Giri Menang – Sebanyak 64.622 anak/bayi berusia 0-59 bulan di Kabupaten Lombok Barat tahun ini ditargetkan mengikuti program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio pada 8-15 Maret 2016. Pencanangan PIN Polio 2016 di Kabupaten Lombok Barat dilakukan secara simbolis oleh PLT Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si di Puskesmas Gunungsari, Selasa (8/3/2016). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua I TP-PKK Lobar, Ibu Hj. Khaeratun Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun, FKPD Lobar, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Sekda Lobar dan sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (lebih…)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjhajo Kumolo mengatakan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk melengkapi data rincian penduduk di Indonesia.

Dia mengatakan program itu akan dijalankan di 50 daerah tingkat II (kabupaten/kota) dengan anggaran Rp 8 miliar. Menurutnya, tidak mungkin seorang pelajar membawa Kartu Keluarga (KK) untuk berbagai keperluan, sehingga diperlukan KIA untuk semua keperluan, katanya Rabu (2/3).

“Itu (KIA) untuk mempertegas data kami terkait berapa jumlah anak-anak, jenis kelamin, yang sekolah berapa jumlahnya, dan keperluan lainya misalnya, untuk keperluan menabung yang memerlukan identitas bagi seorang pelajar. Namun, yang penting untuk data kami ” katanya, Rabu (2/3).

Tjahjo mengatakan KIA bukan ide baru dari Kemendagri, namun selama ini ada 10 daerah di Tingkat II (kabupaten/kota) menerapkan hal tersebut dengan berbagai macam jenis dan variasi. Menurut dia, Kemendagri berkepentingan untuk menyamakan KIA itu secara lebih luas lagi, sehingga data penduduk anak-anak nasional bisa dipenuhi.

Dia mengatakan program itu mengadopsi 10 daerah yang sudah menjalankannya seperti Yogyakarta, Bantul, Bukittinggi, Makassar, Solo dan juga negara lain seperti Malaysia juga sama sudah memilikinya. Selain itu dia mengatakan, KIA itu diperuntukkan bagi penduduk yang berusia dibawah 17 tahun yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Jujur baru 30 persen penduduk Indonesia yang mempunyai akta kelahiran, padahal akta itu penting,” ujarnya.

Sumber

Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (KPID NTB), Kamis (3/3) kemarin melakukan kunjungan ramah tamah ke Pemkab Lombok Barat (Lobar). Tim yang beranggotakan 3 orang itu diterima langsung oleh Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq bersama Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lobar, Drs. Chandra Prayuda serta sejumlah crew Radio Suara Giri Menang (SGM). Kegiatan ramah tamah itu berlangsung di ruang Umar Maya kantor bupati Lobar. (lebih…)

Realisasi tanam sejak bulan Oktober 2015 hingga Januari 2016 di kabupaten Lombok Barat seluas 247,42 hektar. Secara khusus di Desa Batu Kumbung, realisasi panennya hingga 26 Februari lalu mencapai 126 hektar. Adapun produksi rata-rata saat ubinan padi mencapai 7,75 ton/hektar gabah kering panen

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lobar diwakili Sekda Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc saat melakukan panen raya padi serempak bersama 7 provinsi se-Indonesia di Dusun Sidekarya, Desa Batukumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Senin (29/2).

Panen raya tersebut dihadiri Direktur Serealia Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP, Kasdam IX Udayana Brigjen. Inf. I Made Sumantra, SH, Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, Danrem 162 WB, Kol. CZI. Lalu Rudi Ircham Srigede, Kepala SKPD provinsi NTB dan ratusan petani setempat.

Meskipun hasil tersebut terbilang memuaskan, lanjut Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc, namun tak boleh cepat berpuas diri. Peningkatan produksi tanaman, baik kualitas dan kuantitasnya harus terus dilakukan, mengingat pertumbuhan pendudukan dari waktu ke waktu terus meningkat.

Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Karena saat ini masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya, produktifitas lahan yang belum optimal akibat belum maksimalnya penerapan teknologi. Selain itu masih belum memadainya sarana dan prasarana serta masih banyaknya petani yang menggunakan bibit bermutu rendah.

