Gunungsari, Diskominfotik – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid didampingi Kapolres (Lobar) AKBP Bagus S. Wibowo, Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lobar Maad Adnan meresmikan track gowes Bukit Cacing Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, Minggu 28/3/21.

Track Bukit Cacing yang dikelola oleh  Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) C, Guard Community Gunungsari Rider ini sebagai track bersepeda wisatawan dan pecinta Gowes sebagai salah satu destinasi wisata yang menjanjikan di di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari.

Penandatanganan prasasti dilakukan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan pemotongan pita secara simbolis menandai dibukanya Cacing Fun Track oleh ketua DPRD Lobar Hj.Nurhidayah yang merupakan mantan Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari.

Bupati Lobar dalam sambutannya mengatakan, rasa bangga dan apersisasi yang telah di capai Pokdarwis C, Guard Community Gunungsari Rider. “Nantinya setelah pembebasan lahan ini akan segera dilakukan penataan dengan melibatkan orang yang ahli dalam track sepeda downhill,” ucapnya.

Kedepan track ini akan diajukan untuk mendapat sertifikat Nasional agar bisa digunakan sebagai tempat pertandingan resmi.

“Tujuan ke depan supaya track ini melalui Dispora Lobar agar diajukan untuk mendapatkan sertifikat nasional sehingga tidak hanya digunakan sebagai hoby tetapi bisa digunakan sebagai tempat pertandingan resmi,”sambungnya.

Bupati Lobar juga berpesan dan mengajak masyarakat, untuk tidak cepat bosan dalam mengelola track tersebut, dan berharap agar apa yang sudah dilakukan saat ini di jaga dengan baik,  Tutupnya.

Ketua Pokdarwis C, Guard Community Rider Maliki, mengatakan,“ awalnya jalur sepeda ini dibuka dengan sistem sewa lahan dari warga sekitar. dengan kepedulian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat membuat Cacing Fun Track menjadi lebih bagus.

“Ini juga berkat Kepedulian dari Pemda Lombok Barat khususnya pak Bupati dan dukungan dari Ketua DPRD Lombok Barat yang membuat Cacing Fun Track ini menjadi lebih bagus.” Ungkapnya

Kerja keras dan  ikhlas tanpa pamrih dari teman-teman C,Guard, serta beberapa komunitas sepada downhill se Pulau Lombok  yang membantu dalam promosi Bukit Cacing ini menjadikannya semakin ramai di kunjungi pecinta sepeda gunung dari berbagai daerah sambil menikmati indahnya Desa Taman Sari dan menjajal Track Bukit Cacing ini.

Lintasan sepanjang kurang lebih dua koma lima kilo meter ini letaknya sangat strategis antara  Kabupaten Lobar dan Kota Mataram, pengelolaannya diserahkan pada pokdarwis dan diawasi oleh Dispora Kabupaten Lombok Barat.

Cacing Fun Track selain menjadi jalur sepeda, dapat menjadi destinasi wisata alam baru di wilayah Gunungsari dan sekitarnya, selain menjanjikan Track Bersepeda wisatawan dan pecinta sepeda dapat menyaksikan keindahan alam di sekeliling jalan menuju Track Utama. (Diskominfotik/YL)

Gerung, Diskominfotik – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan meluncurkan mesin roasting kopi berbasis android.

Karya inovativ IKM Binaan Disperindag Lombok Barat ini di lounching oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di halaman kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Barat Jumat 26/03/21.

Menurut Kepala Dinas Perindag Lobar H. Sabidin, Mesin roasting ini merupakan mesin roasting pertama di NTB yang memiliki teknologi yang standar untuk pengolahan kopi dan mesin ini asli buatan IKM binaan Disperindag Lombok Barat.

“Disperindag Lombok Barat menginisiasi untuk menggabungkan IKM logam binaanya dengan ahli IoT Inovasion Team TTG SMK 2 kuripan, dan Praktisi kopi dalam melakukan pengembangan pembuatan mesin roasting kopi ini.” Ungkapnya saat dikonfirmasi

Mesin roasting kopi ini memiliki keunggulan karena menggunakan kontroler android.  untuk mengoperasikan mesin bisa menggunakan smartphone yang terkoneksi ke mesin via bluetooth.

Lebih lanjut Sabidin menjelaskan Teknologi mekanis mesin ini di rancang sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan kualitas kopi yang baik,

“keunggulan lain mesin ini adalah dapat di operasikan dengan daya listrik yang sangat rendah yaitu sekitar 50 watt dan dapat beroperasi menggunakan baterai backup yang tersedia di panel kontrol, hal ini untuk mengantisipasi ketika jaringan listrik mendadak mati sehingga proses roasting tidak terganggu.” Jelasnya

Sabidin menambahkan Fitur kontroler mesin ini tergolong lengkap, mulai dari kontrol panel manual, kontrol android, hingga kontrol melalui artisan yang bisa terhubung ke laptop.

