Senggigi, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Lombok Barat. Menurutnya semangat kolaborasi dan sinergi ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Bupati Fauzan meminta kepada semua kepala OPD untuk terus gerak cepat dan tepat agar tujuan pembangunan dapat tercapai. “Kita harus terus menguatkan semangat kolaborasi dan sinergi dalam membangun Lobar”ujarnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lobar dalam kegiatan rekonsiliasi data dan informasi LKPJ Bupati Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Senggigi pada hari Selasa (15/3/2022).

H. Fauzan Khalid lebih lanjut mengatakan penyusunan LKPJ merupakan kegiatan yang rutin dilaksakan tiap tahunnya, tetapi pada tahun ini telah terdapat perubahan dari bagian yang menyusunnya. “Walaupun yang menyusun LKPJ sudah bukan Bapenda lagi, tetapi data-data yang diolah didapatkan dari OPD di lingkup Lobar dan karena itulah dibutuhkan adanya rekon data.” Tambahnya.

Ia menyampaikan bahwa rekon kali ini terfokus kepada indikator-indikator yang telah dan belum tercapai pada RPJMD 2019-2024. “Terdapat tujuh indikator yang masih belum tercapai dan karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi serta sinergitas dan saran-saran agar indikator-indikator tersebut dapat segera tercapai.” Tegasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lombok Barat dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sebelumnya telah diawali dengan menginput dan mengolah data yang telah dilaporkan oleh Kasubag Program dari masing-masing OPD. “, Alhamdulillah kami telah mencoba rekon data selama beberapa hari ini dan kami juga telah memberikan surat pernyataan kepada para Kepala OPD yang menyatakan bahwa data yang mereka sampaikan tersebut valid.” Jelasnya.

Jamaludin menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali pertama bagi bagian Pemerintahan Setda Lobar dalam menyusun LKPJ, sehingga ia mengharapkan permakluman jika masih terdapat beberapa kesalahan dalam mengerjakannya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Sekretaris Daerah Lombok Barat DR.H. Baehaqi tentang LKPJ dan pembangunan di Lombok Barat. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memperoleh saran dan masukan dari semua OPD. Kegiatan dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi, para Asisten Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar Jamaludin, Kepala OPD lingkup Lobar dan Camat se-Kab Lobar.

(Diskominfotik/Fiyan/Juan/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Sosialisasi Peraturan bupati tentang zakat, infaq, dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya secara virtual di ruang rapat Jayengrane Rabu, (09/3/2022).

Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual dihadiri oleh Asisten l Setda Lobar Drs. Agus Gunawan, Kadis PMD Heri Ramadhan, Kadis Kominfotik Ahad Legiarto, Ketua Baznas Lobar TGH. M. Taisir, Kepala Kemenag H. Jalalussayuthi, Kabag Kesra H. Maksum, Staf Ahli H. Najamudin dan Para Perangkat desa yang mengikuti secara virtual.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara sosialisasi Asisten l Setda Lobar Drs. Agus Gunawan menjelaskan bahwa disaat covid pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap produktif seperti menerbitkan peraturan Bupati no 28 tahun 2021 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan Dana sosial keagamaan lainnya, yang tujuannya adalah berikhtiar untuk mensejahterakan warga Lombok Barat serta berproduktif. Sehingga Dana yang masuk dan dikelola oleh Baznas bisa disalurkan kepada yang membutuhkan yang dimana Baznas terbentuk melalui seleksi yang tidak hanya dilaksanakan oleh panitia kabupaten melainkna panitia pusat.

“Untuk diketahui Baznas merupakan badan nonstrukrural yang mandiri yang dengan diterapkan peraturan baru yang bertujuan bisa bersinergi dan berakselerasi dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Lombok Barat dengan langkah konkritnya antara lain memberi bantuan kepada warga Lombok Barat pada saat banjir bandang desember lalu”ujarnya.

Selain membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal bencana Baznas juga mensuport pemerintah diberbagai bidang antara lain dibidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang tentunya akan bersinergi dengan pemda dan juga Baznas serta stakeholder baik internal dan OPD maupun external diluar pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Baznas Lobar TGH. Taisir dalam sosialisasinya menjelaskan bahwa bagaimana Kegiatan baznas memberikan sumbangsih Dan kontribusi dalam rangka mengurangi mustahiq Dan menambah jumlah muzaki.