“Untuk mengatasi masalah tersebut kami berharap kiranya pihak Provinsi NTB dapat memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian. Saat ini kami membutuhkan alat dan mesin pertanian seperti hand traktor, combine harvester padi dan jagung, rice transplanter, mesin pompa air, serta pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian,” kata Taufiq.

Pada tahun 2015 lalu, kata Sekda petani di Lobar sudah diberikan program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) padi hibrida seluas 2000 hektar dengan nilai 7,3 miliar rupiah, GPPTT jagung hibrida 1000 hektar dengan nilai 2,1 miliar rupiah, GPPTT kedelai untuk areal seluas 3000 hektar dengan nilai 5,4 miliar rupiah.

Bantuan lainnya yakni perluasan areal tanam jagung 3500 hektar, bantuan benih bersubsidi 11.500 hektar, dan rehabilitasi jaringan irigasi 7400 hektar, optimalisasi lahan 5.084 hektar, peningkatan System of Rice Intensification (SRI).

“Untuk alat dan mesin pertanian, para petani kita sudah mendapatkan hand traktor roda 2 sebanyak 45 unit, roda 4 sebanyak 1 unit, dan rice harvest 31 unit,” kata Taufiq.

Ditambahkan Taufiq, berbekal sarana dan prasarana yang tiap tahun diberikan itu, para petani bisa meningkatkan hasil panennya dari tahun ke tahun. Akan tetapi meski bagaimanapun melimpahnya hasil panen, namun kalau tidak didukung dengan harga yang pantas, maka tetap saja kesejahteraan petani tak bisa meningkat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa apabila musim panen tiba, hasil panen padi para petani di daerah cukup melimpah. Di satu sisi kondisi ini sangat membahagiakan petani, namun di saat yang sama justru membuat hati menjadi miris, sebab melimpahnya hasil panen justru membuat harga anjlok.

“Untuk itu kami berharap agar Pemerintah Provinsi NTB bisa menekan Bulog agar bersedia membeli hasil panen para petani kita. Dengan demikian para petani bisa tersenyum gembira karena mendapat keuntungan yang sepantasnya dari hasil panen mereka yang berlimpah” ungkapnya. (her)

JAKARTA – Perlindungan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan penghargaan dari pemerintah kepada pegawai ASN. Para ASN pun akan dengan mudah mendapat pelayanan Program JKK dan JKM.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dalam acara Sosialisasi Nasional dengan tema Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN di Jakarta, Kamis (25/2).

Hadir dalam acara  tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Utama PT Taspen/Persero Iqbal Latanro. “Program Jaminan Kecelakaan Kerja ini dapat dikatakan sebagai penghargaan dari pemerintah karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Manfaat yang diberikan dari program tersebut berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy, walaupun rasio klaim jaminan kecelakaan kerja terbilang kecil, karena ASN memiliki prosedur kerja yang detil sehingga risiko kecelakaan kerja dapat terhindar, sebaiknya pengelola program dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan.

Yuddy mengatakan, sama halnya dengan Program JKK, Program JKM ini juga merupakan penghargaan dari pemerintah kepada pegawai ASN. Dia berharap program ini memberikan rasa aman bagi pegawai ASN khususnya apabila terjadi risiko kematian, sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat memiliki penggantian secara finansial. “Kemudahan pelayanan klaim JKM menjadi concern Kementerian PANRB sehingga pegawai ASN tidak perlu berbelit-belit untuk mengurusnya,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy, program JKK dan JKM merupakan program yang wajib disediakan pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan pegawai dan jaminan kematian. Khusus untuk JKK dan JKM, dikatakan, peraturannya sudah ada dan sifatnya otomatis untuk seluruh ASN. “Jadi kalau mereka masuk ke rumah sakit karena kecelakaan apapun pasti dijamin dan ini ada iurannya totalnya 0,3 persen untuk JKK dan 0,24 persen untuk JKM. Ini komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN,” imbuhnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah menyambut baik hadirnya perlindungan JKK dan JKM ini. Menurutnya, ada 2 manfaat yang dirasakan bersama yaitu memberikan kenyamanan kerja bagi ASB dan keluarga, mengingat risiko kecelakaan kerja dan kematian tidak dapat dipastikan kejadiannya. “Kemudian dari aspek belanja negara. Program ini merupakan upaya efisiensi yang berkualitas karena manfaatnya berupa santunan uang wafat dilakukan melalui mekanisme asuransi dengan nilai manfaat yang lebih baik,” kata Mardiasmo.

