Berita Terbaru – Laman 160 – Kabupaten Lombok Barat

LOMBOK BARAT LAUNCHING JPS COVID-19 TAHAP II

Giri Menang, Sabtu 27 Juni 2020 – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaluli Dinas Sosial Kab. Lombok Barat melaunching program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 Tahap kedua tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Sabtu, (27/6).

Launching tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid dan dihadiri oleh Sekda, H Baehaqi, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Lobar yaitu dari Polres Lobar, dari Kodim 1606/Lobar, perwakilan Kajari, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat, dan masyarakat penerima bantuan JPS.

Bupati H. Fauzan Khalid mengatakan, di Lombok Barat yang sudah tercover dalam bantuan berjumlah 160 Ribu Kepala Keluarga (KK) . “Bantuan Program JPS Covid-19 ini semata-mata untuk membantu seluruh masyarakat karena efek dari Covid-19, saya berharap seluruh masyarkat Lombok Barat di samping mendapatkan bantuan kita juga sudah seyogyanya harus taat terhadap semua peraturan protocol kesehatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” ujar bupati.

Ditambahkannya, bulan Mei, pemerintah melarang masyarakat untuk berkumpul misalnya di tempat-tempat publik. Namun saat ini, ada perubahan yaitu boleh berkumpul dengan protokol kesehatan.

Fauzan mengajak untuk bersama-sama mentaati semua protocol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan agar seluruh masyarakat percaya kepada yang ahli. Misalnya, masalah agama kepada Tuan Guru, dan kalau masalah kesehatan percaya kepada dokter atau tim medis.

“Kita saat ini di Lombok Barat masih zona merah di NTB, yang zona merah ada dua yaitu Kota Mataram dan Lombok Barat. Terkait zona merah di Lombok Barat ini saya sendiri dan Bapak-bapak yang hadir tidak bisa merubah ke zona hijau, harus ada kesadaran dan pemahaman masyarakat agar mematuhi atau mentaati protokol kesehatan dari pemerintah,” jelas Fauzan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, Lalu Martajaya menjelaskan, penyaluran JPS Covid-19 kepada masyarakat ini semata-mata untuk mengurangi beban terkait dampak virus Covid-19 ini, tentunya dengan JPS yang diberikan ini bisa mengurangi kebutuhan pokok dari masyarakat khususnya mereka yg berpendapatan rendah.

Dikatakan, jumlah masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang sudah mendapat bantuan tahap pertama 21 Ribu KK, sedangkan yang tahap kedua sekitar 15 ribu KK. Selain itu, ada tambahan berupa tenaga kontrak dan tuna netra berjumlah 1.400 orang. Sehingga total penerima JPS Covid -19 yaitu 38.904 KK.

“Kendala kami pada saat tahap pertama terkait masalah data, data yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari satu bulan meliputi ada data yang dobel dan yang sudah meninggal dan lain-lain ini diganti dengan membuat berita acara oleh pemerintah desa setempat,” ujarnya.

Di tahap kedua ini, lanjutnya, Dinsos Lombok Barat dan pihak-pihak terkait atau pendamping akan lebih ketat dalam penyaluran JPS Covid-19. Sebelum menyalurkan bantuan ini terlebih dahulu dicek lima item yang harus diberikan yaitu beras 15 kg, gula pasir 1 kg, minyak kemasan 1 liter , telur 1 trai, dan masker 2 buah.

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 28th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

LOUNCING PENYALURAN JPS COVID-19 TAHAP 2 KABUPATEN LOMBOK BARAT

Labuapi, Diskominfotik 27/06/2020. Bantuan Jaring Pengaman Sosial covid-19 merupakan bantuan Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19.

Di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 38.94 KK yang mendapatkan bantuan dari JPS Covid dan sudah disalurkan pada tahap pertama sebanyak 21.000 KK.

Untuk tahap ke dua ini akan disalurkan kepada kurang lebih 15.000 KK, dan ada tambahan penerima dari tenaga Honorer dan penyandang disabilitas sehingga total penerima sebanyak 38.904 KK.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat H. L. Martajaya, SPE.MM dalam acara Louncing JPS Covid-19 tahap 2 di Desa Merembu Kecamatan Labuapi yang dihadiri oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag. M.Si., Dandim 1606 Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Kejaksaan Negeri Mataram, Wakil Ketua DPRD kabupaten Lombok Barat, Sekretaris Daerah, Para AsistenInspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Para Camat dan undangan lainnya, Sabtu 27 Juni 2020.

Lebih Lanjut Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa selain JPS Covid-19 ini telah disalurkan juga JPS Gemilang kepada 10.918 KK di sepuluh Kecamatan di Lombok Barat, sementara program dari pusat berupa BST (Bantuan Sosial Tunai) sebanyak 31.205 KK sudah tersalur sampai dengan tahap kedua sedangkan tahap ketiga masih dalam proses.

“ Alhamdulillah untuk bantuan JPS Gemilang sebanyak 10.918 KK di sepuluh Kecamatan sudah tersalurkan dan Bantuan Program dari pusat berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah 31.205 KK sudah disalurkan samapi dengan tahap ke 2 dan tahap ke 3 sedang dalam proses.” Jelasnya.

