Gerung, Diskominfotik – Penerimaan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Prov. NTB yang dilaksanakan di Kantor Lurah Gerung Selatan pada hari Sabtu (16/7/2022). Kepala Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB H. Ashari, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Asisten I dan III Setda Lobar, Kepala OPD lingkup Lobar, Lurah Gerung Selatan Baiq Tria Rurin Prihartini serta tim juri penilaian lomba desa tingkat Prov. NTB.

Dalam pemaparannya Kepala Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB selaku ketua tim penilai lomba desa tingkat Prov. NTB menyampaikan bahwa sudah dua tahun lomba desa tingkat provinsi vakum dilaksanakan, karena selama dua tahun sebelumnya Indonesia terkena dampak COVID-19 serta bencana alam lainnya. “Oleh karena itu pada tahun ini lomba desa tingkat kelurahan pada tahun ini tidak dalam tingkat nasional dan hanya tingkat provinsi saja. Awalnya pemenang lomba ini akan ke Jakarta pada bulan Agustus, tetapi diundur menjadi bulan September,” jelasnya.

H. Ashari mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya lomba desa ini ialah agar desa dan kelurahan yang ada di Indonesia dapat mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. “Dengan didapatkannya perhatian tersebut pemerintah dapat memberikan apresiasi kepada desa serta kelurahan atas potensi-potensi yang telah mereka hasilnya,” terangnya.

Sementara itu Lurah Gerung Selatan Baiq Tria Rurin Prihartini menambahkan Kelurahan Gerung Selatan terdiri dari enam lingkungan yaitu Perigi, Dodokan, Rean, Tanjung Gunung, Menang dan Perumahan Pondok Indah. “Ketika Kelurahan Gerung Selatan dipilih sebagai perwakilan Lobar dalam lomba kelurahan tingkat provinsi kami merasa kaget dan senang, karena Kelurahan Gerung Selatan sendiri masih terhitung sebagai kelurahan yang muda. Akan tetapi kami siap untuk menjadi pemenang dengan persiapan semaksimal mungkin demi mendapatkan hasil yang terbaik,” tegasnya. (Diskominfotik/Agg/Dhea)

Gerung, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun didampingi Camat Gerung H. Mulyadi monitoring pelaksanaan vaksinasi booster yang dilaksanakan di Lingkungan Batu Anyar Kecamatan Gerung, Sabtu (16/07/2022).

Turut hadir di acara tersebut, Kepala BPBD Lobar Mahnan, Kadin Lobar H. Abdullah, Camat Gerung H. Muliyadi, Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dikes Lobar dr. Ahmad Taufiq Fatoni, Kapolsek Gerung AKP Agus Pujianto, S. Pd, Lurah Gerung Utara Riyanto dan seluruh masyarakat penerima vaksin.

Dalam monitoring tersebut, Wabup menyampaikan kegiatan seperti ini sangat bagus, apalagi saat ini masyarakat sudah mulai longgar menerapkan prokes dalam aktifitas.

“Saya sangat mengapresi apa yang dilakukan Kadin bekerjasama dengan Pemda Lobar melalui Dikes Lobar, kegiatan ini sangat bagus, berkat kerjasama dan kolaborasi kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar.

Masyarakat jangan takut sama vaksin, vaksin ini bagus untuk kesehatan kita bersama walaupun covid ini sudah mulai hilang dan itu juga demi untuk kebaikan kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Lobar H. Abdullah mengatakan tujuan vaksinasi ke 3 ini agar program vaksinasi ke 3 atau Vaksin Booster di Lobar cepat selesai dan dalam rangka meningkatkan jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin khususnya booster.

“Sasaran kita adalah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2, sehingga hari ini kita melaksanakan vaksin dosis 3 atau booster,” terangnya.