“jadi data roasting semua bisa tersimpan di dalam laptop, hal itu untuk memudahkan seorang roaster (org yg roasting) dalam melakukan proses roasting kopi.” Terangnya.

Saat ditanya tentang ide awal pembuatannya Sabidin menjelaskan diawali saat diadakannya pameran IKM Logam binaan Disperidag Lobar beberapa waktu lalu di Wadon, ini pengembangan dari hasil pameran tersebut khususnya mesin-mesin pengolah industri agro belum memiliki standar, atas inisiasi Dinas Perindag mengumpulkan 3 praktisi yaitu praktisi mesin, praktisi IT dan praktisi Kopi untuk dikolaborasikan sehingga menghasil mesin roasting ini.

“Nanti kita akan mendaftarkan mesin ini untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual asli buatan Lombok Barat.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama Dodi Adi Wibowo Parktisi Kopi Nusa Tenggara Barat yang juga ikut berkecimpung mengembangkan mesin roasting ini mengatakan mesin roasting ini sendiri bergaya personal yang mudah digunakan mampu bisa beradaptasi dengan berbagai jenis tipe kopi dari yang pop hingga glamour.

Mesin Roasing Controller Android “Semi Hot Air” dari mesin roasting ini, didesain oleh gabungan tiga element yakni Parktisi Kopi Nusa Tenggara Barat Dodi Adi Wibowo, Pengembangan Tekhnologi Idham, dan Desain mesin Epol.

“Untuk mewujudkan Mesin Roasing Controller Android, kami menciptakan keseimbangan antara estetika kualitas dan fungsi sehingga kebutuhan user dan konsumen dapat terpenuhi. Mesin Roasing Controller Android memiliki desain yang mewah dan mudah digunakan dengan dua controller yakni melalui smartphone dan controller karena bisa menghemat energi dan biaya,” terang Dodi

Sementara itu Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang didampingi Kepala Disperindag H. Sabidin menyampaikan “Terimakasih kepada Tim Ahli Internet Optik dan Mesin dalam berkreasi menciptakan mesin roasting berbasis android ini dari beberapa kali penelitian dan akhirnya kita saksikan untuk proses lounchingnya.” Ungkapnya.

Mesin ini memudahkan para pengusaha kedai kopi dalam mengolah dan menciptakan citaras kopinya. Kalau dulu hanya orang dewasa saja yang dapat menikmati kopi, kini anak-anak muda menjadi segmentasi terbesar yang menggandrungi minuman satu ini. Tidak hanya ramai dikonsumsi, kini industri kedai kopi dinilai juga sangat menjanjikan bagi para investor.

“dari segi harga alat roasting ini sangat terjangkau dan dari sisi lainnya memiliki keistimewaan dari alat roasing pada umumnya,” Tutupnya. (Diskominfotik/Fiyan/YL)

Gunungsari, Diskominfotik; Di tengah penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB) juga tengah disibukkan dengan pengentasan kasus TBC. Upaya mempercepat penanganan kasus TBC, Pemerintah Daerah melounching Dua Desa Siaga TBC yaitu Desa Sandik Kecamatan Batulayar dan Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Jumat 26/03/21.

Asisten II Lobar, Rusditah dalam sambutannya membacakan sambutan Bupati Lombok Barat menyampaikan “Kita harus memunculkan kesadaran masyarakat tentang TBC ini melalui sosialisasi secara menyeluruh, salah satu upaya kita dengan Desa Siaga TBC ini. Tujuannya agar juga dilakukan pada semua tingkatan,”

usai peresmian Desa Siaga TBC di balai Desa Sesele, Rusditah mengatakan, penanganan TBC harus dimaksimalkan. Sebab kasusnya masih tinggi dengan jumlah kasus mencapai 2000 kasus pada tahun 2020.

“Ini yang menjadi perhatian kita bagaimana tahun depan dapat menurun, pencegahan dan pengendalian TBC perlu dilakukan intervensi untuk menangani aspek sosial dan ekonomi penyakit TBC. Oleh karena itu dibutuhkan persamaan persepsi dan paradigma yang berpusat pada pasien,” paparnya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Hj. Ni Made Ambaryati saat Lounching Desa Siaga TBC di Desa Sandik Kecamatan Batulyar, menyebutkan, Desa Siaga TBC di Desa Sandik merupakan yang pertama di daerahnya.