Ditempat yang sama Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya menyampaikan total masyarakat Lombok Barat yang terkaver oleh JPS dalam segala bentuknya lebih dari 160.000 KK, berfikir jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat atau Kepala Keluarga Kabupaten Lombok Barat seharusnya seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan ini tidak ada lagi yang tidak menerima, namun di masyarakat ada saja yang protes tidak dapat bantuan, ini disebabkan karena miskomunikasi sebab mendapat bantuan tidak boleh dobel dan waktu penyaluran tidak sama sehingga masyarkat yang terdata pada program JPS berbeda dan belum waktu penyaluran merasa tidak mendapat bantuan.

“ Dari yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tadi bahwa masyarakay yang terkaver oleh bantuan dalam segala bentuknya lebih dari 160.000 KK, berfikir jumlah masyarakat Lombok Barat yang miskin dan berhak menerima bantuan harusnya tidak ada yang tidak menerima, namun kita sering mendengar rebut-ribut dibawah ada yang protes tidak dapat bantuan, tiang yakin ini lebih banyak disebabkan karena miskomunikasi. Ada yang dapat dari JPS Covid-19 Lombok Barat dari JPS lain tidak dapat lalu protes, padahal peraturan sudah menggariskan tidak boleh dobel harus satu seberapaun nilainya. Harus masing-masing Kepala Keluarga itu mendapat satu jenis bantuan dan ini dihajatkan semata-mata untuk membantu seluruh masyarakat karena efek covid-19.” Jelas Fauzan.

Bupati berharap seluruh masyarakat Lombok Barat disamping mendapatkan bantuan seyogyanya masyarakat harus taat aturan menerapkan protocol Kesehatan.

“ Kalau dulu masyarakat dilarang untuk berkumpul, mengganti sholat di Masjid menjadi sholat di rumah, kalau sekarang mengatur bagaimana cara berkumpul. Dulu kita mencegah berkumpul, sekarang dipersilahkan berkumpul tetapi harus taan terhadap protocol Kesehatan,

Padahal kalau kita berfikir positif apa kepentingan saya, kepentingan Kapolres, Kepentingan Dandim, kepentingan Pemeritah dalam hal ini mewajibkan masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, mengajak sering cuci tangan selain untuk masyarakat itu sendiri agar masyarakat tidak terjangkiti oleh penyakit covid-19.” Tegasnya.

Sementara itu kepala desa merembu H. Muhazam Hanafiketika diwawancarai mengatakan bahwa penerima bantuan ini sebanyak 248 kk dari total jumlah 2340 KK di Desa merembu, bantuan ini dicairkan dalam bentuk Sembako, jika diuangkan sebanyak 250rb per Kk, dalam sembako ini sendiri teriri dari 15kg Beras, 1 trai telur, 1 Liter minyak goreng, gula, dan 2 masker. (Zul/Win Diskominfo)

By Hernawardi/ Juni 28th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Pengurus GPAN Komit Jadi Mitra Pemerintah Lombok Barat

Giri Menang, Jumat 26 Juni 2020. Pengurus Gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN) Kabupaten Lombok Barat, secara resmi telah dikukuhkan. Seremoni pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat atas nama Bupati, Jumat (26/6/2020) di Bencingah Agung kompleks Kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang-Gerung.

Usai pengukuhan, Bupati Lombok Barat melalui Sekda, H.Baehaqi dalam arahannya mengemukakan, dalam rangka merayakan hari Anti Narkoba Internasional, seluruh pengurus GPAN yang baru saja dilantik, agar betul-betul menjadi mitra pemerintah daerah Lombok Barat. Sebagai mitra yang dimaksud sekda adalah, dalam rangka membantu melaksanakan kebijakan. Kebijakan ini terkait dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tidak hanya itu, Sekda meminta, seluruh pengurus bisa memberdayakannya kepada masyarakat Lombok Barat.

“No Narkoba, Prestasi Yes! Ini yang perlu kita galakkan. Hari ini adalah sebuah berkah dan rahmat Allah SWT, karena bisa mengukuhkan pengurus GPAN,” paparnya di hadapan pejabat dari BNN Lobar, Pejabat dari Kapolres Lobar, Kepala Bakesbangpol Lobar, Ketua KNPI Lobar, Ketua KONI Lobar serta seluruh pengurus GPAN yang baru saja dilantik.

Lebih lanjut dikatakan Baehaqi, masalah narkoba merupakan sebuah keniscayaan yang harus segera dituntaskan. Karena narkoba sudah masuk ke semua lini dan berada di semua tempat, bahkan masuk ke dunia pendidikan dan pondok pesantren. Karena itu, Baehaqi sangat mengapresiasi terbentuknya pengurus GPAN.

Mantan Kepala Bappeda Lombok Barat ini meminta, pengurus GPAN terus berkoordinasi dengan pihak Kesbangpol. Sehingga gerakan GPAN bisa eksis dan bisa berada di semua lini, sehingga di Lombok Barat bisa capaian narkoba NOL. Namun lanjutnya, semua harus punya semangat, program dan kegiatan yang mantap.

