Sengketa Lahan Eks Kantor Karantina Hewan

GIRI MENANG-Sengketa kepemilikan lahan eks kantor Karantina Hewan di Lembar antara Pemkab Lombok Barat (Lobar) dengan pengusaha CCM (inisial, Red) mendapat perhatian serius Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Saat ini, BPN tengah mendalami soal kepemilikan atas lahan seluas 7.085 meter persegi itu.

Kepala BPN Lobar Lukman Husain mengatakan, jika memang ternyata sertifikat kepemilikan lahan oleh CCM itu terbit setelah ada sertifikat milik pemkab maka sertifikat yang kedua perlu diklarifikasi. ‘’Ini adalah salah satu masalah yang tengah kami tangani. Semoga ini kami bisa selesaikan, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan pemerintah bisa mempertahankan asetnya,” kata Lukman bijak di hadapan wartawan, kemarin.

Diwartakan sebelumnya, anggota tim penertiban aset Lobar Hasbi menyebut tanah pemda di loksi eks Kantor Karantina Hewan di Lembar telah dikuasai masyarakat. Di tanah itu kini telah berdiri gudang kayu yang dimiliki pengusaha CCM yang dibeli dari seorang oknum PNS pemprov LW (inisial, Red) yang mengaku tanah tersebut merupakan tanah warisan orang tuanya.

Tanah ini telah dipindahtangankan kepemilikannya dari LW ke CCM pada tahun 2007 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 539. Sementara di kubu pemkab, tanah tersebut diklaim sebagai aset daerah dengan bukti Buku Tanah Hak Pakai No 34 yang diterbitkan tahun 1995 oleh badan pertanahan nasional (BPN) setempat.

Perihal keinginan tim aset yang akan mengajukan pembatalan sertifikat hak milik (SHM) CCM atas tanah itu, menurut Lukman, bisa ditempuh melalui dua jalur. Yakni melalui persidangan ataupun mediasi di luar sidang.

Jika kasus sengketa tanah sampai di persidangan, maka pembatalan baru bisa dilakukan setelah menunggu putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap). Sementara jika melalui mekanisme luar sidang maka bisa diselesaikan secara musyawarah dengan pernyataan bersama antara pihak yang bersengketa.

‘ ‘Tapi kan kenyataannya orang tahu jika lahan itu digunakan untuk kantor karantina. Dan ternyata yang memiliki karantina adalah pemda. Inilah kelemahan-kelemahan yang mungkin dilakukan pihak- pihak tertentu,” terangnya.

Lukman pun berharap saat sengketa tanah terjadi seperti ini, BPN tidak lagi menjadi kambing hitam. Karena kemungkinan kesalahan dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. (ida)
Sumber: Harian Lombok Post: Rabu, 17 September 2014

Cocok Untuk Berbulan Madu, Tawarkan Keindahan Bawah Laut

Gili Tanada yang merupakan singkatan dari Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak semakin ramai menjadi buah bibir, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan yang ditawarkan ketiga gili tersebut membuatnya menjadi primadona diantara sejumlah gili lainnya yang terdapatdi perairan Sekotong.

DI antara ketiga Gili Tanada, masing-masing memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Begitu pula dengan Gili Tang¬kong yang sering dijuluki sebagai pulau perawan. Julukan tersebut agaknya tak berlebihan.

Ketika menginjakan kaki pertama kali di gili tersebut pada Kamis (11/09), saya pun dibuat takjub akan pemandangan setempat yang benar-benar masih alami. Tak banyak bangunan yang terlihat di atas pulau seluas 28 hektar are tersebut. Hanya terdengar deburan ombak yang bernyanyi sepanjang saya melangkahkan kaki di pesisir pasir putihnya. Keindahan hamparan laut biru nan bersih pun semakin memanjakan mata, membawa siapapun sejenak terbebas dari hiruk pikuk aktifitas sehari-hari.
Kesunyian itulah yang justru men¬jadi nilai jual dari Gili Tangkong di banding obyek wisata lainnya. Tak heran, Gili Tangkong pun menjadi pilihan bagi mereka yang hendak menikmati waktu sendiri, jauh dari hiruk pikuk keramaian. “Makanya, gili ini biasanya ramai dikunjungi pasangan yang hendak berbulan madu,” kata Abdurrahman, salah seorang penggiat wisata setempat. Tak kalah indahnya pesona yang ditawarkan oleh Gili Nanggu, yang masih bertetangga dengan Gili Tangkong. Dengan segala keindahan yang ditawarkan pesona Gili Nanggu sedang menanjak selama beberapa waktu terakhir. Tak sedikit yang memuji obyek wisata ini sebagai surga dunia di Barat Lombok.