“Dengan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan bupati adalah sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari dana sosial keagamaan lainnya, adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi yang adil /tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya”. (Diskominfotik/Ria/Dhea).

Mataram, Diskominfotik – Penandatanganan Komitmen Besama Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak (KRPLA) yang dilaksanakan di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Mataram pada hari Senin (7/2/2022).

Kegiatan dihadiri oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Anggota Komisi VIII DPR RI H. Nanang Samodra, Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Ketua TP-PKK NTB Hj. Niken Zulkieflimansyah seluruh Bupati/Walikota di NTB dan Kepala OPD bidang terkait.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengenai bahwa dalam mencapai perlindungan perempuan dan anak yang maksimal bukanlah hal yang sederhana melainkan harus dimulai dari tingkat bawah yaitu dimana pemerintah NTB menginginkan agar pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat mencapai pada dingkat desa dan dusun melalui pengadaan posyandu. “Alhamdulillah Jumlah posyandu saat ini di NTB sekitar 7600 dan itu merupakan hasil kerja keras dari Bupati/Walikota.” Tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa semenjak I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menjabat sebagai Menteri PPPA tingkat kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadapa perempuan dan anak yang terungkap semakin meningkat, hal ini bukan karena semakin maraknya kasus melainkan karena saat ini masyarakat telah berani untuk berbicara demi mendapatkan keadilan.

Anggota Komisi VIII DPR RI H. Nanang Samodra yang merupakan warga NTB menyampaikan harapannya agar salah satu kabupaten/kota di NTB dapat menjadi nominator unggulan untuk ramah perempuan dan layak anak.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa saat ini Kementrian PPPA memiliki anggaran yang paling kecil akan tetapi ia beranggapan bahwa meskipun memiliki anggaran yang kecil, kementrian ini telah memberikan dampak yang besar yaitu dengan semakin banyak mengungkapkan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan pada perempuan dan anak.

“Situasi di NTB saat ini masih banyak yang telah mengalami perbaikan, khususnya di Peduli Pendidikan Perempuan dan Anak yang masih stagnan. Saya juga meminta kepada Bupati/Walikota untuk segera mengurus penduduk yang telah menikah siri dan belum memiliki surat nikah agar anak-anak mereka dapat masuk sekolah. Akan susah anak mereka untuk sekolah jika tidak punya akta lahir dan tentu saja untuk memiliki akta lahir tersebut dibutuhkan surat nikah para orang tua.” Tambahnya.

Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menanggapi bahwa ia sendiri tidak akan mengeluh tentang anggaran yang kecil asalkan ia tetap mendapatkan dukungan dari Kementrian Lembaga dan juga Pemerintah Daerah sebagai eksekutor. “Karena sinergi merupakan kekuatan untuk mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi.”

I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan bahwa perempuan dan anak merupakan kaum mayoritas yang ada di Indonesia harus benar-benar didampingi dengan baik, akan tetapi pada kenyataannnya pada saat ini perempuan dan anak masih diposisi rentan.

“Kami sangat mengapresiasi beberapa kabupaten/kota di NTB yang telah memiliki perda yang mengatur tentang pernikahan anak yang bahkan tidak hanya perda saja, melainkan telah masuk ke dalam peraturan adat daerah masing-masing.” Tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ketika melihat IPM, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Anak NTB masih berada dibawah rata-rata nasional dan jika melihat dari tingkat Pekerja Anak dan Perkawinan Anak NTB juga berada di peringkat ke-4 di Indonesia, akan tetapi jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan NTB berada di tingkat tiga tertinggi di Indonesia.

“Di NTB masih banyak kabupaten/kota yang belum menggunakan dana DAK Tahun 2021 kemarin secara maksimal untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak, oleh karena itu saya berharap pada tahun 2022 ini pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana itu secara maksimal serta bersinergi dalam mewujudkan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi dan Indonesia Maju” Jelasnya. (Diskominfotik/Juan/Indra/Dhea).