“Saya yakin pengurus GPAN bisa mendifinisikan apa yang dikatakana Presiden pertama kita Bung Karno, “Berikan saya sepuluh pemuda, akan saya pindahkan sebuah gunung. Begitu seharusnya pemuda yang punya semangat juang yang kuat,” paparnya bersemangat.

Di tempat yang sama, Ketua Umum GPAN Mursidi mengakui, terkait planning program ke depan, pihaknya sudah bisa merekrut warga sebanyak 24 orang untuk direhabilitasi. Demikian juga program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sudah disiapkan. Kata dia, alasan sehingga terbentuknya pengurus GPAN ini, sebagai pemuda di Lobar sudah waktunya peduli terhadap generasi, karena pemuda terkait dengan narkoba, Lombok Barat merupakan daerah tertingi di NTB berkaitan dengan narkoba. Melihat hal ini, pengurus harus turut membantu Kesbangpol dan pemerintah Lombok Barat secara khusus.

“Saya juga berharap semoga pemerintah Lombok Barat juga membentuk lembaga BNN sebagai mitra kami,” harap pria yang sudah “hijrah” dari dunia narkoba ini.

Adapun pengurus GPAN 20-2022 yaitu Dewan Pembina: Bupati Lobar, Wabup Lobar, Ketua DPRD Lobar, Kepala BNN Prov.NTB

Dewan Penasehat :

Kepala Bakesbangpol Lobar, Kapolres Lobar, Dandin 1606 Lobar, Dispora Lobar

Ketua Umum : Mursidi

Sekretaris : Mustafa

Bendahara : Baiq Lilik Kusrini

Ketua Bidang Organisasi : Muhammad Nurdin Efendi

Ketua Bidang Rehabilitasi : Lalu Jamil

Ketua Bidang Pencegahan : M.Yusuf

Ketua Bidang Pemberdayaan : Mustamin

Ketua Bidang Advokasi : Busyiri Makmun, M.Pd

Ketua Bidang Pasca Rehabilitasi : Ahmad Muzari

Humas GPAN : Made Sumade

Ketua Bidang Dikpora : Ramli, S,Pd

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Siti Sakrah Ria

Sumber : Humas Lobar

By AdminWebLobar/ Juni 27th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Peringati HUT Bhayangkara, Polres Lombok Barat Gelar Istigosah

Giri Menang, 26 Juni 2020. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., bersama Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M. Si, Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satrio Wibowo, anggota Forkopimda Lombok Barat, tokoh agama dan anak yatim melaksanakan pengajian dan istigosah bersama dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-74 di Aula Patriatama, Jumat (26/6).

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polda NTB itu disambut langsung oleh Bupati Lombok Barat, Kapolres Lobar AKBP Bagus S. Wibowo, S.I.K, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm. Gunawan, S.Sos., M.T, beberapa tokoh agama seperti TGH L. M. Turmudzi Badarudin, TGH Hilman, TGH Taisir, TGH. Muharrar Mahfudz, TGH. Subki Sasaki, TGH. M. Said, TGH. Yusi Adnan, TGH. Sanusi, TGH. Muchlis Ibrahim, TGH. Taufiqurrahman, Dr. TGH. Nafsin Kholili, dan TGH. Khoiri Abror. Ada juga dari KNPI dan sejumlah anak yatim.

Kegiatan pengajian dan istigosah bersama dipimpin oleh TGH Mukhlis Ibrahim, diawali dengn kegiatan zikir dan do’a bersama dengan harapan di hari Bhayangkara ke-74 yaitu pada 1 Juli mendatang, Polri lebih baik.

Dalam sambutannya Kapolda NTB mengajak seluruh anggota polri dan tamu undangan untuk senantiasa bersyukur, dan memohon doa dalam acara istigosah dan silahturahmi ini. Disampaikan Kapolda, dalam momentum hari Bhayangkara ke-74 dimana perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia mungkin masih belum sempurna. Selain itu Kapolda NTB mengharapkan Polri untuk terus berusaha melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, memberikan rasa aman, dan memberikan kesejukan situasi di wilayahnya.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, untuk itu Polri harus mengajak semua elemen masyarakat, dari yang terkecil hingga tingkat negara,” ujar kapolda yang shaleh ini.

Dikatakan Kapolda, ada pesan ulama yang selalu diingatnya yaitu bila silahturahim terjalin dengan baik, maka apapun kesulitan akan selalu diberikan jalan oleh Allah SWT.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Lombok Barat selalu memohon didoakan, dibimbing dan diberikan kekuatan oleh seluruh masyarakat terutama para ‘alim ‘ulama yang ada di Lombok Barat,” pintanya.

Selanjutnya, TGH. Taisir AL Azhar, Lc, MA yang didaulat memberi tausiah menyampaiakan agar masyarakat menjadi polisi pada dirinya sendiri, dengan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-74, TGH. Taisir Al Azhar, Lc, MA berharap semoga Polri tetap jaya dan semakin dicintai masyarakat.

Di akhir acara, TGH. L. M. Turmudzi Badarudin memimpin do’a penutup, dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan secara simbolis kepada anak yatim oleh Kapolda NTB didampingi Bupati Lombok Barat dan Kapolres Lombok Barat.