Ambaryati menginginkan, Desa Siaga TBC dapat juga dibentuk secara menyeluruh di Kabupaten Lobar agar penanganan TBC lebih masif.

“Ke depan bagaimana desa-desa lain juga dapat mengambil langkah sama dengan membentuk Desa Siaga TBC,” harapnya.

Selain penanganan kasus TBC pada semua sektor, Pemerintah Kabupaten Lobar juga menjamin bahwa setiap pengobatan pasien digratiskan. Dengan begitu masyarakat dapat lebih aktif memeriksakan diri ke setiap pelayanan kesehatan. (Diskominfotik/YL)

Lingsar, Diskominfotik; Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun hadiri pertemuan rutin Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Lingsar yang diselenggarakan di rumah Kepala Desa Duman Kecamatan Lingsar Lombok Barat, Kamis 25/3/21

Ikut hadir dalam pertemuan tersebut  Asisten II Setda Lombok Barat Rusditah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Hery Ramdhan, Anggota DPRD Lombok Barat H. Ahmad Zainuri, Camat Lingsar Marzuqi dan kepala desa se- Kecamatan Lingsar.

Wakil Bupati Hj.Sumiatun merasa bangga dan senangnya menyaksikan kekompakan para Kepala Desa di Kecamatan Lingsar, hal ini terlihat dari kegiatan rutin yang dilakukan FKKD Kecamatan Lingsar.

“Saya senang dengan semua kades yang kompak, Hal ini menunjukkan kekompakan di tengah masyarakat terjalin dengan baik ” ucapnya bangga.

Wakil Bupati mengingatkan agar semua Kepala Desa menjalankan pemerintahan dengan baik, hati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran. Karena, selain anggaran besar yang dikelola desa, Aparat Penegak Hukum (APH) juga memantau dan mengawasi.

“Semua desa saling dukung dalam berbuat jangan saling tonton semoga baik-baik dalam kekompakan,”harapnya.

Sementara itu Asisten II Rusditah yang merupakan mantan Camat Lingsar juga menyampaikan pesan kepada semua Kepala Desa se-Kecamatan Lingsar supaya bekerja sesuai tupoksi, kerjakan tugas dengan juklak juknis, jangan mark-up dan jangan fiktif.

“Dengan empat itu kita kerjakan maka aman dari APH dan hukum Tuhan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas PMD Hery Ramdhan melihat tata kelola administrasi semua desa sudah mulai tertib dan akuntabel atas pembinaan yang di lakukan Dinas, pihak Kecamatan dan  dukungan Kepala Desa.

Ia menambahkan ke depan pihak APH tidak hanya fokus mengaudit laporan tata kelola keuangan tapi akan mengaudit kinerja seperti penurunan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, tidak hanya tata kelola dan administrasi yang dianggap standar tapi pihaknya akan mengajak desa-desa untuk menggali semaksimal mungkin potensi, kearipan lokal desa yang ada untuk dapat dikembangkan biar mandiri menghasilkan PADes. “ Jelasnya (Diskominfotik/Ds)

Gerung, Diskominfotik; Komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mempertahankan dan mengamankan aset daerah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini menjadi senjata ampuh bagi Pemkab Lobar dalam menghadapi gugatan AMM terhadap SK Bupati Lombok Barat. Dalam sengketa ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dinyatakan menang oleh hakim melalui putusan PTUN. Dalam pembacaan Putusan Sidang di PTUN Mataram Rabu, 24 /03/21.

Hakim menyatakan Menolak gugatan dari AMM untuk seluruhnya. Selain itu dalam putusan ini juga hakim menghukum penggugat dalam hal ini AMM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000.

Dalam kasus tersebut Pihak AMM Mataram mengajukan gugatan terhadap terhadap SK Bupati Lombok Barat no 697/72/BPKAD/2020 tanggal 28 September 2020 yang membatalkan SK Bupati Lombok Barat no Kep.259/593/287 tanggal 27 Maret 1986 tentang penyerahan penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemkab Lobar kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro TK I NTB yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Pihak AMM merasa keberatan dengan keluarnya SK Bupati Lombok Barat no 697/72/BPKAD/2020 tanggal 28 September 2020.