Selain itu kata dia, untuk di Kelurahan Gerung Selatan ini Kadin Lobar menyiapkan 250 dosis vaksin dan Kadin bekerjasama dengan pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Lobar,” ungkapnya. (Diskominfotik/Agg)

Gerung, Diskominfotik – Memenuhi Amanat SPBE, Kabupaten Lombok Barat melakuan Audit Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat pada hari senin (11/7/2022). Kegiatan dihadiri oleh Ketua Tim Audit SPBE Sumirah selaku narasumber serta peserta audit.

Sumirah menyampaikan bahwa adapun tujuan diadakannya Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini ialah untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan standar yang telah ditetapkan. “Selain tujuan diatas, kegiatan audit ini menjadi bagian penting dalam memenuhi beberapa indikator yang ada dalam evaluasi SPBE,” tambahnya.

Ketua Tim Audit SPBE ini menambahkan bahwa kegiatan audit ini akan berlangsung selama sebulan. Nantinya akan dilakukan audit terhadap berbagai aplikasi yang ada di Lombok Barat. Kegiatan telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli lalu.

Sementara itu Kepala Bidang APTIKA H. Iswarta mengatakan bahwa SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis Elektronik. Ia mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat saat ini telah menerapkan SPBE. Hal ini untuk mendukung Smart City. Menurutnya SPBE memiliki beberapa tujuan yaitu memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; kedua mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan yang ketiga mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu sesuai amanat Perpres No. 95 Tahun 2018. “Kegiatan audit ini khusus dilakukan untuk mengaudit performa dari aplikasi khusus aplikasi pejabat pengelola infomasi dan dokumentas yang dikelola oleh Diskominfotik Lobar. Pada awalnya Lombok Barat berencana untuk mengaudit 10 aplikasi, tetapi kemungkinan jumlah aplikasi tersebut akan dikurangi karena masih kurangnya bukti serta data mendukung yang harus dilampirkan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat telah memiliki masterplan smart city. Hal ini menjadi komitmen dari Lombok Barat dalam mewujudkan kota cerdas. Karenanya audit SPBE ini merupakan salah satu bagian atau rangkian mewujudkan smart city. Ia berharap agar digitalisasi di Lombok Barat dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerapkan tanda tangan elektronik dan persuratan berbasis digital. “Kabupaten Lombok Barat adalah kabupaten digital terbaik di NTB karenanya kami terus berupaya untuk mewujudkan smart city”ujarnya.

(Diskominfotik/Dea/Smh)

Narmada, Diskominfotik Lobar – Langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tidak tanggung tanggung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Kamis (14/72022) mengunjungi langsung Rumah Sakit Awet Muda (RSAM) Narmada. Dalam kunjungannya itu bupati didampingi Assisten1 Setda Lobar Agus Gunawan dan Camat Narmada M. Busyairi. Bupati diterima langsung Direktur RSAM dr. A.A.N. Putra Suryanatha beserta seluruh jajaran RSAM Narmada.

Kedatangan bupati ini merupakan kunjungan perdananya ke RSAM Narmada setelah rumah sakit ini memperoleh peningkatan status dari Pemprov. NTB dari tipe D ke tipe C, bersamaan dengan Rumah Sakit Tripat Gerung yang juga naik status dari tipe C ke tipe B.

Kunjungan bupati ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana rumah sakit ini sekaligus pelayanan kesehatan di sana.
Dalam kunjungannya tersebut Bupati Fauzan mengatakan, peningkatan status RSAM Narmada merupakan wujud apresiasi terhadap kinerja dan pelayanan kesehatan yang selama ini telah berjalan baik di rumah sakit ini.
“Peningkatan status ini bukan sekedar formalitas saja namun menuntut komitmen dan konsistensi peningkatan pelayanan kesehatan”, tegasnya.

Oleh karena itu bupati berharap kepada seluruh jajaran RSAM Narmada untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Pemkab. Lobar terus berupaya mendukung dari sisi anggaran mulai dari penataan lingkungan, penambahan gedung, sarana dan prasarana hingga fasilitas kesehatannya. “Insyaallah, bukan hanya RSAM Narmada, rumah sakit lainnya yang dimiliki Lobar akan kita jadikan Green Hospital”, ujarnya.