Terpisah Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid berharap di HUT Bhayangkara ke-74 sinergitas Polri dan Pemda Lombok Barat yang selama ini cukup baik akan semakin ditingkatkan, utamanya dalam penanganan Covid-19 di Lombok Barat khususnya.

“Jalinan kerjasama seperti ini akan terus kita mantapkan guna bersama-sama membangun Lombok Barat tercinta, ” ujar bupati.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pemotongan pita penyerahan hasil bedah rumah oleh Pores Lobar dan TNI terhadap rumah seorang warga atas nama Inak Sarinah (75) di Dusun Batu Samban, Desa Lembar Selatan .

By AdminWebLobar/ Juni 27th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PERERAT SILATURRAHMI, DANLANAL MATARAM KUNJUNGI BUPATI LOMBOK BARAT

Giri Menang, Senin 22 Juni 2020 – Untuk mempererat jalinan silaturrahmi sebagai pejabat baru di wilayah kerja Kabupaten Lombok Barat, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Mataram Kolonel Suratun yang baru dua minggu aktif di Mataram, mengunjungi Bupati Lombok Barat. Kunjungan ini diterima langsung Bupati H. Fauzan khalid di Ruang Kerja Bupati, Senin (22/20).

Danlanal Mataram didampingi staf khusus TNI Angkatan Laut menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menjalin silaturahmi sebagai pejabat baru di wilayah kerja Lombok Barat.

“Selain itu juga untuk mendukung program pimpinan daerah tentu kami juga membantu masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi TNI Angkatan Laut,” ujar Kol. Suratun.

Ditegaskannya, fungsi utama Angkatan Laut adalah pengamanan di perairan seperti Selat Lombok yang kerap terjadi kecelakan dan komplain dari kapal-kapal asing yang melewati perairan Selat Lombok. Misalnya, ada alat-alat nelayan yang tersangkut di kapal-kapal asing.

Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid dalam penyambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Danlanal yang baru.

“Semoga silaturrahmi ini akan memberikan semangat, kekompakan, sinergi dan saling support antar program Pemkab Lombok Barat dengan Mako Lanal Mataram. Terima kasih sudah sempat berkunjung ke Kabupaten kami, Lombok Barat,” ujar Fauzan .

Bupati juga menyampaikan terkait perkembangan Covid-19 dan saat ini Kabupaten Lombok Barat masih dalam zona kuning artinya Lombok Barat masih dalam Transisi New Normal.

By AdminWebLobar/ Juni 23rd, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

Rembuk Stunting, Intervensi Lombok Barat Bebas Stunting 2024

Giri Menang, Senin 22 Juni 2020. Di tengah hiruk pikuk urusan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) sibuk pula dengan urusan bidang kesehatan lainnya . Seperti gelaran vidcon (video conference) hari ini, Senin (22/6/20) dengan tema Rembuk Stunting. Pertemuan melalui media Zoom ini secara resmi dibuka Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar di Giri Menang-Gerung.

“Masalah stunting ini pekerjaan dari hulu yang harus segera dituntaskan. Demikian pula menyelesaikannya, diawali dari orang tua dan calon bayi, kemudian intervensi maksimal dilakukan pada seribu hari kehidupan pertama terhitung sejak bayi lair,” pesan bupati di hadapan Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Huda, Sekda Lobar H.Baehaqi, Inspektor Inspektorat H.Ilham, Kepala Bappeda Rusditah, Kadis Kesehatan drg.Ambarwati, Kadis PU-TR, I Made Arthadana, Kadis Kimpraswil, Lalu Winengan, OPD terkait serta belasan peserta vidcon.

Kata bupati, dari tahun ke tahun angka stunting di Lombok Barat terus menunjukkan angka penurunan. Pihaknya juga menyatakan, tahun 2024 Kabupaten Lobar harus bebas stunting. Terkait dengan itu, usaha keberhasilan terlihat dari angka. Namun mantan Ketua KPU NTB ini meminta keberhasilan itu bukan berarti harus memuaskan semua pihak. Dia merinci, tahun 2008, angka stunting hampir menyentuh angka 50 peren. Tahun 2014 angkanya mencapai 38 persen. Tahun 2016 menjadi 36 persen. Sejak 2016, daerah ini mulai serius melakukan intervensi sehingga sekarang berada pada angka 21 persen.

“Insya Allah sensus stunting kita laksanakan pada bulan Agustus 2020 mendatang, karena kita melaksanakan sensus setahun dua kali yaitu Februari dan Agustus,” papar bupati seraya berharap, angka stunting akan turun di saat secara bersamaan menghadapi wabah Covid-19.

Bupati juga membandingkan angka stunting nasional. Saat ini angkanya mencapai sekitar 29 persen. Angka Provinsi NTB masih berkutat pada angka sekitar 30 persen. Baik angka nasional maupun provinsi NTB, kabupaten Lobar secara rata rata angka marginnya cukup memuaskan. Namun lagi-lagi bupati meminta angka ini tidak boleh membuat semua harus puas. Namun harus tetap berusaha, bagaimana angka stunting ini terus menurun, sampai endingnya tembus pada angka nol persen.

