GIRI MENANG-Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari merupakan daerah terpencil, dengan topografi perbukitan. Namun, di kampung ini berdiri sebuah sekolah dasar (SD) termegah di Lombok Barat.
Dulu ketika masih berstatus filial, sekolah ini masih bangunan darurat. Bangunannya swadaya masyarakat agar anak mereka bersekolah. Kini setelah menjadi SDN 2 Bukit Tinggi berubah menjadi sekolah megah berkat bantuan Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang bekerjasama dengan Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSPSDM) Mataram.
Direktur PSPSDM Nur Akhmad Yani mengatakan, anak-anak yang berada di lingkungan sekitar bisa mengenyam pendidikan dengan fasilitas lengkap. Mereka tidak lagi belajar di ruang kelas darurat.
Sekolah ini diberikan dana Rp 833 juta lebih. Dana hibah ini diperuntukkan untuk membangun tiga ruang kelas baru (RKB) ukuran 24 m x 9 m. Selain itu, disiapkan juga meja, kursi murid dan guru, lemari buku, papan tulis, pengeras suara di setiap kelas.
“Kegiatan nonfisik berupa penguatan kapasitas kelembagaan komite sekolah melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan juga kami lakukan,” ujarnya.
Dikatakan, dengan dana sebesar itu, PSPSDM mampu mengembangkan untuk membangun talud. Berkat bantuan masyarakat, pembangunannya juga cukup dengan dana sebesar itu.
“Jika dihitung dengan partisipasi masyarakat maka pembangunan proyek ini menghabiskan anggaran Rp 1 miliar lebih,” katanya.

Sumber: Lombok Post, Kamis 26 Juni 2014

Dikbud Mengawasi ke Sekolah

GIRI MENANG-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggenjot pelatihan kurikulum 2013. Pelatihan dilakukan secara maraton di beberapa lokasi. Diharapkan dengan pelatihan ini semua guru di Lobar paham tentang kurikulum 2013.
Pelatihan kurikulum mendatangkan tutor nasional dan instruktur nasional. Untuk tingkat SD pelatihan dipusatkan di sembilan tempat, untuk jenjang SMP dipusatkan di SMPN 4 Gerung, jenjang SMA di pusatkan di SMAN 1 Narmada dan SMAN 1 Gerung
Sedangkan untuk di SMK dipusatkan di SMKN 1 Gunungsari dan SMKN 1 Lingsar.
“Kami siap melaksanakan kurikulkum 2013 di semua jenjang pendidikan. Sudah ada beberapa guru yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan dan sekarang sudah menjadi instruktur nasional kurikulum 2013,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat Ispan Junaedi pada Lombok Post, kemarin.
Diungkapkan, penerapan kurikulum 2013 di Lombok Barat bisa dilaksanakan dengan baik. Bukan hanya guru saja yang sudah disiapkan, namun juga dilengkapi buku semester ganjil tahun ini.
“Buku kurikulum 2013 sebagian besar sudah diterima sekolah,” katanya.
Dikatakan, penyiapan buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan ke sekolah dengan pembiyaan melalui dana BOS dan dana dekonsentrasi (dekon).
“Untuk semester pertama ini pembelian buku menggunakan dana BOS yang sudah ditender. Untuk semester kedua rencananya akan menggunakan dana DAK,” jelasnya.
Kata Ispan, sebelumnya beberapa guru di Lombok Barat juga pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013.Sekarang mereka ditunjuk menjadi instruktur nasional. Guru inti yang menjadi instruktur nasional diharapkan memberikan pemahaman kepada guru lainnya di sekolah.
“Sehingga nantinya semua guru di Lombok Barat bisa mengimplementasikan kurikulum 2013 secara serentak,” katanya.
Ispan mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan pemantauan di sekolah. Para guru harus siap dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Ispan menilai kurikulum baru ini mengajarkan siswa untuk bisa beradaptasi dengan model pembelajaran yang dilaksanakan. “Tidak monoton seperti kurikulum tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.
Menurut Ispan, kurikulum 2013 yang akan diterapkan di sekolah ini dapat memberikan revitalisasi pembelajaran. Guru dan siswa dituntut mampu beradaptasi (adaptif) dengan konten pembelajaran yang dilaksanakan.
“Sekarang guru tidak bisa mengajar seperti dulu pada era 90-an,” kata Ispan.