Terutama yang menjadi prioritas perhatian bupati adalah penambahan gedung dan fasilitas IGDnya yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2023. Hal ini dikarenakan kondisi IGDnya dirasa kurang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. “Ini sangat diperlukan karena menyangkut pelayanan kesehatan yang sifatnya segera dan darurat”, tegasnya.

Sementara itu ditemui dilokasi yang sama Direktur RSAM dr. A.A.N. Putra Suryanatha mengungkapkan bahwa seiring peningkatan status RSAM Narmada dari tipe D ke tipe C hal ini bukan hanya sebuah apresiasi namun sekaligus menuntut komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. “Kami akan terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat”, ujarnya.

dr. A.A.N sapaan akrab Direktur RSAM Narmada ini membenarkan bahwa kebutuhan urgensi rumah sakit yang dikelolanya ini adalah peningkatan kualitas pelayanan IGDnya, terutama menyangkut kebutuhan gedung dan fasilitasnya. Kondisi IGD rumah sakit ini dirasa saat ini sudah kurang memadai lagi untuk pelayanan darurat kesehatan.
“Kami membutuhan anggaran sekitar 12,5 Milyar untuk peningkatan kualitas pelayanan IGD”, jelasnya.

Ditambahkannya, kebutuhan anggaran ini telah dilaporkannya kepada bupati dan saat ini sedang dikaji sumber pendanaannya.
(Tim Diskominfotik Lobar : Dewa Adnyana/Juan/Fery).

Sekotong, Diskominfotik – Usulan Dinas Pertambangan Propinsi NTB terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dua blok di wilayah Sekotong disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Persetujuan tersebut tertuang dalam SK Menteri ESDM RI Nomor 89.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Ir. Zainal Abidin saat acara sosialisasi dan launching Wilayah Pertambangan Rakyat Blok Lemer dan Blok Simba di Kantor Camat Sekotong, Selasa (12/07/2022).

Menurut Ir Zainal Abidin kementerian ESDM saat ini baru memberi persetujuan terhadap dua blok WPR yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Dua blok tersebut adalah Blok Lemer dan Blok Simba. Ia mengatakan bahwa masih ada 17 blok WPR di wilayah Sumbawa yang belum disetujui oleh Kementerian ESDM. Ia mengatakan bahwa ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Propinsi sehingga usulan blok WPR tersebut dapat disetujui. “Perjuangan kita dari awal sampai saat ini dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat belum berakhir. Hal tersebut dikarenakan minimnya blok yang baru ditetapkan oleh menteri, yaitu 2 blok sedangkan 17 blok lainnya yang berada di daerah Sumbawa belum ditetapkan”ujarnya.

Zainal mengatakan bahwa hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi penambang-penambang wilayah Sumbawa karena hal tersebut dibutuhkan demi kelancaran proses penambangan. Ia menambahkan bahwa proses ini terus dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTB karena menjadi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa izin pertambangan ini harus sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. “Izin Wilayah Pertambangan Rakyat tadi tidak boleh keluar dari koordinat yang telah ditetapkan” ujarnya