“Atas kebershasilan ini, tahun 2018-2019, banyak sekali daerah-daerah yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Lombok Barat, bahkan lembaga kesehatan resmi dunia seperti WHO dan lembaga kesehatan tingkat regional dan ASEAN,” sebut buapti.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H.Baehaqi dalam arahannya menjelaskan, melihat trend penurunan angka stunting ini cukup menggembirakan. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi oleh Kepala Bappeda dan seluruh OPD terkait dengan program stunting. Program ini kata Baehaqi, merupakan program yang harus tuntas dari hulu. Artinya, lanjut Mantan Kepala Bappeda Lobar ini, kebijakan harus benar-benar menjadi perhatian.

“Harus ada kepastian dan Bappeda selaku perencana pembangunan, penyusun RKPD KUA PPAS dan yang akan menjadi substansi dari APBD,” pintanya.

Dalam gelaran telekonferen ini, ada dua narasumber yang memaparkan materinya terkait stunting. Mereka adalah Rusditah, S.Sos (Kepala Bappeda Lobar) dengan judul materi “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Barat”.

Pemateri kedua adalah drg.Ambaryati (Kepala Dikes Lobar), memaparkan “Data-data kondisi stunting di kabupaten Lombok Barat”.

By AdminWebLobar/ Juni 23rd, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

60 Tahun Menunggu, Saribaye-Karang Bayan Lombok Barat Akan Punya Jambatan Penghubung

Giri Menang, 22 Juni 2020. Kabar gembira tersebut terungkap saat doa bersama pembukaan jalan dan jembatan baru yang menghubungkan Desa Saribaye dan Desa Karang Bayan, Kec.Lingsar, bertempat di Aula Kantor Desa Saribaye, Sabtu, (20/6).

Kepala Desa Saribaye, Abdurrahman, dalam kata-kata penerimaannya menyampaikan rasa syukur atas akan dibukanya jalan dan jembatan sepanjang 800 meter dan lebar 6 meter yang menghubungkan dua desa tersebut yang secara ekonomi juga bisa berdampak pada dua desa lainnya yaitu Sigerongan dan Lingsar.

“Kami sangat bersyukur atas akan dibukanya jalan dan jembatan penghubung Desa Saribaye dan Karang Bayan setelah kami menunggu sekitar enam puluh tahun,” ujar Abdurrahman bersyukur. Masyarakat di desa-desa yang dimaksud, sebut kades, sangat gembira dengan akan dibukanya jalan dan jembatan tersebut.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, mengatakan pembangunan jalan ini sangat penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kalau jalannya bagus bisa kita bayangkan bagaimana efek pertumbuhan dan pembangunannya secara ekonomi karena menghubungkan tiga desa, Saribaye-Karang Bayan-Sigerongan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

“Perekoniman masyarakat akan langsung tumbuh, saya yakin itu, karena tiga desa ini memiliki hasil perkebunan dan pertanian,” tambahnya.

Dikatakan bupati, sesuai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bahwa pembangunan haruslah yang memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemkab menghindari pembangunan fisik yang hanya terlihat ‘wah’ dari luar tapi tidak berdampak signifikan secara ekonomi.

“Saya menghindari pembangunan yang cuma bisa dilihat ‘wah’, yg membuat banyak orang kagum, saya sering mengabaikan itu,” ujar bupati. Disampaikan bupati, pilihannya untuk tidak membangun fisik yang tampak luar biasa dari luar memang secara moril tidak menguntungkan, tetapi baginya yang terpenting adalah bisa banyak memberi maslahat bagi masyarakat.

“Walaupun kadang-kadang secara moril sering merugikan tetapi lebih banyak manfaat yg bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Selain jalan dan jembatan tersebut, bupati juga menyebut pembangunan jembatan lain yang juga telah dinanti puluhan tahun yaitu di Desa Penimbung.

“Ada juga pembangunan jembatan di Desa Penimbung yg ditunggu puluhan tahun yang menguhubungkan dua Keamatan, Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari dan Desa Gegerung Kecamatan Lingsar,” ujar pria yang low profile ini.

“Ini dibangun tahun ini juga, menghubungkan Penimbang-Bukit Tinggi (Kec. Gunungsari, red) dan Gegerung (Kec. Lingsar, red). Dulu kalau mau ke Lingsar muter-muter lama, tapi dengan jembatan jaraknya cuma dua kilo meter,” ujar suami Hj Khaeratun Fauzan Khalid ini.

Yang sangat disyukuri bupati adalah, jalan dan jembatan tersebut bisa tetap dibangun meski di tengah serangan Covid-19.

“Alhamdulillah bisa kita anggarkan di tengah keterbatasan anggaran Pemda Lombok Barat akibat Covid-19. Sebagai informasi APBD Lombok Barat ‘hilang’ (ditarik kembali pemerintah pusat, red) sekitar Rp 400 Milyar karena Covid-19 ini,” ujar bupati. “Jadi ini diistimewakan betul pembangunan jembatan dan jalan baru ini,” tegas bupati.

Ditambahkan bupati, semua program pembangunan di Lombok Barat di luar kesehatan dan pendidikan dihentikan, dana alokasi khusus (DAK) diambil pusat dan dana alokasi umum (DAU) diambil 10 persen. Namun, diakui bupati, kondisi ini juga dialami kabupaten/kota dan provinsi lain di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah pembangunan jalan baru Saribaye -Karang Bayan-Sigerongan tidak diambil dan tidak direalokasi ke Covid-19,” syukur bupati.