Mardiasmo menambahkan, pemerintah menetapkan Taspen sebagai pengelolan program JKK dan JKM. Menurutnya, selama 2 dekade, PT Taspen sangat baik dalam mengelola program pensiun ASN. “Kita berharap amanah baru ini dapat dilaksanakan pula dengan baik oleh PT Taspen. Pendanaannya akan terus dimonitor oleh pemerintah,” ujar mantan Kepala BPKP ini.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan berkomitmen mendukung penuh program JKK dan JKM bagi ASN, khususnya ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan alokasi iuran program dan APBN setiap tahun, sedangkan di instansi daerah iurannya melalui APBD.

Sementara itu, Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyatakan kesiapannya untuk mengelola program jaminan hari tua PNS yang merupakan perpanjangan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, PT Taspen terus melakukan sosialisasi sebagai upaya memberikan pemahaman atas PP No. 70 Tahun 2015 tersebut.

Dalam sosialisasi ini dijelaskan mengenai dasar hukum dan penganggaran untuk anggaran JKK dan JKM bagi Pegawai ASN, pelaksanaan anggaran atas program dimaksud, implementasi program dimaksud bagi pegawai ASN daerah, dan operasional program oleh Taspen. “Prinsip kami dalam pelaksaan program JKK dan JKM ini no pay no claim. Kami tidak akan memberikan klaim jika Pemda belum memberikan iuran,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, dalam pelaksanaan program JKK dan JKM yang dimulai sejak 1 Juli 2015 lalu, masih ada beberapa Pemda yang belum membayar iuran. Karena itu, ada PT Taspen belum bisa memberikan klaim pada Pemda tersebut. “Posisinya klaim PBS saat ini sudah ada 3.903 orang yang meninggal, dan kecelakaan kerja 12 orang. Prinsip kami, Pemda yang belum membayar iuran maka PNS-nya belum kami bayarkan juga,” ujar Iqbal. (ns/HUMAS MENPARB)

Sumber

Giri Menang – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muh. Amin, SH, M.Si secara resmi mencanangkan Kampung Keluarga Berencana (KB)  di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Selasa (23/2/2016) lalu. Acara Pencanangan Kampung KB tersebut dihadiri oleh Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN RI, dr. Abidinsyah Siregar, Kepala BKKBN NTB, PLT Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, M.Si, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah NTB, dan sejumlah undangan dari berbagai unsur. (lebih…)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan portal http://menpan.go.id/rbkunwas/ sebagai forum komunikasi antar instansi pemerintah guna melakukan percepatan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good and clean government.

Peluncuran tersebut secara resmi dilakukan oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (22/02). “Peran Kementerian PANRB sebagai penggerak utama reformasi birokrasi mensyaratkan kemampuan kita tidak hanya untuk menetapkan kebijakan terkait reformasi birokrasi semata, namun kita juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik,” ujar Menteri Yuddy.

Dengan peluncuran media tersebut juga diharapkan mampu memacu penerapan perbaikan tata kelola pemerintahan oleh lebih dari 500 instansi pemerintah. Perbaikan tata kelola pemerintahan nantinya akan bermuara pada perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, diharapkan portal tersebut mampu memberikan informasi yang aktual dan faktual dari setiap perkembangan tata kelola pemerintahan di setiap instansi pemerintah. Hal ini merupakan upaya dalam implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. “Saya juga berharap website ini mampu mendorong tumbuhnya budaya transparansi,” katanya.

Selain meluncurkan portal tersebut, Kementerian PANRB juga meluncurkan portal online yang menampilkan Hasil Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Zona Integritas (http://evalrbkunwas.menpan.go.id/). Bekerja sama dengan World Wide Web Foundation Data Terbuka Lab Jakarta, Kementerian PANRB meresmikan portal tersebut sebagai alat memajukan reformasi birokrasi.