Ia juga mengatakan bahwa pihak propinsi dalam hal ini Dinas ESDM akan terus melakukan pemantuan atas aktivitas ini. Selain itu pihaknya juga akan melihat dan mengamati pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan dan koperasi. Ia mengatakan bahwa untuk koperasi diperbolehkan mengelola lahan maksimal sebanyak 10 Hektar. Sementara untuk perorangan diperbolehkan maksimal 5 hektar. Sementara untuk kedalaman, WPR diperbolehkan menambang hingga kedalaman 100 meter dari permukaan tanah. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa penentuan blok dilakukan oleh masyarakat sendiri dan koperasi. Pihak Dinas ESDM Propinsi hanya menyampaikan usulan izin WPR kepada Kementerian ESDM yang kemudian diproses oleh Kementerian ESDM. “Kewenangan izin ada di Kementerian ESDM kami di Propinsi hanya mengusulkan ke Kementerian ESDM untuk memperoleh izin. Nantinya apabila dikelola oleh koperasi harus ada kepala. Teknis tambang, tenaga ahli lingkungan yang paham lingkungan” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Kadis ESDM Provinsi NTB Ir. Zainal Abidin, Direktur PLSB3 Yulia,  Forkopimda Lombok Barat, Para pihak dari GOLD-ISMIA, Para pihak dari BRIN, Kadis DLH Lobar Budi Dharma Jaya, Perwakilan Dinas Koperasi Provinsi NTB, Camat Sekotong dan Forkopimcam, Para Kepala Desa se Kecamatan Sekotong,Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda setempat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas ESDM propinsi dan Kementerian ESDM. Hal ini karena Dinas ESDM Propinsi telah berjuang dalam mengeluarkan izin dari kementerian ESDM. “Kami berterima kasih dan apresiasid kepada dinas ESDM Propinsi dan kementerian ESDM atas izinnya. Tentu hal ini telah melalui kajian dari Propinsi dan kementerian sehingga izin WPR ini dapat dikeluarkan” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Wabup Hj Sumiatun juga menyampaikan Terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi NTB, pihak GOLD-ISMIA, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu sehingga WPR di wilayah Sekotong bisa diluncurkan.

Dalam kesempatan ini ia berharap agar izin WPR dari Kementerian ESDM melalui dinas ESDM dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar WPR ink dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat lebih sejahtera. Selain itu ia juga berharap agar dalam pelaksanaan WPR ini bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan daru Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun dari GOLD ISMIA. “Kami ingin tetap ada pengawasan dan masukan dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan GOLD ISMIA agar WPR ini tetap aman. Kami ingin masyarakat sejahtera dengan aman bukan terancam oleh bahaya bahaya yang tidak disadari. Karenanya kami minta ini terus diawasi oleh pihak terkait” ujarnya.
(Diskominfotik/Jn/Agg)

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong agar pemotongan Hewan Qurban dilaksanakan dengan higenis atau bersih. Hal ini untuk menjaga agar daging qurban yang disalurkan tetap segar dan dapat dikonsumsi dengan aman dan sehat. Seperti yang terlihat pada pemotongan Hewan Qur’ban di BTN Belencong Desa Midang, Ahad, 10 Juli 2022.

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Drh. Desy Kepala Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara Kabupaten Lombok Barat, di tempat pemotongan dan pengemasan hewan qurban di BTN Belencong, pihaknya mengamati bahwa proses pemotongan, pembersihan dan pengemasan hewan qurban di tempat ini sangat higenis. Menurutnya hal tersebut terlihat dari proses pembersihan hewan qurban yang menggunakan saluran khusus dan air bersih. Selain itu pembuangan air tersebut juga dibuatkan pembuangan khusus berupa sumur pembuangan. Hal ini tentu menyebabkan proses pembersihan hewan qurban sebelum dikemas berjalan dengan baik dan higenis. Selain itu proses pembuangan limbah dan darah hewan qurban sebelum dikemas sudah memenuhi standrart. Hal ini karena panitia membuatkan semacam septictank agar limbah tidak masuk ke saluran atau ke sungai. “Proses pemotongan, pembersihan dan pengemasan Hewan Qurban di BTN ini sangat higenis dan tidak mencemari lingkungan. Hal ini sudah berjalan sejak beberapa tahun silam”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Drh Desy juga mendorong agar tempat pemotongan hewan qur’ban di Lombok Barat dapat meniru dan mencontoh proses pemotongan, pembersihan dan pengemasan hewan qurban di BTN Beloncog. Hal ini karena proses pemotongan dan pengemasan di BTN belencong sudah memenuhi standart higenis. Menurutnya hal ini penting dicontoh agar daging qurban yang disalurkan tetap segar dan dapat dikonsumsi dengan baik dan sehat. Selain itu hal ini untuk mencegah tercemarnya air sungai atau saluran akibat proses pembersiha hewan qurban. “Proses pemotongan dan pembersihan hewan Qurban di BTN Belencong ini dapat dijadikan contoh oleh panitia Qur’ban agar dagingnya higenis dan bersih. Sejak beberapa waktu lalu dari pantauan kami memang proses pemotongan dan pembersihan di BTN Belencong ini sudah sangat higenis”ujarnya.

