Mataram (Global FM Lombok) –

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) memprotes sikap Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas Ham) yang menuding Pemkab setempat melindungi pemilik tanah di kawasan wisata Teluk Makaki. Tudingan Komnas Ham itu menyusul akan diusirnya 110 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan wisata tersebut. Masyarakat yang tinggal di sana bukan warga Lobar dan tidak memiliki hak menempati lahan milik PT. Teluk Makaki Indah.

“ Tentu Komnas Ham ini hanya melihat dari sisi hamnya, sehingga justru Pemerintah Daerah dituduh melindungi pemilik tanah. Saya katakan sama Komnas Ham, semua kita tentu setuju hak itu harus ditegakkan. Pemerintah Daerah ndak akan pernah menghalang-halangi. Tetapi, juga Komnas Ham juga harus setuju bahwa setiap yang melanggar aturan kita beri sanksi,”kata Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, dalam sebuah acara di Mataram, beberapa hari lalu.

Zaini menambahkan kawasan itu akan segera dibangun beberapa hotel, restoran dan berbagai fasilitas pariwisata lainnya. Tapi warga mengclaim tanah seluas 500 hektar itu sebagai tanah adat lantaran telah tinggal puluhan tahun. Warga berupaya mengusir PT. Teluk Makaki Indah karena perusahaan itu dinilai telah mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Seperti diketahui, menurut versi masyarakat di Teluk Makaki, lahan itu semula akan dijadikan lahan konsevasi dan penduduknya ditransmigrasikan ke pulau  Sumbawa. Tapi dalam kenyataannya, lahan yang telah dikuasai masyarakat adat secara turun temurun itu diberikan kepada PT. Teluk Makaki Indah. Mengetahui lahannya bukan untuk kepentingan konservasi, akhirnya masyrakat menuntut kembali. (ozi)

Sumber : Ozi http://www.globalfmlombok.com

MATARAM-Pemkab Lombok Barat melalui Dishubkominfo memberikan kemudahan bagi masyarakat luas untuk menikmati akses tehnologi melalui layanan mobile internet. Salah satu caranya, menyediakan Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Saat ini Pemkab memiliki lima MPLIK yang akan menyasar sekolah dan pelosok/dusun terpencil. Untuk menyukseskan program tersebut, kemarin dilakukan sosialisasi dan edukasi publik program Kewajiban Pelayanan Umum/ Universal Service Obligation (KPU/USO)di Hotel Lombok Raya, Mataram. (lebih…)

Membahas tentang air tak akan ada habisnya karena air bisa menjadi sumber kehidupan yang sangat sangat berharga ibarat setiap tetesnya adalah mutiara asli, kebutuhan akan air ini sangat dialami oleh masyarakat di empat dusun di Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Adapun dusun yang dimaksud adalah Dusun Brambang, Belunsuk, Batu Banteng dan Rarangan. Keempat dusun ini adalah daerah yang pada musim kemarau selalu terkena krisis air bersih, hal ini dikarenakan tekstur tanah di daerah ini adalah tanah cadas. Sumur-sumur gali yang dibuat masyarakat pada musim hujan rata-rata berisi tapi pada musim kemarau menjadi kering. Seolah sumur-sumur itu menjadi sumur tadah hujan. (lebih…)

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengimbau gubernur, bupati, dan walikota mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat yang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana kasus korupsi.

“Mendagri menandatangani surat edaran tersebut untuk menyikapi kasus-kasus di sejumlah daerah di mana kepala daerahnya mengangkat kembali mantan pejabat yang pernah dihukum karena terlibat kasus korupsi untuk menduduki jabatan penting di birokrasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (30/10).

Reydonnyzar Moenek mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Mendagri kepada kepala daerah tersebut sifatnya imbauan. Imbauan ini dirasa penting guna mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam surat edaran tersebut, Mendagri menegaskan agar PNS yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat kembali dalam jabatan struktural pemerintahan di daerah.

“Mendagri yakin masih banyak PNS di daerah yang berprestasi, kompeten, jujur, dan bersih untuk menduduki jabatan struktural di pemerintahan daerah,” katanya.

Dalam surat itu, kata Kapuspen, Mendagri juga mengimbau kepada para kepala daerah agar memedomani seluruh peraturan perundang-undangan terkait terkait saat mengangkat PNS sebagai pejabat di daerah.

