Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 747 tahun 2014 tanggal 4 September 2014 meraih penghargaan berskala nasional dalam bidang Lalu Lintas, yakni penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2014 untuk kategori Kota Kecil. Penghargaan WTN merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Kementerian Perhubungan terhadap kota-kota di Indonesia yang dinilai memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan sistem transportasi kota. (lebih…)
Sejumlah fakta mengungkap jika 40 juta penduduk dunia hingga saat ini terkena HIV. Dari data Depkes RI tahun 2010 menunjukkan terdapat 120 ribu merupakan penderita HIV. Sementara estimasi Depkes 2010 terdapat 169 ribu hingga 213 ribu terjangkit HIV. Berikutnya terdapat 15 juta anak dibawah umur 15 tahun kehilangan orangtua karena AIDS, sehingga terjadi perubahan keluarga, masyarakat, sekolah, sistem layanan kesehatan, kesejahteraan, sosial ekonomi baik nasional maupun lokal. (lebih…)
Prasyarat utama keberhasilan pendidikan berkualitas adanya mimpi besar diikuti kemauan, semangat, dan mau bekerja keras untuk mencapai akhir dari pendidikan yang membanggakan. Bukan sesuatu yang mustahil, apalagi ada istilah pribahasa lebih besar pasak dari tiang artinya lebih besar impian dari kemampuan, jika dibarengi dengan kemandirian dan kerja keras untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. (lebih…)
GIRI MENANG-Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gunungsari tengah menyiapkan diri untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan sumber daya yang ada sejauh ini, puskesmas yang kerap mengantongi juara di berbagai ajang perlombaan tersebut mengaku optimis dapat menjadi BLUD.
“Kita berencana untuk menjadi BLUD sebagai suatu solusi strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Akmal Rosamali, kepala Puskesmas Gunungsari.
Dengan menjadi BLUD, lanjutnya, puskesmas memiliki kewenangan otonomi, mulai dari penganggaran hingga pengelolaan keuangan. Puskesmas membuat neraca keuangan sendiri, keuntungan dari kegiatan layanan yang diberikan dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kekurangan yang ada, seperti sarana maupun prasarana kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
Disebutkan, tiga syarat untuk menjadi PPK BLUD, meliputi syarat substantif, teknis dan administratif. Persyaratan substantif meliputi penyediaan barang dan jasa, pengelolaan wilayah dan pengelolaan dana khusus, syarat teknis, kinerja pelayanan layak kelola dan memenuhi standar kinerja keuangan yang sehat. Sedangkan syarat administratif, meliputi adanya pernyataan kesanggupan dari pengelola puskesmas, komitmen meningkatkan kinerja, memiliki konsep tata kelola yang baik, perencanaan strategi bisnis, memiliki standar pelayanan minimal, ada laporan keuangan pokok/prognosa laporan keuangan serta laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit secara independen.
“Melihat syarat menjadi PPK BLUD Puskesmas, diyakini kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada upaya peningkatan pelayanan,” imbuh Akmal.
Untuk itu, puskesmas Gunungsari sendiri mengaku terus melengkapi segala persyratan Agar lebih memantapkan langkah menjadi BLUD, kata Akmal , Puskesmas Gunungsari sudah melakukan studi banding hingga ke Sleman, Yogyakarta.
“Dipastikan, kehadiran BLUD Puskesmas tetap menguntungkan masyarakat miskin karena berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.(uki)
Sumber Harian Lombok Post: Rabu, 10 September 2014
Launching Perbup Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Informasi/Pengaduan serta Pameran Pelayanan Publik yang digelar pada hari Sabtu 6 September 2014 di Kec. Gunungsari menjadi momentum kebangkitan pelayanan publik di Kab. Lombok Barat, karena pada hari itu Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD, Kepala Ombudsman NTB, BPKP, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) RI, dan seluruh jajaran SKPD sampai dengan kecamatan dan desa Se-Kab. Lombok Barat berada pada tempat yang sama untuk berkomitmen tinggi mewujudkan pelayanan prima di Kab. Lombok Barat. Komitmen tersebut ditandai dengan diluncurkannya beberapa Perbup tentang pelayanan publik, dan launching pembentukan Pos Pelayanan Informasi/Pengaduan serta pameran pelayanan publik. Selain itu sebagai wujud nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati dan Kepala Ombudsman NTB telah menandatangani MoU tentang penataan dan pengawasan pelayanan publik di Kab. Lombok Barat. (lebih…)
Akhirnya video conference antara Presiden Soesilo Bambang Yodoyono (SBY) dengan enam Gubernur se-Indonesia yang termasuk dalam kawasan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) secara serentak berlangsung pada hari Jumat (5/9). Untuk wilayah koridor V yang meliputi provinsi Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) berlangsung di kawasan wisata Teluk Mekaki, Sekotong, Lombok Barat, diwakili Gubernur NTB, DR. TGH. Zainul Majdi. Gubernur yang pada saat itu didampingi Bupati Lombok Barat, DR. H. Zaini Arony, Bupati Lambata (NTT) dan Bupati Badung serta seluruh anggota Muspida propinsi NTB, kepala SKPD se-provinsi NTB dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan Teluk Mekaki, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. (lebih…)