Saat ditemui di lokasi pemotongan hewab qurban, Ketua Panitia Qurban H.Muhammad Bagus mengatakan bahwa hewan qurban yang di potong pada idul adha 1443 H jumlahnya cukup banyak. Yakni sebanyak 9 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Ia mengatakan bahwa hewan qurban ini nantinya disalurlan oleh panitia ke lokasi lokasi masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar belencong. Ia berharap proses ini berjalan dengan lancar dan menambah kebersamaan. “Jumlah qurban tahun ini adalah sapi 9 ekor dan kambing sebanyak 9 ekor. Panitia akan segera memotong dan mendistribusikan agar daging tetap seger dan sehat”ujarnya.

Sementara itu Sudarman Ketua RT BTN Belencong Desa Midang mengatakan bahwa hewan qurban yang dipotong pada idul adha tahun ini berasal dari sumbangan masyarakat baik secara kolektif maupun perorangan. Ia mengatakan bahwa terkumpulnya hewan qurban yang cukup banyak ini merupakan bentuk kebersamaam warga BTN Belencong. Selain itu ia juga mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk kepedulian warga terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Karenanya ia berharap agar kebersamaan dan kepedulian ini terus tertanam dan terus terpeliharaan untuk memperbanyak amal ibadah. “Ini adalah bentuk kebersamaan dan kepedulian warga BTN Belencong. Kami harapkan kepedulian dan kebersamaan ini terus terjalin selamanya sehingga dapat membantu saudara saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita” ujarnya.
(Diskominfotik/Tim IKP)

Batulayar- Diskominfotik – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan masjid Nurul Yakin yang berlokasi di dusun kedondong Atas Desa Pusuk lestari kecamatan Batulayar. Kegiatan ini berlangsung pada Jum’at (08/07/2022). Kehadiran Bupati dan sejumlah tamu undangan terasa sangat spesial karena lokasi pembangunan masjid ini terletak di pedalaman dengan jalan yang sempit namun tetap beraspal Hotmik sehingga transportasi yang paling cepat menuju ke wilayah tersebut adalah sepada motor.

Untuk menuju lokasi ini Bupati dan rombongan pun harus dibonceng menggunakan sepada motor. Hal ini karena akses jalan yang relatif kecil. Walaupun demikian sejumlah tokoh dan pejabat tetap hadir di Lokasi ini. Antara lain Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, Anggota DPRD Lombok Barat Zulfahmi, Camat Batulayar Afgan Kusumanegara, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga dusun kedondong Atas. Pada kesempatan ini Bupati Lombok Barat bersama Camat Batulayar melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid Nurul Yakin.

Dalam sambutannya Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid menyampaikan bahwa membangun masjid tidak hanya secara fisik saja melainkan harus dilakukan dengan niat yang baik , ikhlas dan tulus. Hal ini sangat penting agar masjid yang kita bangun bersama memperoleh rahmat dan berkah dari Allah SWT. Ia juga mengatakan bahwa niat yang ikhlas dan tulus dan dukungan yang besar dari semua masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang dapat memperlancar proses pembangunan masjid. “Pembangunan masjid tidak semata untuk bergaya saja akan tetapi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat karenanya bangunan masjid harus layak huni dan bisa menampung warga masyarakat” ujarnya.

