Giri Menang-Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat menggelar Pelatihan pemadam kebakaran. Pelatihan ini diberikan pada tim di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai antisipasi kebakaran..

“Ketika terjadi kebakaran di kantor SKPD tersebut, sudah ada tim awal yang bisa menangani sebelum pemadam tiba”, kata Kepala Bidang Damkar Sutiadhi disela-sela pelatihan di kantor camat Labuapi, kemarin.

Dikatakan, pelatihan ini diberikan agar pegawai mengetahui pentingnya tindakan preventif dalam rangka pencegahan kebakaran. Para pegawai mengerti rancang bangun bangunan yang tidak mudah terbakar.

“Kegiatan ini memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi pegawai di SKPD lingkungan pemda Lobar agar memiliki pemahaman dalam antisipasi awal dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di instansi masing-masing”, ujarnya.

Dalam pelatihan ini Damkar juga menyampaikan masih kurangnya armada yang mereka miliki untuk melayani sepuluh kecamatan yang ada di Lobar. Untuk itu sangat dibutuhkan tim di setiap SKPD maupun kecamatan.

“Armada yang dimiliki sekarang berupa dua kendaraan pemadam dan satu mobil supply air. Idealnya di tiap kecamatan ada satu kendaraan pemadam kebakaran”,pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Kamis 29 Agustus 2013

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi usai membuka Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati dan Walikota serta Wakil Bupati dan Wakil Walikota, di Gedung Badan Pendidikan dan Latihan Kemendagri, Jakarta, Senin (26/8) mengakui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan satu di antara 10 K/L yang akan memperoleh remunerasi tahun ini.

Ia menegaskan, dengan adanya remunerasi itu maka akan ada perubahan cukup besar dalam pembiayaan belanja PNS di Kemendagri. “Kalau remunerasi ini dinaikkan, maka semua honor PNS di Kemendagri, seperti honor kepanitiaan akan ditiadakan. Yang diberlakukan adalah single salary (gaji tunggal),” kata Mendagri.

Hal yang sama juga berlaku di daerah, jika tahun depan diberlakukan remunerasi, maka sistem single salary akan diberlakukan, dan semua honor di daerah akan dihapuskan.

“Mudah-mudahan sistem single salary tersebut dapat mendorong penghematan biaya belanja aparatur, terutama di tingkat daerah,” harap Gamawan.

Mendagri menyesalkan sejumlah daerah yang masih mengalokasikan anggaran belanja lebih besar untuk belanja pegawai, yakni mencapai 60 persen. Sedangkan untuk pelayanan publik hanya 24 persen, dan 16 persen untuk belanja modal.

“Saya meminta pengangkatan pegawai honorer harus diefisienkan. Jangan terlalu boros semua dana untuk belanja aparatur,” tegas mantan gubernur Sumatera Barat ini.

Mendagri Gamawan Fauzi juga mengkritik pengangkatan pegawai honorer di sejumlah daerah, yang lebih untuk kepentingan para bupati dan walikota, karena mereka dianggap telah berjasa dalam pemenangan bupati/walikota di pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya menemukan ada kepala daerah yang memberhentikan kepala dinas-dinasnya, dan mengangkat kepala dinas yang baru. Pemberhentian itu karena kepala dinas sebelumnya tidak mendukungnya kepala daerah yang bersangkutan di pilkada,” ujar Gamawan.

Acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Daerah bagi Bupati/Walikota serta Wakil Bupati /Wakil Walikota itu dihadiri oleh 33 kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota. (**/ES)

Sumber :
http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/27/gamawan-remunerasi-kemendagri-dan-9-kl-tahun-ini-pemerintah-daerah-tahun-depan

Giri Menang-Puncak arus balik kapal laut di pelabuhan Lembar terjadi pada Jum’at (16/8) kemarin. Kapal laut yang bersandar di dermaga dua langsung diserbu ribuan pemudik yang turun dari kapal.

Suasana puncak arus balik ini sudah sangat terasa di sekitar pelabuhan. Maklum saja, kapal Ro-roro yang mengangkut para penumpang ini hanya bersandar seminggu sekali di Lembar.

GM Palindo III Cabang Lembar Mudjiono sebelumnya menjelaskan, sesuai jadwal, dua kapal pertama yang akan tiba di pelabuhan Lembar Jum’at (16/8) yaitu KM Awu dan KM Tilong Kabila. KM Tilong Kabila berangkat dari Bima menuju Lembar-Benoa dijadwalkan tiba jam 08.00 Wita. Sedangkan KM Awu yang juga berangkat dari pelabuhan Bima menuju Lembar-Benoa-Surabaya-Kumai (PP) dijadwalkan tiba di Lembar pada pukul 12.00 Wita.

Namun ternyata pada Jum’at lalu, kedatangan kapal penumpang berbeda dari jadwal yang ada. KM Awu yang di jadwalkan siang ternyata bersandar pada pagi hari jam 10.00 Wita sedangkan KM Tilong Kabila yang seharusnya datang pagi baru tiba usai satat Jum’at.