Di antaranya UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS, PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 44 Tahun 2011, PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Surat Mendagri kepada para kepala daerah ini juga ditembuskan kepada Presiden, Wapres, Menko Polhukam, Kepala UKP4, Menteri PAN dan RB, Seskab, Kepala BKN, serta seluruh ketua DPRD provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.

Gelar Pelatihan dan membuat Silase Komplit

Giri Menang – Program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dalam mewujudkan swasembada daging nasional, tentu memerlukan komitmen seluruh stakeholders terkait peternakan. BPPTK LIPI Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga riset pun terpanggil melakukan penelitian dan pengembangan potensi lokal di daerah ini.

Potensi pakan hijauan di Lombok Barat sangat sulit untuk dikembangkan. Karena hampir semua lahan yang tersedia dipakai untuk tanaman pangan.

Di sisi lain, limbah tanaman pangan tidak termanfaatkan dengan baik. LIPI pun tergerak memanfaatkan limbah tanaman pangan tersebut dengan sebuah teknologi mutakhir.

Mereka bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Lobar melakukan pelatihan pembuatan silase komplit di sentra peternakan Gerung.

Diketahui, silase merupakan teknologi pengawetan pakan dengan cara fermentasi anaerob (tanpa oksigen). Sedangkan probiomin adalah pakan tambahan yang diformulasi dari bahan organik untuk meningkatkan nafsu makan, pertumbuhan dan kualitas daging ternak.

Para peneliti pun diterjunkan ke beberapa sentra peternakan di Lobar untuk menyosialisasikan teknologi pengawetan pakan hijauan dengan cara teknologi silase komplit. Metode ini secara kualitas telah diuji terhadap peningkatan performa ternak. Para peternak lokal juga dilatih meningkatkan motivasi dan skill mereka dalam mengolah pakan sehingga kelangkaan serta kerawanan pakan di sentra bisa teratasi.

Kepala UPT BPPTK LIPI Hardi Julendra menyatakan, program BSS telah disikapi dengan baik oleh SKPD di daerah. Ini dibuktikan dengan meningkatnya populasi ternak. Namun hal itu perlu diiringi dengan program penyediaan pakan berkelanjutan.

Ahmad Sofyan, Koordinator kegiatan LIPI Yogyakarta menambahkan, pihaknya juga bekerjasama dengan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Banyumulek dalam pengembangan silase komplit dan introduksi imbuhan pakan organik dalam mendukung peningkatan kualitas hasil ternak. Probiomin yang dihasilkan menurutnya telah teruju secara laboratorium mampu meningkatkan pertumbuhan dan kualitas daging yang dibuktikan dari kolesterol daging yang lebih rendah. Konsumen pun kini tidak perlu khawatir untuk makan daging.

Sumber : Baiq Farida – Lombok Post, tanggal 31 Oktober  2012

Unit Donor Darah PMI Cabang Lombok Barat (Lobar) masih kekurangan atau devisit kantong darah sekitar 200 kantong per bulan. Sementara penyakit hepatitis serta tiga penyakit lainnya tetap diwaspadai agar tidak tertular ke orang lain melalui kegiatan donor daerah. PMI selalu melewati sejumlah alur yang telah ditentukan sebelum darah diberikan kepada pasien, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap potensi penyakit yang terkandung dalam darah pendonor. (lebih…)

Delapan orang wartawan (journalist) asal Malaysia Selama tiga hari meliput potensi dan obyek-obyek wisata di NTB, khususnya pulau Lombok. Kedatangan mereka melakukan peliputan itu atas fasilitasi maskapai penerbangan Malaysia, Air Asia yang telah membuka rute baru Bantara International Lombok (BIL) ke Kualalumpur Malaysia sejak 12 Oktober 2012 lalu. Kegiatan ini merupakan salah satu marketing fun Air Asia untuk memperkenalkan NTB melalui berbagai media promosi yang dimiliki ke masyarakat dunia. (lebih…)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur tentang budaya “nyongkol” di kalangan Suku Sasak (Lombok). (lebih…)

Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, mengatakan pemerintah berencana menaikkan setoran awal ongkos haji.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan pemerintah berencana menaikkan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Tahun depan setoran awal BPIH akan dinaikkan menjadi antara Rp30 juta sampai Rp32,5 juta, ini untuk menekan antrian,” katanya sebelum berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan Amirul Haj di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (lebih…)