Bupati dua Periode yang sukses membawa IPM Lombok Barat menempati urutan keempat di Nusa Tenggara Barat ini mengajak semua pihak untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Hal ini menurut Fauzan Khalid sangat penting agar masjid tetap ramai dan dapat memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa selain digunakan untuk kegiatan keagamaan, masjid juga dapat dijadikan tempat pertemuan, rapat, mengaji, majelis Ta’lim dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa dalam proses pembangunan masjid ini membutuhkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong. Hal tersebut menurutnya akan memudahkan masyarakat dalam membangun masjid.

“Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat seperti tempat rapat warga, majelis ta’lim, tempat mengaji. Tentu ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Karenanya dalam proses pembangunan masjid ini dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong sehingga pembangunan masjid dapat berjalan dengan lancar dan baik” ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati juga menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang gerakan anti merariq kodeq atau gamak. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat yang berpotensi menyebabkan timbulnya masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Ia mengajak masyarakat agar menikah sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Hal ini juga sebagai upaya agar anak anak tidak putus sekolah. Selain itu hal ini juga sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya kasus stunting di Lombok Barat. “Tentu ini semua dimaksudkan agar masyarakat tetap sehat dan mencegah terjadi efek atau dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu hal ini juga sebagai upaya kita semua untuk menurunkan angka stunting di Indonesia khusus Lombok Barat” ujarnya. (Diskominfotik/Fyan/Ria).

Lombok Tengah, Diskominfotik – Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun menghadiri acara rapat koordinasi TKPK dan TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB. Kegiatan rakor yang mengusung tema “Mengefektifkan gerakan bersama menurunkan angka kemiskinan dan stunting menuju kota layak anak Provinsi NTB” ini dilaksanakan di Raja Hotel, Kuta Mandalika, Lombok Tengah Kamis, 7 Julj 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun, Wakil Bupati dan Wakil Walikota Se NTB, Ketua TP PKK NTB, Asisten I dan II Setda Propinsi NTB, Kepala OPD Propinsi NTB, Forum CSA dan NGO.

Dalam Sambutannya Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa saat ini NTB masuk dalam 10 propinsi katagori miskin. Ia mengatakan bahwa saat ini jumlah masyarakat miskin di NTB sebesar 14 persen. Hal ini menurutnya cukup tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya nyata untuk menurunkan angka kemiskinan ini. “Diperlukan langkah cepat dan tepat untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Selain itu perlu ada sinergi dengan semua pihak dalam upaya menurunkan kemiskinan ini” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa propinsi memiliki target angka kemiskinan pada 2023 dapat berada pada satu digit atau dibawah 10 persen. Target ini menurutnya cukup berat. Namun apabila dilaksanakan dengan baik, sistematis dan terencana tentu target ini diharapkan dapat tercapai. Ia menambahkan tentu sangat dibutuhkan sinergi semua pihak untuk bergerak dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi satu persen. “Butuh sinergi semua pihak baik OPD dan Kabupaten Kota dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan di NTB” ujarnya.

