GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui dinas kehutanan merasa terbantu dengan Proyek SCBFWM (Strengthening Community Based Forest and Watershed Management) atau Penguatan Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat yang telah berlangsung di wilayahnya selama 4 tahun.

Menurut Kabid Pengembangan Usaha Dinas Kehutanan (Dishut) Lobar, L Saladin, program ini cukup bagus dan berhasil membina kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Sejauh ini, produksi makanan olahan yang dihasilkan kelompok masyarakat atau CBO (Commu­nity Based Organization) dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sudah jauh mengalami peningkatan, baik dari segi volume maupun higienitas produk.

‘’Empat tahun terakhir hasil proyek ini cukup menggembirakan. Kami selaku pemda setelah proyek ini selesai hanya tinggal melanjutkan yang sudah tercapai,” ujar Saladin kembali.

Berbicara soal DAS (dari aliran sungai) Jangkok yang menjadi wilayah kegiatan SCBFWM, Saladin mengatakan upaya konservasi terhadap wilayah hulu masih tetap ditingkatkan. Meski pemkab bekerja sama dengan SCBFWM sudah bekerja sama melakukan upaya-upaya mendasar dan sekarang tinggal mengamankan pohon atau tumbuhan yang sudah tertanam.

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan proyek SCBFWM yang akan berakhir 2014 mendatang, Saladin memastikan pihaknya akan mencoba melaksanakan program atau pelatihan dari sisi pengem­bangan usaha CBO. Tahun 2014. anggaran untuk hal itu termasuk pembentukan Pam swadaya masyarakat sudah disiapkan.

“Ada juga dana DAS untuk menunjang SSBFWM. Hanya saja, nanti BPDAS juga harus membantu karena anggaran di kabupaten sangat minim. Keterpaduan lintas sektor dan kementrian sangat diharapkan karena tujuan kita satu bagaimana hutan lestari dan masyarakat sejahtera paparnya.

Terpisah, Regional Fasilitator SCBFWM NTB Ir Lilik Yuliarso mengatakan, proyek SCBFWM berada dibawah naungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP­DAS) Dodokan Moyosari, UPT Kementerian Kehutanan pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. SCBFWM NTB merupakan satu dari 6 lokasi pada 6 provinsi yang melaksanakan kegiatan proyek ini.

Selama kurun waktu 4 tahun tersebut lebih dari 25 kelompok tani dan kelompok masyarakat telah mendapatkan bantuan dari SCBFWM. Dengan bantuan dana hibah SCBFWM, kelompok yang mengusulkan bantuan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan keinginan yang mereka tuangkan kedalam proposal usulannya. Selain bantuan dana hibah, SCBFWM juga meningkatkan kemampuan seluruh anggota kelompok masyarakat dengan mengadakan pelatihan, workshop, bimbingan teknis serta kegiatan studi banding ke wilayah lain untuk membuka wawasan seluruh anggota kelompok dalam mencapai peningkatan kemampuannya.

Hasil proyek yang telah dapat dinikmati oleh CBO selama proyek SCBFWM ber­langsung antara lain adanya peningkatan penghasilan kelompok. Sebelum adanya SCBFWM mereka hanya mendapatkan omset sekitarRp 3 juta, setelah mendapat­kan dukungan, omset mereka meningkat menjadi Rp 12 juta.

Kelompok yang sebelumnya hanya menjual hasil olahan HHBK di sekitar tempat tinggal mereka di wilayah Kecamatan Narmada dan Lingsar, saat ini dengan dukungan SCBFWM mereka sudah mendapat­kan ijin P-IRT serta label halal dari MUI.

“ Setelah itu didapat, pemasaran kelompok dapat semakin luas dan diterima oleh pasar swalayan di Kota Mataram,” kata Lilik.

Ditambahkan Ketua Kelompok Pade Mele Baru, Desa Sesaot, Narmada, Ida Laeli, dana bantuan SCBFWM yang diterima telah digunakan untuk berbagai kegiatan. Seperti pelatihan di tingkat ke­lompok termasuk melibatkan orang luar seperti para kader desa.

Menurutnya. banyak dampak positif yang dirasakan setelah adanya proyek tersebut.

Mulai dari bertambahnya keterampilan khusus yang dimiliki para anggota serta kawasan hutan yang lebih terjaga.

Sumber: Lombok Post, Senin 30 Desember 2013

GIRI MENANG-SMA Islam Lombok Barat membebaskan biaya mondok bagi siswanya. Siswa sekolah yang terletak di Jalan Gora II Lingsar ini sebagian besar berasal dari anak-anak yatim dan terlantar.

