Mataram, 11/7 (ANTARA) – Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram (Unram) terus melakukan pembinaan terhadap sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi produsen tepung singkong fermentasi agar usahanya bisa berkembang.

Peneliti di Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT) Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Unram Prof. Sri Widyastuti, M.App.Sc, Ph.D, di Mataram, Rabu, mengatakan para pelaku UMKM produsen tepung singkong fermentasi yang menjadi binaannya tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur.

“Pembinaan yang kami lakukan berupa transfer teknologi fermentasi tepung singkong. Pembinaan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan sekarang kami berupaya mencarikan dana bantuan untuk permodalan dan pemasaran,” katanya.

Ia mengatakan, produk tepung singkong yang sudah difermentasi itu sudah dipasarkan oleh para pelaku UMKM kepada sejumlah pengusaha yang memproduksi beraneka kue, termasuk Dharma Wanita Unram.      Produk tepung singkong fermentasi itu sudah dikemas rapi dan memiliki merek sesuai dengan keinginan masing-masing produsen.

Unram juga sudah memfasilitasi agar produk pengganti tepung terigu dan tepung beras tersebut memperoleh izin produksi dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB.

Sri menyebutkan, Kelompok Wanita Karya, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu dari 20 kelompok binaan yang khusus memproduksi produk pangan lokal berbahan baku singkong.

Kelompok tersebut memiliki anggota sebanyak 10 orang yang sebagian besar perempuan. Mereka diberi pelatihan cara memproduksi tepung singkong yang memenuhi standar kesehatan sehingga bisa diterima oleh konsumen. Program pelatihan tersebut bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB.

“Kelompok Wanita Karya yang sudah dibina lebih dari dua tahun itu sekarang  mampu memproduksi tepung singkong satu kuintal per hari,” katanya.

Meski demikian, kata dia, produk yang dihasilkan kelompok binaannya masih sulit dipasarkan di tingkat lokal karena minimnya konsumen yang mengetahui produk itu.

Pemasaran produk selama ini masih terbatas pada beberapa konsumen yang datang langsung membeli untuk keperluan membuat kue dengan harga Rp6.000/kg, atau jauh lebih murah dibandingkan dengan harga tepung terigu yang mencapai Rp7.500/kg.

Sri berharap instansi pemerintah terkait untuk membantu mempromosikan dan melatih kelompok binaannya terutama dalam pengemasan.

“Para pelaku UMKM yang memproduksi tepung singkong fermentasi belum memiliki manajemen bisnis yang kuat. Untuk itu kami tidak hanya memberikan pembinaan dari sisi teknologi, tapi juga manajemen pengelolaan usaha dan mencarikan bantuan modal,” ujarnya. (*)

kirim berita

http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=3&id=22505

Minggu, 08 Juli 2012 16:27 – Laporan Awaludin

Mataram, 8/7 (ANTARA) – Badan Kehormatan Rakyat Nusa Tenggara Barat meminta semua tempat hiburan malam ditutup selama bulan suci Ramadhan ditutup untuk  memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi umat Muslim menjalankan ibadah.

Ketua Badan Kehormatan Rakyat (BKR) NTB H Mesir Suryadi di Mataram, Minggu mengatakan, tempat-tempat hiburan malam, seperti kafe, bar dan tempat karaoke serta panti pijat perlu ditutup sementara selama bulan suci Ramadhan agar tidak mengganggu umat Islam menjalankan ibadah.

“Kita semua termasuk umat Islam sendiri hendaknya menghormati bulan suci Ramadhan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan umat Muslim dalam menjalankan berbagai ibadah selama Ramadhan,” katanya.

Ia mengatakan, kalau umat Islam sendiri memberikan contoh yang baik, maka umat lain juga akan lebih menghormati dan memelihara ketertiban selama bulan suci Ramadhan.

Dalam kaitan itu, katanya, aparat juga harus memberikan sosialisasi jauh hari sebelum bulan suci Ramadhan tiba agar tempat-tempat hiburan malam tidak beroperasi selama Ramadhan.

Menurut Mesir, sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh pengelola tempat hiburan, seperti di kawasan wisata Senggigi untuk meminta mereka tidak membuka tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan agar nanti tidak alasan mereka tidak mengetahui ada larangan tersebut.

Dai mengatakan, jangan sampai setelah memasuki bulan suci Ramadhan baru dilakukan penertiban dengan cara-cara yang mengedepankan tindakan kekerasan misalnya merusak tempat hibuarn malam.

“Dengan cara ini kita yakin mereka akan menghormati bulan suci Ramadhan dengan tidak membuka tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” ujarnya.

Badan Kehormatan Rakyat adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh sejumlah tokoh lintas agama, partai politik dan etnis dalam rangka memberikan masukan dan mengkritisi program pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat. (*)

Sumber : http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=22467

Senin, 09 Juli 2012 14:59 – Laporan Anwar Maga

Mataram, 9/7 (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperbaharui data keberadaan pulau guna memperjelas jumlah pulau untuk disahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Tahun ini dilakukan pembaharuan data pulau sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri guna memperjelas keberadaannya, karena mungkin saja ada pulau kecil yang lenyap karena peristiwa alam,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Lalu Sajim Sastrawan, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, NTB memiliki 280 buah pulau yang menyebar di 10 wilayah, termasuk dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa.