Berdasarkan data yang diperoleh Lombok Post di Kantor Cabang PT Pelni di Ampenan, Jum’at lalu hanya KM Awu yang mengangkut penumpang sejumlah 37 orang. Sedangkan untuk KM Tilong Kabila hanya menurunkan penumpang. “Nantinya pada Sabtu (17/8) sore hari KM Tilong Kabila yang berangkat dari Benoa Bali baru mengangkut penumpang sejumlah 340 orang, kebanyakan menuju Makassar”, jelas pegawai Pelni yang ada di Kantornya.

Sumber: Lombok Post, Senin 19 Agustus 2013

Giri Menang-Seluruh pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) menyatakan siap memberikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) pada H-1 masa kampanye dan H+kampanye. Pernyataan ini disampaikan masing-masing paslon dan tim kampanyenya pada saat rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lobar di Kantor KPU Lobar, kemarin.

Dua Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilibatkan dalam audit dana kampanye ini adalah KAP Tarmizi Ahmad dan KAP Abdulrahman Hasan Salipu.

Kewajiban Paslon untuk melaporkan LP-PDK diatur dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Pemda) , UU 12 tahun 2008 tentang pemilihan umum (pemilu) serta peraturan KPU tahun 2013.

Dalam aturan yang disampaikan perwakilan KAP, setiap paslon tidak boleh menerima sumbangan dari pemerintah, pemda setempat, BUMN dan BUMD serta pihak asing yang tidak jelas identitasnya. Paslon boleh menerima sumbangan dari paslon, gabungan partai politik, perorangan serta lembaga hukum swasta yang besarannya sudah diatur yakni untuk perorangan maksimal besar sumbangan Rp 50 juta dan badan hukum swasta Rp 300 juta yang dilengkapi dengan identitas. Jika diketahui menerima dana kampanye tidak jelas atau dari pihak asing nama paslon bisa digugurkan sebagai peserta Pilkada.

Selain membahas masalah LPPDK, dalam rapat tersebut juga KPU Lobar memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk mengoreksi gambar dan nama yang akan digunakan dalam kertas suara. Sesuai jadwal, kampanye akan dimulai dari tanggal 6 hingga 19 September mendatang.

“Kami berikan kesempatan untuk koreksi dan KPU semaksimal mungkin akan berlaku adil bagi setiap paslon”, ujar Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri.

Dikatakannya, masa kampanye hanya 14 hari. Pada hari pertama yakni tanggal 6 September akan dilakukan penyampaian visi-misi paslon dalam sidang paripurna dewan namun sehari sebelumnya pada tanggal 5 September akan dilaksanakan kampanye pemilu damai dimana semua paslon harus hadir.

“Nanti kalau ada yang tidak hadir dikhawatirkan akan menjadi sorotan masyarakat”, tandasnya seraya mengatakan selain dipotong untuk penyampaian visi-misi, hari kampanye selama 14 hari juga nanti akan digunakan sehari untuk debat kandidat yang dilaksanakan KPU Lobar.”Jadi ada 2 hari yang kurang”,imbuhnya.

KPU juga rencananya akan menggelar debat kandidat meski hal itu tidak diwajibkan untuk dilaksanakan. Namun, lanjut anggota KPU Lobar divisi sosialisasi Suhardi agar pemilukada Lobar terlihat bergengsi dan beda dengan kabupaten lain tidak ada salahnya kalau debat kandidat dilakukan dengan syarat semua paslon setuju.

“KPU boleh melakukan debat kandidat maksimal 5 kali”,ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, paslon H Mahrip-Drs TGH Munajib Kholid (Maju) ingin mengganti latar belakang foto yang ada di kertas suara.”Saya mau mengganti latar foto, dari hijau menjadi warna pelangi” kata Mahrip.

Terkait waktu dan lokasi kampanye, Mahrip meminta KPU tidak tebang pilih dan memperlakukan semua paslon secara adil. Saat ini dimana KPU sudah mengeluarkan jadwal kampanye di 10 kecamatan dimana salah satu paslon mendapat kan 4 kali kesempatan untuk kampanye di Narmada, sedangkan yang lain hanya mendapatkan dua kali.

“Narmada itu terdiri dari 21 desa dan tentu memiliki wajib pilih yang banyak, kalau bisa semua paslon mendapatkan giliran sama untuk kampanye di Narmada”, imbuh Mahrip yang diamini oleh tim sukses (timses) pasangan Ridwan-Syaeful seraya meminta KPU dalam mengatur jadwal kampanye tidak memotong jumlah harinya.

Perihal debat kandidat, paket MAJU sangat setuju dan mereka meminta kegiatan ini tidak hanya dilakukan sekali namun 10 kali di semua kecamatan sehingga sosialisasi yang dilakukan mengena ke masyarakat. Selain itu masa pendukung yang dibawa diminta ditambah.

Hal senada juga disuarakan pihak pasangan Zaini Arony-Fauzan Khalid (AZAN). Tim sukses AZAN yang diwakili Muhazam Fadli menilai debat kandidat sangat menarik untuk dilakukan , namun dalam pelaksanaannya nanti KPU diminta menghidari tanya jawab dari masing-masing paslon ke paslon lain karena hal tersebut cenderung membuat suasana panas.”Lebih baik masyarakat yang bertanya, jangan antar paslon”,cetusnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 19 Agustus 2013