“Kami percaya bahwa dengan membuka data, memungkinkan warga untuk memantau dan lebih memahami tanggung jawab dan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian. Kami yakin bahwa dengan pelaksaaan evaluasi ini, masyarakat dapat mengawasi trransparansi dan akuntabilitas sehingga memacu instansi pemerintah meningkatkan kinerja,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh. (ris/HUMAS MENPANRB)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan 50 kabupaten/kota pada tahun pertama ini sebagai daerah yang merilis program Kartu Identitas Anak (KIA). Petugas pencatatan sipil dan kecamatan, kelurahan/desa harus menjemput bola mendata masyarakat.

“Nanti, setiap anak yang lahir akan langsung mendapatkan akta lahir dan KIA. Bagi yang belum, maka petugas harus menjemput bola melayani pendataan masyarakat,” kata Tjahjo, Senin (15/12).

Dia menambahkan, KTP dan akta kelahiran tahun ini harus selesai akhir 2016. Masyarakat wajib memiliki kartu identitas, baik dewasa dan anak-anak. Sedangkan KIA, menurut Tjahjo, ia berencana menambah target 50 kabupaten/kota setiap tahunnya sampai menyeluruh ke semua daerah.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri sudah mensosialisasikan KIA ini sejak 2 bulan lalu. Pihak Dirjen Dukcapil Kemendagri kerap melakukan rapat kordinasi dengan seluruh Pemerintah daerah di Indonesia. Makanya, pada Maret 2016 mendatang, ia mau program ini segera berjalan.

“KIA ini gratis. Begitu juga KTP El dan Akta kelahiran. Semua wajib terdata untuk menyempurnakan data kependudukan untuk keperluan Pileg dan Pilpres mendatang,” ungkap dia.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, proses penerapan KIA ini memang bertahap. Harapannya, daerah yang sudah menjalankan program ini bisa menularkannya ke daerah lain. Daerah yang ditargetkan tahun ini, kata dia, adalah yang setuju melaksanakan.

“Termaksud daerah yang sebelumnya telah menerapkan kartu identitas anak. Misal di Makassar dan Solo. Nanti tinggal dirancang bentuknya agar seragam secara nasional,” ujar dia.

Bukan hanya itu, Dodi juga mengaku telah mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI terkait penerbitan KIA. Menurut dia, persoalan yang terjadi di KTP El sekarang ini, juga diharap tak merembet ke program KIA ini. Apalagi, KTP anak ini sudah lama dirancang konsepnya.

Sumber

JAKARTA – Setelah ketujuh Gubernur hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015 dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, secara otomatis para istri ketujuh gubernur tersebut terpilih menjadi sebagai ketua tim penggerak PKK di Provinsi masing-masing.

Menurut Ketua Umum Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, Erni Gunatarti Tjahjo Kumolo menekankan kepada pemerintahan daerah agar mendukung program-program PKK.

“Tim Penggerak PKK dapat berperan sebagai unsur terdepan yang akan menggalang peran serta masyarakat,” ucap Erni Gunartati Tjahjo Kumolo, Jakarta, Jumat (12/2).

Ia juga mengatakan bahwa PKK akan kuat dan efektif apabila tidak hanya didukung oleh pemerintah daerah tapi juga seluruh komponen masyarakat serta didukung oleh mitra kerja pemerintah baik swasta, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya Gerakan PKK.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitas teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait yang mewadahi dalam dewan penyantun tim penggerak PKK.

“Dengan demikian, peranan dan posisi Tim Penggerak PKK sangat strategis,” ujar wanita yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

Lebih lanjut Erni meminta agar TP PKK beserta kader-kader PKK di daerah masing-masing dapat menjadi perekat antara fungsi-fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan.

Ia menekankan, program pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat, sewajarnya memperoleh dukungan dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

“Untuk itu, Segenap jajaran tim Penggerak PPK mesti mengetahui dan bersinergi dengan program-program pemerintah,” tegas Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Erni Gunartati Tjahjo Kumolo.

Sumber