Tekstur pasir putih di Gili Nanggu yang lembut menjadi nilai jual tersendiri. Namun tidak saja keinda¬han pemandangan di daratan tersebut yang siap memanjakan pengunjung. Pasalnya, menurut Abdurrahman, dunia bawah laut setempat pun menjanjikan pesona yang tak ka¬lah memukau. Ragam biota laut siap menemani pengunjung yang melakukan snorkeling di perairan dangkal sekitar pulau tersebut.

Menariknya, ikan-ikan setempat juga tergolong bersahabat dengan manusia. kumpulan ikan dengan berbagai macam spesies seakan- akan menyambut kedatangan anda, dengan memberi makan roti yang sudah diremas lalu dimasukkan ke dalam botol air mineral, begitu indah sekali dan terasa berada di kehidupan bawah laut.

“Jadi pemandangan bawah laut di sini sangat bagus. Terutama bagi yang suka foto-foto bawah laut,” katanya.

Bagi mereka yang ingin berlama- lama ataupun ingin menyepi di Gili Nanggu tak perlu merasa khawatir. Sebab, di pulau ini telah tersedia fasilitas akomodasi yang terbilang modem. Selain memiliki pilihan akomodasi yang beragam, resort ini turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Harga yang ditawarkan untuk penginapan sendiri bervariasi.

Gili terakhir yang tak kalah memukau adalah Gili Sudak. Pulau kecil yang satu ini juga sering diistilahkan sebagai pulau perawan karena juga memang masih sangat alami dan nyaris tak berpenghuni. Selain pemandan¬gan alamnya yang memikat, satu hal lagi yang menarik dari gili ini adalah keberadaan sejumlah bintang laut dan bulu babi di perairan setempat. (bersambung)

Sumber: Harian Lombok Post: Selasa, 16 September 2014

Tim Aset Minta Lahan Dikosongkan

GIRI MENANG-Kasus dugaan penyerobotan lahan milik Pemkab Lombok Barat (Lobar) seakan tak kunjung usai. Kali ini, tim aset menyebut aset pemda yang merupakan eks Kantor Karan¬tina Hewan di Lembar disebut telah dikuasai masyarakat. Sebagai bentuk pengamanan, tim telah memasang plank di lokasi tersebut.

Anggota tim aset Pemkab Lobar, Hasbi mengatakan, di tanah seluas 7.085 meter persegi itu kini telah berdiri gudang kayu yang dimiliki pengusaha CCM (inisial, Red). Berdasarkan penelusuran tim, tanah ini dibeli CCM dari seorang oknum PNS pemprov LW (inisial. Red) yang mengaku tanah tersebut merupakan tanah warisan orang tuanya.

‘’Tanah tersebut .dijual LW ke CCM tahun 2007 dengan per are dijual Rp 4 juta. LW sebelum menjual telah menyertifikatkan tanah ini tahun 2003,” kata Hasbi kepada Lombok Post, kemarin.

Hasbi menyebut, tanah ini telah dipindahtangankan kepemilikannya dari LW ke CCM dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 539. Dialog antara tim dengan pihak pengusaha pun sejauh ini telah dilakukan namun belum menemukan titik temu.

Sementara di kubu pemkab, tanah terse¬but diklaim sebagai aset daerah dengan bukti Buku Tanah Hak Pakai No 34 yang diterbitkan tahun 1995 oleh badan pertanahan nasional (BPN) setempat. Dalam surat kepemilikan tersebut, batas-batas ta¬nah di lokasi ini juga dikukuhkan dengan tanda tangan kades yang menjabat saat itu.

Hasbi sangat yakin dengan bukti yang dikantongi pihaknya, mereka bisa mengajukan pembatalan sertifikat kepemi¬likan oleh CCM ke BPN. Mereka juga meminta sementara waktu lahan tersebut bisa dikosongkan dari semua aktivitas. ‘Tapi kami menyadari jika ada sekitar puluhan masyarakat yang bekerja di lokasi ini. Hal ini mungkin menjadi pertimbangan kami untuk memberi kelonggaran,” tandasnya.

