaksaan dalam fungsi pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinay penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. “Diingatkan kembali mengenai potensi terjadinya persoalan hukum di desa seringkali disebabkan oleh data dukung yang tidak lengkap serta tidak sah. Selain itu, pendapatan desa darimana pun sumbernya harus dimasukkan ke kas desa yang kemudian akan diatur penggunaannya sesuai dengan skala prioritas dan aturan hokum yang berlaku” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut M. Yusuf juga mengatakan bahwa kerjasama antarav Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Mataram ini sebagai bentuk kolaborasi dan koordinasi dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolan anggaran desa. Ia juga meminta agar pemerintah desa untuk menjaga aset-aset milik desa dengan baik dan tertib. Selain itu juga ia meminta agar Kepala Desa tidak dengan mudah mengeluarkan surat keterangan Tanah sebelum melakukan penelusuran dan verifikasi mendalam. Karenanya pihak kejaksaan bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap desa-desa di Lombok Barat untuk mencegah terjadinya pemyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.  “Kami akan berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan para kepala desa dan tidak harus memiliki masalah yang besar baru berani mengkonsultasikan kepada kami. Kami juga akan menyediakan nomor khusus serta link untuk berkonsultasi yang dapat diakses setiap saat oleh semua Kepala Desa.” Tambahnya. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan/Juan).

Giri Menang, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat menghadiri acara serah terima Proyek WASH-SDGs for Covid-19 Inclusive Intervention (WISE) Yayasan Plan Internasional Indonesia Kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (3/11/2021). Proyek WISE merupakan proyek yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, NTB dan Kota Kupang, NTT tentang pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, terutama melalui penerapan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang inklusif. Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Saikhu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, Project officer Yayasan PLAN International Indonesia Sabarudin,  Pokja AMPL Kab. Lombok Barat, Kepala OPD Kab. Lombok Barat, Para Camat (3 wilayah intervensi), Para Kepala Desa (15 Desa intervensi), Para Kepala Puskesmas (10 Puskesmas) dan Para Kepala Sekolah (16 Sekolah Pilot Project).

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya, Proyek WISE mendukung upaya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui berbagai aktivitas seperti Peningkatan akses terhadap informasi mengenai STBM, MKM dan protokol kesehatan, peningkatan akses sarana pencegahan COVID-19 serta peningkatan akses sarana sanitasi yang inklusif, yakni sarana yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. “Manfaat dari Proyek ini dapat dirasakan di 15 desa, 10 Puskesmas dan 16 sekolah di Lombok Barat,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok barat sangat mendukung kegiatan – kegiatan dalam Proyek WISE. Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan Instruksi Bupati Nomor 66.1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius di tingkat rumah tangga. Selain itu, untuk program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Lombok Barat berkomitmen untuk meraih predikat sebagai Kabupaten ODF (Open Defecation Free) pada tahun 2022.   Karena itulah, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, kami berharap kegiatan ini tidak sampai disini namun berkelanjutan dimasa masa yang akan datang agar upaya  kita untuk mewujudkan  Masyarakat Lombok Barat Yang Sehat, Amanah, Sejahtera dan Berprestasi dilandasi Nilai Patut Patuh Patju dapat segera terwujud.

Bupati mengajak untuk memohon kehadirat Allah SWT semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan, mendapat ridho dan kekuatan lahir dan bathin untuk kita semua serta membimbing cita-cita luhur masyarakat Lombok Barat menuju masa depan yang sejahtera dengan dilandasi oleh nilai luhur Patut Patuh Patju.

Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, yang menjadi narasumber pada sesi diskusi memaparkan Strategi Percepatan Menuju Masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau open defecation free/ODF “ target nasional untuk program sanitasi layak sebesar 90% dan sanitasi aman 15%, sedangkan di Provinsi NTB targetnya 84% sanitasi layak dan 11% sanitasi aman”, ungkapnya.