Sumber: Lombok Post, Kamis 26 Juni 2014

Antisipasi PSK Dolly
GIRI MENANG-Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menggelar razia kos-kosan di kawasan wisata Senggigi, kemarin.
Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi masuknya pekerja seks komersial (PSK) dari lokalisasi prostitusi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, yang sudah ditutup secara resmi pemerintah daerah setempat. “Ini dalam rangka mencegah terjadinya eksodus dan pencemaran penyakit yang dibawa PSK Dolly,” kata Kepala Sat Pol PP Pemerintah Kabupaten Lobar I Nengah Sugiartha.
Seperti diketahui, lokalisasi prostitusi yang konon terbesar di Asia Tenggara, yakni Dolly, ditutup secara resmi oleh pemerintah Kota Surabaya, pada Rabu (18/6). Ribuan PSK dipulangkan ke kampung halamannya untuk menekuni profesi yang lebih terhormat. Namun, sebagian diduga ada yang enggan berpindah jenis pekerjaan dan memilih ke daerah lain.
Ical sapaan akrab Kasat Pol PP Pemkab Lombok Barat, mengatakan, operasi ini juga dimaksudkan untuk razia penyakit masyarakat (Pekat) menjelang bulan Ramadhan. “Kami menginginkan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa merasa nyaman, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang menimbulkan gangguan,” ujarnya.
Kegiatan razia kos-kosan tersebut, kata dia, tidak hanya melibatkan anggota Sat Pol PP. Tapi juga jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat dan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Barat. Mereka dilibatkan agar masalah kependudukan dan penyakit sosial ditangani masing- masing intansi terkait.
Tim razia terbagi dalam dua grup. Masing-masing bertugas menyisir kos-kosan di Desa Meninting dan Senteluk dan Desa Batulayar dan Senggigi . Dari hasil penyisiran ada belasan penghuni kos-kosan yang diamankan ke kantor Sat Pol PP Pemkab Lobar karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Dari seluruh warga yang diamankan, ada dua pasangan lain jenis ditemukan berdua dalam kamar. Mereka tidak memiliki akta nikah.
Kepala Disosnakertrans Lombok Barat H Fathurrahim, mengatakan, dari seluruh warga yang diamankan tidak satupun yang terbukti menjadi PSK. Mereka hanya tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas. Semuanya sudah diinterogasi dan diminta untuk segera mengurus KTP di daerah masing-masing.
“Bagi pasangan bukan suami isteri dikembalikan ke orang tua dan mereka kami dorong untuk menikah supaya tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama,” ujarnya.
Razia penyakit masyarakat kata dia, akan dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya bagi umat muslim yang menunaikan ibadah puasa Ramadan 1435 Hijriah. “Ini bulan penuh ampunan jadi kami harus coba awali tindakan prefentif dengan menyisir kos-kosan di kawasan Senggigi,” kata Fathurrahim.

Sumber: Lombok Post, Kamis 26 Juni 2014

Sisir Toko dan Swalayan, Buru Makanan Tak Layak Konsumsi
Permintaan berbagai produk menjelang Ramadan diperkirakan mengalami kenaikan. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menyetok barang dalam jumlah besar. Namun, di sisi lain mereka terkadang tidak memperhatikan kelayakan barang yang dijualnya.

MELIHAT fenomena itu, jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Lombok Barat (Lobar) menggelar inspeksi mendadak (Sidak). Mereka menyisir sejumlah toko dan swalayan serta pasar tradisional untuk mengetahui ada tidaknya produk tidak layak konsumsi diperdagangkan.
Kepala Satuan Pol PP Lobar I Nengah Sugiartha, mengatakan, operasi bertujuan guna mengawasi peredaran produk makanan yang tidak layak edar, sehingga merugikan konsumen. Misalnya rusak label, tidak ada label dan sudah kedarluarsa. ‘’Operasi ini dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen terutama memasuki bulan puasa ini,” katanya.
Ia menyebutkan. operasi kali ini terbagi dalam tiga zona, yakni wilayah selatan meliputi Kecamatan Lembar, Gerung dan Labuapi. Selain itu, wilayah tengah, meliputi Kecamatan Narmada, Lingsar, dan Kediri. Sedangkan wilayah utara, meliputi Kecamatan Lingsar, Batulayar dan Gunung Sari. “Ada beberapa temuan produk tidak layak edar. Itu kami dapat di pasar tradisional Keru,” sebut lcal sapaan akrab Kasat Pol PP.
Berdasarkan pantauan, belasan orang tim dari Disperindag dan Satpol PP yang bertugas di wilayah selatan, menyisir sejumlah toko di Kecamatan Lembar. Mulai dari pasar modern Indomaret dan AI- famart yang ada di jalur masuk ke Pelabuhan Lembar. Satu per satu mereka mengecek tanggal masa kadaluarsa dari produk makanan dan minuman yang dipajang. Termasuk fisik kemasan yang tidak boleh penyok. Tidak menemukan barang yang dicari, mereka kemudian bergerak ke arah utara hingga di Kecamatan Gerung.
Di wilayah ibu kota Kabupaten Lobar, ini petugas menemukan makanan ringan, minuman dan susu kaleng yang kadalurasa namun masih dijual bebas. “Kami mau angkut barang itu. Tapi pemilik bersedia tidak menjualnya dan mengganti dengan yang baru,” kata lcal.
Meskipun demikian, pedagang yang ditemukan menjual produk tak layak konsumen itu tetap diberikan peringatan. Jika nanti pada razia selanjutnya petugas menemukan hal serupa maka pemilik barang akan diberikan sanksi tegas. Bahkan bisa dikenakan hukuman pidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag Lobar, H Wirejati, menambahkan, kegiatan pengawasan barang beredar ini sebagai upaya memberikan perlindungan bagi konsumen. Terutama menjelang Ramadan. “Ini sudah jadi agenda rutin setiap menjelang Ramadan,” katanya.
Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, kata dia, pihaknya sudah menjadwalkan tiga kali operasi selama Ramadan. Itu belum termasuk gabungan dengan Pemerintah Provinsi NTB. Sasaran operasi yakni toko makanan, pasar dan swalayan.
Meskipun sudah menjadwalkan kegiatan operasi, namun tidak menutup kemungkinan ada pedagang yang luput dari pantauan. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap makanan yang dijual bebas di pasar. Terutama yang berwarna.