Lebih lanjut wakil Gubernur NTB ini mengatakan dalam menurunkan angka kemiskinan diperlukan 4 poin penting yang harus diperhatikan. Wagub mengatakan bahwa Validasi data kemiskinan yang berbasis pada desa/kelurahan menjadi penting agar bantuan dapat fokus tersalurkan ke seluruh masyarakat dan tepat sasaran. Harapannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) dapat terkoneksi dengan BPJS maupun dana BOS, sehingga data harus selalu terupdate. Selain itu ia juga mengatakan bahwa Sistem yang tertata atau terkoneksi dengan baik sangat diperlukan melalui koordinasi yang lancar. Ia juga mengatakan konsistensi dalam mengawal program dengan baik merupakan kunci penting dalam menurunkan angka kemiskinan. “Selanjutnya yang juga penting adalah Sinergi dengan semua elemen untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan melakukan keempat poin penting tersebut, kita berharap target penurunan kemiskinan “menuju satu digit” dapat tercapai”ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun dalam rakor tersebut menyampaikan paparan tentang progres dan program Lombok Barat dalam mengatasi kemiskinan di Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa Lombok Barat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui sejumlah progran pembangunan. Seperti yang disampaikan dalam beberapa Kesempatan ia juga mengatakan bahwa Kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci penting dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Ia mengatakan dengan kolaborasi dan kerjasama ini tentu akan melahirkan gerakan nyata yang dapat menurunkan kemiskinan. Selain itu berbagai sektor pendukung harus dihidupkan dan ditunjang agar dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan tumbuh dan bergeraknya ekonomi tentu hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. “Kita perlu mendorong dan menopang berbagai sektor agar dapat menghidupkan dan menggerakkan perekonomian. Dengan bergeraknya sektor pariwisata dan UMKM ini akan memberikan harapan dalam menurunkan angka kemiskinan” ujarnya.

Wakil Bupati yang dikenal tegas dan disiplin ini mengatakan bahwa kolaborasi antar OPD dan antara daerah dapat memberikan jalan untuk bangkitnya perekonomian. Pemberdayaan dan pembinaan UMKM yang dilakukan oleh semua OPD juga menjadi salah satu kunci penting apabila ditopang oleh adanya even even yang dapat memberikan akses bagi UMKM untuk memasarkan produknya di even even tersebut. Tentu ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. “Semua harus kolaborasi. OPD yang membina UMKM harus kolaborasi dengan OPD lain dalam menggelar even even nasional maupun internasional dimana nantinya UMKM dapat berjualan sehingga akan menggerakkan ekonomi masyarakat” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Hj Sumiatun juga mengatakan bahwa validasi data diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan. Karena dari data data inilah akan diperoleh langkah yang jitu dan tepat dalam mengatasi kemiskinan. Karenanya ia berharap agar data data dapat tervalidasi dan terpadu menjadi satu sehingga memudahkan untuk mengambil kebijakan atau program yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan. (Diskominfotik/Tim IKP/LBNN)

Gerung, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menjamin keberlanjutan dan efektifitas pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Si Peka Bu Siska) di Lobar. Pemkab. Lobar mendukung sepenuhnya pengaplikasian inovasi ini melalui regulasi (Perbub dan SK Bupati) dan anggaran baik APBD, ADD, mupun anggaran PKK. Hal ini dikarenakan inovasi ini berkontribusi besar terhadap penurunan angka kematian bayi di Lobar sejak tahun 2019.

Hal itu disampaikan Bupati saat mempresentasikan Si Peka Bu Siska kepada tim penilai yang terdiri dari 11 orang anggota Tim Panel Independen (TPI) pada penilaian 45 besar nominasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI. Dalam persentasi ini Bupati Fauzan tampil sangat baik dan apik dalam memaparkan tentang inovasi pelayanan Publik dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik tersebut. Kegiatan ini berlangsung secara virtual hari Kamis (07/07/22) di Ruang Rapat Jayengrana Kantor Bupati Lobar Giri Menang Gerung. Pada kesempatan tersebut Bupati didampingi Sekda Lobar, para Asisten, Ketua Tim Penggerak PKK Lobar, Kadikes Lobar beserta jajarannya dan para pimpinan OPD terkait.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Si Peka Bu Siska adalah salah satu inovasi Dikes Lobar yang berhasil lolos 99 besar nominasi kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB RI. Jika berhasil masuk 45 besar, Lobar berhak memperoleh DID (Dana Insentif Daerah) senilai 6 Miliar Rupiah dalam bentuk anggaran pembangunan kesehatan.