Acara doa bersama ini juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Lombok Barat di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU-TR), I Made Arthadana, Kepala Bappeda Rusditah, Kepala BKD-PSDM, Suparlan, Kadis Indag Sabidin, Camat dan Sekcam Lingsar, Jamaludin dan Marzuqi. Selain itu, ada juga anggota DPRD Provinsi NTB Kasdiono.

By AdminWebLobar/ Juni 23rd, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PELATIHAN BERKEBUN SAYURAN HYDROPONIK SYSTEM AJB DAN BANTUAN PRODUK OLAHAN IKAN TIM PENGGERAK PKK LOMBOK BARAT BERSAMA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI

Lembar – Diskominfotik. Dalam rangka membantu penanggulangan bencana wabah Covid-19, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama TP PKK Kabupaten Lombok Barat yang bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melaksanakan program “Gemarikan dan Pelatihan Berkebun Sayuran Hydroponik dengan System AJB”. Program ini berupa kegiatan pemberian bantuan produk olahan ikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan penderita stunting untuk membantu meningkatkan daya tahan dan memenuhi kebutuhan gizinya,

Bantuan 600 Paket bingkisan untuk tiga desa yang di berikan secara langsung kepada perwakilan, yaitu Desa Lembar Selatan, Desa Lembar Utara, dan Desa Jembatan Kembar. Adapun paket Gemarikan tersebut berisi Abon ikan, kerupuk ikan, tortila rumput laut, bakso ikan, stik rumput laut, dan terasi udang. Khusus di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 3.350 paket yang dibagikan kepada 67 Posyandu di 16 Desa.

Berkebun Dengan media Hydroponik system AJB merupakan terobosan baru ditengah wabah covid-19 ini, Dengan menggunakan alat-alat sederhana bahkan bisa juga menggunakan barang bekas, masyarakat sudah bisa bertani dengan system AJB, seperti ember bekas dan pasir laut yang hasilnya tentu dapat dikonsumsi sendiri sehingga mengurangi biaya hidup sehari-hari.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun pada acara Pelatihan Berkebun Sayuran Hydroponik system AJB dan bantuan produk olahan ikan kepada masyarakat terdampak covid-19 dan penderita stanting di Desa Lembar Selatan yang dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Wakil Ketua III TP PKK Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Camat Lembar dan Kepala Desa di Kecamatan Lembar, Kamis 18/06/2020.

“Selain Kita memberikan penguatan di sektor makannya, Kita juga melatih ibu-ibu untuk berkebun, menanam sayuran di rumah dengan media Hydroponik system AJB yang bahan sangat sederhana berupa barang bekas seperti ember, Kaleng Cat dll dan media tanam berupa pasir laut itu kita berharap bisa menerapakannya nanti di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini cukup untuk membantu kebutuhan sayuran pada masa pandemic COvid 19 ini dan menangkal virus. Kita coba melalui pendekatan protein yaitu ikan,” lanjut Hj. Khaeratun.

Sementara Wakil Ketua Tiga TP PKK NTB Ir. Esra mengatakan,” Lembar selatan ini merupakan daerah pesisir untuk itu kita berharap ibu-bu yang ada dipesisir dapat mengolah hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual langsung, namun juga bisa diolah menjadi nuget, sate ikan, kerupuk, bakso, dll. Semua bisa diolah jangan hanya memberikan anak hanya ikan saja dengan digoreng. maka dari itu kita harapkan ibu ibu bisa mengolah menjadi berbagai macam olahan agar anak-anak tertarik untuk makan ikan. karena ikan merupakan sumber protein untuk pertumbuhan otaknya. kami juga akan membagi ilmu untuk bercocok tanam dengan media pasir, karena pasir juga bisa digunakan untuk bercocok tanam sebagai pengganti media tanah.” Ujarnya.

kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yakni palastik bekas minyak goring dan lainnya.

“mari manfaatkan pekarangan yang ada untuk ketahanan pangan keluarga dan mari berikan gizi yang baik untuk keluarga.” Tutupnya.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat Hj. Khaeratun Fauzan Khalid dan Wakil Ketua III TP PKK NTB, secara simbolis menyerahkan bantuan Gemarikan ini kepada Balita Penderita Stunting, dan Ibu Hamil di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Diskominfotik/Yani.

By Hernawardi/ Juni 19th, 2020/ Berita Lomba Kampung Sehat, Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

PENGURUS BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIKUKUHKAN

Giri Menang, Diskominfotik-Dalam upaya memberikan akses masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bupati Lombok Barat mengukuhkan para pengurus Bale Mdiasi Kabupaten Lombok Barat di Aula utama Kantor Bupati Giri Menang, Kamis (18/06/2020).