Hasbi menyebut, pemasangan plang di lokasi ini sudah dilakukan dua kali. Na¬mun plank yang dipasang pada Agustus lalu dicabut oleh oknum tertentu sehingga awal September lalu bersama Satpol PP tim kembali melakukan pemasangan plang.

Selain mengamankan aset, tim juga akan memperkarakan kasus dugaan penyerobotan aset daerah ini. Mereka akan melaporkan LW ke kejaksaan termasuk pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. (ida)

Sumber: Harian Lombok Post: Selasa, 16 September 2014

GIRI MENANG- Meski wilayah perairan Kabu¬paten Lombok Barat (Lobar) memiliki potensi yang besar, sebagian masyarakat pesisir sendiri masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kedepannya, mereka pun diingatkan untuk tidak lagi menjadi penonton. Melainkan, harus lebih cekatan dan tanggap dalam mernanfaatkan peluang.

“Tahun depan, kita sudah memasuki era perdagangan bebas. Kompetisi akan semakin sengit karena pekerja dari negara lain akan lebih leluasa mencari peluang di negeri kita. Untuk itu, masyarakat pesisir tidak boleh hanya menjadi penonton saja,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lobar Ir HA Subandi saat menggelar pertemuan dengan masyarakat Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, beberapa waktu lalu.

Dipaparkan, berdasarkan hasil salah satu survey, rata- rata penghasilan masyarakat pesisir Indonesia saat ini hanya sekitar Rp 3 juta per tahun. Dengan segala sumber daya alam yang ada, menurut Subandi, sebenamya tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari, kesejahteraan masyarakat pesisir bisa meningkat.

“Kedepannya, rata-rata penghasilan masyarakat pesisir jangan Rp 3 juta per tahun tetapi harus bisa Rp 3 juta per bulan,” imbuhnya.
Terutama di wilayah perairan Sekotong sendiri, lanjut Subandi, potensi yang tersedia sangat menjanjikan. Mulai dari budidaya hasil laut seperti perikanan, rumput laut, dan lain sebagainya. Kedepannya, Dinas Perikanan dan Kelautan sendiri berencana akan membantu pembangunan rumah usaha di wilayah setempat. Sehingga, nelayan lokal pun bisa lebih mudah dalam memasarkan hasil usahanya.

“Di perairan sekotong ini sudah mulai banyak baby lobster. Terutama di Gili Gede Indah, tangkapan tongkol sangat banyak,” kata Subandi. Disamping itu, masyarakat pesisir setempat juga sangat diuntungkan dengan keindahan alam yang ada. Sehingga, semakin ramai menyedot minat wisatawan untuk berkunjung. Peluang di sektor wisata itu pun, lanjut Subandi, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pe¬sisir untuk menambah penghasilan. Mereka diharapkan, bisa bekerja sama dengan pelaku usaha wisata setempat. Misalnya dengan menjual langsung produk-produk olahan mereka kepada wisatawan dan usaha penginapan.
“Dengan menggeliatnya sektor wisata di sini, bisa membuka peluang usaha baru di bidang kerajinan. Produk-produk laut yang dihasilkan juga lebih mu¬dah dipasarkan. Saya dapat informasi bahwa di Gili Asahan akan segera dibangun hotel dan restoram terapung. Masyarakat pesisir harus mernanfaatkan ini,” pungkasnya.
Sementara, hambatan akan keterbatasan sarana prasarana sendiri masih menjadi keluhan masyarakat pesisir, khususnya di Gili Gede Indah. Terutama. keti- adaan layanan listrik, termasuk untuk peneranganan, diakui,cukup menghambat produktifitas masyarakat sehari-hari.
“Kita sudah bayar Rp 500 ribu per rumah untuk pemasangan instalasi listrik. Namun. tiang listriknya sendiri sampai sekarang belum ada. belum terlayani. Semoga bisa segera karena sangat dibutuhkan warga.” kata Musdan, Kadus Orang Bukal, Desa Gili Indah. (uki)

Sumber: Harian Lombok Post: Senin, 15 September 2014

Muscab Kelima IBI Lobar

GIRI MENANG- Musyawarah cabang (Muscab) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lombok Barat (Lobar) kelima digelar kemarin pagi. Para pengurus yang baru terpiliih diharapkan mampu meningkatkan pro¬gram Angka Kematian Ibu Nol (AKINO) sehingga berimplikasi pada integritas peran bidan yang makin tinggi dalam melayani masyarakat.