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat 38 buah pulau, Lombok Tengah 20 buah pulau, Lombok Timur 35 buah pulau, Sumbawa Barat 15 buah pulau, Sumbawa 62 buah pulau, Dompu 23 buah pulau dan Bima sebanyak 84 buah pulau.

Pulau di wilayah terluar NTB yakni Pulau Sophia Louisa diganti menjadi Pulau Sepatang dan secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Pulau terluar itu merupakan bagian dari 92 pulau terluar di wilayah NKRI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang Titik-titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan RI.

Sebanyak 280 buah pulau di wilayah NTB itu merupakan bagian dari 13.466 pulau di Indonesia versi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada hasil survei geografi dan toponimi yang berakhir pada tahun 2010.

Hasil survei yang dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Rupabumi, sejak 2007 hingga 2010 itu, telah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Daftar nama rupabumi (gasetir) pulau di Indonesia sejumlah 13.446 itu telah dikantongi  United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

“Data itu sudah lebih dari dua tahun, dan setiap tahun perlu ada pembaruan data untuk memastikan keberadaan pulau-pulau tersebut. NTB pun demikian, melakukan pembaharuan secara terkoordinasi,” ujarnya.

Sajim mengakui, Pemprov NTB mengandalkan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaharui data keberadaan pulau-pulau yang dimiliki masing-masing daerah otonom, karena tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembaharuan data pulau itu.

Pembaharuan data jumlah pulau itu, juga sekaligus mengecek penamaan rupabumi yang dilaporkan sudah rampung untuk 280 buah pulau di wilayah NTB itu.

“Mungkin saja dalam beberapa tahun terakhir ini ada pulau yang tenggelam karena peristiwa awal seperti terkikis akibat hantaman gelombang atau akibat gempa tektonik. Makanya, perlu diperbaharui datanya,” ujarnya. (*)

Sumber : http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=22475

Senin, 09 Juli 2012 18:03 – Laporan awaludin

Mataram, 9/7 (ANTARA) – Universitas Mataram (Unram) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan kesempatan bagi siswa lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang gagal menjadi mahasiswa baru melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) pada 2012.

“Kami membuka jalur tes mandiri masuk Unram untuk memberikan peluang bagi yang tidak lulus SNMPTN yang beberapa waktu lalu,” kata Rektor Unram Prof H Sunarpi, Ph.D, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, kuota mahasiswa baru yang akan diterima melalui tes mandiri sebanyak 3.000 orang yang tersebar di sembilan fakultas, yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) serta Fakultas Teknologi Pangan.

Pendaftaran tes mandiri Unram dibuka sejak 9-21 Juli 2012, sedangkan tes tertulis akan digelar pada 30 Juli 2012.

Lokasi pelaksanaan tes tertulis di sejumlah gedung fakultas yang ada di Unram.
Menurut Sunarpi, proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur tes mandiri dilakukan secara ketat agar calon mahasiswa yang lulus benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen untuk melanjutkan pendidikan di Unram.

Pelaksanaan tes mandiri nantinya akan diawasi oleh para dosen dan tenaga administrasi di lingkungan Unram. Satu orang pengawas akan mengawasi sebanyak 20 orang peserta tes mandiri.

“Proses pengawasan tes mandiri sama dengan SNMPTN. Kami juga tidak mentolerir adanya calon mahasiswa titipan. Jika ada permainan seperti itu, tolong kami diinformasikan melalui siapa sehingga kami bisa melakukan tindakan,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jumlah lulusan SLTA yang berminat masuk Unram melalui SNMPTN jalur ujian tulis yang digelar pada 12-13 Juni 2012,  sebanyak 27.000. Mereka bersaing memperebutkan 1.900 kursi yang tersedia di Unram.

Jumlah pendaftar SNMPTN pada 2012 melalui jalur ujian tertulis yang memilih Unram mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu sebanyak 24.288 orang.

“Kalau melihat kuota melalui SNMPTN jalur ujian tulis sebanyak 1.900 orang, berarti sekitar 25.100 orang yang tidak lulus. Cukup banyak. Makanya kami buka kesempatan melalui jalur tes mandiri,” ujarnya. (*)

Sumber : http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=5&id=22477

“Saran saya ke DPR, bagi mereka yang memiliki rekam jejak buruk jangan diberi izin, ”katanya,Jumat (6/7). Dia juga sepakat ada pengetatan terhadap ormas yang mengajukan badan hukum.Ormas yang tidak memiliki badan hukum sebaiknya juga tidak dilayani pemerintah.Selain itu juga tidak berhak mendapatkan anggaran dari pemerintah. “Saat ini ormas yang terdaftar di Kemendagri sekitar 64.000 lebih,”katanya. (lebih…)