Sumber: Lombok Post, Rabu 25 Juni 2014

GIRI MENANG-Sebanyak 46 anak ambil bagian dalam acara khitan massal yang digelar Polres Lobar, Sabtu (21/6) lalu. Acara ini digelar dalam rangka HUT Bhayangkara yang ke 68. Kegiatan ini kerja sama antara Polres Lobar dengan Rumah Sakit Bhayangkara.
”Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial polisi kepada lingkungan sekitar,” ujar Kapolres Lobar AKBP Yulianus Yulianto pada koran ini usai acara.
Pantauan koran ini, puluhan orang tua antusias mengantarkan anaknya mengikuti khitanan massal. Ruangan Satlantas Polres Lobar disulap menjadi ruang bedah. Acara ini diikuti anak-anak dari Kecamatan Gerung,Labuapi, Kuripan dan Lembar. Setelah dikhitan, tidak sedikit anak-anak ini yang menangis menahan nyeri. Untuk menghibur dan menghilangkan rasa sakitnya, anak-anak tersebut diberikan bingkisan berupa tas sekolah.
“ Rencananya acara khitan massal ini akan kita gelar tiap tahun,” imbuhnya.
Selain kegiatan khitan massal ini, dalam rangka HUT Bhayangkara Polres Lobar juga sudah menggelar berbagai macam kegiatan seperti lomba olahraga untuk anggota polisi Polres Lobar, bakti sosial, donor darah dan anjangsana baik di wilayah Lombok Barat maupun Lombok Utara. “ Dengan seluruh kegiatan yang sudah diselenggarakan kita berharap silaturahmi antar anggota tetap terjaga. Dan hubungan polisi dengan masyarakat juga semakin baik.” pungkasnya.

Sumber: Lombok Post, Senin 23 Juni 2014

GIRI MENANG-Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) Lombok Barat (Lobar) berhasil menghimpun retribusi pengelolaan sampah sebesar 29 persen pada triwulan pertama. Angka itu melampaui target yang ditetapkan.
Nilai retribusi yang berhasil disetor sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yakni mencapai Rp 400 juta lebih. “Kami berhasil melampaui target pada triwulan pertama ini,” kata Kepala Dinas TKPK Lobar H Dahrun, di Giri Menang, kemarin.
Ia menyebutkan, retribusi sampah diperoleh dari tiga komponen yakni dari kerja sama PDAM, SKPD dan kecamatan. Sebagian besar retribusi berasal dari PDAM, yakni rata-rata Rp 70 juta per bulan. Sedangkan dari komponen lain tidak terlalu besar.
Dahrun mengatakan, pihaknya ditargetkan harus mampu mencapai retribusi pengelolaan sampah sebesar Rp 1,3 miliar pada 2014. Namun, dari hasil kajian dan perhitungan, kemungkinan yang bisa dicapai hanya Rp 1,1 miliar atau 80 persen.
Meski begitu, jajarannya akan berupaya agar target retribusi bisa mencapai 100 persen. Salah satu caranya adalah mengoptimalkan kerja sama dengan kecamatan. “ Makanya kami sudah minta pihak kecamatan untuk maksimal melakukan pengelolaan dan pemungutan,” katanya.
Untuk mengoptimalkan peranan kecamatan ini, ia memiliiki rencana kedepan akan membuat semacam pakta integritas dengan semua kecamatan. Camat diberikan target agar mampu mencapai target tersebut. “Jadi kalau yang tak bisa mencapai target maka tentu ada konsekuensi,” jelasnya.
Agar kecamatan mampu menggenjot PAD dari pengelolaan sampah, kata Dahrun, pihaknya memfasilitasi kerja sama dengan bank sampah syariah (BSS) untuk mengelola sampah dengan teknologi tepat guna (TTG). Kerja sama itu sebagai salah satu terobosan menangani masalah sampah yang volumenya terus meningkat setiap tahun.
Penggunaan TTG dalam mengolah sampah supaya dapat memberi dampak pada penghasilan masyarakat. Terkait dengan hal itu, pihaknya sudah membagikan mesin pengolah sampah pada kelompok masyarakat di Gerung. Program ini masih dalam proyek percontohan.
Setelah berhasil di Kecamatan Gerung, katanya, baru kemudian program itu dikembangkan di kecamatan lain di Kabupaten Lobar. Sehingga nantinya semua kecamatan melaksanakan pengolahan sampah secara terpadu dengan menerapkan TTG. Pola program ini melibatkan masyarakat yang dilatih terkait pengelolaan sampah.
” Sampah yang dikumpulkan diolah jadi produk benilai ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan,” ujarnya.

Sumber: Lombok Post, Sabtu: 21 Juni 2014