Kepala Sekolah SMA Islam Lingsar, Lalu Mashudi mengatakan, sekolah ini dibangun untuk membantu anak-anak yang bermasalah sosial. Mer­eka juga berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga, nantinya mereka bisa hidup layak dengan berbekal ilmu dan keterampilan yang dimilikinya.

Para siswa dibekali ilmu agama dan pendidikan umum. Serta dibekali keterampilan kerja. “Untuk tahun depan kami menargetkan untuk mengasuh 500 anak yang mendapatkan fasilitas mondok,” kata Mashudi.

Dikatakan, pihak sekolah terus melakukan koordinasi dengan pi­hak guru untuk memperjuangkan hak anak yang masih banyak tidak sekolah. ”Anak kurang mampu gratis semuanya,” ujarnya.

Ditambahkan, dalam proses belajar mengajar, guru melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Hampir dipastikan bahwa tidak akan pernah ditemukan kelas dengan pembelajaran yang sempurna dari semua aspek. Oleh karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan guru yakni mengidentifikasi masalah. Untuk dapat mengidentifikasi masalah, guru mengumpulkan hasil observasi pembelajaran, dan melihat berbagai persoalan yang dialami siswa.

“Kami ingin juga guru harus tahu apa yang menjadi masalah siswa,” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 27 Desember 2013

GIRI MENANG-SDN 1 Beleka Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat rutin menggelar pentas seni. Biasanya kegiatan ini digelar saat mengisi masa libur, pembagian rapor dan acara khusus lainnya.

“Selain itu ada juga penyanyi solo, paduan suara, instrumentalia, tarian dan seni baca puisi,” terang Kepala Sekolah SDN 1 Beleka Muzhari, pekan lalu.

Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan minat dan kemampuan seluruh murid SDN 1 Beleka di bidang seni. Kegiatan ini juga melatih mental anak, sehingga membiasakan mereka untuk berani menampilkan bakatnya di depan orang banyak.

“Minat murid sekarang kurang, itulah sebabnya kami membuat ekstrakurikuler bidang seni ini,” katanya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 27 Desember 2013

GIRI MENANG-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Lobar menyatakan tunggakan pajak di Lobar menurun. Besaran turunnya sekitar Rp 3 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sekdis DPPKAD Fauzan Husniadi menyatakan berkurangnya tung­gakan wajib pajak di Lobar karena keberhasilan menagih piutang tersebut.

Ia memaparkan saldo piutang atau tunggakan pajak pada tahun sebelumnya tercatat sekitar Rp 17 miliar. Jumlah itu menurun sekitar 17,5 persen dibandingkan dengan saldo sebelumnya. Kini tunggakan wajib pajak itu berjumlah Rp 14 miliar.

“Angka tunggakan pajak terus mengalami perubahan yang membaik,” jelasnya.

Menurut dia, menurunnya jumlah piutang dipengaruhi kegiatan pelu nasan dengan upaya penagihan. Hal ini memang dikarenakan DPPKAD memilih menggunakan cara jemput bola untuk menagih para wajib pajak. “Kami sangat bersyukur, dari waktu ke waktu jumlah tunggakan tersebut terus berkurang. Ini dikarenakan kerja sama dari para wajib pajak,” katanya.

Menurutnya, banyak tunggakan ini disebabkan karena objek pajak yang sulit ditagih dan subjek pajaknya sudah tidak diketahui. Juga bisa disebabkan karena pengalihan kepemilikan. Pengalihan pemilik dari objek pajak yang tidak diikuti dengan pengalihan tanggung jawab atas tunggakannya.

Untuk menyikapi hal itu, DPPKAD mengoptimalkan kegiatan penagihan secara aktif serta menggencarkan soalisasi kesadaran wajib pajak secara langsung kepada wajib pajak. Langkah lainnya dengan menongkrongi wajib pajak, sebagai upaya antisipasi kebocoran pendapatan.

Selama ini, pencapaian pembayaran tunggakan pajak lebih banyak diperoleh melalui penagihan langsung dibandingkan melalui kehadiran wajib pajak. Menarik pajak memang sangat sulit apalagi pemk ab/pemkot dibolehkan mengenakan pajak pada tujuh sumber potensi pajak daerah. Penarikan pada tujuh potensi pajak daerah tersebut bisa langsung dikelolanya untuk pemasukan daerah. Setoran pajak diterima di bendahara penerima pajak Dispenda Lobar. Sasaran pajak ada yang bisa ditagih oleh daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak min­eral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak reklame.