Menurut Ahmad Nuralam, SH Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat yang juga bertindak sebagai Pengacara Daerah mengatakan dengan keputusan ini maka sudah sah proses administrasi yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat yang mencabut SK no KEP. 254/593/287 tentang penyerahan penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemkab Lobar kepada yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro TK I NTB melalui SK Bupati no 697/72/BPKAD/2020 tanggal 28 September 2020. Ia menambahkan bahwa keputusan PTUN ini menunjukkan bahwa Bupati tidak melakukan perbuatan hukum yang salah secara administrasi dan bertentangan dengan asas asas Pemerintahan yang baik. “Dengan kata lain bahwa Keputusan Bupati tentang pencabutan SK tersebut sudah benar secara administrasi negara dan tidak ada masalah” ujarnya.

Ditemui usai persidangan Ahmad Nuralam mengatakan bahwa kemenangan Pemkab Lombok Barat ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Lombok Barat dalam mengamankan dan mempertahankan aset sah yang dimiliki oleh Lombok Barat. Pihaknya sebagai kuasa hukum Pemkab  juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas keputusan majelis Hakim karena sudah cermat dan adil dalam mengambil Keputusan. “Kami sampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas putusannya” ujarnya.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengatakan bahwa dengan keputusan ini maka tertib administrasi terkait dengan penatausahaan barang milik daerah berupa lahan akan lebih baik. Sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa lahan tersebut milik Pemkab Lombok Barat. Kepemilikan tersebut menurutnya dibuktikan dengan sertifikat atas  nama pemkab Lombok Barat.

Ahmad Nuralam mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat berharap agar keputusan PTUN ini dapat menjadi rujukan bersama bagi pihak STIE AMM dan Pihak Pemkab Lombok Barat. Lebih Lanjut Kabag Hukum mengatakan bahwa kemenangan yang diperoleh oleh Pemkab ini menjadi kado istimewa bagi masyarakat Lombok Barat menjelang hari jadi Lombok Barat. Menurutnya kemenangan ini adalah kemenangan kesekian yang diperoleh oleh Pemkab dalam sidang gugatan aset daerah setelah beberapa kemenangan sebelumnya. “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan selama ini” Ujarnya.

Sementara itu dihubungi secara terpisah melalui saluran ponsel Kadis Kominfo mengatakan bahwa Pemkab Lombok Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya menata dan mempertahankan aset daerah. Menurutnya Pemkab Lombok Barat telah melakukan berbagai langkah dalam menata aset daerah yang jumlahnya cukup besar. Pemkab tidak akan membiarkan dan tidak akan mentolerir oknum oknum yang bermain dengan aset daerah. “Komitmen Pemkab Lobar sudah sangat jelas akan dengan sekuat tenaga untuk menata dan mempertahankan aset daerah agar tidak dimainkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagai salah satu bentuk jihad aset yang disampaikan oleh Bupati beberapa waktu lalu” ujarnya.(Diskominfotik/rf)

Gerung, Diskominfotik, Dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap Desa dan OPD atas pemeriksaan bulan Pebruari 2021, Inspektorat Kabupaten Lombok Barat mengundang Desa dan OPD yang menjadi sampling pemeriksaan antara lain Kades Senggigi, Kades Giri Sasak, Kades Babussalam, Kades Eyat Mayang, Kades Batulayar Barat, Kades Tamansari, Kades Mambalan, dan Kades Jagaraga untuk menerima LHP masing-masing di Aula Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Rabu 24/03/21.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid yang hadir dalam acara tersebut didampingi oleh Plt. Inspektur Inspektorat H. Ilham dan Sekretaris Inspektorat dalam arahannya menyampaikan bahwa Inspektorat tugasnya adalah mencari kesalahan namun dengan tujuan untuk diperbaiki guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola keuangan, aset, dan sumber daya manusia yang baik di dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan.

seharusnya semua desa setiap tahunnya bisa diperiksa, semua OPD bisa diperiksa, namun karna keterbatasan anggaran dan SDM sehingga harus menggunakan mode sampling atau  satu persatu.

“Kita juga di Pemerintah Daerah berharap semua OPD diperiksa juga oleh BPK, tetapi karena sumber daya BPK juga tidak mencukupi selalu memakai sampling,” ujar Fauzan.

Sementara itu Plt. Inspektur Inspektorat H. Ilham dalam laporannya menyampaikan perkembangan temuan tingkat desa dari 3 tahun terakhir di tahun 2018 tercatat 18 desa dengan total temuan sebanyak Rp. 20.942.000, dan keseluruhan tersebut sudah ditindaklanjuti sampai tuntas, dari tahun 2019 tercatat 7 desa yang diperiksa dengan total temuan sebanyak Rp.150.653.250, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak, Rp. 110.769.868, dan tersisa sebanyak Rp. 39.883.381, di tahun 2020 terdapat 22 Desa dengan total Rp. 249.467.827, yang ditindaklanjuti sebanyak Rp. 151.830.917 dan sisa Rp. 97.636.910, dan di awal tahun 2021 terdapat 2 desa dari pemeriksaan 8 desa terdapat sebanyak Rp 44.700.000, dari bukti tersebut Lombok Barat mengalami perubahan sebesar 75% dibanding tahun sebelumnya temuan awal yang cukup bagus sebab 75% Desa sudah tidak ada temuan sampai LHP D diserahkan tinggal 2 desa dengan total Rp. 44.700.000.