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menerima kunjungan dan silaturahmi Dokter PIDI. Dokter PIDI merupakan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) penyelenggaraan yang dikelola dan dibiayai oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI. Dokter PIDI yang berjumlah 14 orang ini diterima langsung oleh Bupati Lombok Barat bersama Asisten 1 Setda Lobar Agus Gunawan di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat Rabu, (02/3/2022).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Fauzan menyambut baik kedatangan dokter PIDI di Lombok Barat. Hal ini tentu sangat membantu pemerintah dan masyarakat Lombok Barat dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Dua periode ini berharap agar dokter PIDI dapat memberikan kontribusi maksimal untuk masyarakat Lobar. “Kami harapkan dokter PIDI yang masih fresh ini dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di fasilitas kesehatan yang tersebar di Lombok Barat. Tentu butuh kesabaran dan butuh senyum untuk melayani masyarakat” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Daerah 1 yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan Agus Gunawan menjelaskan bahwa sebanyak 14 Dokter Program internsip Dokter Indonesia (PIDI) akan bertugas di 3 tempat yaitu UPT Puskesmas Banyumulek , UPT Puskesmas Perampuan dan di RS. Risa Mataram. Menurut Agus Gunawan silaturahmi dokter PIDI hari ini untuk melaksanakan orientasi penugasan selama 1 tahun kedepan. Ia berharap agar Dokter PIDI dapat memberikan dedikasi dan pengabdian untuk Lombok Barat sehingga bisa membantu pemerintah daerah dalam membangun derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Barat. “Kami berharap pengabdian dokter PIDI dapat membantu Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan” ujarnya.

PIDI adalah Program lnterehensip Dokter lndonesia yang merupakan harapan untuk perbaikan bagi keberlangsungaan system kesehatan khususnya di Indonesia.
PIDI merupakan proses mematangkan ilmu kedokteran yang telah didapatkan dibangku perkuliahan melalui praktek nyata di lapangan bagi calon Dokter yang baru lulus pendidikan kedokterannya. (Diskominfotik/Ria/Dhea).

Sekotong, Diskominfotik – Dua pekan menjelang pelaksanaan even moto GP 2022 yang akan digelar 18 hingga 2022 mendatang, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan jajarannya memantau kesiapan fasilitasi di kawasan wisata Sekotong. Uniknya Bupati yang didampingi Asisten Daerah dan Kepala OPD memantau kesiapan kawasan wisata Sekotong dengan menggunakan sepeda, Kamis pagi, 3 Maret 2022.

Star dari Kantor Camat Sekotong, Bupati dua periode ini melihat secara langsung kesiapan kawasan wisata sekotong menyambut kedatangan wisatawan yang akan menonton gelaran even moto GP 2022. Bupati Fauzan memantau infrastruktur dan fasilitas penunjang di sejumlah kawasan wisata di Kecamatan Sekotong. Mulai dari Kawasan wisata mangrov hingga kawasan pelabuhan Tawun yang menjadi akses menuju sejumlah gili gili kecil di Lombok Barat. “Hari ini kami melaksanakan kegiatan Bersepeda di Sekotong untuk memantau kesiapan Kawasan wisata sekotong menyambut tamu tamu moto GP, Dari Infrastruktur dan fasilitas penunjang kawasan wisata, pelabuhan hingga penginapan di Sekotong”ujarnya.

Bupati Fauzan juga mengatakan bahwa Lombok Barat sudah sangat siap untuk menyambut wisatawan yang ingin menonton moto GP. Sejumlah fasilitas di kawasan wisata senggigi dan sekotong serta di semua wilayah Lombok Barat telah dibenahi. Hal ini agar para wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat merasa puas atas situasi dan layanan yang diberikan. “Tentu kami di Lombok Barat sudah sangat siap menyambut wisatawan yang ingin menonton moto GP, Mari berkunjung dan menginap di Lombok Barat”ujarnya.

Dalam kesempatan ini Fauzan Khalid kembali menyampaikan harapannya kepada semua UMKM di Lombok Barat. Ia berhara even Moto GP ini dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM, Pedagang kecil serta masyarakat luas. Menurutnya UMKM perlu untuk melakukan berbagai terobosan agar produknya diminati oleh wisatawan. Pemkab telah melakukan berbagai upaya dan pendampingan kepada UMKM agar dapat memperoleh nilai tambah dari gelaran even Moto GP 2022 mendatang. “UMKM dan Pedagang kecil menjadi bagian penting dalam even moto GP. Tentu kami terus berupaya melakukan yang terbaik untuk UMKM agar memperoleh nilai tambah dari gelaran even internasional ini”ujarnya.

Hadir dalam kegiatan ini asisten daerah 1 dan 2, semua Kepala OPD serta masyarakat Lombok Barat yang ingin menikmati indahnya track atau jalur di kecamatan sekotong yang melalui tepi pantai dengan pasir putih. (Agg/Fn/Jn/Ind/Rif/Bid. Ikp)

Gerung, Diskominfotik – Rapat paripurna DPRD tentang pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Lombok Barat terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul eksekutif yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Lombok Barat pada hari Rabu (2/3/2022).