Ia menjelaskan, pengertian pajak itu sendiri yang dijelaskan yaitu pungutan resmi oleh negara yang bisa dipaksakan. Sifat pajak itu untuk keadilan tidak ada imbalan terhadap yang bersangkutan. Pajak itu dikumpulkan negara untuk memajukan negara juga.

Terkait pajak dan retribusi daerah, diharapkan PAD yang diraih dapat terus ditingkatkan. Prestasi-prestasi yang sudah dicapai dapat lebih dimaksimalkan kembali dan dapat meningkatkan prestasi.

Dispenda berharap tingkat kepatuhan pajak bisa lebih baik. “Sekarang ini untuk kepatuhan dalam pembayaran pajak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di­harapkan kedepannya tunggakan wajib pajak bisa terus turun setiap tahun,” katanya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 27 Desember 2013

GIRI MENANG-Masih minimnya sekolah yang ada di pedesaan membuat warga akhirnya mengambil sikap. Seperti yang dilakukan warga Desa Jeringo, Kecamatan Gunung­sari Lobar. “Warga kebanyakan ambil sikap karena merasa membutuhkan sekolah ini untuk desa,” jelas Syahril, Kades Jeringo pada Lombok Post.

Ia salut pada warga yang mau menyisihkan penghasilannya un­tuk membangun sekolah. Seharusnya yang memiliki kewajiban membangun sekolah adalah pemerintah. Namun sejauh ini belum ada niatan untuk bisa memperbanyak sekolah di wilayahnya.

Pembangunan sekolah ini memang dirasakan warga sekitar dapat memberikan dampak pada anak yang ada di wilayah tersebut. Ini juga untuk mempermudah anak agar sekolahnya tidak perlu jauh-jauh. “Selama ini anak harus berangkat sekolah yang jauh jaraknyadari desa. Untuk memudahkan anak berumur usia sekolah ini, warga pun ambil inisiatif seperti ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, warga ada yang menyumbangkan semen, pasir, batu kali, dan lainnya. Kebanyakan memang warga yang memiliki penghasilan lebih menyisihkan uangnya untuk dunia pendidikan di desanya.

Sumber: Lombok Post, Jum’at 27 Desember 2013

GIRI MENANG-Kesibukan terjadi di ruang pengumpulan data para PNS yang ada di BKD Lombok Barat (Lobar), kemarin. Seluruh berkas di lemari tua BKD dikeluarkan untuk ditata kembali.

“Ini perintah langsung dari BKN Pusat untuk mendata seluruh PNS. Kedepannya data pegawai ini akan terpantau juga secara online di pusat,” jelas Kepala BKD Lobar melalui Saifullah, Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Ia menjelaskan bila penataan data ini sesuai dengan Peraturan BKN No.18 tentang Tata Kepegawaian. Langkah tersebut juga dimaksudkan agar mempermudah BKD dalam mengetahui pegawai yang akan pensiun.

“Sementara data yang ada sekarang di kantor BKD sejak 1950-an sampai saat ini. Nantinya akan mudah ditemukan bila semuanya telah tertata apalagi sesuai dengan urutannya,” ujarnya.

Selanjutnya, data-data PNS yang telah tertata akan dimasukkan dalam database BKD Lobar. Setelah itu baru data yang telah dihimpun dari kabupaten/kota dibawa ke provinsi dilanjutkan ke Regional di Bali. Terakhir, database tersebut akan dibawa ke BKN pusat untuk diformat online secara national.

“Jadi cukup saat ini para PNS hanya mengumpulkan fotokopinya. Semua data itu kan nantinya di scan agar masuk ke dalam komputer jadi nanti yang mau lihat datanya akan mudah karena sudah ada dari SK pertama hingga yang terbaru,” ungkapnya.

BKD Lobar memang sangat merespon positif pendataan pegawai ini karena bila masih secara manual mereka akan butuhkan ruang yang luas. Untuk pegawai yang sekarang di Lobar mencapai 8 ribuan lebih, sebenarnya dibutuhkan ruangan baru. Tapi untuk saat ini BKD belum ada ruang baru apalagi untuk menyimpan berkas para pegawai yang terlama.

“Selama ini kami masih gunakan cara manual saja untuk pendataan. Jadi pada saat butuh data mana pegawai yang akan pensiun rnaka kita harus bongkar lemari-lemari tumpukan berkas itu,” jelasnya.