“di sepanjang tahun 2021 saat ini inspektorat merencanakan sebanyak 96 objek yang dapat diperiksa dari total 581 objek pemeriksaan Kemampuan Daerah baik dari sisi keuangan, SDM dan waktu untuk di TKP hanya dapat memeriksa sebanyak 96 secara reguler di luar itu masih ada pemeriksaan sekitar 18 objek untuk pemeriksaan kasus dan tujuan tertentu.” Terang H. Ilham.(Diskominfotik/Win)

Gerung, Diskominfotik; Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun membuka Musrenbang RKPD Lombok Barat secara virtual melalui Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lombok Barat Rabu, 24/03/21.

Dalam Laporannya Kepala Bidang Litbang Deny Arif menyampaikan bahwa tujuan diadakannya Musrenbang adalah untuk menampung berbagai masukan Dan usulan stakeholder dalam rangka penajaman, penyelarasan dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2022 untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2022

Musrenbang ini menghadirkan narasumber Sekda Lobar H. Baehaqi, Kepala Bappeda Provinsi NTB H. Amri Rahman, Wakil Ketua I DPRD Lobar Hj Nurul Adha serta Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu.

Wakil Bupati Lobar Hj Sumiatun dalam sambutannya mengatakan, Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama DPRD sampai saat ini masih tetap konsisten untuk meningkatkan pelayanan di semua sektor dalam rangka mewujudkan Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi Dengan Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju,” jelasnya

Musrenbang kali ini memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran RPJMD kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 dan Membuka, mencermati beberapa isu strategis dalam penentuan program dan kegiatan.

Melalui Musrenbang RKPD tahun 2022 diharapkan menghasilkan Penetapan arah kebijakan, prioritas program dan kegiatan pembangunan dan flafon/ pagu Dana indikasi berdasarkan Bidang kewenangan atau fungsi SKPD dan daftar prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pendanaan lainnya. (Diskominfotik/Ria)

Sekotong Diskominfotik, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Pusat pembibitan mangrove (Nursery Mangrove) bagek Kembar Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Rabu 24/03/21.

Kedatangan Menteri Trenggono disambut langsung oleh Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid bersama Wakil Bupati Hj. Sumiatun dan sejumlah pejabat dan unsur masyarakat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut seusai melaksanakan penanaman mangrove bersama Gubernur dan Bupati Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan Rehabilitasi mangrove merupakan salah satu cara memulihkan vegetasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,dimana mangrove juga dapat berfungsi sebagai perlindungan pantai abrasi,instrusi air laut,meminimalisir dampak dari bencana alam dan dampak perubahan iklim.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo program padat karya penanaman mangrove (PPKM) dilaksanakan sejak September 2020 target penanaman mangrove seluas 15.000. Ha.

Sejalan arahan tersebut,Menteri Kelautan dan Perikanan,Wahyu Sakti Trenggono mengatakan bahwa kegiatan rehabilitasi mangrove sudah menjadi program prioritas KKP yang sudah dilaksanakan 2020.

“Target RPJMN KKP untuk penanaman mangrove seluas 1800 hektar,dimana KKP sudah melaksanakan penanaman mangrove seluas 449 hektar pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 KKP berencana menanam seluas 2400 ha,”tegas Trenggono

Ditempat yang sama Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,Tb.Haeru Rahayu menjelaskan bahwa sejak tahun 2016,KKP bekerja sama dengan kelompok masyarakat pengelolaan ekowisata Bagek Kembar berencana menjadikan ekowisata Mangrove menjadi pilihan di Kecamatan Sekotong Lombok Barat.

” Bagek Kembar sudah memiliki beberapa kegiatan wisata unggulan yakni adopsi mangrove,pengamatan burung, kuliner hingga penelitian,”jelasnya.

Sementara itu Bupati Lombok Barat,H. Fauzan Khalid mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu tempat nursery mangrove yang akan di kembangkan secara terintegrasi oleh KKP.

“Mangrove ini terintegrasi,dan Lombok Barat merupakan satu di antara 7 tempat pembibitan mangrove di Indonesia,” ungkap Fauzan (Diskominfotik/Kim Sekotong/sid)