Giri Menang – (10/2). Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid menyerahkan bantuan berupa beras kepada korban terdampak anomali cuaca di Masjid Bayanuddin Desa Taman Ayu setelah shlat juat (10/2). Fauzan Khalid bersama TIM dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Sekcam Gerung, Kapolsek Gerung dan Kepala Desa mengunjungi warga Dusun Taman, Desa Taman Ayu, Gerung. Kedatangan bupati dan rombongan tersebut jamaah masjid dan warga masyarakat untuk memantau kondisi masyarakat sekaligus bersilaturahmi dan memberikan bantuan beras kepada warga.

(lebih…)

Giri Menang – (9/2). Peserta Pansel Jabatan Tinggi Pratama setelah melewati sesi test ilmu pengetahuan, dan pembuatan karya inovatif, sejak kemaren 50 orang pelamar untuk 10 JPTP yg lowong di 10 SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjalankan sesi wawancara. Setiap pelamar harus menghadapi 5 orang panitia seleksi yang mempertanyakan visi misi, gagasan, dan strategi pemecahan masalah secara bergiliran yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat (9/2).
Terbayang bagaimana seriusnya para pelamar menghadapi 5 pansel yang memiliki latar belakang berbeda itu. Setiap pansel, rata-rata mewawancarai paling sedikit 7 menit untuk melakukan pendalaman atas kapasitas, integritas, dan kemampuan para pelamar terhadap bidang SKPD yang dilamarnya.
(lebih…)

Giri Menang – (9/2). Sembilan Pendonor Darah Berprestasi Mitra Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) akan menerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden Republik Indonesia.

Bupati Lobar selaku Ketua PMI Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kepala Instalasi PMI Lobar Dr. Tri Retno Wilandari dan Sekretarisnya Mustarudin Efendi, menerima kunjungan dan melepas 9 orang pendonor darah berprestasi tersebut di Kediamannya (9/2).

(lebih…)

Giiri Menang – (9/2). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patut Patuh Patju (Tripat) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar Pengurus Komite Keperawatan masa bhakti 201-2019 di Aula RSUD tersebut (9/2).
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/1786/XI/RSUD/2016 tentang Struktur Organisasi Komite Keperawatan RSUD Tripa telah ditetapkan Muhammad Ismail, sebagai Ketua, Lalu Muhammad Saleh selaku sekretaris dan Bendahara dijabat oleh Uminatun, dan Bq. Eva Priyatna.
Dalam laporannya Sri Hartati selaku Panitia mengatakan struktur kepengurusan Komite Keperawatan pada RSUD itu terdiri dari Sub Komite Kredensial, Sub Komite Mutu Profesi dan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi. “Keanggotaan Organisasi ini diambil dari internal RSUD Tripat yang bernaung dibawah Direktur Rumah Sakit,” jelasnya.
Sementara itu Direktur RSUD Tripat Ni Made Ambarayati mengatakan sangat mengapresiasikan kelembagaan ini karena pihak rumah sakit bisa terbantu. Komite ini yang akan banyak membantu RSUD dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pasien.
“Mudah-mudahan dengan dilantiknya komite ini bisa bekerjasama satu dengan yang lainnya sehingga pelayanan yang ada di RSUD ini bisa ditingkatkan dengan baik ,” harapnya.
Di pihak Komite, Muhammad Ismail optimis mampu menjalankan tugas organisasi. “Terimakasih atas kepercayaan teman-teman, bersama satu dengan yang lainnya itu yang kita butuhkan dalam mengelola organisasi sehingga visi dan misi dari organisasi ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” ungkapnya.
Eksistensi Komite ini akan sangat penting sebagai bagian internal RSUD yang akan menjawab tantangan layanan prima bagi masyarakat. Komite Keperawatan merupakan wadah yang dibuat pemerintah sebagai upaya dalam pengelolaan mutu profesi keperawatan.
Di tengah sorotan saat ini ketika prosedur layanan kurang difahami oleh keluarga pasien, siapapun dan terutama keluarga dan pasien bisa berharap banyak komite ini semakin meningkatkan kualitas layanan RSUD buat masyarakat.
Kegiatan juga dirangkai dengan seminar keperawatan dengan narasumber H. Sulaeman Adam selaku Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lombok Barat. (Diskominfo

Giri Menang – (9/2). Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisaiatif DPRD Lombok Barat (Lobar) yaitu Raperda Keterbukaan Informsi Publik (KIP) dan Raperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal setuju dibahas Dewan. Persetujuan itu disampaikan pimpinan Sidang Wakil Ketua DPRD Lobar Multazam di Gedung DPRD tersebut pagi tadi (9/2).
Dikatakan kedua raperda yang menjadi pokok bahasan pada Rapat Paripurna tersebut mendapat persetujuan dewan. Selanjutnya akan dibahas pada kegiatan yang sama pada agenda Raperda menjadi Perda yang akan dikelola oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lobar. Direncanakan, pembahasan raperda menjadi Perda, akan dilaksanakan pada hari Jumat pekan depan.
Sementara itu Juru Bicara Pembahasan Raperda KIP dan Penyelenggaraan Pariwisata Halal L. Hermayadi dalam penyampaian pedapatnya menyatakan, setiap Badan Publik yang mendapatkan anggaran dari APBN dan APBD wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan informasi tentang program dan kinerja Badan Publik dalam upaya memberi pelayanan kepada public atau masyatrakat yang membutuhkan informasi.
Ditambahkannya, Peraturan Mendagri No 35/2010 tentang pedoman, pengelolan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkunagn Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai panduan dalam rangka membangun acuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ini semua dalam rangka memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi public serta meningkatkan pelayanan informasi public pd Badan Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Dengan terbitnya Peraturan daerah ini ke depan diharapkann kinerja badan Publik dapat menghasilkan layanan informasi public yang semakin baik serta menjamin hak-hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi public. Untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sesuai dengan perkembangan yang terjadi di kabupaten Lombok barat yang langsung berhubungan dengan public yakni produk halal bagi masyarakat terlebih NTB telah dijadikan sebagai Destinasi pariwisata halal dunia termasuk Kabupaten Lombok barat yang menghendaki terjaminnnya produk halal bagi masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke NTB termasuk di Lombok Barat.
Pada kesempatan tersebut hadir dari pihak eksekutif diantaranya, Sekda Lobar, H.Moh Taufiq, Asisten I, Asisten II, Anggota FKPD, Staf Ahli, sejumlah Kepala SKPD. Sementara dari pihak legislatif hadir Plt Sekretaris Dewan, Drs.Lalu Supriadi, Wakil Ketua, H.M. Said serta 26 anggota dewan dari 45 anggota dewan yang ada di DPRD Kabupaten Lobar. (Diskominfo)

Giri Menang – (8/2). – TP PKK Lombok Barat (Lobar) akan melonching program   TANCAB GAS (Tanam Cabai Terintegrasi dengan Unggas) dalam acara road show PKK Provisni NTB mendatang. Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Lobar Hj. Khaeratun Fauzan Khalid saat membuka rapat persiapan menyambut road show PKK provinsi NTB tersebut di ruang rapatnya pagi kemarin (8/2).

(lebih…)

Giri Menang (8/2/2017). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat serius mengkampanyekan One Day One Juz yang dimodifikasi dengan gerakan KHATMUL QUR’AN. Setelah berlangsung di Rumah Dinas Bupati dan 4 kantor camat, hari ini (8/2)Khatmu l Qur’an dilakukan di Kantor Camat Sekotong.
Seusai memantau Musrenbangcam Gerung, saya menjadi salah satu peserta khatmul qur’an diantara peserta lain yang terdiri dari Staff Kantor Camat, Forkompimka, para Kepala Desa, Anggota2 BPD, dan para tokoh masyarakat Se Kecamatan Sekotong.
(lebih…)

Girimenang (8 Februari 2017). Sebanyak 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berkompetisi merebut jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 10 SKPD yang lowong. Ke 50 PNS tersebut telah ditetapkan Panitia Seleksi (Pansel), Badan Kepegawaian Daerah dan Pemberdayaan Sumber Daaya Manuasia (BKD PSDM) Lobar menggelar seleksi terbuka bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Lobar. Kegiatan ujian berlangsung di Ruang Jayengrana, Kantor Bupati Lobar di Gerung, hari ini (7/2).

(lebih…)

Giri Menang (8 Februari 2017). Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Kongok Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Pemkot) Mataram. Kendati sempat tercetus isu penolakan perpanjangan kerjasama setelah habis masa kontrak yang berakhir 3 Januari 2017 lalu. Pemkot Mataram yakin kontrak perpanjangan kerjasama tersebut akan tetap diperpanjang. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, Rabu (8/2).

“Kami berharap kontrak tetap diperpanjang dan dilanjutkan lagi,” harapnya.

(lebih…)