Ia mengapresiasi YPII yang telah hadir menuntaskan Proyek WASH serta mendorong komitmen kepala daerah dalam menuntaskan masalah Bebas Buang Air Besar Sembarangan agar sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi, “kita harus mengapresiasi Proyek WASH yang diinisiasi YPII ini, serta perlunya memperkuat strategi dan aksi dalam percepatan ODF, mulai dari Pokja yang telah terbentuk di masing-masing Kabupaten/Kota khususnya Lombok Barat harus dipersolid serta darus menggerakkan semua pihak maupun mitra, seperti Baznas, NGO, CSR dan para Donatur” sambungnya.

Ia juga berharap, penuntasan masalah ODF ini dapat dipercepat sampai ke Pemerintah desa,”bahkan seluruh Kepala Keluarga di Lombok Barat ini saya harapkan tuntas masalah Buang Air Besar Sembarangan sampai 100% agar misi NTB sehat dan cerdas dapat terealisasi” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat H. Ahmad Saikhu dalam laporannya, manfaat dari Proyek ini dapat dirasakan di 15 desa, 10 Puskesmas dan 16 sekolah. Terdapat 35.908 penerima manfaat langsung yang terdiri dari 7.942 anak laki-laki, 7.452 anak perempuan, 10.472 perempuan, 10.042 laki-laki, dan 399 penyandang disabilitas. Sedangkan penerima manfaat secara tidak langsung, yakni melalui kegiatan edukasi dan kampanye STBM, MKM serta protokol kesehatan mampu menjangkau 193.206 orang di Kabupaten Lombok Barat. Hasil ini merupakan kerja keras yang sinergis dari berbagai pihak seperti OPD dan lembaga-lembaga terkait, serta TPK tingkat Kabupten, TPK Tingkat Kecamatan dan TPK Inklusi.

Selama proses implementasi proyek WISE, ada banyak pembelajaran dan praktik baik yang terjadi di lapangan. Karena itu, perlu adanya kegiatan sharing pengalaman lapangan serta evaluasi bersama dengan stakeholder terkait di Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini sekaligus sebagai proses serah terima Proyek WISE kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat karena masa implementasinya telah berakhir.  Adapaun maksud dari pelaksanaan kegiatan Closing Project WISE ini adalah untuk mendapatkan sharing pembelajaran praktik baik di lapangan, memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan capaian Proyek WISE di Kabupaten Lombok Barat serta komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam keberlanjutan program terkait STBM, MKM dan Pencegahan COVID-19

Sedangkan tujuan kegiatan Closing Project WISE ini adalah Laporan Penyampaian hasil capaian Proyek WISE di Kabupaten Lombok Barat, Berbagi praktik baik dan pembelajaran di lapangan, Evaluasi bersama untuk perbaikan implementasi proyek lain di masa yang akan datang, serta Serah terima hasil proyek WISE kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,”terangnya. (Diskominfotik/Angge)

Diskominfotik, Batulayar- Menjelang pelaksanaan even Internasional World Superbike Lombok Barat menggelar pelatihan Kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Pelatihan Kewirausahaan ini diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Aula GEM Pearls Batulayar, Selasa 2/11/2021. Pelatihan ini diikuti oleh 23 peserta disabilitas dan 7 orang pendamping. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lobar H. Muhammad Taufik, Founder Yayasan SAMARA LOMBOK Fitri Nugrahaningrum, Ketua Panitia Sri Wardana Idris.

Kegiatan diawali dengan laporan dari ketua panitia mengenai belum maksimalnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM di Kab Lobar dikarenakan masih belum banyak informasi mengenai seluruh UMKM di Lobar yang dapat diperoleh. Sri Wardana Idris, Ketua Panitia mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan sebuah langkah positif dalam memotivasi pelaku UKM untuk meningkatkan upaya pembuatan produk-produk yang dapat memiliki daya saing tinggi di pasaran. “Hal yang sangat diharapkan dengan diadakannya kegiatan pelatihan ini ialah agar semua pelaku usaha dapat mampu untuk bersaing dan bersinergi nantinya.” Jelasnya.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha dan UMKM sangatlah penting. Karena hal ini dapat meningkatkan pengalaman dan keterampilan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.  Apalagi saat ini Nusa Tenggara Barat akan di ramaikan oleh even-even bertaraf internasional seperti World Superbike yang sebentar lagi akan dilaksanakan di sirkuit mandalika dan Moto GP yang juga akan diadakan di sirkuit mandalika. Karenanya para pelaku usaha dan UMKM di Lombok Barat harus terus meningkatkan kemampuan dan daya saing agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai kegiatan atau even internasional yang digelar di Lombok beberapa waktu mendatang.