Ketua Panitia Muscab Ni Ketut Mertawati dalam laporannya mengatakan, IBI adalah organisasi profesi atau wadah satu-satunya profesi bidan di Indonesia. IBI yang berdiri pada tanggal 24 Juni 1951 mempunyai wahana pertemuan tertinggi di tingkat kabupaten yaitu muscab yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Melalui kegiatan yang dilaksanakan ini diharapkan evaluasi program selama lima tahun dan perencanaan ke depan selama lima tahun dapat disampaikan secara terbuka. Selain itu juga dalam kegiatan ini dilak¬sanakan pemilihan pengurus cabang.

”Tema muscab kali ini yakni ‘Penguatan Pro¬fesi Bidan Untuk Mempersiapkan Generasi Yang Berkualitas’. Selain itu kegiatan ini dapat terselenggara dengan ada kerja sama dari berbagai pihak termasuk juga Pemkab Lobar,” katanya.

Muscab kelima yang merupakan musyawarah ter¬tinggi dalam keorganisasian IBI ini yang berlangsung di Hotel Jayakaita dihadiri langsung Bupati Lombok Barat H Zaini Arony, Sekda Lobar, Ketua DPRD Lobar, Ketua IBI Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Lobar H Rachman Sahnan Putra, serta Ketua IDI Cabang Lobar.

Muscab diawali dengan penyampaian pertanggung jawaban Ketua IBI Lombok Barat Hj Sukanawati. Ia mengungkapkan muscab bertujuan memperkuat organ¬isasi profesi bidan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Sejauh ini IBI Lobar selama dipimpinnya mampu menurunkan angka kematin ibu dan anak.

’’Dimana pada tahun 2013 angka kematian ibu mencapai sepuluh orang. Kemudian menurun menjadi empat orang di tahun 2014,” katanya. Angka kematian anak juga diklaim menurun dari 60 anak di tahun 2013 menurun menjadi 40 anak di tahun 2014 menurun menjadi 40 anak di tahun 2014.
Sukanawati juga berharap dengan terlaksananya muscab ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi organisasi profesi.

Sementara Kadis Kesehatan Lobar H Rachman Sahnan Putra dalam sambutannya mengungkapkan bidan memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan mereka berada di garda depan dalam keselamatan ibu dan anak. Pemkab Lobar sendiri telah menempatkan bidan di daerah-daerah terpencil dan memberikan insentif khusus. ’’Sejauh ini jumlah bidan di Lobar mencapai 380 bidan yang tersebar di 117 poskesdes dengan 17 puskesmaskatanya.

Rahman berharap kepengurusan IBI lobar periode selanjutnya memiliki sekretariat yang bisa digunakan untuk menujang kinerja organisasi profesi ini. Dirinya juga berharap organisasi ini mampu memberikan pembinaan profesi bagi bidan-bidan lainnya yang belum menunjukkan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Bupati Lobar H Zaini Arony sebelum membuka acara muscab dalam amanatnya mengatakan esensi muscab harus dilakukan dengan restrospeksi berupa kajian tentang sejarah berdirinya IBI. Baru selanjutnya melakukan introspeksi diri terhadap kepengurusann.

Selain itu, bupati juga mengapresiasi kinerja IBI yang telah mendukung pemerintah untuk mencip¬takan Lobar Sehat. ”Saya sangat mengapresiasi kinerja IBI Lobar, terutama mampu dalam menekan angka kematian ibu dan anak,” katanya.

Bupati berjanji akan memberikan fasilitas berupa gedung sekretariat bagi pengurus IBI selanjutnya. Dia juga akan meningkatkan insentif bagi para bidan di daerah pelosok berupa tambahan gaji dan fasilitas sepeda motor. ”Saya meminta pengurus untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka me¬ningkatkan kineija IBI kedepannya,” tandasnya. (nur/*)

Sumber: Harian Lombok Post: Senin, 15 September 2014