Saifullah menjelaskan bila penataan di tingkat kabupaten/kota harus selesai pada akhir tahun ini. Sebab semua hasil pendataan ditunggu BKN. “Semua pasukan bagian kepegawaian dan umum turun untuk pendataan ini,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 10 Desember 2013

GIRI MENANG-Dana jamkesmas selama empat bulan tera­khir yang diperuntukkan bagi pembiayaan pasien tak mampu di RSUD Tripat hingga kini belum dibayarkan oleh pusat. Nilai tunggakan jamkesmas sejak September hingga Desember tahun 2013 sudah mencapai Rp 4 miliar.

Kondisi tersebut sempat membuat pihak rumah sakit menghadapi kendala memenuhi kebutuhan bagi pasien yang datang. “Memang sempat ada kendala tetapi bisa diatasi sehingga tidak mengganggu pelayanan bagi pasien, termasuk pemegang kartu jamkesmas,” kata dr Ahmad Taufiq Fathoni, Kabid Pelayanan RSUD Tripat.

Menurutnya, dana jamkesmas yang belum dibayar nilainya cukup besar. Sebab dana tanggungan perawatan medis pasien tak mampu di RSUD yang didanai jamkesmas setiap bulannya mencapai Rp 1 miliar.

Namun demikian pihaknya belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat terkait waktu realisasi pembayaran tunggakan dana tersebut. Padahal dampak dari menunggaknya pembayaran dana jamkesmas tersebut sering membuat pihaknya kelabakan, utamanya dalam soal pengadaan pengobatan bagi pasien. “Kalau informasinya anggaran tahun 2014 akan direalisasikan, tetapi waktu pastinya belum tahu. Kami harap bisa secepatnya, apa bila tidak tentunya akan menyulitkan dan berdampak kepada pelayanan,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan kondisi seperti itu membuat pihaknya harus menyiasati dengan melayani pasien emergency terlebih dulu. Pemilihan pelayanan seperti ini dinilai, akan memberikan pelayanan kualitas yang baik termasuk pelayanan bagi pasien tak mampu bisa tetap berjalan.

Pembayaran dana jamkesmas dari Kementerian Kesehatan sistemnya langsung melalui rekening rumah sakit. Sebab pasien di RS ini, 70 persen lebih merupakan pengguna fasilitas jamkesmas.

Penunggakan pembayaran jamkesmas semacam ini diakui Fathoni, selalu terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun. Diprediksikan semuanya akan kembali stabil pada pertengahan Januari tahun depan.

Sementara itu, perihal target penghasilan RSUD Tripat sebesar Rp 17 miliar yang kini sudah pada level Rp 16 miliar, diyakini Fathoni akan tercapai pada akhir tahun. “Kami tidak memungkiri memang penyumbang target penghasilan RSUD Tripat itu terbesar ada pada pasien yang kurang mampu yaitu pasien jamkesmas,” ungkapnya.

Sumber: Lombok Post, Selasa 10 Desember 2013

GIRI MENANG-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar) menerima bantuan satu unit Speedboat dan peralatan pendukung lainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan itu diterima langsung Sekda Lobar HM Uzair Selasa lalu.

“Speedboat ini bisa digunakan untuk mengevakuasi jika terjadi bencana ataupun membawa bantuan serta untuk mengawasi gili-gili yang ada di wilayah Lobar,” ujar kepala BPBD Lobar Ahmad Zaini kemarin.

Jumlah dan jenis bantuan yang diberikan secara proporsional sesuai kondisi daerah. “Kita diberikan speedboat karena Lobar memiliki banyak pulau kecil (gili- red),” ungkapnya.

Harga speedboat ini sekitar Rp 799 juta. Dan bisa mengangkut 25-30 orang. “Rencananya speedboat ini akan diletakkan di Lembar,” terangnya.

Bantuan ini merupakan yang diterima BPBD Lobar. Untuk pemeliharaan, BPBD akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Lobar. “Dana pemeliharaan termasuk dana operasional, akan kita ajukan di APBD 2014,” tandasnya.

Sumber: Lombok Post, Kamis 5 Desember 2013

Sampah gelas minuman plastik atau bungkus kopi dan sejenis, biasanya, akan masuk di bak sampah. Tapi, tidak bagi SMAN 1 Gerung. Sekolah ini tengah berusaha memanfaatkan sampah anorganik untuk diubah menjadi produk kreatif. Bahkan, dapat menghasilkan uang.

DUA jenis sampah anorganik, gelas plastik dan bungkus kopi adalah produk yang serupa. Tidak seluruh bagian dari gelas plastik produk soft drink dan air minum itu yang dimanfaatkan. Hanya lingkaran di bagian atas gelas saja yang terpotong. Dengan tambahan tali nilon dan sedikit sentuhan tangan, lingkaran kecil itu akan menjadi keranjang belanja, piring, tempat pensil, dan berbagai bentuk kreatifitas lain.