Bupati dua periode ini mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini dinas Kopersai dan UMKM telah melakukan berbagai pelatihan kepada pelaku usaha dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan dayasaing pelaku usaha. Pihaknya berharap agar pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat member nilai tambah bagi pelaku usaha sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan sehat. Ia mengatakan pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat membangun kolaborasi antara para pelaku usaha sehingga dapat member nilai tambah bagi para pelaku usaha dan UMKM. Kolaborasi ini tentu akan membuka pasar dan jaringan sehingga produk-produk yang dihasilakan oleh UMKM dapat laku di pasaran.

Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa pelatihan kali ini diikuti oleh penyandang disabilitas. Ia berharap pelatihan ini dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku usaha khususnya penyandang disabilitas. Melalui pelatihan ini Bupati Fauzan berharap para peserta dapat memperoleh ilmu dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Ia juga berharap dengan diadakannya pelatihan untuk penyandang disabilitas yang pertama kali di Lombok Barat ini dapat mendapatkan feedback yang baik dari kementerian-kementerian terkait.  “Saya juga berharap agar kegiatan pelatihan ini tidak hanya selesai sampai disini saja, melainkan untuk kedepannya harus diadakan pelatihan-pelatihan lainnya dengan objek yang berbeda.” Harapnya. (Diskominfotik/Dhea/Fiyan/Juan)

Gerung, Diskominfotik-  Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pendemi, Bank Indonesia Institut menyelenggarakan Webinar ” Economic Leadership For Regional Leader 2021″ dengan tema Penguatan Resilience dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. Kegaitan ini dilaksanakan secara online atau daring berpusat di Jakarta, Senin 1 November 2021.  Webinar ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, Kepala Bank Indonesia Institute Solikun M Juhro, seluruh kepala daerah di  Indonesia secara online. Sementara itu untuk Kabupaten Lombok Barat, Bupati Lombok Barat di wakili oleh Asisten Daerah 2 Rusditah serta Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Lombok Barat Agus R. Hidayat.

Dalam webinar itu Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan webinar ini diharapkan dapat membantu bagi para kepala daerah untuk memahami kondisi ekonomi saat ini. Karena situasi pandemic covid19 yang mulai melandai ini sangat berpengaruh pada ekonomi nasional maupun daerah. Tentu hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lamban dan daya beli memnjadi menurun.  “Regional Government Leaders atau REL sendiri telah didirikan sejak tahun 2015 lalu yang kini menjadi semakin relevan terutama dalam memfasilitasi kepemimpinan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan nasional. Khususnya dengan situasi ekonomi di masa pandemi saat ini” Jelasnya.

Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa berbagai langkah telah dilakukan dalam mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Saat ini di seluruh dunia sedang dalam tahap berusaha memulihkan dampak pandemi baik dari segi ekonomi maupun kemanusiaan yang dimana sedang maraknya pemerataan vaksinasi diseluruh daerah serta usaha dalam membuka kembali sektor ekonomi potensial. “Pada minggu ini, tepatnya triwulan ketiga kita akan melihat, mendengar dan juga menunggu rilisan dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga ini.” Tambahnya.

Ia berharap bahwa pada triwulan keempat nanti pertumbuhan ekonomi akan semakin membaik, karena pada triwulan ketiga ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan dibawah perkiraan diawal dikarenakan adanya munculnya COVID-19 varian delta pada juli lalu.  “Jika dilihat dari berbagai faktor secara spasial di berbagai daerah di Indonesia telah menunjukkan arah perbaikan lebih baik dibandingkan pada saat triwulan ketiga lalu.” Lanjutnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa tingkat inflasi disebagian wilayah terpantau rendah yang dimana hal tersebut dapat mendukung stabilitas perekonomian. Ia juga menyampaikan bahwa telah ada beberapa tanda naiknya harga-harga barang yang diakibatkan menjelangnya liburan akhir tahun. (Diskominfotik/Dhea/Ria).