Pengukuhan disertakan pembacaan surat keputusan (SK) yang didampingi langsung oleh Bupati Lobar didepan 29 orang pengurus Bale Mediasi, serta penyematan Pin kepada salah satu pengurus sebagai simbolis bahwa telah disahkannya Bale mediasi untuk malaksanakan tugas dan perannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan peraturan Bupati (Perbub) No 47 tahun 2019 telah membentuk bale mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Dengan terbentuknya kepengurusan lembaga bale Mediasi ini diharapakan agar tidak semua masalah dimasyarakat harus diselesaiakan di kepolisian ataupun pengadilan, karana peran pokok bale mediasi tersebut ialah membantu persoalan masyarakat yang memang masih bisa diselesaikan melalui jalur perdamaian.

Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB, H.L. Mariyun dalam sambutannya mengatakan, Bale Mediasi sebenarnya sudah terbentuk sejak dulu dengan sebutan Krame Dese yang juga memiliki peran yg sama.

Peran Bale mediasi sendiri yang nantinya akan menjadi acuan atau lokasi pertama untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat sebelum kejalur hukum atau pengadilan, Bale mediasi juga yanga akan kemudian mengeluarkan surat keputusan perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator.

Ia juga mengatakan, sebenarnya yang paling pertama merespon keberadaan Bale Mediasi di tingkat Kabupaten adalah Lombok Barat yang diikuti dengan me-launching Bale Mediasi di Desa Sigerongan tepatnya tanggal 8 Januari yang lalu,”ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dalam sambutannya mengatakan, karna melihat semua pengurus sebagaian besar adalah mantan camat dan mantan Kepala Desa yang memang memiliki pengalaman dalam menangani hal tersebut, tidak ada yang perlu diragukan lagi kepada para pengurus bale mediasi Kabupaten Lombok Barat,” Kata Bupati.

“Jadi insyaallah kalaupun harus ada sertifikat, itu semuanya hanya formalitas, karena dari pengalaman dan track record para pengurus Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat ini tidak perlu diragukan lagi,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Ketua Bale Mediasi NTB, H. L. Mariyun, SH. MH., Kapolres Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K, Forkopimda Lobar, para pengurus Bale mediasi. (Diskominfotik/Angge/Windi)

By Hernawardi/ Juni 19th, 2020/ Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/

TRANSISI NEW NORMAL KECAMATAN JADI PUSAT MENUJU NEW NORMAL

Gerung-Diskominfotik, 18 /06/2020, Ada 3 parameter yang dijadikan acuan dalam penentuan status daerah dalam Pendemi Covid-19, merujuk pada Keputusan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Kesehatan dan Kementrian PAN dan RB (khusus untu Aparatur Sipil Negara) yaitu Aspek Epideminologi, Aspek Penanganan dan Aspek Tracking Kontak.

Kondisi Lombok barat saat ini pada tiga aspek ini berada pada level sedang, sehingga Lombok Barat masuk dalam Katagori Transisi New Normal dengan indicator, Aspek Epdideminologi berapada pada kondisi Kuning dengan scor 80, Kemampuan Penanganan medis berada dalam posisi Sedang dan Kemampuan Tracking Kontak dlam posisi Sedang juga.

Status kondisi Transisi New Normal adalah bukan pilihan tetapi ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita jalani karena ada alat ukurnya dengan indicator yaitu scor 0 -79 level Merah, 80 – 95 level Kuning dan 96 – 100 level Hijau.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Baihaqi pada acara Rapat Koordiansi Teknis Pelaksanaan Transisi New Normal di ruang rapat Jayengrane Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang dihadiri oleh Kapolres Lombok Barat, Dandim Lombok Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Muspika se Kabupaten Lombok barat, Kapolsek Kamis, 18 Juli 2020.

Dalam perjalanannya Lombok Barat ini sangat bagus karena kemampuan penangannya luar biasa dari tim pencegahan sampai tim penjemputan, tim pengangkut tim rapid dan mempersiapkan beberapa posko dan bahkan tim penguburan sampai kuburan juga disiapkan dalam penangan yang disebut tim reaksi cepat.

Lebih lanjut Baihaqi menyampaikan “Target kita supaya masuk New Normal bahkan keluar dari New Normal sehingga tidak ada lagi covid-19 di Lombok Barat di Propinsi, bahkan juga secara Nasional, Yang perlu sekarang ini disamping kita sama-sama memahami, kita juga perkuat strategi.” Terang Baihaqi.

Dalam kondisi transisi ini maka kapasitas dan tugas dari tim pencegahan ini yang tadinya bertugas untuk menghimbau orang supaya tidak berkumpul sudah tidak relevan lagi, karena transisi akan membiasakan untuk menuju New Normal, itu akan kita kejar, itu berarti hulu harus digerakkan dan lebih intens bekerja karena dari mencegah orang berkumpul menjadi bagaimana memenej, bagai mengurai, bagaimana mengatur orang-orang berkumpul ini supaya tetap mengedapankan protocol covid tetap mengedapankan dirapidtes, oleh sebab itu maka hematnya tim pencegahan ini akan ditarik dan masuk menjadi satu kesatuan satgas Tim Kecamatan. Ini tentunya akan berimplikasi pada tambahan anggaran di Kecamatan.

“Dengan masuknya tim pencegahan termasuk juga Tuan Guru yang ada tim pencegahan kabupaten masuk nanti dalam SK Tim Kecamatan maka diharapkan mobilitasnya menjadi tinggi”. Harapnya.