Launching Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Publik dan Pos Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik
Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD kabupaten Lombok Barat masa bhakti 2014-2019 berlangsung, Rabu (3/9) di gedung DPRD Lobar. Rapat Paripurna Istimewa tersebut dihadiri Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, Wabup. Fauzan Khalid, S.Ag, M. Si, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, seluruh anggota dewan, Sekda Lobar dan para Asisten, Kepala SKPD lingkup Pemda Lobar, Camat dan Kepala Bagian Setda Lobar, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (lebih…)
Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Periode 2014-2019 sedang berlangsung di Ruang Sidang Sekretariat DPRD Lombok Barat, Rabu, 3 September 2014, Pukul 09.00 wita-selesai. Pengambilan Sumpah Jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri Bupati Lombok Barat, Unsur FKPD Lombok Barat, Kepala SKPD dan Anggota Keluarga DPRD Lombok Barat. Susunan Pimpinan DPRD Lombok Barat: Ketua, Hj.Sumiatun (PG); Wakil Ketua, Sulhan Muchlis,ST (PKB), Multazam,S.Pd (P.Nasdem) dan H.M.Nursaid (P. Gerindra) (lebih…)
GIRI MENANG – Sebagian sekolah di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan pelaksanaan kurikulum baru 2013 yang diterapkan tahun ini. Pasalnya kelengkapan berupa buku baik untuk panduan guru dan buku ajar untuk peserta didik belum terdistribusi semuanya.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar mencatat distribusi buku tersebut baru terlaksana 19 persen untuk SD dan 56 persen untuk SMP serta SMA. Untuk menanggulangi kekurangan buku, sekolah- sekolah diberikan dalam bentuk CD dengan tujuan untuk diperbanyak. Sedangkan untuk biaya perbanyakan buku tidak ada biaya khusus dari pusat maupun dari pemda, sehingga sekolah terpaksa memakai dana bantan operasional sekolah (BOS) untuk membiayainya.
Hal ini diakui Kepala SMA 1 Labuapi, Ma’rif. Pihaknya cukup kelabakan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013 karena baru separuh kelengkapan yang diterima. “Sebagian besar belum kami terima kelengkapannya,” akunya, kemarin.
Ia menyebutkan belum semua buku seperti buku wajib B, buku pedoman dan buku ajar serta buku mata pelajaran diterima. Hanya buku mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan PPKN. Untuk kekurangannya sendiri diberikan dalam bentuk CD, akan tetapi itupun tidak semua diberikan. Karena itu, sekolah terpaksa memperbanyakan dengan menggunakan dana BOS. Menurut aturan, langkah itu diperbolehkan karena dana ini diarahkan untuk operasiolnal. “Mau tidak mau terpaksa kami pakai dana BOS,” cetusnya.
Untuk menanggulangi, sementara sekolah hanya bisa mengkopi- kan per bab agar dana BOS tidak terlalu banyak digunakan. Padahal seharusnya kelengkapan kurikulum ini diberikan semua mapel.
Ma’rif menambahkan, menurut rencana akan ditunjuk penga- was per wilayah, yakni utara mencakup Gunungsari, Batulayar, wilayah tengah Narmada, Lingsar, dan wilayah selatan termasuk Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, Lembar dan Sekotong. “Setiap sekolah akan ditunjuk dua pengawas,” tukasnya.
Terpisah, Kepala Sanggar Penjamin Mutu Pendidikan Lobar, H Ahmad menyatakan, pelaksanaan Kurikulum 2013 seperti karbi- tan karena terkesan dipaksakan. Pasalnya, sarana dan prasarana buku pedoman masih belum terdistribusi semua. Namun mau tidak mau, program ini harus dilaksanakan.
‘ ’ Seharusnya pengadaan diberikan ke daerah supay a menghindari ada persoalan. Kalau seperti ini terkesan dipaksakan,” ujamya.
Terpisah, Kadis Dikbud Lobar Ispan Junaidi mengungkapkan masih kecilnya buku yang terdistribusi menjadi kendala utama dalam penerapan Kurikulum 2013. Untuk mensiasatinya, sekolah-sekolah diberikan CD kemudian diperbanyak oleh sekolah menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah). ”Saya sudah kumpulkan seluruh guru se-Lobar untuk menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi dalam penerapan kurikulum baru ini,” terangnya.
Ditambahkan, kurikulum ini menurutnya, sebenamya sangat baik, karena berkerangka pada pendidikan karakter dengan hajatnya mempersiapkan generasi menghadapi era digital tahun 2045. Namun persoalannya, mestinya kurikulum melalui uji coba dahulu sebelum diterapkan. Dari semua kesiapan itu, sarana buku yang paling berrriasalah. ’’Daerah siap membantu distribusi agar kurikulum ini bisa segera diterapkan maksimal,” tandasnya.
Pengadaan buku ini dikendalikan oleh pusat bekeija sama dengan 31 perusahaan penyedia jasa. Sehingga ada penghematan 75 persen terkait harga buku daripada dijual di pasar. “Ideny a bagus, karena dengan pemu- satan maka pencetakan buku bisa dikontrol karena selama ini buku yang diterbitkan cukup bervariasi dengan kedalaman mated berbeda-beda.
Tapi disini yang bermasalah distribusinya,”tukasnya. (Puj)
Sumber: Lombok Post: Sabtu, 30 Agustus 2014