30 siswa dan beberapa guru terlihat sibuk dengan sampah bawaan masing-masing. Karena keterbatasan waktu, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu mengolah produk pertama. Sementara satu lagi mengolah sampah kedua.

Semua antusias. Begitu praktik dimulai, mereka fokus mendengar tahap-tahap membuat produk dari sampah yang telah mereka bawa. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan kepada pembimbing dari Bank Sampah NTB Mandiri. Sepertinya tujuan Aisyah, pemateri sekaligus koordinator Bank Sampah NTB Mandiri, yakni mendirikan duplikasi Bank Sampah di sekolah akan tercapai. Sekolah ini akan menjadi perintis. Dan kegalauan masyarakat sekolah pada sam­pah plastik akan teratasi.

“Kami kewalahan dengan sampah-sampah dari ribuan siswa SMA ini di kantin, kalau begini kan bisa dimanfaatkan, lumayan buat nambah uang saku anak- anak,” kata Erni Zuhara, Guru Mata Pelajaran Biologi yang mengikuti pelatihan produksi daur ulang sampah plastik ini.

Sementara, anak-anak sebagai generasi penerus diharapkan Ai­syah bisa menularkan kepada keluarga masing-masing. 15 siswa saja, dikatakan, akan menularkan pada 15 keluarga. Sehingga, bisa menambah jumlah orang yang peduli pada lingkungan, khususnya sampah. Karena satu sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk lenyap. Diharapkan, produksi daur ulang sampah in, dikatakan perempuan yang telah mendapatkan berbagai pendidikan pemanfaatan sampah di luar negeri ini, menjadi jalan keluar yang setidaknya bisa menunda timbunan sampah plastik.

Kuratul Aini dan Mira Anggraini, siswi yang ikut pelatihan, yang biasanya membuang sam­pah, setelah mengetahui cara pengolahan bertekad memanfaatkan sampah dengan baik. Dikatakan, mereka termotivasi untuk mengolahnya menjadi produk jadi. Bah­kan, menularkan ke keluarga dan teman-teman. “ Percuma belajar kalau tidak dikembangkan,” prinsip Mira Anggraini.

Tidak hanya itu, dari bahan sampah dan tali nilon harga Rp 8.000 bisa didapatkan ratusan bahkan jutaan rupiah. Keranjang pasar, contohnya, jika sudah jadi, bisa dijual seharga Rp 75.000. Gampangnya, hasilnya, bisa di­jual ke Bank Sampah NTB untuk diekspor ke luar negeri, Austra­lia, Belgia. atau Jerman.

Sumber: Lombok Post, Rabu 4 Desember 2013

GIRI MENANG-Jika diputuskan kurikulum 2013 akan dilaksanakan seluruh sekolah tahun 2014 mendatang, SMPN 1 Narmada akan melakukan merger siswa. Dari rata-rata kelas sekitar 32 siswa, akan ditambah menjadi 36 orang.

“Setidaknya bisa mengurangi dua kelas,” kata Mahmud, kepala sekolah menengah ini, ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan pria asal Pengadang, Lom­bok Tengah ini, hal tersebut dilakukan guna mengatasi masuk siang. Karena, dikatakan Mahmud, penerapan kuri­kulum penyempurna KTSP ini tidak memungkingkan adanya kelas siang. Sebab jam belajar telah bertambah. Jika siswa tetap masuk siang, kemungkinan mereka akan pulang sangat petang.

Kelas siang yang masih dilaksanakan hingga saat ini, dikatakan Mahmud, karena sekolah ini kekurangan RKB (Ruang Kelas Belajar). Dari sekitar 1.442 siswa atau 42 rombel yang ada, sekolah ini hanya memiliki 35 RKB. Dengan kata lain, sekolah masih kekurangan tujuh RKB. Oleh sebab itu, Mahmud berencana melebur masing- masing tingkat 14 rombel menjadi 12 rombel. Sehingga, jumlah RKB yang dibutuhkan menjadi 36 ruang.

“Satu ruang sisanya, kita bisa gunakan ruang laboratorium sebagai RKB,” kata Mahmud.

Namun, jika cara tersebut masih kurang efektif, ketua PGRI Lobar ini berencana meminjam kelas di sekolah- sekolah swasta yang bertetangga dengan SMPN 1 Narmada. Karena, sekolah swasta di sekitar banyak yang kekurangan siswa.