Di Kecamatan prekwensi kerjanya akan lebih tinggi karena akan mengejar bagaimana orang-orang tadi dilarang berkumpul sekarang diberikan berkumpul hanya saja mengatur cara kumpulnya dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencegah bertambahnya orang terinfeksi.

Sehingga nanti Camat, Danposramil, dan Kapolsek di Kecamatan menjadi satu kesatuan menjadi Tim Kecamatan dan para Tuan Guru disana.

Camat akan mengatur penjadwalannya untuk Tuan Guru yang akan bertugas dimasjid-masjid setiap jumaat Sedangkan di pasar-pasar Camat, Danposramil dan Kapolsek secara tekhnis nanti akan mengatur yang penting bagaimana nanti setelah ini dipusatkan di Kecamatan maka pelaksanaan Protokol Covid itu mutlak dapat dilaksanakan karena dengan cara itu Hulu ini akan mengirim yang jernih itu ke hilir dengan harapan frekwensi kerja semakin baik maka tim penanganan nanti pekerjaannya akan berkurang, jadi berbanding terbalik, jika tim yang di hulu ini bekerjanya lebih inten orang terinfeksi semakin rendah maka tim hilir pekerjaanya semakin berkurang dengan kata lain korban oleh covid ini juga akan semakin lebih rendah.

Sementara itu Kapolres Lombok Barat Lobar AKBP. Bagus Satriyo Wibowo, S.I.K yang juga jadi pembicara menyampaikan

Para Pelaksanakan dilapangan ini betul-betul meiliki satu suara, satu tujuan, satu arah yang sama, ini perlu dilakukan karena kalau sudah dibentuk tim Kecamatan maka seyogyanya tim Kecamatan tidak lagi melibatkan tim Kabupaten dalm hal rapat-rapat cukup dilakukan oleh Tim Kecamatan, jika ada hal-hal yang perlu konfirmasi atau dikoordinasikan cukup melalui institusi yang ada di Kecamatan untuk berkoordinasi dengan Tim Kabupaten melalui Institusinya masing-masing. Paparnya.

Dicontohkan Dalam bidang Kesehatan misalnya cukup pihak Puskesmas Kecamatan yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau dalam bidang Keamanan cukup Kapolsek atau Danramil yang berkoordinasi dengan Kapolres atau Dandimnya, tidak perlu harus mengundang Institusi tingkat Kabupaten karena ini akan lebih efektif.

Pada Kesempatan itu disampaikan pula bahwa Polda NTB akan menyelenggarakan Lomba Kampung Kesehatan karen konsep Lomba kampung Sehat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah jadi Ketika apa yang diuraikan pak Sekda itu dilaksanakan oleh kita semua itu sudah termasuk menjadi bagian dari kegiatan Lomba Kampung Sehat yang dilakukan oleh Polda NTB ada beberapa teknis petunjuk Lomba Kampung Sehat yang dilaksanakan bertingkat mulai dari tingkat Kabupaten kemudian ditingkat Provinsi untuk tingkat Kabupaten sudah ditunjuk 20 desa yang akan menjadi peserta lomba Kampung sehat untuk lomba ini akan difokuskan tiga desa ditiap Kecamatan ini untuk lomba Kampung Sehat tetapi untuk penanganan Transisi New Normal menjadi Nes Normal itu untuk seluruh Desa di Kabupaten Lombok Barat. Di fokuskan pada program seperti yang telah diuraikan pak Sekda untuk kemudian akan dinilai pada Lomba Kampung Sehat.

Rencananya akan di Lounching pada hari Jumat, 19 Juni 2020 oleh Kapolda NTB, dan setelah di Lounching kemudian akan disosialisaikan apa yang menjadi penekanan dalam penilaian Lomba Kampung Sehat ini, baru keudian diadakan penilaian sesuai indicator penilaian.

Kegiatan ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan aktifitas rutin seperti biasa hanya saja hal yang baru adalah disetiap kegiatan yang dilakukan harus menerapkan protocol Kesehatan.

Harapannya dengan lomba ini akan lebih memotivasi masyarakat dan semakin bisa melibatkan semua pihak yang ada di masyarkat.

“masyarakat betul betul bisa disadarkan untuk menerapakan protocol Kesehatan ini bisa dijalankan dengan kesadaran sendiri harpannya ini bisa terus dilakukan meskipun apparat Kepolisian tidak ada.” Harap Kapolres

Sementara itu Asisten 1 Setda Kabupaten Lombok Barat menyampaiakan terkait dengan New Normal Covid-19 tidak hanya kebijakan protocol Kesehatan saja tapi juga protocol Ekonomi Sosial dan Protokol Keamanan dan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Lombok Barat sudah membuat Keputusan Bupati yang akan dijadikan pedoman diseluruh Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Transisi New Normal. Keputusan ini dalam rangka pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Satgas Kecamatan dan muspikanya untuk efektifitas dan produktifitas pelaksanaan agar cepat mencapai tujuan.

Masing-masing OPD diharapkan menindaklanjuti dengan surat edaran teknis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesauai kewenangannya.(Diskominfotik/zul)

By Hernawardi/ Juni 19th, 2020/ Berita Lomba Kampung Sehat, Berita Terbaru/ Komentar Dinonaktifkan/