Kegiatan rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRDLobar. Sementara dari Eksekutif, dihadir oleh Sekertaris Daerah Lombok Barat H. Baehaqi dan sejumlah kepala OPD.

Dalam pembukaannya Wakil Ketua DPRD menyebutkan tiga buah Raperda didiskusikan, yaitu pertama Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kedua Retribusi Perijinan Bangunan Gedung dan yang ketiga Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Untuk menjelaskan mengenai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lombok Barat disampaikan oleh juru bicara gabungan fraksi DPRD Lombok Barat Abu Bakar dari Fraksi PKS.

Ia menyampaikan bahwa dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan demi generasi kedepannya yang hanya dapat terlaksana dengan sistem pemerintahan yang baik yang melibatkan partisipasi aktif dengan swasta.

“Adapun retribusi perijinan bangunan gedung dimaksudkan dalam rangka mengembangkan infrastruktur yang ada di Lombok Barat sehingga sesuai dengan tata ruang di Lombok Barat.” Tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pemangku usaha untuk menilai dan menjalankan usaha berdasarkan potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya.

“Pada dasarnya fraksi-fraksi DPRD Lobar yaitu fraksi Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Berkarya, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Nasional dan Restorasi dan fraksi Perjuangan Rakyat pada dasarnya dapat menerima dan setuju terhadap Raperda Kabupaten Lombok Barat untuk dibahas pada tahap selanjutnya.” Jelasnya. (Diskominfotik/Bid. Ikp)

Gerung, Diskominfotik – BAPPEDA Provinsi NTB mengunjungi Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mengevaluasi dan menjelaskan rencana pembangunan kewilayahan Provinsi NTB di Ruang Rapat Jayengrana, Kantor Bupati Lombok Barat pada hari Jumat (25/2/2022).

Turut hadir dalam kegiatan Asisten II Daerah Rusditah, Kepala Bappeda Lombok Barat H. Ahmad Saikhu dan para Kepala OPD Lingkup Lombok Barat.

Kegiatan diawali dengan pemaparan dari Kepala Bappeda Lobar mengenai capaian pembangunan daerah seperti empat indikator makro pada tahun 2021 diantaranya Indeks Pembangunan Manusia di Lombok Barat telah mencapai 68,61% yang telah ditargetkan untuk mencapai 70% pada tahun terakhir RPJMD. Kondisi kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,19%. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar 4,58% dan tahun 2021 sebesar 3,32%.

“Sedangkan untuk tingkat laju pertumbuhan ekonomi di Lombok Barat telah mengalami peningkatan menjadi 3,40% setelah mengalami penurunan -7,08% pada tahun 2020. Kenaikan ini diperkirakan karena dampak dari WSBK kemarin dan telah mulai beroperasinya beberapa hotel serta transportasi yang mulai berkembang.” Jelasnya.

H. Ahmad Saikhu menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki enam permasalahan yang saat ini menjadi fokus yaitu diantaranya lambatnya pertumbuhan ekonomi, masih rendahnya kualitas SDM, tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya pelayanan infrastruktur, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan dan yang terakhir ialah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik terhadap masyarakat.

“Terdapat enam isu strategis yang telah kami rencakan untuk menyelesaikan enam masalah tersebut diantaranya produktifitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, kualitas nilai kehidupan daya saing SDM, kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kualitas lingkungan hidup dan daerah rawan bencana serta birokrasi reformasi.” Tambahnya.

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB menanggapi pemaparan tersebut dengan menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lobar dapat bersinergi dengan baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi isu utama di daerah saat ini.

“Pemerintah Provinsi telah memiliki beberapa rencana untuk tahun 2023 diantaranya sirkuit Mandalika yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Pulau Lombok serta penanggulangan kemiskinan berbasis desa seperti pengembangan desa wisata, posyandu keluarga, bumdes maju, zero waste, ekonomi kreatif serta meningkatkan budaya literasi di desa tentu dapat membantu percepatan penurunan angka kemiskinan.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrim di Lombok Barat harus dapat segera diselesaikan pada tahun 2024 dan adapun daerah terparah dalam kemiskinan ekstrim adalah Kecamatan Sekotong sekitar 2.668 kepala keluarga.

“Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan infrastuktur di daerah pariwisatan dan pertanian serta peningkatan kewaspadaan pada kerusakan lingkungan rawan bencana.” Tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Barat mengatakan bahwa semenjak COVID-19 melanda telah menyebabkan banyaknya tertunda perbaikan infrastruktur jalan.

“Selama ini tingkat perbaikan jalan di Lombok Barat mengalami stagnan yaitu sekitar 68% dan setiap telah mendekati angka 70% saya meminta untuk memperbaiki jalan desa menjadi jalan kabupaten dan hal ini dapat dilihat pada panjang jalan kabupaten yang dimana pada tahun 2015 jalan kabupaten hanya sekitar 200 KM dan sekarang telah menjadi lebih dari 700 KM.” Jelasnya.

Fauzan juga menyampaikan bahwa telah ada rencana pada tahun 2023 akan membuka jalan Senggigi-Pusuk untuk menaikan nilai tawar Senggigi serta Pusuk dan jalan Tempos-Mareje yang dimana Mareje akan menjadi titik perhubungan antara Sekotong-Kota Gerung dan Pelabuhan Gili Mas dengan Mandalika.

“Selain itu stunting di Lombok Barat telah menjadi fokus saat ini dan kami akan apel siaga pada awal maret. Lombok Barat mendapatkan 1600 tenaga pendamping dari BKKBN dan kami akan memanfaatkan untuk menanggulangi angka stunting ini. Saya juga memiliki target sebelum masa jabatan saya berakhir yaitu angka stunting dapat mencapai satu digit di tahun 2024 nanti.” Tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Lombok Barat, khususnya daerah Sekotong akan dapat ditanggulangi karena pada bulan Maret ini akan mulai dibangun pabrik pengolahan porang yang tentunya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan ekonomi di daerah Sekotong. (Bid.Ikp)

Gerung, Diskominfotik – Rapat Singkronisasi mingguan MotoGP Mandalika 2022 , dilaksanakan di Ruang Command Center Lantai 3 gedung putih kantor Bupati, Selasa (22/02/2022).  Agenda Rapat mingguan yang dikonsentrasikan pada pengaspalan sirkuit Mandalika dan penjualan tiket pada salah satu ajang olahraga paling bergengsi di dunia.

Salah satu yang dilakukan dalam persiapan tersebut adalah Rapat Sinkronisasi Mingguan secara virtual yang langsung dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurut komandan lapangan penyelenggaraan Moto GP Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa konsentrasi penuh dalam mempersiapkan perhelatan MotoGP yang akan terselenggara pada 18-20 Maret adalah Pengaspalan Sirkuit yang pada saat ini hampir rampung atau sekitar 70% .

“Dan untuk penjualan tiket masih dibawah target yaitu tiket yang per 21 februari 2022 sebanyak 19.802 tiket yang terjual dari jumlah 108.958 tiket yang disediakan atau rata-rata penjualan tiket mingguan adalah 2.818 tiket”

Sementara itu untuk Akomodasi dan hotel, Pemerintah berencana akan bekerjasama dengan beberapa platform seperti traveloka dan lain-lain, yang dimana nantinya masyarakat dan wisatawan yang akan menginap bisa memilih dan memesan hotel sesuai dengan kebutuhan, dengan demikian mama diperlukan upaya promosi yang masif dan melibatkan local point kementrian atau lembaga promosi agar terintegrasi dengan informasi dan akomodasi.

“Melalui gelaran MotoGp diharapkan adanya peningkatan ekonomi masyarakat yang salah satunya melalui keterisian Sarhunta(Sarana Hunian Sementara) yang dimana terdapat 300 unit Sarhunta yang tersebar di kabupaten Lombok tengah dan Ada 98 Sarhunta yang ada di KLU dan Gili Tramena seperti yang dijelaskan Dirjen Perumahan PUPR lwan supriyanto.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) H. M. Fajar Taufik jika pembahasan vicon hari ini salah satunya membahas mengenai keterisian kamar pada usaha jasa akomodasi khususnya di Lombok yang masih perlu validasi. Di Lombok Barat sendiri, sejauh ini tercatat 74% kamar yang ada sudah berstatus telah dipesan untuk gelaran MotoGP Maret mendatang.
Kementrian kominfo juga berkontribusi dalam dukungan layanan publik yaitu menghadirkan informasi yang akurat, transfaran dan aktual serta menghadirkan saluran komunikasi yang tepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal penting lainnya yang disampaikan dalam vicon adalah penekanan dalam penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum dan wisata seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan.