BUPATI H. FAUZAN KHALID LANTIK 125 KEPALA SEKOLAH JENJANG TK, SD DAN SMP

Gerung, Diskominfotik – Sebanyak 125 Kepala Sekolah jenjang Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Lombok Barat dilantik bertempat di Bencingah Agung Giri Menang, Rabu (10/3/2021).

ke 125 orang Kepala Sekolah yang dilantik terdiri dari 25 orang Kepala SMP, 99 orang Kepala SD dan 1 orang Kepala TK.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Dr. H. Baehaqi, Asisten 1 setda Lobar H. Agus Gunawan, Kepala Dinas Dikbud Lobar H. Nasrun, dan Sekretaris Sat Pol PP Lobar I Ketut Rauh.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, ketika diangkat di level apapun kata amanah selalu menyertai pelantikan yang artinya amanah itu adalah kepercayaan.

Menurut Bupati menjadi pemimpin itu tidak hanya soal memerintah, tetapi memimpin itu adalah soal bagaimana kita pandai mendengar aspirasi rekan guru, siswa siswi, orang tua wali murid dan warga masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. “Apabila itu dirangkum menjadi kebijakan maka insyaallah tidak pernah akan terjadi gejolak di sekolah,” terangnya

Dikatakannya, sebagai aparatur sipil negara (ASN) seharusnya juga berfungsi sebagai humas negara, tidak hanya humas pemda yaitu untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. “Mendukung, bukan menolak apalagi memprovokasi masyarakat,” ungkapnya.

Fauzan berpesan agar Kepala Sekolah yang baru dilantik untuk menjaga Amanah,  “jaga dan rawat kepercayaan ini,” pesan bupati.

GUNA MERAIH NILAI SAKIP A PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT GELAR BIMTEK E-SAKIP

Gerung Diskominfotik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan  integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, dipergunakan untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk bisa meraih nilai SAKIP A ditahun 2021 dengan menggelar Bimbingan Teknis E-SAKIP untuk para Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan OPD Kabupaten Lombok Barat di Aula Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat Selasa 9/3/21.

Bimtek yang diikuti ole 44 orang peserta ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum H. Ilham, S.Pd., M.Pd.

Dalam sambutannya H. Ilham menyampaikan bahwa target SAKIP Lombok Barat dalam RPJMD di tahun 2023 adalah nilai A (nilai 81,00) dan tahun 2021 adalah nilai BB (nilai 71,00), tetapi pimpinan daerah menghendaki tahun 2021 harus akselerasi menjadi A (nilai 81,00), sedangkan nilai SAKIP Lombok Barat tahun 2020 untuk penilaian 2019 baru mencapai SAKIP BB (nilai 62,87), oleh karena itu dibutuhkan tambahan nilai 8,13 point untuk menuju SAKIP BB (nilai 71,00) dan/atau 18,13 point untuk menuju SAKIP A (nilai 81,00).

“untuk mencapai SAKIP BB (8,13) dan/atau SAKIP A (18,13) dibutuhkan akselerasi, inovasi, langkah yang tidak biasa, dan kekuatan ekstra.” Ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Dr. H. BAEHAQI, S.Si.,M.Pd.,MM. saat menutup kegiatan Bimtek tersebut menyampaikan salah satu indikator penilaian SAKIP adalah pengukuran kinerja dengan bobot sub total 40, sedangkan existing SAKIP kita adalah 23,23 atau masih deviasi 16,77. Cara yang paling jitu untuk mencapai nilai itu adalah adanya aplikasi SAKIP yang terintegrasi: sakip.lombokbaratkab.go.id

“Kita harus maksimalkan pengisian aplikasi SAKIP ini mulai hari ini Selasa, 9 Maret 2021 sampai Minggu, 14 Maret 2021.” Tegasnya.

Kegiatan Bimtek ini berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Diskominfotik/Sumber Kabag Ortal)

SEKRETARIS DAERAH LOMBOK BARAT H.BAIHAQI INGATKAN ASN UNTUK WASPADA DEMAM BERDARAH DAN TERUS TINGKATKAN KINERJA

Gerung, Diskominfotik; Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi mengingatkan kepada para ASN Kabupaten Lombok Barat bahwa Covid-19 sampai sekarang belum selesai  oleh karena itu tetap menerapkan protokol kesehatan dan  musim hujan sekarang ini agar mewaspadai munculnya penyakit Demam Berdarah , hal ini disampaikan Baihaqi pada saat membina apel pagi rutin yang diikuti oleh Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas Kominfo, Para Kepala Bagian Setda Lombok Barat, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Kominfo dan seluruh Kasi, Kasubag, dan pelaksana pada  Sekretariat dan Dinas Kominfo Lombok Barat di halaman kantor Bupati Lombok Barat, Selasa 9/3/21.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan Lombok Barat termasuk dalam 8 besar nasional pada kasus DBD menyarankan seluruh ASN Lombok Barat khususnya yang paham untuk mengajak dan menyampaikan kepada masyarakat selain waspada Covid-19 juga Waspada terhadap timbulnya penyakit Demam Berdarah karena tidak kalah bahayanya dengan covid-19 kalau terlambat ditangani Bersihkan tempat-tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti dengan langkah 3 M ( Menguras, Menutup dan mengubur ).

” Genangan dan penampungan air yang berada di rumah agar selalu dicek, seperti air penampungan, air di belakang kulkas di sana ada penampungan, botol-botol, kaleng-kaleng yang berisi air berpotensi tempat bersarangnya nyamuk aedes aegypti.” Ungkapnya.

Harapan tertinggi dari sebuah Pemerintahan itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya apapun dilakukan mulai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional , Jangka Menengah Nasional diturunkan ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten, turun menjadi Renstra, Renja, turun menjadi RKPD, KUAPPHS, kemudian APBD tujuannya Cuma satu yaitu mensejahterakan masyarakat.

Menurut Sekda masyarakat yang disebut sejahtera itu apabila angka kematian kecil, usia harapan hidup tinggi, angka kematian ibu melahirkan sedikit, angka kematian bayi sedikit substansi  yang paling substantif daripada tujuan orang bernegara itu adalah sebuah Kebijakan, oleh sebab itu maka berbagai instrumen  yang dikembangkan adalah yang pertama bagaimana terbentuknya akuntabilitas kinerja institusi pemerintah (LAKIP).

Institusi pemerintah tidak mungkin mencapai akuntabilitas kinerja yang baik kalau tidak memulai dengan disiplin ( on the track and on the time )

“Jika sudah bisa on the track dan on the time  bisa memahami dan melakukan pekerjaan dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan berinovasi  artinya bapak/ibu  sudah bisa melaksanakan bagian dari pada amar ma’ruf nahi mungkar.” Terangnya.

hidup adalah tantangan dengan membuat keseimbangan dan mengelola resiko, meniatkan bekerja keras dengan ikhlas. (Diskominfotik/zl)

PROGRES LHKPN DAN LHKASN KABUPATEN LOMBOK BARAT TERTINGGI DI NTB.

Gerung, Diskominfotik- Komitmen Lombok Barat dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tidak perlu di ragukan lagi. Hal ini dilihat dari progres atau capaian LHKPN dan LHKASN Pegawai Lombok Barat yang telah mencapai 100 persen.  Berdasarkan rilis resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait progres Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lombok Barat dinilai tertinggi di NTB. Dari data lembaga Pemberantasan Korupsi tersebut sebanyak 268 pejabat eselon 2 dan eselon 3 serta 6.527 ASN telah melaporkan harta kekayaannya. Kepatuhan pelaporan harta Kekayaan para aparatur ini sebagai salah satu bentuk komitmen Pemda Lobar dalam upaya mencegah praktik korupsi.

Menurut Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, dengan adanya LHKPN dan LHKASN dari para pejabat dan ASN tersebut, Masyakarat bisa mengontrol perkembangan harta kekayaannya aparatur setempat secara langsung dan terbuka. Dalam keterangan pers yang digelar Senin, 8 Maret 2021 di ruang Sekretaris Daerah Lobar tersebut,  Bupati Lobar didampingi Sekda H Baehaqi dan para Asisten Setda Lobar. Fauzan Khalid menyampaikan bahwa selama ini pelaporan LHKPN dan LHKASN ke KPK batas waktunya tanggal 31 Maret 2021. Namun sejak awal  Bupati sudah memasang target sebelum batas waktu pelaporan berakhir pihaknya berupaya bisa 100 Persen. “Alhamdulillah, terakhir laporan dari Inspektorat (berdasarkan rilis KPK) sudah 100 persen LHPN dan LHKASN,” jelas Bupati . Ia mengatakan bahwa pihaknya tinggal menunggu validasi dari KPK, terkait laporan itu untuk kemudian menjadi dokumen resmi Pemda.

Tingginya progres LHKPN dan LHKASN ini sebagai salah satu indikator pencegahan korupsi dan keterbukaan informasi di Lombok Barat. “Ini salah indikator aparatur kita Patuh, tapi harus tetap dikontrol oleh Masyarakat,”jelas Bupati.  Sementara itu Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr H Baehaqi mengatakan progres pelaporan harta kekayaan ini sangat signifikan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena LHKPN dan LHKASN bisa selesai 100 persen kurang dua bulan, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan KPK. “Karena semua Asisten, kepala OPD bekerja keras, sehingga hanya tahun ini kita bisa capai 100 Persen. Dan ini dicapai pertengahan Pebruari,”ujarnya.

Pencapaian ini tak lepas karena memang komitmen dan dorongan pimpinan dan asisten serta semua OPD yang menekankan penyelesaian sebelum batas waktu yang ditentukan KPK. Sehingga pelaporan pun dimulai lebih awal, sejak Januari, Kemudian dibuatkan matrik yang terus dikawal sehingga pelaporan harta kekayaan sebanyak 268 orang dan 6.527 orang ASN bisa selesai 100 persen. Pencapaian ini menggembirakan bagi Pemda, karena itu menjadi bukti aparatur patuh dan disiplin. Dalam pelaporan harta kekayaan ini juga, pimpinan lebih dulu menyelesaikan. Baik itu bupati, Wabup, Sekda dan semua Asisten. Kemudian semua jajaran ikut patuh.

Dalam kesempatan tersebut PLT Inspektur Lombok Barat, H Ilham juga mengatakan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh KPK terkait e-LHKPN dan e-LHKASN Lobar dinilai sudah sangat tinggi. Dibanding capaian tahun Lalu pada periode yang sama jauh sekali perbedaannya. Tahun lalu pada bulan yang sama capaiannya belum mencapai 50 persen. “Tapi sekarang capaian kita sudah 100 persen tercapai di bulan Pebruari, sehingga kita dinilai Kepatuhan kita tertinggi di NTB, itu berdasarkan rilis KPK,”jelas H. Ilham. (Diskominfotik/rf)

Vaksinasi bagi Pelaku Pariwisata Lombok Barat Bukti Kesiapan Pemerintah dalam Menyambut Wisatawan

Batulayar, Diskominfotik – Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, dr.Ahmad Taufiq Fathoni kembali melakukan vakinasi COVID-19 dibantu oleh petugas Puskesmas Meninting dan Gunungsari dalam penyutikan terhadap 150 anggota Asosiasi Pengguasa Perhotelan Kawasan Wisata Senggigi, bertempat di Aula Hotel Killa, Senggigi, Kecamatan Batulayar, Sabtu (6/3/2021). 

“Pada tahap pertama ini para pelaku wisata yang mendapatkan vaksin 110 orang. Total untuk pelayanan publik yang sudah dilakukan penyuntikan vaksin bejumlah 2.300 tenga kesehatan, 700 pelayanan publik, dan 50 lansia yang dimulai dari awal Maret lalu. Nantinya kita harapkan semua pelaku wisata bisa ikut berpartisifasi dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Ketua Senggigi Hotel Association yang berbasis di Kawasan Wisata Senggigi Ketut M. Jaya Kusuma mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19.

Jaya menyampaikan, vaksin COVID-19 bagi ketua asosiasi pariwisata merupakan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Lobar.

Menurutnya, vaksin adalah salah satu cara menguatkan atau memulihkan kembali pariwisata di Lobar khususnya Kawasan Wisata Senggigi.

“Hari ini hari bersejarah bagi pelaku pariwisata Kawasan Wisata Senggigi, yakni dilakukannya vaksin COVID-19. Vaksin ini salah satu cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” katanya.

Vaksin COVID-19 bagi anggota asosiasi di Kawasan Wisata Senggigi ini akan terus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan kesiapan bahwa Kawasan Wisata Senggigi sudah sangat siap menerima wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Hari ini (gelombang pertama) ketua asosiasi dan perhimpunan pariwisata sebagai contoh bagi pelaku pariwisata selanjutnya menyusul bagi pekerja pariwisata,” terangnya.

Salah satu General Manager Kawasan Wisata Senggigi, Weni Kristanti usai divaksin mengatakan, program vaksin COVID-19 bagi pelaku pariwisata merupakan program yang bagus untuk membangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif Kawasan Wisata Senggigi.

Sebagai orang yang berhubungan langsung dengan wisatawan, program vaksin sangat dibutuhkan bagi pelaku pariwisata.

“Program ini “vaksin COVID-19” bagi asosiasi dan perhimpunan pariwisata yang diusulkan oleh Kawasan Wisata Senggigi ini sebagai suatu apresiasi pemerintah daerah Kawasan Wisata Senggigi terhadap pelaku pariwisata di Senggigi,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Lobar Saepul Ahkam menyampaikan pemberian vaksin ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan pelaku pariwisata Kawasan Wisata Senggigi untuk mendukung program pemerintah dalam menggairahkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Dengan adanya vaksinasi kepada para pelaku pariwisata ini adalah sebagai edukasi juga kepada masyarakat yang lain.

Vaksinasi para pelaku pariwisata juga menunjukan bahwa pariwisata Lobar sangat siap dalam menjalankan program-program pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus COVID-19.

Ahkam berharap, Dikes Lobar bisa menambah kuota vaksin untuk para pelaku pariwisata.

“Jika Lobar nanti mendapatkan kuota sebanyak 10 ribu vaksin, maka kita berharap 10 sampai 15 persen dialokasikan kepada pelaku pariwisata di Lobar. Bagaimana pun kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita yang sehat dan siap melawan COVID-19,” ucapnya. Diskominfotik/YL

POLRES LOMBOK BARAT GELAR VAKSINASI BAGI ANGGOTA, TOKOH LINTAS AGAMA DAN AWAK MEDIA.

Lembar, Diskominfotik; Anggota Kepolisian Resort Lombok Barat bersama Tokoh Agama dan Awak Media divaksinasi Covid-19 yang digelar oleh Kepolisian Resort Lombok Barat Selasa 2/3/21.

Vaksinasi ini merupakan tindak lanjut program Vaksinasi yang dijadwalkan dilaksanakan di Polres Lombok Barat, yang ditargetkan tuntas dilaksanakan selama dua hari.

Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, SIK mengatakan Polres Lombok Barat melaksanakan kegiatan vaksinasi yang diarahkan kepada Personel Polres Lombok Barat dan Tokoh Lintas Agama.

“kita hari ini laksanakan vaksinasi terhadap 400 anggota polri dan 40 tokoh lintas agama di kabupaten Lombok barat, dan awak media yang meliput acara ini” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa ini merupakan tahap pertama, kemudian nanti tahap berikutnya akan dilanjutkan kepada tokoh-tokoh agama yang lain.

“Pada kesempatan ini juga kami sampaikan, kegiatan vaksinasi ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar di bawah kendali ibu Kadis Kesehatan Kab. Lombok Barat,” katanya.

Dinas Kesehatan Lombok Barat mengerahkan Tenaga Kesehatan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Jembatan Kembar, Puskesmas Kediri, dan Puskesmas Eyat mayang Lembar.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi, yang diikuti oleh para tokoh lintas agama Kabupaten Lombok Barat ini, akan lebih menambah keyakinan masyarakat bahwa vaksinasi yang aman,” ujarnya.

Kapolres berkeyakinan bahwa vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, bisa menekan angka penyebaran covid-19 di kabupaten Lombok Barat .

Kegiatan vaksinasi di Polres Lombok Barat  ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu hari ini dan besok, sedangkan untuk personel semuanya memenuhi syarat vaksinasi.

Tokoh Agama yang ikut dalam Vaksinasi yang gelar Polres Lombok Barat ini antara lain TGH. Muhlis Ibrahim Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri, I Gusti Mangku Ganesa, selaku Tokoh Agama Hindu, Prajaniti Lobar I Made Diarta, dari umat Kristriani Pendeta Suardi dan Majelis Agama Buddha Kabupaten Lombok Barat, Darma Yusuf.

Mendapat tanggapan positif dari para Tokoh Lintas Agama ini, Kepala Dinas Kesehatan Lobar drg. Hj. Ni Made Ambarwati, MM menjelaskan bahwa untuk selanjutnya menunggu vaksinasi berikutnya.

“Karena vaksin kami terbatas, kali ini, vaksin cukup diberikan kepada para aparat keamanan, Tokoh Lintas Agama dan Awak media yang bertugas di Lombok Barat sedangkan hari Kamis dan Jumat kepada pejabat Eselon II dan III di pemda kabupaten Lombok Barat, sejumlah 500,” pungkasnya. (Diskominfotik/Opick Dikes Lobar/Tim Media/YL)

PENATAAN JALUR UTAMA DAN WISATA KULINER KECAMATAN KEDIRI AKAN DI KERJAKAN TAHUN INI.

Kediri Diskominfotik- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menata jalan jalur utama Kediri yang menghubungkan Lombok Barat dengan Kota Mataram.

Kediri yang dikenal dengan Kota Santri ini memiliki banyak Pondok Pesantren yang lokasinya tidak jauh dari jalan raya sehingga keramaian di jalan raya tidak bisa dihindari lebih-lebih saat hari jam berkunjung orang tua santri membesuk putra-putrinya di Pondok.

Selain mobiltas penduduknya yang tinggi juga itu lokasi tersebut juga merupakan pusat kuliner yang ramai pengunjungnya sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan.

Hal ini terungkap dalam rapat persiapan penataan jalur utama Kediri dan pusat kuliner Kecamatan Kediri di ruang kerja Bupati, yang dihadiri oleh Sekrertaris daerah, Para Asisten, Kepala OPD terkait dan Camat Kediri, selasa 2/3/21.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jalur Utama Kediri yang menghubungkan Lombok Barat dengan Kota Mataram akan diperluas menjadi 2 jalur dan rencananya akan mulai dikerjakan usai Hari Raya Idul Fitri 1412 H

Sementara itu Camat Kediri H. Hermansyah menyampaikan menurut pertimbangan Pemerintah Desa setempat Pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan atau ditrotoar disepanjang jalur utama rencananya akan direlokasi dengan memanfaatkan tanah wakaf yang ada didepan lapangan  umum Kediri dan tanah di depan pasar Kediri.

Sebagai langkah awal akan dilakukan pembersihan pohon pada hari Kamis dengan melibatkan masyarakat setempat kemudian berlanjut tanggal 18 Maret akan dilakukan pembersihan trotoar dan lain sebagainya. Ungkap Hermansyah.

Selain membahas penataan jalan utama akan ada pemindahan Kantor Desa Kediri dan SDN 1 Kediri untuk itu peran Camat dan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyerahkan ke Aset agar segera diproses penukaran kedua lokasi tersebut, ungkap Sekda H. Baihaqi.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. fauzan Khalid  menyarankan agar apa yang sudah menjadi strategi diaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan perundangan yang Berlaku “Nantinya setelah jalan ini selesai dibangun trotoarnya ditanami pepohonan atau tanaman bunga agar terlihat lebih indah dan Asri.” Harap Bupati. (Diskominfotik/Windi)

TIGA PILAR KABUPATEN LOBAR MATANGKAN LOMBA KAMPUNG SEHAT JILID II DAN PPKM MIKRO,

Membahas Pelaksanaan PPKM Mikro dan Lomba Kampung Sehat Jilid II, Tiga Pilar Kabupaten Lombok (Bupati, Dandim dan Kapolres Lobar) Barat bersama unsur terkait lainnya melakukan pertemuan dan secara vistual dengan tiga Pilar ditingkat Kelurahan/Desa  di Aula Kantor Bupati Lombok Barat Senin  1/03/21.

Sekretaris Daerah  Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, S.Si., M.Pd, M.M mengatakan,  PPKM (Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat) dan Program Kampung sehat Kapolda NTB,  memaksimalkan upaya mencegah penyebaran covid-19 di Lombok Barat.

“Sehingga warga masyarakat merasa aman dan nyaman, dimana saat ini Masyarakat Lombok barat juga sedang menghadapi Cuaca yang Extream,” ungkapnya.

Baehaqi juga menegaskan bahwa, melalui Lomba Kampung Sehat Jilid II, diharapkan masyarakat  tetap mematuhi  protokol Kesehatan, “Warga Masyarakat Sehat dan Ekonomi menjadi produktif.”  Ungkapnya.

Sementara itu Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K. mengatakan, Lomba Kampung Sehat kali ini merupakan terobosan Kapolda NTB untuk lebih memperkuat dalam mencegah penyebaran covid-19.

“Lomba Kampung Sehat Jilid II kali ini, memberikan motivasi lebih untuk Masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat,  agar tetap lebih bersemangat lagi,” ungkapnya.

Kapolres berharap kepada seluruh OPD terkait, untuk lebih bersemangat lagi dalam melakukan pendampingan, sehingga pelaksanaan Program Pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19, mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

“Dalam Lomba kampung Sehat Jilid II ini, agar diaplikasikan dengan baik di masing-masing wilayah Desa atau Kecamatan, termasuk kegiatan vaksinasi dan 3 T (testing, tracing dan treatment),” ucapnya.

Kapolres menjelaskan bahwa, testing, tracing dan treatment, merupakan bagian dari kegiatan lomba kampung sehat, sehingga disetiap Desa wajib untuk membuat tempat isolasi mandiri.

“Dari perkembangan terakhir, hanya ada 3 Desa yang masuk Zona hijau,  sedangkan yang lainnya, hampir semua warganya terpapar  Covid-19. Sehingga dalam pelaksanaan Lomba Kampung Sehat Jilid II ini, bagaimana caranya semua Desa di lombok Barat, mampu berada di Zona Hijau,” bebernya.

Sedangkan, Tim Penilai Lomba Joko Jumadi S.H.,M.H yang juga hadir dalam acara tersebut  menjelaskan bahwa, Program Lomba Kampung Sehat sebelumnya, dapat meminimalisir Penyebaran Covid-19, sehingga dilanjutklan dengan Lomba kampung Sehat Jilid II.

“Dimana terkait vaksinasi, kemudian Program PPKM, sesuai dengan Indikator Pemilaian dimulai dari Nominator Awal, Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II, dan Juara Kampung Sehat,” jelasnya.

Indikator penilaian terdiri Kesehatan Angka Covid-19, Sosial Ekonomi/Ketahanan Ekonomi, dan Indikator Keamanan.

“Timeline Kampung Sehat Menurut Tatanan Baru 2 Tahun 2021 ini, yang harus dilakukan adalah bagaimana penerapan program PPKM di Masyarakat, berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat drg. Ni Made Ambarwati, M. Kes mengungkapkan  bahwa,  cluster paling tinggi  Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat saat ini, adalah Rumah Tangga dan Perkantoran.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penularan Covid-19 bisa terjadi dimana saja dan analisis kematian Covid-19 yang sampai saat masih cukup tinggi,” pungkasnya. (Diskominfotik/YL/Fiayan)

RATUSAN PERSONIL SATPOL PP LOBAR DISUNTIK VAKSIN COVID-19

Gerung, Diskominfotik-Ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Barat menjalani program vaksinasi Covid-19 Sinovac tahap ll dosis pertama.

Pelaksanaan vaksinasi kepada ratusan personil Satpol PP ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang digelar di Aula kantor Satpol PP Lobar, Senin (1/3/2021)

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Lombok Barat dr. H. Ahmad Taufiq Fathoni mengatakan, dalam vaksinasi tahap ll diperuntukkan kepada petugas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat, ketersediaan vaksin sinovac berjumlah 4.900 dengan sasaran 2.900 orang, dan sasaran yang dimaksud yaitu pelayan publik seperti Satpol PP, TNI/Polri, ASN, OPD, dan Tokoh Agama sesuai dengan porsi,”terangnya.

“Memang menjadi perhatian kami yaitu pelayan publik yang harus 100 % divaksin”,ungkapnya.

Pelayanan publik yang pertama menerima vaksin pada tahap ll ini Satpol PP Lobar, namun karena persediaan vaksin masih kurang  Satpol PP belum bisa divaksin 100% sehingga untuk Satpol PP di alokasikan sekitar 60 % untuk saat ini.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Lombok Barat Bq. Yeni Ekawati menjelaskan, vaksinasi mulai dilaksanakan pada pukul 08.00 sesuai ketersediaan Vaksin Covid-19 Sinovac Satpol PP  baru mendapat jatah 100 vaksin, yang  tekhnisnya diatur oleh Dinas Kesehatan.

Menurut Yeni, pelaksanaan vaksinasi bagi anggota-anggotanya ini dipandang perlu dan harus, karena mereka termasuk orang-orang yang berada di garda terdepan sebagai petugas pelayanan publik dalam upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian serta penegakan hukum protokol kesehatan di tengah masyarakat.

“Kami sering bertugas di lapangan bertemu dengan unsur masyarakat dan langsung berinteraksi masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan saat operasi yustusi pemakaian masker.” Ungkapnya.

Ia juga menghimbau, selama program vaksinasi belum tuntas di semua masyarakat, yang paling utama adalah masyarakat wajib menjalankan seluruh aktivitasnya  dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. tegasnya. (Diskominfotik/Angge).

BUPATI LOMBOK BARAT H. FAUZAN KHALID TERIMA KUNJUNGAN TIM SURVEY DHF KEMENKES RI

Giri Menang, Diskominfotik; Bupati Kabupaten Lombok Barat H.Fauzan Khalid didampingi Sekda Lombok Barat Dr.H.Baehaqi, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Drg.Hj.Ni.Made Ambaryati  menerima kunjungan Tim Survei Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) dari Kementerian Kesehatan RI, bertempat di ruang Kerja Bupati, Rabu,25/2/2021.

Rombongan Kementerian Kesehatan yang di pimpin oleh Mat Izi, SKM, MPH,  ketua  Subkoordinator Substansi Arbovirosis Kemenkes RI, didampingi Epidemolog Kesehatan Ahli Madya dr. Meilina Farikha, M.Epid, Entomolog Kesehatan Madya Dra.Fitri Riyanti, M.Si,dan MPH, Epidemolog Ahli Madya Rubiyo, dan Kasi Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dr. Zainul Arifin.

Menurut Mat Izi Kehadirannya di kabupaten Lombok Barat dalam rangka asistensi terkait DBD, sejauh mana perkembangan Penyakit Demam Berdarah Dengour (DBD) dan langkah-langkah penanganannya.

“Penanganan penyakit DBD harus cepat dalam mendapatkan pelayanan jika sudah terjadi indikasi, agar tidak terlambat dalam penanganannya,” jelasnya.

Survey yang akan dilakukan dengan mengambil sampel super jentik diwilayah terdapatnya kasus meninggal dunia akibat DBD dengan mengambil sampel  200 meter dari jarak lokasi kasus  meninggalnya pasien DBD.

“Kami berharap semua OPD terkait bisa memfasilitasi Sosialisasi terkait dengan 5M untuk COVID-19 dan 3M untuk Kasus DBD agar dapat berjalan maksimal,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selain ketat menangani pencegahan penyebaran COVID-19  juga konsen terhadap penanganan DBD lebih-lebih pada musim hujan sekarang ini.

Di setiap kesempatan selalu mengingatkan masyarakat  untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta disiplin dengan Protokol Kesehatan dan mewaspadai Demam Berdarah.

“Alhamdulillah, kami tetap mengontrol penanganan COVID-19 dan penyakit lain, salah satunya DBD,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut H. Fauzan Khalid juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Kemenkes RI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke Kabupaten Lobar. Harapannya kegiatan ini bisa memberikan semangat bagi Pemkab untuk lebih menggerakkan masyarakat dalam berkehidupan sehat kedepannya.

“Saya berharap Kabupaten Lombok Barat  mendapatkan perhatian khusus dan support di setiap program dari berbagai kementerian termasuk Kemenkes RI,” harapnya. (Diskominfotik/Juan/YL)

1 45 46 47 48 49 71