Selama 7 menit waktu persentasi yang disediakan, Bupati yang berhasil membawa IPM Lobar urutan 4 di NTB ini memaparkan dengan sangat apik dan smart tentang inovasi ini. Bupati Fauzan mengungkapkan, inovasi ini menjadi salah satu solusi terhadap beberapa kendala pembangunan kesehatan di Lobar seperti kondisi geografis wilayah, budaya masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, serta kurangnya pengawasan usia neonatal (<28 hari kelahiran). Usia neonatal seharusnya mendapat perawatan yang intensif dan kontinu. Namun menurut standard pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kunjungan neonatal hanya dilakukan 3 kali oleh bidan. Frekuensi tersebut tentu sangat kurang, sehingga perlu dibangun sistem yang memberdayakan keluarga/ibu. Sistem ini memungkinkan pemantauan 24 jam oleh ibu selama 30 hari pertama kehidupan. Pelaksanaannya dengan bantuan format seerhana disertai gambar dan uraian tentang kondisi bayinya secara komprehensif, mengacu pada informasi yang terdapat di buku KIA.
“Tantangan penerapan inovasi ini relatif ringan karena hanya bersifat internal, sehingga kami yakin mampu mengatasinya. Semoga pengaplikasian inovasi ini dapat menekan angka kematian bayi serendah mungkin di Lobar serta mencegah stunting sejak dini”, jelasnya.

Fauzan menambahkan, inovasi ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Posyandu Keluarga, yakni sejauh mana penerapannya dalam pembinaan dan sosialisasi bagi keluarga. Sistem pemantauan ini telah diuji cobakan di dua desa (Kuripan dan Gerung Utara) pada akhir tahun 2019. Evaluasi sampai dengan Juni 2022 sebanyak 77.3% neonatal mampu dipantau melalui inovasi ini dengan tingkat kepatuhan 82.7%. Inovasi ini dapat mencegah kerterlambatan identifikasi risiko dan masalah kesehatan sejak dini di tingkat keluarga, sehingga dapat dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Pada Indikator outcome terjadi trend penurunanan kasus komplikasi bayi baru lahir dari 1.405 kasus (68.2%) pada tahun 2019 menjadi 1.309 kasus (63.9%) pada tahun 2020 dan 1.228 kasus (62.3%) pada tahun 2021. Pada indikator dampak, terjadi penurunan jumlah kematian bayi dari 54 kasus pada tahun 2019 menjadi 42 kasus pada tahun 2021. Prevalensi stunting juga menurun dari 33.3% tahun 2019 menjadi 22.5% pada tahun 2021 dan menurun menjadi 20.37% pada Februari 2022.
Tidak saja dari Pemkab Lobar, inovasi ini juga memperoleh dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Dengan diadopsinya Si Peka Bu Siska oleh Kemenkes RI, maka keberlanjutan implementasinya akan dipertahankan bahkan direplikasi di seluruh wilayah Indonesia.

Mekanisme penilaian kompetisi ini melalui presentasi dan tanya jawab antara tim penilai dengan Bupati Lobar. Pada kesempatan yang sama, tim penilai yang beranggotakan 11 orang TPI ini sangat mengapresiasi sekaligus memuji inovasi ini. Menurut tim penilai, inovasi ini merupakan bukti langkah maju Pemkab Lobar di bidang kesehatan sekaligus terobosan baru penguatan pada sisi preventif kesehatan (pencegahan risiko penyakit). Melalui inovasi ini, keterlambatan identifikasi risiko dan penanganan penyakit sejak dini di tingkat keluarga dapat dicegah. Dengan demikian anggaran kesehatan khususnya untuk penanganan penyakit dapat ditekan. Penilaian sementara dari para anggota TPI, ada beberapa prestasi yang telah diraih Lobar melalui inovasi ini, yaitu penurunan angka kematian bayi, efisiensi anggaran perawatan kesehatan, efisiensi tenaga kesehatan serta pencegahan stunting sejak dini. (Diskominfotik/Dewa Adnyana/Windi/Fery/Juan).